cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2: Desember 2015" : 9 Documents clear
الإسرائيليات في كتب التفسير: تاريخها ونماذجها Hamdan, Ali
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.999 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3521

Abstract

كان القرآن الكريم مليء بالأخبار الموضوعي مثل قصص الأنبياء والأمم بصورة مجملة ومقتصرة، عظة واعتبارة للأمة الإسلامية، ومن بينها قصص بني إسرائيل واليهود. وقصص الأنبياء والأمم التي تناولتها القرآن الكريم قد تناولتها أيضا التوراة. وبعد دخول كثير من الرهبان اليهودي إلى الإسلام، ميل نفوس بعض الصحابة تفاصيل القصة في القرآن وسألوهم ذلك. وكذلك التابعون من أصلهم رهبان اليهود والنصارى دخلوا إلى الإسلام وتحدثوا إلى الناس تفاصيل القصص في القرآن معتمدا ومستندا على التوراة والإنجيل حتى نقل أقوالهم وسجل في الكتب المتنوع وتدخلت في كتب التفسير. أسماء أصحاب الكهف، واسم كلبهم، واسم الملك الظالم في زمنهم، وطول نومهم من الأمثال الرواية التي تجد في التورة والإنجيل ولم يذكر في القرآن الكريم أو الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. وتقسيم روايات إسرائيليات باعتبار حكم إسلامي إلى ثلاثة أقسام، وهي ما وافق، وما خالف، وما سكت عنه الشرع. فعلى كل الباحث أن يحققها حتى لا تحتلط بالرواية الصحيحة التي كانت مصدرها القرآن الكريم والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Halaman Depan dan Daftar Isi Depan, Halaman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.201 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3516

Abstract

Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33 UUD 1945 Jundiani, Jundiani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.082 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3522

Abstract

Objek kajian dari penelitian ini adalah aktualisasi antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengkajian hukum tersebut mengangkat permasalah terkait dengan: 1) antinomi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan 2) aktualisasi nilai-nilai filosofis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pengkajian adalah menentukan paradigma hukum dan nilai-nilai filosofis keberlakuan hukum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil penelitian menunjukkan paradigma hukum yang memperkaya pemahaman nilai-nilai filosofis hukum baik nilai kepastian hukum, nilai keadilan hukum maupun nilai kemanfaatan hukum, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Aktualisasi nilai-nilai filosofis hukum dilakukan terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan nilai-nilai filosofis hukum dan pernormaan kegiatan sosial dan ekonomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan paradigma hukum responsif, yaitu atas pengembangan nilai-nilai filosofis dalam peraturan perundang-undangan.
Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.314 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3517

Abstract

Sebagai adalah salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup bagus, Kota Malang memiliki 1.057 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 66.007 orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengawasan ketenagakerjaan di Kota Malang, persoalan yang dihadapi dan upaya optimalisasinya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan hanya bersifat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Sejak tahun 2012 tidak ada penambahan jumlah pengawas pegawai Ketenagakerjaan. Sehingga jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan tidak berubah secara signifikan. Keterbatasan jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi dan pencabutan ijin, peraturan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan jumlah pengawas dan kultur pengawas yang selalu mengutamakan upaya non yustisial dalam bentuk pembinaan jika terjadi pelanggaran merupakan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan tugasnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui Citizen Lawsuit Sukadi, Imam
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.915 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3523

Abstract

Citizen Lawsuit adalah gugatan yang dilakukan terhadap negara karena telah melakukan pembiaran terhadap warga negaranya. Pembiaran ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga warga negara memaksa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan mereka. Citizen Lawsuit dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau pemerintah. Salah satu wujud nyata untuk melindungi hak anak terlantar adalah melalui mekanisme Citizen Lawsuit. Perlindungan terhadap anak terlantar merupakan amanat pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 beserta peraturan organik yang ada di bawahnya.
Etika Pemasaran Perspektifal-Qur’an dan Relevansinya dalam Perbankan Syari’ah Toriquddin, Moh.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.187 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3518

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan etika pemasaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan relevansinya pada praktik perbankan syariah saat ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menelaah data-data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga etika pemasaran yang terdapat dalam al-Qur’an yaitu: pemasaran beretika, pemasaran profesional, pemasaran transparan. Disebut pemasaran beretika jika memenuhi dua komponen yaitu lemah lembut/ramah dan sopan santun, kemudian disebut pemasaran profesional jika memenuhi dua komponen yaitu adil dalam promosi dan adil terhadap orang lain. sedangkan yang dimaksud dengan pemasaran transparan jika memenuhi tiga komponen yaitu tidak menggunakan cara bathil, realistis, dan bertanggung jawab. Selian itu, keberadaan pemasaran al-Qur’an sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan syari’ah saat ini.
Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Alam, Arief Syahrul; Purwati, Ani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.053 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3524

Abstract

Kebijakan pemidanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak dan mengurangi jumlah residivis perkara tindak pidana anak di Indonesia. Pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan sarana penal pada kebijakan kriminal di Indonesia sesuai dengan instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA), Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Tokyo Rules pendekatan keadilan restoratif yang tidak bertentangan dengan nilai filosofis, politik, dan kultural, aspek normatif dengan nilai-nilai pancasila sebagai sarana pendukung kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum dalam pembaharuan hukum pidana. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan memaksimalkan pelaksanaan diversi disetiap tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tujuan penelitian melakukan judicial review Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang terjadi konflik norma dalam, membangun sistem reveral dalam penanganan anak konflik hukum secara efektif baik Aparat Penegak Hukum, Jaringan Perlindungan dan Penanganan Anak di Jawa Timur.
Implementasi Inside Legal Theory dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam Susamto, Burhanuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.996 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3519

Abstract

Inside Legal Theory adalah teori pemberlakuan hukum agama secara internal bagi pemeluknya. Kenyataan bahwa upaya pemberlakuan hukum Islam secara yuridis formal di Indonesia sering dianggap mengancam kebeagamaan umat lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan disintegrasi. Bahkan dengan alasan keberagamaan tersebut, kelompok tertentu (kelompok anti syariat Allah) ternyata telah mampu mengubur cita-cita pemberlakuan hukum Islam di negara yang mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini. Keberagamaan adalah sunatullah, karenanya pemberlakuan hukum Islam tidak perlu vis a vis dengan keberagamaan. Melalui Inside Legal Theory, pemberlakuakuan hukum Islam secara internal merupakan hak konstitusional umat Islam Indonesia sehingga serorangpun tidak akan mampu medebatnya.
Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyûz di Pengadilan Agama Izzuddin, Ahmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.095 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3520

Abstract

Perkara nusyûz yang dilakukan oleh istri dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu memberi nasihat yang baik, al-hijr atau pisah ranjang, dan pemukulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan pelaksanaan al-hijr yang dilakukan oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan diskriptif kualitatif diketahui bahwa para pihak yang mengajukan perceraian melakukan al-hijr karena alasan perselingkuhan, pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan, pengusiran oleh satu pihak. Pelaksanaan al-hijr ini belum sesuai dengan hukum Islam karena sebagian besar al-hijr dilakukan melebihi batas waktu maksimal. Selain itu, sebagian besar pasangan melakukan al-hijr dengan cara meninggalkan rumah, memutus komunikasi, tidak memberikan nafkah dan lahir batin.

Page 1 of 1 | Total Record : 9