cover
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 293 Documents
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG NO 37 TH 2004 MENGESAMPINGKAN BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN Hartini, Rahayu
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8648

Abstract

AbstractThis study was to formulate a concept of return policies / principles of the law of "pacta sunt servanda" in Law No. 37 Year 2004 regarding Bankruptcy in bankruptcy to resolve disputes arbitration clause. By promoting legal issue: Why the provisions of Article 303 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU basic rule "pacta sunt servanda" in a bankruptcy dispute resolution by arbitration clause. Research is normative juridical approach the statutory (statute approach), histrorical approach, conceptual approach and case approach. Basingon: doctrine, theory and principles of law and reasoning/logic of the law as a legal argument. From the discussion of the research results obtained conclusions; that Article 303 of Law No. 37 In 2004 the basic rule pacta sunt servanda occurrence in bankruptcy solutions that are its arbitration clause. The principle is metanorma should be legal guidelines for each product that has never been out of the occurrence of any legal basis. (1).Pasal 303,UUK afflicted materil law, when it is left actually dangerous because it can cause legal uncertainty which may result in less used existing legal rules(Article 303 UUK, an article that "kebablasan wrong/confused".(2).Position agreement with the law is the same, meaning that the agreement in this case in particular the provisions of the Arbitration clause made by the party should be the same as in the case of the Law on Bankruptcy. AbstrakPenelitian ini untuk merumuskan kembali suatu konsep dasar/prinsip hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan klausula arbitrase. Dengan mengedepankan legal issue;Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengesampingkan asas “Pacta Sunt Servanda” dalam penyelesaian sengketa pailit dengan klausul arbitrase. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), histrorical approach, conceptual approach dan case approach. Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum. Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan;bahwa Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan berlakunya asas Pacta Sunt Servanda dalam penyelesaian masalah kepailitanyang ada klausul arbitrase-nya. Azas merupakan metanorma yang harus dijadikan pedoman bagi setiap produk hukum agar tidak pernah keluar dari berlakunya asas hukum. (1).Pasal 303 UUK mengalami cacat hokummateril, apabila hal ini dibiarkan justru berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada (Pasal 303 UUK, merupakan Pasal yang “kebablasan/salah/keliru”.(2).Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah sama/sederajad, artinya perjanjian dalam hal ini khususnya ketentuan mengenai Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunyaseperti halnya UU Kepailitan.
THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING PROHIBITION OF TORTURE IN TWO LEVELS: ASEAN AND INDONESIA Kusumawati, Erna Dyah
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10634

Abstract

ABSTRAKArtikel ini menganalisis implementasi larangan penyiksaan level ASEAN dan Indonesia. Pembahasan diawali perkembangan pengaturan dan ratifikasi Konvensi PBB di tingkat ASEAN. Kemudian perkembangan dalam hukum nasional Indonesia. Selanjutnya analisis ditujukan kepada tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan larangan penyiksaan di kedua level, regional dan nasional. Hasil analisis menyatakan bahwa larangan penyiksaan termasuk sebagai hak asasi yang bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut (non-derogable). Norma larangan penyiksaan juga termasuk sebagai ius cogen atau peremptory norm atau norma yang memaksa dan sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, meratifikasi atau tidak negara-negara anggota ASEAN dianggap terikat dan harus memenuhi kewajiban diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Terdapat kelemahan dalam tingkat ASEAN, yaitu dalam hal monitoring pemenuhan kewajiban-kewajiban Negara anggota. Badan HAM ASEAN tidak didesain sebagai pengawas yang independen, karena berada di bawah organisasi ASEAN. Pada level Indonesia, penyiksaan masih banyak ditemukan terutama untuk mendapatkan pengakuan tersangka dalam proses penyidikan dan penyiksaan dalam tahanan. Hukum di Indonesia belum berlaku maksimal. Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Nasional sudah mengatur bahwa hak terbebas penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dicabut, namun demikian perlindungannya belum maksimal, mengingat KUHP tidak menjamin keseragaman pelaksanaan hukuman bagi pelaku penyiksaan. Demikian juga Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara penyiksaan. Sehingga masih banyak diperlukan koreksi dalam hukum nasional, termasuk wewenang investigasi KOMNAS HAM dalam hal terjadi penyiksaan.Kata Kunci : Implementasi, Anti Penyiksaan, Hak Asasi ManusiaABSTRACTThis article will address the issue regarding prohibition of torture and its challenges at two levels: ASEAN and Indonesia. The prohibition of torture is considered to be a rule of “jus cogens” or peremptory norm as well as customary law. In addition the prohibition of torture is absolute and non-derogable. Therefore, it entails some obligations for states whether or not they ratify the CAT. States have the universal obligations to prevent torture and inhuman degrading treatment in their jurisdiction under international customary law. Since many of ASEAN countries do not ratified ICCPR, the AICHR have to implement the prohibition of torture based on the customary international law. In addition, AICHR needs to monitor the national law regarding the prohibition of torture. However, the AICHR lacks of protection mandate and might not functioning well especially when dealing with the allegation of the prohibition of torture or other human rights’ allegations within ASEAN jurisdiction. In Indonesia, the use of torture to get the confession is widely used by the police. Not all the perpetrators are brought to the Court of Law and are given an equitable sentences; although, Indonesia does have a regulation on prohibition of torture; the Criminal Code, the Law No 39/1999 concerning Human Rights, and the Law No. 26/2000 concerning Human Rights Courts. There is lack of competence of the Indonesian Human Rights Court to hear the violation cases. Also, there is lack of competence of the Indonesian Commission on Human Rights to investigate cases concerning torture.Keywords: Implementation, Prohibition of Torture, Human Rights
AKAR KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KARIMUNJAWA Widyawati, Anis
Yustisia Vol 4, No 3: December 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8692

Abstract

AbstractKarimunjawa known as the "Mini Indonesia", this is because the population is composed of various ethnic groups as Javanese, Bugis-Makassar, Madura, Bajo, Mandar, and Buton. However, the multicultural conditions potentially trigger social conflict. The results showed that the forms of social conflict in Karimunjawa of which is the consumption of alcohol and unrest among the people at the time held dangdut music entertainment; fight youth; the tension between the National Park Authority with the public related to land ownership rights; fraud and theft committed by people outside Karimunjawa. While the causes of social conflict is generational differences; current development; economic issues; adolescent psychological development; intergroup differences of interest. AbstrakKarimunjawa dikenal sebagai “Indonesia Mini”, hal ini karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis (suku) seperti Jawa, Bugis-Makasar, Madura, Bajo, Mandar, dan Buton. Namun, kondisi yang multikultural tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial di Karimunjawa di antaranya adalahkonsumsi miras dan kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut; perkelahian pemuda; ketegangan antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah; penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orang di luar Karimunjawa. Sedangkan faktorpenyebab terjadinya konflik sosial tersebut adalah perbedaan generasi; perkembangan zaman; masalah ekonomi; perkembangan psikologi remaja; perbedaan kepentingan antargolongan.
MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN Yulianti, Rina; Maharani MTVM, Sri; Zaman, Nurus
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11078

Abstract

ABSTRACTDispute resolution has been formally institutionalized through the courts, but not all the people in Pamekasan can access easily judiciary. In Rural Society priority harmony as the basis for solving their problems, because these mechanisms more cheap, simple, accordance with their customs and culture but this mechanism not legitimated. Socio-Legal Research methods used to explore and examine the potential mechanisms of informal dispute based on customs in Pamekasan, through in-depth interviews and sec- ondary data collection obtained typology of dispute / disputes land based sources of conflict and Mapping Reformers. Statute Approach and case approach was to construct a new building for the legitimacy of non- state mechanisms (Non-State Justice) which dominates land disputes models in Pamekasan. Results of this study, Pamekasan society resistant to the land disputes culture involving figures outside the formal mechanisms. There are three options land disputes models in Pamekasan by using actor resolver likes kalebun/Village Head, “Kyai” and Judge of Court. This proves the existence of pluralistic legal system in Indonesia. Regional Autonomy Act number 32 of 2004 and Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alterna- tive Dispute Resolution provides an opportunity to build a judicial function at the village and to be access for justice to society and legitimated based on local wisdom.Key Words : Alternative, Dispute Resolution, Land DisputeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk peradilan non-negara (non-State Justice) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (stat- ute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan resisten dengan budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola penyelesaian di Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yang berbasis pada kearifan lokal.Keywords : Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Sengketa
PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL Fitriono, Riska Andi; Setyanto, Budi; Ginting, Rehnalemken
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8724

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA ITIKAD BAIK DEMI KEPASTIAN HUKUM Permadi, Iwan
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8762

Abstract

AbstractThe certificate issued for the beneficiary, intended it can be easily proved the land tenure, the ongoing disputes of land tenure even thought land registration has been done.  Many people's with good faith in the practice of  land transaction in Indonesia were deceived because the land have two or more certificates. Double certificates can be caused due of intent, not accidental and wrong administrative, both internal or external. A dispute settlement of land tenure (double certificates)  trought by National Land Agency (BPN ) and litigation (court). AbstrakPenerbitan sertifikat  diberikan kepada yang berhak, bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan tanahnya, dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih sering terjadi sengketa-sengketa hak-hak atas tanah. Banyak orang dengan itikad baik dalam praktek  jual beli tanah di Indonesia yang tertipu karena tanah yang dibelinya mempunyai dua atau lebih sertifikat. Penyebab terjadinya sertifikat  ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal maupun eksternal. Mekanisme penanganan sengketa hak atas tanah (sertifikat ganda) penyelesaiannya dapat melalui Instansi Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) dan melalui pengadilan.   
KEMANDIRIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Santoso, M. Agus
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10078

Abstract

AbstractPurpose of this study is to find out the independence of the judiciary of corruption in the state system in Indonesia. The method used is a normative legal research methods (legal research), with the approach of the statute .Data sourced from legislation, library materials, and interviews. Qualitative data was analyzed in such a way and set out in writing a descriptive analysis. The results of this study illustrate that the independence of the corruption judiciary is determined from the independence of its institutions, the courts, and the judges. The intervention against corruption court decision is not aimed at her agency or the judicial process, but addressed to the judge overseeing the corruption case, in the form of feedback, criticism and even censure which was published in a newspaper that has led to contempt of court. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui kemandirian pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem ketatanegaraan di  Indonesia.  Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) .. Data yang  bersumber dari perundang-undangan, bahan pustaka, dan hasil wawancara. Data kualitatif kemudian dianalisis sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk tulisan secara diskriptif analisis. Hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa bentuk kemandirian pengadilan tindak pidana korupsi ditentukan dari kemandirian lembaganya, proses peradilannya, dan hakimnya. Adanya intervensi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi bukan ditujukan terhadap lembaganya atau proses peradilannya, tetapi ditujukan kepada hakim yang menangani perkara korupsi, berupa tanggapan, kritik dan bahkan celaan yang dimuat dalam berita surat kabar yang sudah mengarah pada contempt of court. 
CONSUMER PROTECTION IN DIGITAL ECONOMY ERA : LAW IN INDONESIA Rosadi, Sinta Dewi; Tahira, Zahra
Yustisia Vol 7, No 1: April 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i1.20144

Abstract

Developments in information and communications technology have significantly influenced and changed lives of peoples by  providing  new opportunities for consumers and businesses.  In digital economic era, an increasing number of consumers engage in e-commerce, which provides easier and faster access to products and services However it also presents some challenges for consumers that differ from offline commercial transactions. The impersonality of e-commerce weakens the relationship between businesses and consumers, thereby increasing consumer vulnerability that could lead to  to unfair commercial practices and causing uncertainty and lack of trust by consumers. Therefore,  there is a need by the government and busineese to promte and protect consumer trust in digital markets so it will not hamper development digital economy
PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL Hadi Purwandoko, Prasetyo -; Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10162

Abstract

AbstractThis paper is partly the result of prime research of Higher Education discusses the contribution of legislation in the field of food PVP and protect the economic rights of breeders of plant varieties that produce seeds crops. research conducted an empirical legal research. Data obtained from informants and analyzed using interactive models of analysis. The results showed that Indonesia as one of the country have little megabiodiversity germplasm that can be developed into high-yielding varieties. Although there is little genetic but basically each region has the potential to develop high yielding varieties through plant breeding and protected by pvp. pvp is a form of protection of the economic rights of plant breeders. Although each region has the potential for yielding varieties that can be requested, but the PVP application of knowledge communities and relevant agencies on the protection of plant varieties is still lacking. Legislation in the field of food has not been able to PVP and encourage breeders of plant varieties produce seed crops because they can not protect their economic rights. Draft a list of six National Legislation Program 2010-2014, only two bill that has been passed into law, the Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture was passed in 2010 and the Act Number 18 of 2012 concerning Food was passed in 2012.Keywords : protection of plant variety, protection of economic rights, food securityAbstrakTulisan ini merupakan sebagian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang PVT dan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang  menghasilkan bibit unggul tanaman pangan.  Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan interactive models of analysis.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity hanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui PVT. PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang.   Perundang- undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan   karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru  dua  RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan yang disahkan tahun 2012.Kata kunsi : Perlindungan varietas tanaman, perlindungan hak ekonomi, ketahanan pangan
URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Marpaung, Lintje Anna
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10204

Abstract

AbstractState of Indonesia is in the form of the republic, which consists of several islands. So called archipelago that has outstanding cultural richness and are not owned by another country, one of the Indonesian national pride by having a diversity of ethnic, tribal customs that have high values inherited by our ancestors to be conserved and have value quite high as a tool to build character as a nation and is the capital of local wisdom very proud of each region through provincial and district/city in the archipelago along still recognized and not contrary to the values of national wisdom that the values of pancasila . Indigenous people ( MAHUdAT ) and customs / traditional culture is still recognized its existence ( living law) as mandated by Article 18 B in conjunction with Article 32The  1945  constitution jo permendagri No. 39 of 2007 , for it needs to be implemented and used as the basic capital development in all fields in order of regional autonomy . Empowering Indigenous leader and kinship to participate in governance , which made the subsequent government policy areas outlined in the regulations . Thus is one way in the course of the Autonomous regional government through the area can be achieved good government.Key words: Urgency, indigenous, people autonomous regional government.AbstrakNegara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beberapa pulau. Sehingga disebut dengan Nusantara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh negara lain, salah satu kebanggaan bangsa Indonesia dengan memiliki keanekaragaman etnis, suku budaya/ adat istiadat yang mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang untuk dilestarikan dan mempunyai nilai yang cukup tinggi  sebagai alat untuk membangun karakter bangsa dan merupakan modal sebagai Kearifan lokal yang sangat dibanggakan oleh masing-masing daerah melalui Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Nusantara sepanjang masih diakui dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila. Masyarakat Hukum Adat ( MAHUDAT) beserta adat istiadat/budaya tradisionalnya hingga saat ini masih diakui keberadaannya (living law) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 B jo Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Permendagri No 39 Tahun 2007, untuk itu perlu diimplementasikan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberdayaan Tokoh Adat dan Kekerabatannya untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dibuat sebagai kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian merupakan salah satu cara dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melalui Otonomi daerah dapat tercapai Good governmentKata kunci: Urgensi, kearifan lokal, otonomi daerah.