cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 60   61   62   63   64 
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PASAR RAKYAT DI KECAMATAN PUSOMAEN Ngongoloy, Venny Ria; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerwujudan perekonomian daerah yang mantap diselaraskan dengan pengembangan unggulan daerah seperti di bidang perdagangan jasa-jasa, industri, pertanian, dan tetap mengedepankan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi. Pasar mempunyai peran penting dalam masyarakat karena sebagai sarana yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu fasilitas perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan di kecamatan pusomaen adalah pasar tradisonal yang berada di kecamatan pusomaen. Bangunan pasar kecamatan yang berada di pusomaen, telah berdiri sejak tahun 2010. Fungsi pasar terutama pasar tradisional di daerah menjadi penting dalam peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang menggunakannya. Roda perekonomian yang berjalan baik dapat dipastikan peningkatan perekonomian suatu daerah. Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagiamana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan. Penelitian ini melihat tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi antara skateholder pasar Posumaen tergantung dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.Kata Kunci : Koordinasi, Dinas UMKM, Kecamatan, Pasar Tradisional
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS RAKYAT MISKIN DI DESA BUKIDE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lumunder, Anggreini Oktavianti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRaskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah malakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide, data penduduk miskin tidak valid hanya mengunakan data empat tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera, selanjutnya peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Penditribusian, Beras Rakyat Miskin
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Rumlus, Reinaldo; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai penberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semogah dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skipsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora
KERJA SAMA EKONOMI SULAWESI UTARA DENGAN FILIPINA PASCA PENETAPAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Pelayaran Laut Roll–On Roll–Off Davao–General Santos–Bitung) Manitik, Freiti Inri; Mamentu, Michael; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan suatu organisasi geo–politik dan ekonomi dari negara–negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan MEA memiliki tujuan utama yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Salah satu wujud kerja pemerintah dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara negara Filipina dan Sulawesi Utara yaitu dengan diresmikan pelayaran laut RO–RO. Peresmian kapal ini di harapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia–Filipina maupun konektivitas ASEAN. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi tidak berjalan dengan semestinya. Didasarkan dari pijakan masalah di atas, penelitian ini di lakukan dengan tujuan Untuk mengetahui kerjasama ekonomi Sulawesi Utara dengan Filipina terkait transportasi laut kapal RO–RO Davao–Santos–Bitung. Adapun metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang di kumpulkan melalui wawancara dianalisis dengan cara mereduksi data membuat rangkuman secara diskriptif dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Penelitian ini meyimpulkan bahwa kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO yaitu perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu untuk peningkatan ekonomi dari semua pihak.Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Perencanaan.
EFEKTIFITAS PROGRAM TIFF ( TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TOMOHON Waworuntu, Billy; Lumolos, Johny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Tomohon memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, hal ini membuat pemerintah Kota Tomohon berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada dengan strategi promosi wisata bertaraf international melalui program TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan international untuk datang dan berwisata di kota Tomohon, namun terdapat masalah dalam penyelenggaraannya selama beberapa tahun yaitu tidak dapat menarik banyak wisatawan international dilihat dari kurangnya partisipasi negara-negara lain dalam event yang diselenggarakannya begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang jarang dijumpai selama event berlangsung padahal ini adalah festival berskala international yang memakan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai efektivitas dari program TIFF dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TIFF belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masi sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program TIFF, pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program TIFF, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.Kata Kunci: Efektifitas, Program TIFF, Pariwisata.
REKRUTMEN KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO TAHUN 2016-2018 Mangole, Riki; Liando, Daud; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang Kota Manado tahun 2016-2018. Proses rekrutmen sangat berpengaruh dalam kegiatan perencanaan strukturisasi birokrasi pemerintahan di Kota Manado,oleh sebab itu rekrutmen seharusnya netral dan tidak dipolitisasi oleh berbagai kepentingan agar bisa mewujudkan birokrasi yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rekrutmen Kepala Lingkungan di Kecamatan Malalayang. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen dari Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Ari Yusuf Hamali 2016:31) yang menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktifitas mencari dan memikat tenaga kerja yang memiliki latar belakang yang relevan, motivasi, kemampuan, dan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai atau karyawan.Untuk mengetahui proses rekrutmen yang ada peneliti mengunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen Kepala Lingkungan yang ada tidak lagi netral dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, proses politisasi birokrasi terlihat jelas, banyak orang-orang partai yang secara kualifikasi jabatan tidak memenuhi syarat namun diloloskan dalam seleksi dan akhirnya mendapatkan jabatan sebagai Kepala Lingkungan. Aspek-aspek birokrasi yang ideal seperti latar belakang yang relvan, motivasi kerja, kemampuan, keahlian, bahkan pengetahuan tidak sepenuhnya tercapai dalam rekrutmen ini karena proses rekrutmen tidak lagi netral melainkan telah dipolitisasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado.Kata kunci : Rekrutmen, Politisasi Birokrasi.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNACE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RAINIS KABUPATEN TALAUD Tamawiwi, Fadly; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip penerapan good governace yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting, praktek-praktek good governance mampu di terapkan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengenai good governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilatas dikantor kecamatan Rainis di katakan belum terlalu maksimal terlaksana, karena banyak pegawai yang tidak mematuhi perintah atasan, pertanggung jawaban kerja tidak ada, kurangnnya laporan yang dibuat mengenai kerja apa yang pegawai lakukan sehari-hari. Ketika ada masyarakat yang datang, ataupun mtidak ada masyarakat yagn datang. Pelaksanaan transparansi kerja pegawai dalam pembuatan laporan-laporan mengenai kerja mulai dari sub bagian, sampai dengan kepala seksi yang ada itu, tidak transparan dilaksanakan. Pelaksanaan responsivitas, dari pegawai terhadap kerja pelayan terhadap masyarakat, dan juga perintah dari pimpinan tidak sepenunya dilaksankan oleh pegawai tepat pada waktunya.Kata Kunci: Implementasi Good Governance, Kinerja, Pegawai.
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MANADO Tuwo, Sindy; Liando, Daud; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ada di Kota Manado, dalam penelitian ini memiliki 19 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado yang ada di Tepi Jalan Umum. Pengumpulan data dalam hal ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer di peroleh melalui wawancara langsung melalui informan dan data sekunder diperoleh dari instansi yang tekait yaitu dinas perhubungan Kota Manado. Berdasarkan analisas data yang di lakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di kelolah oleh UPT PerparkiranDinas Perhubungan belum optimal. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan seharinya, pendapatan asli daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di tepi jalan umum. Retribusi dapat di katakana optimal apabila setiap tahunnya target terealisasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak terealisasi.Kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, penggerakan, Pengawasan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PEMBUATAN E-KTP TAHUN 2016 DI DINAS PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA Kalalo, Trisna Kurnia; Liando, Daud Markus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakE-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanakan E-KTP di pandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. E-KTP merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun database kependudukan yang ada di Indonesia untuk mempermudah baik pemerintah maupun masyarakat agar setiap pemilik E-KTP dapat terhubung ke dalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP saja. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara.Di Indonesia, upaya pelaksanaan pembuatan E-KTP telah dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa yang melibatkan pegawai atau bisa di sebut petugas pemerintah yang melaksanakan pembuatan E-KTP seperti dalam UU No. 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, ”Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”. Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Dinas pencatatan sipil Kabupaten Minahasa, yang akan dilihat dari Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pembuatan E-KTP. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi pembuatan E-KTP di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-KTP.
KINERJA APARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bonde, Suparto; Potabuga, Jamin; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, pasal 7 mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertangung jawab menyelengarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan membentuk instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan. Undang- undang ini jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administarasi kependudukan atau pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Dalam hal ini, instansi pemerintah daerah yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan tersebut masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah Kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh Aparat pelaksana yakni Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat mendalami permasalahan yang terjadi dilapangan, untuk itu penulis menggunakan teori dari H. Surjadi, dalam melihat pelayanan publik yang professional, efektif, sederhana, transparan, terbuka dan tepat waktu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa ternyata sebagian besar masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dinilai oleh masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dan ini berarti kinerja yang dimiliki oleh para pegawai belum bisah menunjang pelaksanaan pelayanan publik kuhsusnya pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan dari masyarakat.Kata Kunci: Kinerja. Aparat, E-KTP

Page 62 of 109 | Total Record : 1084

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue