cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 59   60   61   62   63 
PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK MASYETA Ogoney, Titus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan merupakan kebutuhan mutlak setiap daerah, keberhasilan pembangunan akan berdampak positif bagi kesejahteraan suatu wilayah. Kecamatan sendiri merupakan wilayah administratif yang dipercayakan untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di desa/ kelurahan. Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus perintah kecamatan di mana tingkat kahlian dan pendidikanya masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan pembangunan di distrik masyeta, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Distrik Masyeta Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan pada pegawai dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik, selain itu kepala distrik juga berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait, telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Distrik Masyeta seperti, Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten.Kata Kunci : Peranan, Camat, Pembangunan.
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Lumi, Bill; Pioh, Novie Revlie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan pada dasarnya sebagai upaya yang terencana dan terprogram secara terus menerus oleh satu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar yaitu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Agar proses pembangunan tersebut dapat terlakasana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja yang ada di suatu daerah guna mempermudah proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Dalam pembangunan dibutuhkan koordinasi yang baik agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Saling koordinasi yang baik dalam pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat sehingga kedua bela pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Kata Kunci : Koordinasi, Pemerintah Desa, Pembangunan
PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Manuahe, Fien; Lapian, Marlien; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan, jika pada masa orde baru, anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki--laki, maka dua periode terakhir ini sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikut sertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan program kerja terkait kepentingan perempuan di Kabupaten Sitaro, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kepentingan perempuan, seperti adanya perlakukan khusus kepada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sitaro dan belum adanya inisiatif dari anggota DPRD untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan perempuan Kabupaten Sitaro khusus untuk membahasa program yang memperjuangkan kaum perempuan, sehingga hal ini belum dapat terlaksana.Kata kunci: Peran, Anggota DPRD Perempuan, Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Sasahang, Novlando; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan khususnya pantai baliranggeng melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata, dari segi promosi kepariwisataan juga belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Obyek Pariwisata.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI: STUDI TENTANG KELUARNYA BRITANIA RAYA DARI UNI EROPA PADA TAHUN 2016 Rezkyniine, Milla Shanthy; Tulung, Trilke; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKita hidup di dunia yang dimana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dengan sistem atau ideologi yang dianut oleh masing-masing negara serta mempunyai organisasi yang dibentuk untuk memenuhi cita-cita ataupun tujuan dari suatu negara, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Organisasi tingkat nasional dibentuk oleh pemerintahan suatu negara atas permintaan dari warga negaranya, contohnya seperti KNPI di Indonesia. Sedangkan organisasi tingkat internasional dibentuk dengan tujuan untuk menjalin kerjasama yang baik antar negara-negara anggota organisasi tersebut. Contohnya seperti PBB, ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi-organisasi lain. Organisasi Uni Eropa sendiri merupakan organisasi internasional di benua Eropa yang pada awal pembentukannya hanya berdasarkan pada tujuan untuk menghindari perang antar negara di Eropa. Pendirian Uni Eropa ternyata banyak memberikan dampak positif bagi negara-negara anggotanya, yang sekarang tercatat berjumlah 27 negara anggota setelah Britania Raya keluar.Britania Raya telah resmi keluar dari Uni Eropa sejak tanggal 23 Juni 2016 setelah mengadakan referendum untuk yang kedua kalinya dan menghasilkan total 52% suara yang memilih untuk keluar dari Uni Eropa serta 48% memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Sebelumnya Britania Raya telah melakukan referendum pada tahun 1975 dengan hasil lebih dari setengah penduduk Britania Raya memilih untuk tetap menjadi negara anggota Uni Eropa. Keluarnya Britania Raya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya faktor imigran yang sangat meresahkan Britania Raya pada beberapa tahun terakhir sebelum resmi keluar dari Uni Eropa. Kenapa hal ini terjadi menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai faktor atau alasan yang mempengaruhi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan diharapkan dapat dijelaskan pula akibat-akibat yang muncul setelah Britania Raya keluar dari Uni Eropa.Kata Kunci: Uni Eropa, Britania Raya
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) Sangki, Adianto Asdi; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMewujudkan pemerintahan efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2016 yaitu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 390.342.144 dan Dana Desa yang dari Pusat berjumlah Rp. 557.039.956. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan Program APBDes di Desa Tandu tidak menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini pertanggung jawaban hanya diberkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada masyarakat proses pertanggung jwaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah kurang. Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR IMIGRASI KELASI I MANADO DALAM PENERBITAN PASPOR Raspaty, Dana; Gosal, Ronny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja secara umum dapat dipahami sebagai besarnya kontribusi yang diberikan pegawai terhadap kemajuan dan perkembangan di lembaga tempat dia bekerja. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipukul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur sipil negara kantor imigrasi kelasi I Manado dalam penerbitan paspor, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa volume pengunjung pembuatan paspor setiap tahunnya itu semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tercatat dalam data pengeluaran paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado sejak tahun 2015 s/d 2017 telah bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya paspor dan sangat tingginya mobilitas masyarakat yang akan berangkat keluar negeri. Pelaksanaan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dapat dikatakan cukup berkualitas dan memenuhi standar kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang baik dalam kriteria dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:Kualitas, Kuantitas, Efektivitas, Komitmen kerja.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Penerbitan Paspor.
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN ATLET DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Manoy, Handel Deos; Lapian, Marlien; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintah mempunyai fungsi melakukan pemberdayaan, pengaturan, pelayanan, dan pembangunan. Maka pemerintah daerah harus mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi pemerintah yang ada. Sesuai dengan fungsi pemerintah, maka Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kegiatan olahraga, dari setiap warga masyarakat dan juga bisa berguna untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkuialitas, sehat, jasmani dan rohani dan mampu bisa memberikan keamanan dan perdamain lewat keolahragaan. Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga bisa berupa aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Selain itu Olahraga juga merupakan kegiatan yang tidak terpisahklan bagi setiap kehidupan manusia dan juga merupakan suatu bentuk aktivitas yang terencana dan terstruktur yang dimiliki oleh setiap individu manusia. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengunakan metode kualitatif informan yang dipilih adalah Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Seksi Olahraga, Kepala Bidang Perencanaan, Atlet dan pimpinan oraganisasi olahraga di Kabupaten Talaud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pembinaan Atlet sudah cukup baik. Dapat dilihat dari unsur pemerintah daerah yang sudah menyediakan bantuan anggaran buku tabungan bagi atlet berprestasi.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembinaan Atlet.
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara) Ngantung, Vinaldi; Gosal, T.A.M.Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelengaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelengaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Pasal 37 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa; Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakujkan identifikasi dan infentarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dengan melibatkan Desa. Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa di harapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat mencitptakan kehidupan harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingya akan dapat menigkatkan taraf kesejahtraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan menggangu tatanan pada kehidupan bermasyarakat yang pada giliranya menyebutkan pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Desa, Desa Esandom merupakan salahan satu desa yang memiliki permasalahan keamanan dan ketertiban beberapa waktu lalu, kepala desa sebagai seorang pemimpin selayaknya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik keamanan dan ketertiban, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denga kepala desa sebagai informan kunci. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kepala Desa Esandom dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dapat dikatakan belum maksimal meskipun tindakan yang diambil oleh Kepala Desa untuk penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dinilai sudah baik.Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Keamanan Ketertiban
KOORDINASI KEPALA SUKU DAN KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN RUMAH LAYAK HUNI KAMPUNG ALUIS DISTRIK ELELIM KABUPATEN YALIMO Yaguli, Yafinus Alex; Kaawoan, Johannis; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBaik Pemimpin formal maupun informal pemimpin adalah orang-orang sangat dibutuhkan dalam setiap kelompok kerja sama, seperti organisasi-organisasi pemerintah, organisasi-organisasi maupun masyarakat itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pemimpin formal, maka pemimpin informal mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong percepatan laju pembangunan, khususnya pembangunan kampung Aluis distrik Elelim kabupaten Yalimo, baik sebagai motivator dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran kepala suku sebagai penyalur motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kemandirianpelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung dalam pelaksanaan rumah layak huni di Kampung Aluis Distrik Elelim kabupaten Yalimo, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya peningkatan kemampuan kepala Kampung/Desa Aluis dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas pemerintahan desa disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupi kepala Kampung/desa dan aparat desa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah minimnya keterampilan/kemampuan setiap aparat desa sehubungan dengan tugas-tugas tersebut, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek waktu, minimnya pemberian bimbingan terhadap aparat, pengawasan dan, pengendalian yang tidak efektif, serta kondisi kerja yang kurang mendukung.Kata Kunci: Koordinasi, Kepala Suku, Kepala Kampung Rumah Layak Huni.

Page 61 of 109 | Total Record : 1084

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue