cover
Contact Name
Akhsanul In'am
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkpp_pedagogi@umm.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144 3rd Campus, 4th Building (GKB 4), 3th Floor
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan
ISSN : 23377623     EISSN : 23377615     DOI : 10.22219
Core Subject : Education,
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, adalah jurnal open access. Diterbitkan oleh Magister Pedagogi yang sebelumnya bernama Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Terbit dua kali dalam satu volume, pada bulan April dan Oktober. Berisi tulisan ilmiah hasil penelitian dan ulasan literatur dibidang kebijakan dan pengembangan pendidikan.
Arjuna Subject : -
Articles 388 Documents
ANALISIS PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Mukadar, Suraya; Budiono, Budiono
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 2 (2019): Desember
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12049

Abstract

Abstract: Social justice can be realized by realizing equitable education. In a hierarchical distribution of education can be started from education at the regional and elementary level. This study aims to describe (1) the condition of even distribution of primary level education in Buru Regency, Maluku Province. (2) factors affecting the distribution of basic education in the Buru Regency in Maluku Province. (3) the efforts of the Buru Regency government in distributing basic education. This research was conducted with a descriptive qualitative approach. Sources of data and information from the head of the education office, the education office secretary, the school principal, and teachers. Data collection techniques in the form of document studies, observation activities, and interviews. Data analysis in this research is data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. The results showed that (1) lack of teaching staff and inadequate educational facilities; (2) the factors that influence the distribution of education in Buru Regency are: a) budget; b) lack of parental awareness of the importance of education; d) infrastructure; e) teaching staff; f) distance to reach one place to another. (3) the efforts that have been made by the Buru Regency government in making education equal are: a) budget management prioritizes important and urgent needs; b) socialization to the public about the importance of education; c) socialization to the public to participate in education free of charge and provide scholarships to disadvantaged communities; d) school renovation; e) equity of teachers.Keywords: Equality Factor, Education, Elementary School Abstrak: Keadilan sosial dapat direalisasikan dengan mewujudkan pendidikan yang merata. Secara hierarki pemerataan pada pendidikan dapat dimulai dari pendidikan di daerah dan tingkat dasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) kondisi pemerataan pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (2) faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan dasar di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (3) upaya pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan dasar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dan informasi dari kepala dinas pendidikan, sekertaris dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, kegiatan observasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang belum memadai; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Kabupaten Buru adalah: a) anggaran; b) kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan; d) sarana prasarana; e) tenaga pengajar; f) jarak untuk menjangkau tempat satu dengan tempat lainnya. 3) upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pemerataan pendidikan adalah: a) pengelolaan anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak; b) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan; c) sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu; d) renovasi sekolah; e) pemerataan guru.Kata kunci: Faktor Pemerataan, Pendidikan, Sekolah Dasar
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS PONDOK PESANTREN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI SMA NURUL JADID Muhtadi, Farhan; Kusumastuti, Frida
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i1.12043

Abstract

Abstract: In facing the challenges of an increasingly liberal era, many Islamic boarding schools form public schools by applying them together to give birth to generations who master the science of religion and knowledge in general. In its implementation, of course, it takes a figure who has reliable leadership in both fields. This research aims to describe and analyze (1) the leadership style of Senior High School Nurul Jadid principals in the implementation of education in school; (2) the leadership style of Senior High School Nurul Jadid Principal at the school policy retrieval process; (3) the typical leadership style of Senior High School Nurul Jadid principals. The approach of this research is qualitative descriptive. Data collection was done through structured interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques use the Miles and Huberman model, namely: data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The results showed that 1) the leadership style of principals in organizing education which included inputs, processes, and outputs of schools in Nurul Jadid High School was using delegating leadership style, this leadership style was used because principals considered the maturity level of subordinates to be good and ready to carry out tasks. 2)While the policy retrieval process, the principal of Senior High School Nurul Jadid uses a democratic leadership style, because when making policies in schools there was still an element of coordination between superiors and subordinates, subordinates were still allowed to make decisions based on suggestions and criticism. Both of leadership styles that are jointly run by the principal have elements of the pesantren's distinctive leadership style, which are dedicated, serving leadership and a high sense of kinship by applying Nurul Jadid's rules and Islamic values, namely trilogy santri, and panca awareness santri.Keywords: Leadership Style, Delegative, Democratic, Islamic Boarding School Abstrak: Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin liberal banyak pondok pesantren yang membentuk sekolah umum dengan diterapkan secara bersama demi melahirkan generasi yang menguasai ilmu agama dan pengetahuan secara umum. Dalam pelaksanaannya tentunya dibutuhkan sosok yang memiliki kepemimpinan yang handaldikedua bidang.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Nurul Jadid(1) dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (2) dalam proses pengambilan kebijakan di sekolah; (3) gaya kepemimpinan khas pesantren kepala sekolah SMA Nurul Jadid. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi input, proses dan output sekolah di SMA Nurul Jadid menggunakan gaya kepemimpinan delegasi, gaya kepemimpinan ini digunakan karena kepala sekolah menganggap tingkat kematangan bawahan sudah bagus dan siap untuk melaksanakan tugas.2)  pada saat proses pengambilan kebijakan, kepala sekolah SMA Nurul Jadid menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, karena pada saat membuat kebijakan-kebijakan di sekolah masih ada unsur koordinasi antara atasan dan bawahan, bawahan masih diberi kesempatan untuk mengambil keputusan atas dasar saran dan kritik yang diberikan. 3) Gaya kepemimpinan yang bersama-sama dijalankan oleh kepala sekolah tersebut terdapat unsur gaya kepemimpinan khas pesantren yaitu kepemimpinan yang bersifat mengabdi, melayani dan rasa kekeluargaan yang tinggi dengan menerapkan nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan Nurul Jadid yaitu trilogi santri dan panca kesadaran santri.Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Delegasi, Demokratis, Pesantren
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI Dewantara, Yusuf Juniar; Kusumastuti, Frida
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 8, No 1 (2020): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v8i1.12066

Abstract

Abstract: This study aims to evaluate the implementation of inclusive education programs. The method used is a qualitative analysis that is describing and interpreting data from each component evaluated using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). Data sources in this study include the principal, principal teacher, special assistant teacher (GPK), school committee, parents of students and special needs students. Data collection is done by interview, observation, a document study, and documentation. The findings in the context component show that the legal basis for implementing inclusive education is by the prevailing Education System Law in Indonesia. The objectives of inclusive education are by the established formula. The findings of the input component show that there are quite a several ABK inputs in school with a variety of types of disability by the Inclusive Education Law. However, the SDM component especially GPK and infrastructure still need attention to improve and complete it. The findings of the process component show that the process of student acceptance, teaching and learning activities and student assessment have adjusted to the applicable regulations. But there are still students who are not supposed to go to an inclusive school to study at the school. The findings of the product component indicate that there are achievements achieved by inclusive students and the positive impact of implementing inclusive education. This research provides recommendations for the government and schools implementing inclusive education to continue implementing the program and continue to communicate and collaborate with institutions and several related parties in carrying out inclusive education programs to be more optimal.Key Words: Program Evaluation, Inclusive Education, CIPP Model Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru utama, guru pendamping khusus (GPK), komite sekolah, orang tua/wali murid dan siswa ABK. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumen dan dokumentasi. Hasil temuan pada komponen konteks menunjukkan bahwa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku di Indonesia. Tujuan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Hasil temuan komponen input menunjukkan input ABK yang bersekolah jumlahnya cukup banyak dengan berbagai jenis ketunaannya sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Pendidikan Inklusif. Namun pada komponen SDM terutama GPK dan sarana prasarana masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan dan melengkapinya. Hasil temuan komponen proses menunjukkan proses penerimaan siswa, kegiatan belajar mengajar dan penilaian siswa telah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun masih ada siswa yang tidak seharusnya masuk di sekolah inklusif menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Hasil temuan komponen produk menunjukkan terdapat prestasi yang berhasil diraih oleh siswa inklusif dan dampak positif dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar tetap melaksanakan program tersebut dan terus berkomunikasi serta berkolaborasi dengan lembaga dan beberapa pihak terkait dalam menjalankan program pendidikan inklusif agar lebih optimal.Kata Kunci: Evaluasi Program, Pendidikan Inklusif, Model CIPP
ANALISIS TINGKAT KETERCAPAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DI PAPUA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MERAUKE) Maharani, Kiki; Effendi, Moh. Mahfud; Nurjaman, Asep
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 2 (2019): Desember
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12046

Abstract

Abstract: School participation is integrally an effort to achieve quality education quality. This study aims to obtain information about (1) factors that influence the level of achievement and school participation rates, constraints in increasing enrollment rates. (2) the role of regional autonomy in improving the quality of education services. The approach used is a type of qualitative approach. Data collection techniques used in the form of interviews and documents and observation. The results showed that (1) Factors influencing the low number of school participation in Merauke Regency were access to education that was difficult to reach in remote areas, limited availability of teacher numbers and uneven distribution, teacher welfare that was still lacking, educational facilities that were not yet adequate in remote areas, the level of public education, and the slow attention of the government. (2) The role of regional autonomy in improving the quality of education services has not been maximized. The principle of justice, efficiency, transparency, and public accountability in efforts to improve and improve the quality and quantity of education becomes the responsibility and concern of all parties, both the government, regional governments, and the community.Keywords: Participation Rates, Level of Achievement, Education Abstrak: Partisipasi sekolah secara integral menjadi usaha dalam mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang (1) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian dan angka partisipasi sekolah, kendala dalam peningkatan angka partisipasi. (2) peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Merauke yaitu akses pendidikan yang sulit dijangkau pada daerah terpencil, ketersediaan jumlah tenaga guru yang terbatas dan distribusinya kurang merata, kesejahteraan guru yang masih kurang, fasilitas pendidikan yang belum memadai di daerah terpencil, tingkat pendidikan masyarakat, serta lambannya perhatian dari pemerintah. (2) Peran otonomi daerah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan belum maksimal. Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas serta kuantitas pendidikan menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama seluruh pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.Kata kunci: Angka Partisipasi, Tingkat Ketercapaian, Pendidikan
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Di Kabupaten Nganjuk Wibowo, Dicky Dwi; Tinus, Agus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 2 (2019): Desember
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12053

Abstract

Abstract: The regional government is at the forefront of sustainable development. Through policies issued by local governments can help improve the quality of education at the Madrasah level. The study aims to describe 1) a comparison of education policies by the Nganjuk Regional Government. 2) The authority of education policy providers by the Nganjuk regional government. 3) positive and negative impacts of the comparison of government policies on the implementation of Madrasah education. This research uses qualitative research with a descriptive-analytic approach. Data collection techniques are done using observation, interviews, and documents. Data analysis of the results of the study was carried out by data reduction, data presentation, and concluding (data verification). The results of the study show that (1) Problems and comparisons of educational policies namely regarding the qualifications of the establishment of schools and madrasas, and differences in the admission schedule for new students that are still not aligned between the Education Office and the Nganjuk Ministry of Religion Office due to the centralization and decentralization of the government system. (2) The authority exercised by the Education Office and the Regional People's Representative Assembly Commission 4 does not affect Madrasas (3) The positive impact is that madrasas can choose students who are superior and can meet the ceiling set by the government. The negative impact is that madrasas are said to be a factor in merging schools and the lack of local government attention to madrasas.Keywords: School, Madrasa, Educational Policy, Local Government Abstrak: Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat membantu peningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang1) perbandingan kebijakan pendidikan oleh Pemerintah Daerah NganjukDalam Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. 2) Kewenangan penyelenggara kebijakan pendidikanMadrasah oleh pemerintah daerah Nganjuk.3) dampak positif dan negatif dari perbandingan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan Madrasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumen. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Permasalahan dan perbandingan kebijakan pendidikan yaitu mengenai kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah, dan perbedaan jadwal penerimaan siswa baru yang masih belum selaras antara Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Nganjuk dikarenakan sentralisasi dan desentralisasi sistem pemerintahan. (2) Kewenagan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi 4 tdak berpengaruh kepada Madrasah (3) Dampak positif yaitu madrasah mampu memilih siswa yang unggul dan bisa memenuhi pagu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dampak negatinya adalah madrasah dikatakan sebagai faktor penggabungan sekolah dan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah.Kata kunci: Sekolah, Madrasah, Kebijakan Pendidikan, Pemerintah Daerah
Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Mendukung Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter Di SD Muhammadiyah 9 Malang Rosyida, Ruli Alfi Mei; Juanda, Ahmad; Syahri, Mohammad
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i1.12039

Abstract

Abstract: The negative impact of globalization is the increasingly worsening character of the younger generation. In overcoming the problem of demoralizing the younger generation, the Government of Indonesia issued a policy of strengthening character education. This study aims to describe (1) the implementation of character education to support strengthening character education(PPK) movement at elementary school Muhammadiyah 9 Malang. (2) supporting and inhibiting factors in the process of character education implementation in the context of supporting the PPK movement at elementary school Muhammadiyah 9 Malang. This research is a qualitative descriptive study, located at elementary school Muhammadiyah 9 Malang, with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results showed that (1) the implementation of PPK policies in schools was not much different from the character education programs that had previously been implemented. Strengthening the character education that runs is to add a variety of character planting habituation programs, increase the hours of character habituation activities, increase student learning activities and intensify a variety of programs that are already running at school. Schools implement the PPK movement according to the Ministry of Education and Culture's reference with three basic approaches. (2) Supporting factors are none other than full support provided by all schools and parents of students while inhibiting factors faced by schools are none other than students themselves and there are parents of students.Keywords: Policy, Strengthening Character Education, Elementary Schools Abstrak: Dampak yang dihasilkan globalisasi secara negatif yaitu semakin memburuknya karakter generasi muda. Dalam mengatasi persoalan demoralisasi generasi muda Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) implementasi pendidikan karakter dalam rangka mendukung gerakan PPK di SD Muhammadiyah 9 Malang. (2) faktor pendukung dan penghambat proses impelementasi pendidikan karakter dalam rangka mendukung gerakan PPK di SD Muhammadiyah 9 Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, bertempat di SD Muhammadiyah 9 Malang, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan PPK di sekolah tidak jauh berbeda dengan program pendidikan karakter yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Penguatan pendidikan karakter yang berjalan yaitu dengan menambah berbagai program pembiasaan penanaman karakter, menambah jam kegiatan pembiasaan karakter, menambah kegiatan pembelajaran siswa dan mengintensifkan berbagai program yang sudah berjalan di sekolah. Sekolah mengimplementasikan gerakan PPK sesuai acuan kemendikbud dengan tiga basis pendekatan. (2) Faktor pendukung tidak lain berupa dukungan penuh yang diberikan oleh seluruh pihak sekolah dan orang tua siswa, sedangkan faktor penghambat yang dihadapi sekolah tidak lain berasal dari para peserta didik sendiri dan ada dari orang tua siswa.Kata kunci: Kebijakan, Penguatan Pendidikan Karakter, Sekolah Dasar
Implementasi Anti Bullying Dalam Membentuk Sekolah Ramah Anak di SD dan MI Kabupaten Tanah Bumbu Fahlefi, Faizal Rezza; Hudha, Atok Miftachul
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 8, No 1 (2020): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v8i1.12061

Abstract

Abstract: The basis for implementing Child-Friendly Schools is in Article 4 of Law No.23 of 2002 concerning child protection. Schools play a role as implementing agents in the education process which must have a friendly culture in carrying out their functions to achieve the goals of education. The purpose of this study is to (1) analyze the implementation of anti-bullying informing the SRA, the role of stakeholders, (2) the factors that are a problem in the process of implementing anti-bullying informing Child-Friendly Schools in SD and MI Tanah Bumbu Regency. This research uses descriptive qualitative. With data collection techniques in the form of interviews, observation of participation, and study documentation. The results of this study indicate that: 1) the child-friendly school model is to create quality education for every child by considering the rights of children and free from discrimination, friendly school programs namely anti-bullying is one way to tackle and prevent bullying behavior or impact in school. It is very important for educators and parents to be good listeners and to convince and involve them in participating in anti-bullying programs. 2) the problem of bullying can rarely be known if a new bullying case is dealt with quickly. For this program, it is not always run but to be maintained forever. It is needed from the second part of the school to provide more training and workshops both for teachers, parents, and students. Furthermore, for the relevant agencies to add an anti-bullying curriculum so that all things know about the apprenticeship, its impact, there is also a place for or anti-bullying association.Keyword: Anti-bullying, Child-Friendly Schools, BullyingAbstrak: Dasar penerapan Sekolah Ramah Anak yaitu terdapat pada Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sekolah berperan sebagai agen pelaksana dalam proses pendidikan yang harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisis implementasi anti bullying dalam membentuk SRA, peran serta stakeholder, (2) faktor yang menjadi permasalahan dalam proses implementasi anti bullying dalam membentuk Sekolah Ramah Anak di SD dan MI Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi patisipasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) sekolah ramah anak model tersebut untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak dengan mempertimbangkan hak-hak anak serta terbebas dari diskriminasi, program sekolah ramah yaitu anti bullying salah satu cara untuk menanggulangi dan pencegahan perilaku atau dampak bullying di sekolah. Sangat penting bagi pendidik dan orang tua menjadi pendengar yang baik serta meyakinkan dan melibatkan mereka ikut serta dalam program anti bullying. 2) permasalah bullying jarang dapat diketahui apabila kasus bullying terjadi baru ditangani dengan cepat. Untuk program ini tidak sewaktu saja dijalankan tetapi untuk dipetahankan selamanya. Perlu dari pihak kedua sekolah untuk lebih memberikan pelatihan dan workshop baik itu kepada guru, orang tua, maupun siswanya. Selanjutnya untuk pihak dinas terkait agar menambahkan kurikulum anti bullying agar semua halayak tahu tentang penagangan, dampaknya, juga tersedia tempat untuk atau wadah perkumpulan anti bullying.Kata Kunci: Anti bullying, Sekolah Ramah Anak, Bullying
Implementasi Kebijakan Full Day School Dengan Penanaman Nilai PPK Di SMAN 2 Katingan Hilir Adawiyah, Rabiatul; Soenaryo, Siti Fatimah
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 2 (2019): Desember
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i2.12048

Abstract

Abstract: The development of the globalization era not only has positive impacts but also negative impacts. It is important to strengthen students' character because globalization hurts the development of the character of the young generation. This study aims to describe the implementation of full-day school policy by instilling the value of strengthening character education (PPK) in SMAN 2 Katingan Hilir. The method in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The informant selection technique in this study uses purposive sampling, which includes the School Principal, Vice Principal in the Curriculum and Student Affairs, Islamic Agana Education teacher, Citizenship Education teacher, and 5 students. The results of the study indicate that the implementation of full-day school policies by planting PPK values in SMAN 2 Katingan Hilir is carried out through extracurricular, co-curricular and extracurricular activities. Two PPK values are the focus of this research, namely cooperation that can be seen from the students to always work together to apply to help each other, hand in hand to clean and maintain the cleanliness of the school environment. While the value of independence seen from students in doing everything so it is not easy to depend on others.Keywords: Implementation of policies, Full Day School, Strengthening Character Education Abstrak: Perkembangan era globalisasi tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga dampak negatif. Penting untuk memberikan penguatan karakter siswa karena globalisasi memiliki dampak negatif terhadap perkembangan karakter generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan full day school dengan penanaman nilai penguatan pendidikan karakter (PPK) di SMAN 2 Katingan Hilir. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu meliputi Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, guru Pendidikan Agana Islam, guru Pendidikan Kewarganegaraan, dan 5 orang siswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan full day school dengan penanaman nilai PPK di SMAN 2 Katingan Hilir dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada dua nilai PPK yang menjadi fokus penelitian ini yaitu gotong royong yang dapat dilihat dari diri peserta didik untuk selalu berkerja sama menerapkan untuk saling membantu satu sama lain, saling bahu membahu membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sedangkan nilai mandiri dilihat dari peserta didik dalam melakukan segala hal agar tidak mudah bergantung pada orang lain.Kata kunci: Implementasi kebijakan, Full Day School, Penguatan Pendidikan Karakter
Implementasi Pendidikan Inklusif Di SMKN 2 Malang Rismayanti, Desy; Poerwanti, Endang
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i1.12044

Abstract

Abstract: The development of 21st-century education has provided opportunities for persons with disabilities to obtain the same education as students in general. The study aims to find out 1) the implementation of inclusive education which includes the acceptance, planning, implementation, and evaluation of students; 2) supporting and inhibiting factors for the implementation of inclusive schools, and 3) positive and negative impacts of the implementation of inclusive schools in Vocational High School 2 Malang. This research uses qualitative research. The results showed that 1) the implementation was good in terms of acceptance, planning, implementation, and evaluation, which was followed by students with special needs with autism, mentally disabled, ADHD, slow learner, deaf, and dual disability (more disability). 2) Internal and external supporting factors are the collaboration of various inclusive education actors, the government, parents or guardians of students, communities around the school, as well as special assistant teachers. Internal and external inhibiting factors, the lack of infrastructure assistance from the government. 3) The positive impact of the implementation of inclusive education in Vocational High School 2 Malang is the support of all parties to inclusive education, for the negative impact of this study in the inhibiting factor, namely the lack of infrastructure assistance from the government. Researchers suggest that schools should always send letters to the government regarding infrastructure facilities so that the government can be responsive in helping with this. It can also find sponsors through CSR (Corporate Social Responsibility), self-funding from parents of parents, and raising public funds.Keywords: Implementation, Inclusive Education, The Child with Special Needed Abstrak: Perkembangan pendidikan abad 21 ini telah memberikan kesempatan kepada para penyandang difabel untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan siswa pada umumnya.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui a) implementasi pendidikan inklusif berjalan yang meliputi penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bagi peserta didik; b) faktor pendukung dan penghambat implementasi sekolah inklusif; serta c) dampak positif dan negatif dari implementasi sekolah inklusif di SMKN 2 Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan sudah baik dalam hal penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi, yang diikuti oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan ketunaanautis, tuna grahita, ADHD, slow learner, tuna rungu, serta ketunaan ganda (lebih ketunaannya). 2) Faktor pendukung internal dan eksternal adanya kolaborasi dari berbagai pelaku pendidikan inklusif, pemerintah, orang tua wali murid, masyarakat sekitar sekolah, serta para guru pendamping khusus. Faktor penghambat internal dan eksternal, minimnya bantuan sarana prasarana dari pemerintah. 3) Dampak positif dari implementasi pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang adanya dukungan dari semua pihak pelaku pendidikan inklusif, untuk dampak negatif penelitian ini dalam faktor penghambat yaitu minimnya bantuan sarana prasarana dari pemerintah. Saran peneliti, sebaiknya sekolah selalu mengirim surat untuk pemerintah dalam hal bantuan sarana prasarana agar pemerintah bisa cepat tanggap dalam membantu dalam hal ini. Bisa juga mencari sponsor melalui CSR (Corporate Social Responsibility), swadana dari orang tua wali murid, dan penggalangan dari dana masyarakat.Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus
Analisis Tingkat Ketercapaian Kompetensi Pedagogi Dan Profesional Guru SMP Negeri 1 Hu’u Dompu Syamratulangi, Sofyan; Tinus, Agus
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 7, No 1 (2019): Juni
Publisher : Program Studi Magister Pedagogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jkpp.v7i1.12037

Abstract

Abstract: Teachers' pedagogical and professional competencies are important to develop. In the 21st century teachers are required to build effective relationships with students and the school community by using technology to improve the quality of education. This study aims to 1) analyze the level of achievement of pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School 1 Hu'u. 2) Describe the obstacles in increasing the level of achievement of the pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School1 Hu'u. 3) Efforts made in overcoming obstacles to increasing the achievement of pedagogical and professional competence of teachers in Junior High School 1 Hu'u. This research used a mix method approach (a combination of qualitative methods with quantitative methods) with the type of case study research. The research location is Junior High School 1 Hu'u, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. Questionnaire data collection techniques, interviews, documentation, and observation. The information is the principal and thirty teachers who are used as primary data and secondary data. Data collection techniques for data reduction, data presentation, drawing conclusions and validity of the data. The results showed that 1) the level of pedagogical competence and professional competence of teachers at Junior High School 1 Hu'u was sufficient and sufficient to be called a professional teacher. 2) The obstacle faced by teachers in developing pedagogical and professional competencies is that there is diversity in the ability of teachers in the learning process and mastery of knowledge and many GTT teachers who have long taught at Junior High School 1 Hu'u have not received NUPTK. 3) Efforts are made to improve the pedagogical and professional competence of teachers, namely through teacher development training conducted every weekend such as KKG, MGMP activities.Keywords: Pedagogical Competence, Professional Competence, Achievement Abstrak: Kompetensi pedagogi dan profesional guru saat ini penting untuk dikembangkan.Pada abad 21 guru dituntut membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah dengan menggunakan teknologi untuk peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) melakukan analisis tingkat ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u.2) Mendeskripsikan hambatan dalam meningkatkan tingkat ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u. 3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peningkatan ketercapaian kompetensi pedagogi dan profesional guru yang ada di SMPN 1 Hu’u.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method (gabungan metode kualitatif dengan metode kuantitatif) dengan jenis penelitian studi kasus.Lokasi penelitian di SMPN 1 Hu’u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data angket, wawancara, dokumentasi dan Observasi. Informannya kepala sekolah dan tigapuluh guru yang dijadikan sebagai data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data reduksi data, penyajian data,penarikan kesimpulan serta keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketercapain kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional guru SMPN 1 Hu’u sudah memadai dan cukup syarat dikatakan sebagai guru profesional. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogi dan profesional yaitu adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan danbanyak guru GTT yang sudah lama mengajar di SMPN 1 Hu’u belum mendapatkan NUPTK. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru yaitu dengan pelatihan pengembangan guru yang dilakukan setiap akhir pekan seperti kegiatan KKG, MGMP.Kata kunci: Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Profesional, Ketercapaian