cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 57   58   59   60   61 
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN PAAL DUA KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO Lizard, Revly Sian; Kimbal, Marthen; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian, kesejahteraan tercemin dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kedaulatan terbentuk dari derajat partisipasi yang mampu dilakukan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan kemandirian terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong-royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, modal finansial, maupun modal sosial yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Paal Dua yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah kelurahan bisa dikatakan kurang efektif, hal ini ditunjukkan dari kendala yang dihadapi yaitu pemahaman program kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan belum berhasil dengan baik, karena proses sosialisasi program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama hanya dilakukan satu kali dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk melakukan sosialsiasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Machmud, Fadel; Kimbal, Marthen; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir hingga saat ini terus dilaksanakan, bahkan berbagai program telah dicetuskan pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang berpedoman pada peraturan di atas adalah salah satu program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe. Peneliti menggunakan metode kulitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Penilaian Impelemtasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe menggunakan empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terdapat masalah pada 3 indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi. Pada indikator Disposisi belum dapat di katakan ada masalah pada sikap dari pembuat kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap dari pembuat kebijakan yang loyal dan baik dalam segala hal itu hanya terdapat padanya. Artinya belum di temukan masalah. Kemudian pada tiga indikator lainnya memang terdapat masalah karena pada sumber utama masalahnya ada pada sumberdaya yang masih kurang, tidak memadai, dan tidak konsisten dalam kerjanya sehingga dapat menimbulkan masalah pada struktur birokrasinya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar bidang dan lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program
EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 Saroinsong, Rivan Johanis; Rondonuwu, Arpi; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Umum merupakan sarana penyaluran hak politik rakyat untuk dipilih atau memilih pemimpin pemerintahan secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi, di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak dinamika ada yang sesuai harapan namun ada juga yang masih jauh dari harapan, terutama dari penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja komisi pemilihan umum daerah Kota Manado pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Manado berada dalam taraf yang masih kurang baik, hal ini dilihat dari produktivitas yaitu hasil kerja yang sesuai dengan rencana sebelumnya belum dapat tercapai dengan efektif, dimana masih terdapat beberapa kendala dalam hal kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menterjemahkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga harus melalui beberapa kali proses penentuan kandidat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, namun dilain pihak rfisiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Suatu Studi Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur) Sambenga, Selina; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPermasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Pondang banyak masyarakat kurang aktif ikut berpartisipasi dan juga pemerintah kelurahan yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga kurangnya partisipasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kulitatif. Fokus penelitiannya adalah studi peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Informan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah lurah, perangkat kelurahan, dan masyarakat Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Pengumpulan data terdiri atas data primer yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan dan data sekunder yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisa data secara kualitatif untuk menggambarkan. Berdasarkan data pada hasil penelitian penulis mengklasifikasikan peran pemerintah Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur menunjukkan kategori relatif cukup tinggi. Hal ini terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Pondang di Kecamatan Amurang Timur adalah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki keterampilan dan dapat mandiri untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat
PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA SALURANG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Markus, Anjelina; Nayoan, Herman; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBudaya-budaya daerah yang secara sadar dikembangkan dalam suasana keterbukaan, akan dinamis dan mampu mencari pengungkapan sesuai dengan lingkungan yang berubah dan sekaligus menjadi penyumbang bagi pembentukan pola (sistem) kemasyarakatan di dalam masyarakat yang amat majemuk dapat hidup bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa pendekatan secara kultur adat dan budaya yang di lakukan oleh lembaga adat dalam menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa salurang di rasa cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan tentunya berimbas terjaganya serta terpeliharanya keamanan di desa salurang, yang berimbas kepada kualitas kehidupan masyarakat yang ada di desa salurang yang selalu merasa terhindar dari ancaman fisik maupun psikis. Masyarakat memerlukan panduan khusus yang tertuilis secara baku untuk aturan-aturan adat istiadat sebagai panduan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, karena desa salurang sebagai desa adat.Kata Kunci : Peranan, Lembaga Adat, Kemanan, Ketertiban, Masyarakat.
PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagingge, Marvel Hardiknas; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan Masyarakat Pesisir yaitu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diberlakukan dari bebarpa indikator antara lain peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan/keterampilan serta dengan terkait program yang di berlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angkah-angkah, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan dokumen resmi lainya. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah mengambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam,rinci dan tuntas dengan informan berjumlah 18 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pelaksanannya belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat ini dapat di lihat dari indikator yang menunjukkan hal negatif dari beberapa informan. Walupun ada tangapan lain dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Mahumu Dua Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan
Etika Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 5 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSejumlah kebijakan telah dibuat oleh negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Mulai dari penguatan kelembagaan organisasi, pembenahan kulitas sumber daya aparatur, peningkatan tunjangan, hingga proses rekrutmen. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak bagi peningkatan kulitas pelayanan.Penelitian ini untuk mengevaluasi sekaligus hendak menjawab tiga pertanyaan yaitu pertama mengapa kinerja birokrasi belum dapat memuaskan masyarakat meskipun berbagai kebijakan telah dibenahi dalam rangka pencapaian kinerja yang baik. Kedua faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya korupsi birokrasi. Ketiga hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat integritas birokrasiUntuk memandu pengumpulan data dan analisis, maka penelitian ini menggunakan teori etika dan birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui forum group discussion yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi, media dan perguruan tinggi. Data skunder diperoleh dari Dokumen Laporan pemerintahan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis meliputi data reduction, data display serta conclusion drawing /verification).Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dengan cara pendekatan struktur seperti penguatan kelembagaan, penyediaan regulasi, pengembangan sumber daya manusia seperti kenaikan tunjangan, diklat-diklat dan lain sebagainya ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas birokrasi.Pendekatan kultur merupakan sebuah alternatif dalam rangka pengembangan kapasitas birokrasi. Kultur masyarakat akan berpengaruh pada etika birokrasi. Persoalan terbesar buruknya kinerja birokrasi disebabkan karena buruknya etika individu birokrasi. Jika penguatan etika pegawai yang didasarkan pada kebudayaan lokal, maka diyakini kinerja birokrasi akan semakin optimal dan semakin memuasakan masyarakat yang ia layani.Kata Kunci : Birokrasi, etika, korupsi, pelayanan publik
PATOLOGI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (suatu studi di Badan Kepegawaian Daerah) Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Kepegawaian Daerah menjadi sebuah instansi pemerintahan yang sangat penting, hal ini di karenakan salah satu tugas pokonya ialah penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta mutasi, akan tetapi dalam kenyataannya justru pegawai BKD masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dewasa ini disebut patologi birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patologi birorasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara, selain itu ada banyaknya jenis-jenis patologi birokrasi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Upaya dalam menanggulanginya juga masih belum maksimal, baik itu upaya dari pemerintah daerah itu sendiri atau dari pemerintah pusat. Upaya dalam mengurangi patologi birokrasi masih sedikit dan belum menyeluruh di instansi pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan masih terkesan belum maksimal dan tidak ada keseriusan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurangi patologi birokrasi ini.Kata Kunci : Patologi Birokrasi, Upaya Mengurangi Patologi Birokrasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG DUKOM DISTRIK DUGUME KABUPATEN LANNY JAYA Kogoya, Arius; Sambiran, Sarah; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Umum Pembangunan Kampung adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumberdaya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat berdaya dan berkembang secara mandiri. Untuk itu kegiatan pembangunan partisipatif perlu diarahkan agar dapat merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses untuk meningkatkan sumberdaya ekonomi dan kehidupan social Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Dukom Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik jalan kang di Kampung Dukom Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan anggota masyarakat dalam memberikan sumbangan dalam bentuk kategori sumbangan menurut kemampuan ekonomi anggota masyarakat yang diberikan secara sukarela kepada pelaksana kegiatan pembangunan fisik jalan kang, Realisasi penggunaan nilai sumbangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, pelaksanaan partisipasi masyarakat perlu dijaga dan dipertahankan agar anggota masyarakat yang memiliki jiwa dan semangat melakukan gotong royong tidak hilang atau pudar serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan jujur, terbuka dan transparan untuk menjaga kepercayaan anggota masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YAHUKIMO (Studi Kasus di Distrik Hilipuk) Sobolim, Gigison; Kaunang, Markus; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Distrik sebagai kepala pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang ada di Distrik Hilipuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan, metode yang digunakan adalah kualitatif dan informan yang dipilih adalah kepala distrik, perangkat distrik, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, hasil penelitian menunjukkan peran Kepaala Distrik Hilipuk terhadap dalam pelaksanaan pembangunan kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan beberapa pembangunan yang telah dibangun kurang kontrol dari seorang kepala Distrik sebagai pemimpin utama di daerah tersebut, dan Kepala Distrik Hilipuk tidak menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat karena Kepala Distrik selalu meninggalkan tempat tugas dan tinggal di kota perbulan-bulan dengan alasan urusan yang tidak jelas maka masyarakat selalu mengeluh mengenai keberadaan pemimpinnyaKata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Pembangunan.

Page 59 of 109 | Total Record : 1084

 57   58   59   60   61 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue