cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Mingkid, Gary Jonathan; Liando, Daud; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDana desa yang diberikan kepada Desa Watutumou Dua yang diterima oleh pemerintah desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa Watutumou Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan. Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk berkerja sama dan memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA Moniung, Rikal Eben; Singkoh, Frans; Liando, Daud Markus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan yang berkualitas dan proposional menjadi dambaan bagi setiap rakyat Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan hidup dasar bagi manusia, oleh karenanya diperlukan komitmen dari pelaksana pemberi layanan khususnya rumah sakit dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah melalui kartu indonesia sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kartu Indonesia sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kartu Indonesia sehat dapat dikaji melalui ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat dalam pelayanan administrasi Kartu Indonesia Sehat kepada pasien pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ditemui masih kurang disosialisasikan dengan baik, dimana masih banyaknya peserta KIS yang belum mengetahui tentang mekanisme penggunaan layanan KIS, termasuk tentang tanggungan biaya rawat inap maupun pembelian obat-obatan yang tidak keseluruhan ditanggung oleh KIS.Kata Kunci: Implementasi, Program, Kartu Indonesia Sehat.
PATOLOGI BIROKRASI DALAM PROMOSI PEGAWAI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA Tumbelaka, Ria Laurina; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana patologi birokrasi dalam promosi pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya Patologi Birokrasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa, yakni perilaku negatif atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan syarat jabatan dan aturan-aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan prinsip merit sistem dan prinsip the right man on the right place apabila dilihat dari latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan. Kedepannya, untuk dapat memperoleh pegawai yang memiliki kualitas baik yang dapat mendukung kinerja birokrasi sehingga lebih optimal dimasa mendatang, maka dalam promosi pegawai perlu mengedepankan aspek profesionalitas yang dicerminkan dengan penerapan pendekatan kompetensi, latar belakang pendidikan, prestasi kerja serta golongan kepangkatan dalam promosi pegawai. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, maka promosi pegawai akan terhindar dari Patologi Birokrasi.Kata Kunci :Patologi Birokrasi, Promosi.
EVALUASI PROGRAM KERJA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH MAELANG (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Di Kabupaten Bolaang Mongondow) Bagit, Regina Sari; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya program yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari hak kepemilikkan yang telah dibuat pembebasan lahan dari pemerintah desa kepemerintah Daerah, sarana pendukung yang menjadi faktor utama dalam mengelola obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow diantaranya penataan ulang pelataran parkir bagi para pengunjung/wisatawan, pembangunan dan perbaikan gazebo, toilet. Berbicara tentang fasilitas pendukung dalam konteks pengelolaan obyek wisata sangatlah penting karena fasilitas pariwisata merupakan inventaris nyata dan menjadikan suatu nilai investasi setiap bulannya mengalami peningkatan selain itu dampak lain terhadap masyarakat dapat meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap minggunya akan meningkat dari hasil kebun yang mereka jajakan.Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pengembangan Pariwisata
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DARUNU KECAMATAN WORI Alokendek, Richard C; Kimbal, Marthen Luther; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrakpada penelitian ini, peneliti meneliti masalah pembangunan infrastruktur di Desa. Dalam penelitian disana Masyarakat Desa mengeluhkan air bersih yang terjadi di tahun 2015 – tahun 2016 di tahun 2015 lalu terjadi kekeringan di desa darunu akibat panas ekstrem yang melanda seluruh indonesia. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk membuat program pembangunan desa yaitu pembuatan sumur bor dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di tahun 2015 lalu. Meskipun telah terealisasi tetapi bermasalah kondisi airnya sehingga di tahun 2016 Pemerintah Desa Darunu Membuat Program Pemerintah Desa Tahun 2016 yaitu perbaikan sumur bor.Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di buku Sugiyono tahun 2015. Dalam bukunya mengatakan kalau metode penelitian kualitatif terfokus pada obyek yang di teliti. Fokusnya kearah pemerintah dan masyarakat desa darunu, dengan mengunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu jenis wawancara dalam buku sugiyono yang peneliti menggunakanya di lapangan yaitu wawancara terstruktur.Hasilnya di lapangan dengan berbagai pertanyaan wawancara mereka mengatakan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan kedalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja.Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan
TRANSPARANSI HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA Teiwilang, Lihan Agrif; Lapian, Marlien; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTransparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bahawan dalam menjalankan pemerintahan, transparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejauhmana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatam Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Hukum Tua dalam pelaksanakan pembangunan desa pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengtahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Hukum Tua pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan.Kata Kunci: Transparansi, Hukum Tua, Pembangunan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENCEGAH TAWURAN ANTAR KAMPUNG (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu) Bambuena, Merdika Putra; Nayoan, Herman; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada penelitian ini, penulis meneliti tentang Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mencegah Tawuran Antar Kampung (Studi Kasus Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu). Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 15 ayat (b) yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Kotamobagu Selatan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam mencegah tawuran antar kampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran antar kampung diantaranya faktor dendam, faktor ketersinggungan kelompok, faktor minuman keras, faktor ekonomi, faktor usia, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Dampak dari tawuran Kelurahan Mongondow dan Desa Poyowa Kecil yaitu adanya kerugian fisik dan kerugian psikis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah akademik sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Tawuran
PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TOMBATU DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Poluan, Indra; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai, demikian pula dalam proses penataan pasar tradisional membutuhkan tahap perencanaan agar supaya perencanaan yang di buat bisa tercapai dengan baik. Pasar Tombatu merupakan pusat perekonomian masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat adalah para pedagang, mereka sering menjual hasil pertanian baik itu sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan yang ada di pasar tombatu, bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar, perencanaan penataan pemerintah mengacu pada perda pasar yang ada dan pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 dimana dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga menggunakan pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaaan agar dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan nyaman beraktifitas di pasar rakyat tombatu, tujuannya untuk menciptakan pasar yang aman nyaman dan bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,dengan sasaran menjadikan pasar sebagai pusat sarana perokonomian masyarakat tombatu dan sekitarnya.Kata Kunci: Perencanaan, Pemerintah Daerah, Penataan, Pasar.
IMPLEMENTASI PROGRAM OBJEK PARIWISATA PANTAI PANANUALENG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makawowode, Martina; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting, pariwisata dapat menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit, hal ini turut juga menjadi sumber bagi penerimaan daerah, namun hal yang sangat disayangkan begitu beragamnya potensi kekayaan alam daerah belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga belum menghasilkan penerimaan bagi daerah, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana salah satu objek pariwisata pantai pananualeng belum dikoelola dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program objek pariwisata pantai pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, belum gencar dilakukannya pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website disebabkan website masih dalam proses pembuatan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, karena disebakan jaringan internet yang masih belum memadai.Kata Kunci: Implementasi, Program, Objek Pariwisata
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Kalalo, Maria Marcelina Kambuna; Kimbal, Marthen; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu terminal angkutan umum di Desa Tatelu yang terabaikan dengan akses jalan rusak, terminal tersebut sudah selesai dibangun tetapi tidak ada aktivitas angkutan orang maupun barang, hal ini menjadi suatu pembangunan yang sia-sia. Masalah awalnya yaitu perencanaan pembangunan yang kurang matang dan lokasi terminal yang tidak strategis, sehingga diperlukan kebijakan dari dinas terkait agar terminal sebagai pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan terminal Tatelu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih menjawab permasalahan penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam program ini mempunyai keinginan untuk melaksanakan program. Meskipun belum mendapat dukungan secara khusus dari Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Hal ini menandakan jika adanya dukungan yang kuat dari semua pihak dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal, pasti pelaksanaan kebijakan bisa dijalankan. Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembangian tugas sudah tersusun dengan baik. Didalam pelaksanaan sudah mengacu pada SOP yang ada. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparatur di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasai dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Terminal.

Page 60 of 109 | Total Record : 1084