cover
Contact Name
Dr. Istiadah, MA
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
egalita@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
EGALITA
ISSN : 19073641     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
EGALITA merupakan Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender yang menyajikan sejumlah hasil penelitian, pemahaman dan perenungan mendalam tentang problematika gender, baik dalam bangunan intelektual maupun konstruksi sosial yang ada pada masyarakat.
Arjuna Subject : -
Articles 191 Documents
UPAYA MEMINIMALISIR PELANGGARAN HAK ANAK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HUKUM BAGI PEREMPUAN DI DUSUN IGIR-IGIR DESA DARUNGAN KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG Naimah Naimah
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.549 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v11i1.4551

Abstract

Research method used in this research is Participatory Action Research (PAR) using techniques Forum Group Discuddion (FGD). The purpose of the activities FGD specially fo women are to (1) Identify violations of children's rights in the community of Igir-igir village, (2) Knowing the factors cause the existence of violations of children's rights (3) find out how the activity of law FGD Law can be one of the efforts to minimize violations of children's rights in the hamlet of Igir-igir.The results of FGD Law specially for Women in igir-igir are as follows: first, breach of the rights of children are as follows: (1) many children dropped out from school (2) many wedding early age are occured, (3) many children have no legal identity and citizenship status. Secondly, the causes of violations of children's rights are economic factor, lack of knowledge, and culture. Third, after getting knowledge of FGD regarding law and Government policy then it can minimize the violation of children's rights, one of the proof there are 27 women who register the birth certificates of her family.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan teknik Forum Group Discuddion (FGD). Tujuan kegiatan FGD Hukum khusus perempuan adalah (1) Mengidentifikasi pelanggaran hak anak di masyarakat dusun Igir-igir, (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak (3) Mengetahui bagaimana FGD Hukum Khusus perempuan dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir pelanggaran hak anak di dusun Igir-igir.Hasil FGD Hukum khusus perempuan di Dusun igir-igir sebagai berikut: Pertama, Pelanggaran hak anak sebagai berikut: (1) banyak anak putus sekolah (2) Banyak ditemui pernikahan usia dini, (3) Banyak anak tidak mempunyai legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Kedua,Penyebab pelanggaran hak anak faktor perekonomian, kurangnya pengetahuan, dan budaya. Ketiga, setelah mendapatkan pengetahuan dari FGD mengenai Hukum dan kebijakan pemerintah maka dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, salah satu buktinya ada 27 Perempuan yang mendaftarkan akte kelahiran keluarganya. 
RINTISAN PENDIDIKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BERBASIS KOMUNITAS BAGI PEKERJA PEREMPUAN: Studi Di Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Khoirul Hidayah
EGALITA Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.431 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v10i2.4546

Abstract

Many of industrialists often prefer to use women workers because women are assumed they do not too much claiming about labour rights. Woman is assumed easier arranged and do not many appeal protest. This treatment can damage woman, so often woman is treated unequal, because she assumed do not understand the rights of workers which is arranged in the labor act. Next Fact is the existence of company which do not use permanent worker status but as contract worker, this matter also add the problem to woman, because worker often do not understand about work contract and do not understand about worker protection act as arranged in labor act. Women workers in Mlaten village have been able to make worker community which can made as a place to solve many problems of labor that faced by women workers. The existence of the community is expected to become form of law reinforcement for women workers, so that woman can self-supportingly make the best decision for themselves when face some problems of work contract. Through module book, is expected can become the tool of community to perform program which have been made. Penggunaan pekerja perempuan seringkali digemari pengusaha karena perempuan dianggap tidak terlalu banyak menuntut hak-hak buruh. Perempuan dianggap lebih mudah diatur dan tidak banyak melakukan protes. Perlakuan ini tentunya dapat merugikan perempuan, sehingga tidak jarang perempuan diperlakukan tidak adil, karena dianggap tidak memahami hak-hak pekerja yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Fakta berikutnya adalah, adanya perusahaan yang tidak menggunakan status pekerja tetap namun sebagai pekerja kontrak, hal ini tentunya juga menambah masalah bagi perempuan, karena tidak jarang pekerja tidak memahami kontrak kerja dan tidak memahami perlindungan hukum pekerja sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan Dusun Mlaten telah mampu membuat komunitas pekerja perempuan yang dapat dijadikan sebagai wadah penyelesaian persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pekerja perempuan.  Keberadaan komunitas diharapkan menjadi bentuk penguatan hukum bagi pekerja perempuan, sehingga perempuan mampu secara mandiri membuat sebuah keputusan yang terbaik bagi dirinya ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan hubungan kerja. Melalui buku modul, diharapkan mampu menjadi keberlanjutan komunitas untuk melaksanakan program yang sudah dibuat.
Persepsi Mahasiswa Bisnis Dalam Memilih Bekerja Sebagai Wirausaha, Di Ukm Atau Perusahaan Multinasional: Investigasi Efek Moderasi Jurusan, Gender, Kepribadian Dan Program Pendidikan Yuniarti Hidayah Suyoso Putra
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.188 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v10i1.4541

Abstract

Tight work rivalry demand every student to prepare himself as well as possible. Especially business student who get enterpreneur subject. The interesting thing in this research is to compare perception of business student about work choices as businessman, work in Small and Medium Industy (UKM) or in Multinational Company (MNC) according to their major, gender, personality and education program. The result of this research show that interest to work  in company in scale of UKM and Multinational or MNC is bigger than interest to be businessman. Moderating variable that consist of major, gender, personality and education program had an effect on loading factors validity level over standard 0,5 to the perception of student in choose their work as businessman, in UKM. or MNC. Persaingan kerja yang sangat ketat menuntut setiap mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terutama mahasiswa bisnis yang telah mendapatkan materi kewirausahaan. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah membandingkan persepsi mahasiswa bisnis mengenai pilihan bekerja sebagai wirausaha, bekerja di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau di perusahaan multinasional (MNC) berdasarkan jurusan, jenis kelamin (gender), kepribadian dan program pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat untuk bekerja di perusahaan baik itu skala UKM dan multinational atau MNC lebih besar bila dibandingkan dengan keinginan untuk berwirausaha. Variable moderating yang terdiri dari jurusan, gender, kepribadian,dan program pendidikan berpengaruh dengan tingkat validitas loading factors diatas standar 0,5 terhadap persepsi mahasiswa dalam memilih pekerjaan sebagai wirausaha, di UKM atau MNC.
REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Faridatus Suhadak; Imam Sukadi
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.052 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v11i1.4552

Abstract

Legal protection for children is to give protection to the child so that the rights of children as perpetrators of crime narcotics more secure so that the child can live, and grow optimally in accordance with the dignity and the dignity of humanity. Form of legal protection of children as perpetrators of crime narcotics is by implement a diversion. Diversi in fact also has the goal to  keeping the child spared from negative effects of the application of the criminal. Diversion also has the essence to keep guarantee the child grow and develop both physically and mentally.Perlindungan hukum bagi anak adalah memberikan perlindungan kepada anak agar hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika lebih terjamin sehingga anak bisa hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tidak pidana narkotika adalah dengan menerapkan diversi. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secar fisik maupun mental. 
PENGUATAN EKONOMI KREATIF KELUARGA KESENIAN JARANAN DAN BANTENGAN TRAH KANJURUHAN KELURAHAN TLOGOMAS KOTA MALANG Sri Andriani; Dwi hidayatul Firdaus; Faridatus Suhadak
EGALITA Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.327 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v10i2.4547

Abstract

Mentoring of society base on economics and business science have formed a group in posdaya, posdaya which became example is posdaya of As-syuro village Tlogomas Malang City. The society that developed art actually come from the Assembly of worshipers tahlil and tiba'an. They have been able to operate profesionally their tools, or in other words just do activities as a hobby and do friendship (Silaturahim) between pilgrims (jama’ah). So the common condition need the change of managerial ability. There is no handling expected can increase family income, and ultimately become superior product in Tlogomas and also can create a creative economy that also became the goal of the current Administration (President of Joko widodo). So. All condition commonly need change of managerial ability. Pendampingan masyarakat berbasis ilmu ekonomi dan bisnis yang telah membentuk kelompok dalam pos daya, maka pos daya yang yang menjadi dampingan adalah pos daya As-Syuro Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Masyarakat yang mengembangkan kesenian ini sebenarnya bermula dari perkumpulan jamaah tahlil dan tiba’an. Mereka sudah mampu mengoperasikan secara profesioanal alat-alat pertunjukannya, atau dengan kata lain hanya melakukan kegiatan sebatas hobi dan melakukan silaturahim antar jamaah. Belum ada penanganan yang diharapkan memperoleh pendapatan yang dapat menambah pendapatan keluarga, dan pada akhirnya menjadi produk ungulan Kelurahan Tlogomas sekaligus dapat menciptakan ekonomi kreatif yang juga menjadi tujuan pemerintah sekarang (Presiden Joko widodo). Maka kondisi yang ada secara umum memerlukan pembenahan kemampuan manajerial.
Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah Dwi Hidayatul Firdaus
EGALITA Vol 10, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.216 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v10i1.4542

Abstract

Gender is construction and social order about various differences between two sexes which related to social relationships between men and women, or a characteristic which has been specified socially and culture. To understand concept of justice and gender equaity it need correct understanding. And for every Muslim ought to understand this gender concept which is related to Islamic law, should be able to synchronize gender concept with the purpose and intention of Islamic law (al-Maqasid al-Syar'iyyah) in the form of the benefit to human being, it have to comprehend widely especially in the problem of iddah. The meaning of islamic law basically will realize kindliness of real life to human being, either through individually or socially. Beside aims to form good person, Islamic law also aims to uphold mashlahah and social justice. Gender adalah   konstruksi   dan   tatanan   sosial   mengenai   berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi  sosial antara perempuan  dan  laki-laki,  atau  suatu  sifat  yang  telah  ditetapkan  secara  sosial maupun budaya. Memang untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pemahaman yang benar. Dan bagi setiap muslim seharusnya memahami konsep gender ini yang bersinggungan dengan hukum Islam, harus bisa mensinkronkan gender tersebut dengan maksud dan tujuan dari hukum Islam (maqasid as-Syar’iyyah) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas terkhusus masalah iddah. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun social. Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social.
PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG Dwi Sulistiani
EGALITA Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.329 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v13i1.8075

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama kabupaten Tulungagung terkait dengan persiapan dokumen PPRG menggunakan metode PAR (Partisipatory Action Research). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen PPRG yang terdiri dari GAP dan GBS di Kementerian Agama kabupaten Tulungagung. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terkait dengan PPRG. Bantuan terkait persiapan PPRG dalam bentuk dokumen GAP dan GBS sangat diperlukan oleh Kantor Kementerian Agama, khususnya di Tulungagung yang kesulitan dalam menyiapkan dokumen. Dengan seruan dari Kementerian Agama kepada satker di bawah ini untuk menyiapkan dokumen PPRG, Kementerian Agama di kabupaten juga harus berkontribusi pada keberhasilan program. Hasil dari bantuan PPRG ini adalah pembentukan 7 dokumen GAP dan 7 GBS yang disiapkan pada tahun 2017 untuk menjadi dokumen pendamping untuk tahun fiskal 2018. Berdasarkan pengamatan pada saat sosialisasi dan pendampingan terbukti bahwa perencana di Kementerian Agama kabupaten Tulungagung masih belum mengerti PPRG dan masih kesulitan dalam persiapan dokumen. Penelitian selanjutnya dapat mengambil objek bantuan lainnya dan juga menambahkan strategi kegiatan dengan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan PPRG di satker di bawah kementerian agama atau kementerian lain.Kata kunci: PAR, PPRG, GAP, GBS
KHITAN PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Erik Sabti Rahmawati; Lukluil Maknun
EGALITA Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.977 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v12i2.7939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui landasan-landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI dan PERMENKES, dan (2) menjelaskan khitan perempuan dalam fatwa MUI dan PERMENKES dengan menggunakan tinjauan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini berupa literature research (penelitian kepustakaan). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dengan tujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan tentang khitan perempuan dalam Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014. Dalam penelitian ini diperoleh dua hasil penelitian, (1) landasan terbitnya Fatwa MUI No.9A Tahun 2008 ialah untuk menghidupkan sunnah adanya khitan pada perempuan sebagai tanda pemuliaan bagi para perempuan. Sedangkan landasan terbitnya PERMENKES ialah disebabkan oleh adanya fenomena praktek khitan perempuan yang tidak higienis yang cenderung menghilangkan libido perempuan. (2) jika ditinjau menggunakan maqashid al-syari’ah, khitan perempuan dalam fatwa MUI menekankan pada syiar Islam yaitu hifdz al-diin (menjaga agama) dan hifdz al-nafs (menjaga jiwa). Sedangkan khitan perempuan dalam PERMENKES lebih menekankan pada hifdz al-nafs (menjaga jiwa), karena jika pelaksanaan khitan tersebut dengan menghilangkan secara total atau sebagian dari organ kelamin wanita, maka itu akan berdampak buruk pada fisik dan juga psikis seorang perempuan.Kata Kunci: Khitan; Fatwa MUI; PERMENKES; Maqashid Al-Syari’ah.
MENAJAMKAN PERSPEKTIF GENDER, MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) Laila Kholid Alfirdaus
EGALITA Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.194 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v13i1.8076

Abstract

Isu kesetaraan gender masih menjadi perhatian banyak pihak. Meski perbaikan mulai tampak, ketimpangan dan diskriminasi masih menjadi persoalan serius. Tidak hanya karena ketimpangan dan diskriminasi, penajaman perspektif gender dan pemberdayaan perempuan itu secara bersamaan menjadi krusial karena pada dasarnya setiap pengambilan keputusan serta setiap strategi pembangunan itu memiliki implikasi gender, tak terlepas pada situasi kekinian. Atikel ini menggarisbawahi argumentasi pentingnya penajaman perspektif gender di dalam pembangunan guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Penajaman perspektif itu dapat dilakukan dengan menguatkan strategi pemberdayaan kaum perempuan melalui pelibatan stakeholder secara lebih ekstensif dan intensif. Pengintegrasian perspektif gender dengan rencana dan implementasi pembangunan dengan demikian menjadi kebutuhan tidak terhindarkan. Prinsip SDGs yang meliputi universalitas (universality), komprehensif (comprehensive), dan inklusif (no one left behind) memberikan atmosfer yang sangat kondusif bagi penguatan kesetaraan gender. SDGs juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan sehingga lebih memudahkan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tantangan pencapaian SDGs kini terletak pada kemauan (willingness) para pengambil kebijakan dan agen-agen pembangunan.Kata Kunci: perspektif gender, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan partisipatif
HAK-HAK SUAMI DALAM TEKS-TEKS RELIGIUS DAN DISHARMONI MODERNITAS Ma’rifatul Munjiah; Yusti Rohmatul Hidayah
EGALITA Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.806 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v12i2.7945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki validitas hadis sanad dan matan serta implikasi hukumnya tentang hak suami dalam teks agama dan ketidakharmonisan modern. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah pencarian data literatur, baik berupa sumber data primer, sekunder atau bahkan data yang tersier. Kemudian data dipahami dengan menggunakan an-naqd ad-dakhili dan an-naqd al-khariji untuk melihat validitas hadis hak suami dalam teks agama dan ketidakharmonisan modern. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pada an-naqd al-khariji, hadits adalah dhaeef karena transmisinya sedang dimatikan; dan berdasarkan pada an-naqd ad-dakhili adalah hadits adalah dhaeef karena bertentangan dengan konsep muasyarah bil ma'ruf yang menekankan keberadaan makna dan kesepakatan dalam kaitannya dengan suami yang baik - yang hidup dalam kebutuhan biologis dan non biologis.Kata kunci: hak suami, teks agama, sanad, matan, implikasi

Page 11 of 20 | Total Record : 191