cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 28   29   30   31   32 
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang atau Jasa Online yang Menyesatkan Suud, Aghia Khumaesi
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.19809

Abstract

Perkembangan media massa cetak dan elektronik yang cepat pada saat ini telah dijadikan sarana yang sangat tepat bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat luas. Dengan kebebasan tersebut, tidak lantas membuat para pelaku usaha periklanan membuat iklan yang bersifat menyesatkan, membiasakan dan membahayakan para penggunanya. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pentingnya pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dengan benar, yakni kualifikasi barang dan jasa harus sesuai dengan aslinya. Karena di era digital ini, banyak konsumen yang tertipu. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa memasarkan barang dan/jasa dengan sewenang-wenang dan konsumen tidak dirugikan dan terlindungi untuk dapat membeli barang dan/atau jasa online dengan aman.The rapid development of print and electronic mass media at this time has become a very appropriate tool for business people to introduce the products and services they produce to the wider community. With this freedom, it does not necessarily make the advertising business actors make advertisements that are misleading, refract and endanger their users. Through a normative juridical approach, this paper explains the importance of business actors to market their products online correctly, namely the qualifications of goods and services must be in accordance with the original. Because in this digital era, many consumers are deceived. This paper also explains how consumer protection is regulated in the Consumer Protection Act. Therefore, business actors cannot market goods and / services arbitrarily and consumers are not harmed and protected to be able to buy goods and/or services online safely.
Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga; Turisno, Bambang Eko
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.20622

Abstract

Potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia dilakukan dengan mengali sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir.Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia yang berkelanjutan dan merekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Social Legal. Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu sosial tentang hukum.Hasil penelitian bahwa potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. The potential of coastal reclamation land in Indonesia is done by multiplying natural resources and human resources for coastal management for the welfare of the surrounding community. Since the enactment of Law Number 32 Year 2014 concerning Regional Government, the authority of the sea and the coast has become the authority of the Provincial Government, so that the authority and supervision of the regional government is reduced. This is very influential for the lives of coastal communities.The aim of the study was to determine the potential of coastal reclamation land in Indonesia that is sustainable and to reconstruct a fair coastal reclamation policy. This research can broadly be grouped into the realm of the Social Legal approach. In this case there are two aspects of research, namely the legal research aspect, namely the object of research that still exists in the form of law in the sense of “norm” and social research, namely the use of methods and theories of social science theory about law.Based on the results of the study that the potential of coastal reclamation land is mostly for business development and tourist areas for the welfare of the surrounding community. Reconstruction of the coastal justice social reclamation policy in Indonesia is done by reconstructing the value of policies in the form of policy that involves the community genuinely and reconstructing the prevailing legal policy regulations.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik Sitoresmi, Anggit Sinar
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17212

Abstract

Crime is an act that violates the prohibitions set out in the rule of law, and does not fulfill or go against the orders set out in the rules of law that apply in society. For human interests to be protected, laws must be implemented in accordance with applicable regulations. However, there are often violations of the law, even at the level of law enforcement officials themselves. The Criminal Procedure Code does not explicitly regulate sanctions for law enforcement officials who commit violence or other practices that violate the provisions therein. The method used is juridical normative to explain sanctions for law enforcement officers who violate the Criminal Procedure Code in dealing with crime.Crime is a prohibition set out in the rule of law, and is not in accordance with the orders set out in the rule of law that applies in society. For human interests to be protected, laws must be applied in accordance with applicable regulations. However, various lawsuits were dropped, even at the level of law enforcement itself. The Criminal Procedure Code (Indonesian : KUHAP)does not emphasize sanctions for law enforcement officials who commit violent practices or other practices that conflict with the provisions therein. The purpose of this study is to study law enforcement sanctions that are against the Criminal Procedure Code (KUHAP) in dealing with crime.
Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong Zarkassi, Heyder Lutfi; Ispriyarso, Budi
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17704

Abstract

Pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan. Menurut perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional Pasar ritel modern,didalamnya terdapat sebuah tugas pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,yang nantinya pengawasan ini dapat menjaga eksistensi dari warung kelontong yang mulai kalah dengan minimarket modern
Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia Daud, Brian Septiadi; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.21044

Abstract

Penyelesaian masalah Hak Asasi Masnusia (HAM) masa lalu merupakan proses dimana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesaian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model penyelesaian, yaitu to forget and to forgive (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah“never to forget, never to forgive”, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah never to forget but to forgive” (tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk kompromi.The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is “never to forget, never to forgive” (meaning that is, past events will still be processed legally). Finally, never to forget but to forgive ”(meaning that is, express first, convey the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise. 
Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Sudrajat, Tedi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23647

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku pada tahun 2014, namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja dan pekerja yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan penerapannya masih belum dikategorikan optimal. Hal yang menarik dianalisis adalah Pertama, bentuk perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kedua, persoalan dalam penerapannya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta dianalisis secara normatif kualitatif. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) tingkat pertama ke  tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan. Social Security Administrative Bodies (referred as BPJS) established in 2014, but until now there are still many employers and workers who are not aware of the programs held by BPJS Kesehatan, moreover the implementation was still not optimal. The problems studied were first, the form of worker protection in the National Health Insurance program and second, legal issues in its implementation. This manuscript used Normative Juridical research with statute approach, analytical approach and qualitative analysis method. In this manuscript, it known that there is a change from the Workers’ Social Security program to BPJS Kesehatan which has implications for the implementation of health insurance and services for workers. After the enactment of the BPJS Law, there are protection scheme for health insurance for both formal and informal workers. In addition, the BPJS provides a mechanism that can increase the affordability of workers to tiered health services from the first level to the advanced level. Meanwhile, there are several obstacles in the implementation of the Social Security program which include constraints on the aspects of participation, use of health cards and health service guarantees.
Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional Melani, Melani; Disemadi, Hari Sutra; Jaya, Nyoman Serikat Putra
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.19469

Abstract

The development and progress of electronic transactions has resulted in changes in the activities of human life in various fields which have directly given rise to new forms of legal action that require Indonesia to form arrangements regarding electronic transaction management. The purpose of this study is to find out the background of the birth of criminal law policies regarding electronic transactions and to find out the formulation of criminal acts regarding electronic transactions in Law Number 19 of 2019 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study indicate that the background of the birth of the criminal law policy in the field of electronic transactions is the development of crime through electronic systems in society. Although crime through an electronic system is virtual, it can be categorized as a real legal act or action. Juridically, legal actions in this cyber space are regulated in the ITE Law. This ITE Law is an absolute legal approach to safeguard security in cyberspace and produce legal certainty on technology utilization issues.
Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Fajrin, Yaris Adhial; Triwijaya, Ach Faisol
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.18744

Abstract

Tindak pidana korupsi banyak terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik, diantaranya kepala daerah Upaya pemberantasan korupsi banyak dilakukan dengan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan larangan mantan terpidana mencalonkan diri dalam kontes pemilihan umum yang tujuannya untuk mencari pemimpin yang berkualitas. Namun pasca putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 mennggambarkan penurunan atau pelemahan pencegahan korupsi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menemkan dasar akademis pentingnya pencegahan korupsi melalui pembatasan sesorang mencalonkan diri dalam jabatan publik. Diperoleh kesimpulan dari penelitian ini yaitu Putusan MK tersebut membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Sehingga sanksi pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang menjalani sanksi penjara di bawah lima tahun perlu diprioritaskan untuk dijatuhkan. Sinergitas antara dua mekanisme tersebut, diperlukan guna mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih, yang berkeadilan sosial. Corruption crimes occurred due to the misuse of power carried out by public officials, among them the regional head of anti-corruption efforts are carried out with preventive and repressive. One of the preventive efforts undertaken is to provide a former criminal ban to run for a general election contest whose goal is to find a qualified leader. However, after the decision of MK No. 71/PUU-XIV/2016, he described the decline or weakening of corruption prevention in Indonesia. This writing aims to accompany the academic basis of the importance of the prevention of corruption through the restriction of a person running in public office. Derived by the conclusion of this research, the COURT award opens an opportunity for former convicted corruption to run. Thus, the sanction of political Rights for criminal corruption under five years of imprisonment must be prioritized to be dropped. Synergity between the two mechanisms, necessary to realize the ideals of good and clean government, the social justice.
Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum Bangun, Budi Hermawan
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23895

Abstract

This paper focuses on the origin and development of women’s rights and the principle of gender equality in the perspective of legal philosophy.Women's rights as part of Human Rights were born and developed from thoughts about the importance of protecting and fulfilling the rights of women who belong to vulnerable groups and also to ensure gender equality.Although it has been accommodated in various national and international legal instruments, de facto fulfillment of women's rights must still be ensured by each country.Fulfillment of women's rights in the perspective of legal philosophy seeks to obtain justice as the highest goal of the law itself and ensure the realization of the principle of equality before the law.
Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan Setyowati, Dewi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.24689

Abstract

Memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan adalah penting. Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada penerapan hukum, menilai kesalahan dan memberikan hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan  melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang yang terlibat dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan. Mereka jangan dibiarkan dengan berbagai kebutuhan fisik, emosional, psikologis, spiritual dan material nya, dan apa yang disebut 'kebutuhan keadilan' ini harus diatasi jika mereka ingin merasa bahwa keadilan telah diupayakan.. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, sejarah serta peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keadilan restoratifyang mengacu pada cara menanggapi kejahatan, atau jenis kesalahan lainnya, ketidakadilan atau konflik, yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan sejauh mungkin, kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan.Understanding the concept of restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice is important. This is due to the fact that the conventional criminal justice system focuses mostly on the application of the law, evaluating errors and providing penalties. In contrast, restorative justice is an approach to crime that focuses on efforts to repair the damage done by involving those who have been affected. Understanding crime is not only a violation of the law that requires public condemnation, but also as an injury to the people involved and relationships that need healing. They should not be left with various physical, emotional, psychological, spiritual and material needs, and so-called 'justice needs' must be addressed if they want to feel that justice has been pursued. This research aims to re-understand the concept of restorative justice or restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice. This research is a legal study using a conceptual, historical and statutory approach. From this research it can be seen that restorative justice refers to how to respond to crime, or other types of mistakes, injustices or conflicts, which focus primarily on repairing the damage caused by wrong actions and restoring as far as possible, the welfare of all parties involved. This reflects a more relational theory of justice because it emphasizes restoring respect, equality, and dignity for relationships that are affected by mistakes. 

Page 30 of 62 | Total Record : 620

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue