cover
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 293 Documents
PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM Respationo, HM. Soerya; Hamzah, M. Guntur
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10194

Abstract

AbstrakPenegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa sosial. Penegakan hukum senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat (external dynamics) dan dinamika dalam hukum itu sendiri (internal dynamics). Oleh karena itu, putusan hakim hendaknya merefleksikan kedua dinamika itu dengan cara mengkonstatir hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim –baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama—sangat terkait atau korelatif satu sama lain.Pola putusan hakim, termasuk penegakan hukumnya yang berlangsung saat ini masih didominasi tipe rasionalitas hukum formal. Ke depan –dalam rangka “good court governance”—pengembanan hukum praktis hendaknya di arahkan ke tipe rasionalitas refleksif, minimal diupayakan menggeser pola hubungan tersebut dari tipe rasionalitas formal ke rasionalitas substantif dan pada saatnya ke arah tipe rasionalitas hukum refkleksif.Key Words: Putusan Hakim, Rasionalitas Hukum Refleksif, Penegakan HukumAbstrackLaw enforcement does not work in a social vacuum of space . Law enforcement continues to interact with the dynamics community (external dynamics ) and the dynamics within the law itself ( internal dynamics ). Therefore, the judge’s decision should reflect both the dynamics of the relationship between facts mengkonstatir way , norms , moral , and legal doctrine in consideration of the judge’s decision - either individually , or collectively a very related or the same correlative lain.pola verdict , including the enforcement of the present day is still dominated by the type of formal legal rationality . Forward - in the context of “good governance court “ - developing of practical law should be directed to the type of reflexive rationality , at least attempted to shift the pattern of the relationships of all types of formal rationality and substantive rationality in time towards the type of legal rationality refkleksif .Key Words : Judgment , Rationality Reflexive Law , Law Enforcement 
PERKAWINAN SIRI DALAM REFORMULASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP DISHARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT (PERSPEKTIF GENDER DAN HAK ASASI MANUSIA) Lutfiyah, Zeni; Rianto, Agus; Ridlo, M. Rasyid
Yustisia Vol 4, No 1: April 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8632

Abstract

AbstractThis research investigates the reality of marriage laws in Indonesia, especially related to nikah siri or unregistered marriage.The study used a gender perspective and human rights, in particular the rules contained in the Act No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. It is based on the assumption that the number of rules indicates gender bias and poor protective of humanity   and justicevalues. Even so this study will measure the chances of the Preliminary Draft of Material Law of Islamic Court/Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUUHMPA) as a model of reformulation Indonesian marriage law to accommodate and be a legal solution for the types of gender inequality and human rights, especially with regard to the prevention of lameness and imbalance values  of justice and humanity. This type of research is classified in the normative legal research for reviewing the articles of a rule of positive law by using normative methodological approach, which analyzes the legal formulations and alignment between the article and is mainly used to analyze the validity of the conceptual formulation of the law before the benchmarks used assessment gender and human rights in the realm of social science studies. This study concluded that in the articles of the Act.No. 1 1974 and Compilation of Islamic Law there are still many weaknesses, especially with regard to gender issues and human rights, which include the impact on the rampant cases of unregistered marriage or nikah siri which is one form of harassment against the institution of marriage, it is also due to the lack of provision of criminal sanctions in this legislation. While the Draft of Material Islamic Courts (RUU HMPA) is a model that is offered and expected as breaking the deadlock the relationship between religion and culture. In particular to provide protection for women and children are quite vulnerable to acts of discrimination. Nevertheless the draft still needs to be examined and refined to be more able to give justice to every citizen of Indonesia. AbstrakPenelitian ini berusaha melihat realitas peraturan tentang perkawinan di Indonesia   terutama yang berkaitan dengan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.Kajian ini menggunakan perspektif gender dan Hak Asasi Manusia, khususnya peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada asumsi banyaknya peraturan yang bias gender dan kurang melindungi nilai kemanusiaan dan keadilan. Demikan juga penelitian ini akan mengukur peluang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) sebagai model reformulasi hukum perkawinan Indonesia dalam mengakomodir dan menjadi solusi hukum atas bentuk- bentuk ketidak setaraan gender dan  Hak Asasi Manusia terutama berkaitan dengan pencegahan dari ketimpangan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena mengkaji pasal-pasal sebuah aturan hukum positif dengan menggunakan pendekatan normatif metodologis, yaitu menganalisis rumusan-rumusan hukum dan keselarasan antarpasal dan terutama digunakan untuk menganalisis validitas konseptual rumusan hukum tersebut di hadapan tolok ukur yang digunakan kajian gender dan HAM yang masuk dalam ranah kajian ilmu sosial. Dari penelitian inidisimpulkan bahwa di dalam pasal-pasal UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam masih terdapat banyak kelemahan terutama yang berkaitan dengan isu Gender dan HAM, yang diantaranya berdampak pada maraknya kasus perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan yang merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap lembaga perkawinan, hal ini juga dikarenakan belum adanya ketentuan sanksi pidanadalam perundang-undangan ini.Sedangkan Rancangan Undang-Undang Hukum Materii Peradilan Agama (RUU HMPA) merupakan model yang ditawarkan dan diharapkan sebagai pemecah kebuntuan hubungan antara agama dan kebudayaan.Khususnya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang cukup rentan terhadap tindak diskriminasi.Meski demikian Rancangan Undang- Undang ini masih perlu dicermati dan di sempurnakan supaya lebih dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. 
URGENSI PENGATURAN WARALABA DALAM UNDANG-UNDANG Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10620

Abstract

AbstractOne of the characteristics of Fundamental Research is provide an explanation a phenomenon. The purpose of this research is to describe the phenomenon of demand for franchise regulation in Indonesia. It is a normative legal research in order to examine the principles of law, the synchronization of law, and legal history. The data used were secondary data came from the primary and secondary legal materials. Validity of data was done by triangulation of sources and sources criticism. Data were analyzed using legal interpretation. The result showed that the urgency of setting a franchise in an act is due to: 1) the content material of franchise have to regulate in an act; 2) to address the sinchronization issue with the other act; 3) to harmonize the Indonesian franchise act with the franchise act from the other countries; 4)  to fullfill the justice of franchisee and international franchisor. To realize the franchise act, the Indonesian government advised to make cooperation with academics, franchise business man, association, and the public to make academic legal drafting based on academic draft from BPHN with completion in accordance with the dinamics and development of franchise business in Indonesia. AbstrakSalah satu karakteristik Penelitian Fundamenatal adalah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan adanya fenomena permintaan pengaturan waralaba di Indonesia dalam sebuah undang-undang khusus waralaba. Untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukan penelitian hukum normatif dalam ranah asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Kesahihan data dilakukan dengan kritik sumber. Data analisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan waralaba dalam sebuah undang-undang adalah karena : 1) muatan materinya harus diatur dalam undang-undang (seperti : asas-asas hukum, kewarganegaraan dan hak-haknya, kelembagaan negara, dan perpajakan); 2) untuk mengatasi persoalan sinkroniasi dengan undang-undang lain yang terkait; 3) untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan waralaba Indonesia dengan undang-undang waralaba khusus negara lain; 4) untuk memenuhi rasa keadilan para pelaku usaha waralaba khususnya pelaku usaha waralaba internasional (asing maupun warga negara Indonesia). Untuk merealisasikan undang-undang waralaba, Pemerintah disarankan untuk bekerjasama dengan akedemisi, kalangan pengusaha waralaba, asosiasi, dan masyarakat luas untuk membuat naskah akademis undang-undang waralaba berbasis naskah akademis yang telah dihasilkan BPHN dengan penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan perkembangan usaha waralaba di Indonesia.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL Torry Satriyo Kusumo, Ayub
Yustisia Vol 1, No 2: August 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i2.10642

Abstract

AbstractRefugees are a group of people who were forced to leave the country because of very threatening fear. Fear is often due to natural disasters or conflict. In countries receiving refugees, they often experience inhumane treatment such as rape, assault, discrimination, repatriated by force, those lead to the violation of human rights. There has been regulation for human rights in refugee issues both internationally and regionally, for instance Convention related to Status of Refugee 1951 and The Protocol related to the Status of Refugee 1967. There are at least five basic rights of refugees, they are the right to be protected from returning to the country of origin forcibly (non refoulement), the right to seek asylum, the right to obtain equality and non-discrimination, the right to live and to be secured, as well as the right to return home.  AbstrakPengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena takut yang sangat mengancam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967. Setidaknya ada lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (refoulement non), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang. 
MODEL PERJANJIAN EFEKTIF UNTUK MENGURANGI TINGKAT RESIKO DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH Trini Hastuti, Luthfiyah; Harahap, Burhanudin; Solikhah, Solikhah
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11086

Abstract

AbstractMudaraba is a cooperative institution agreed by jurists in lieu of debts or borrowing in the banking feared contain elements of usury. In a period of more than ten years, it was financing is not optimal as expected by the scientists of Islamic law. Research for this first year aims; (1) Inventory overview of Islamic banking desire to give of financing; (2) review the description of Islamic banking desire to give of financing; (3) Develop forms of legal protection that is ideal to be used as a model in reducing the level of risk faced by the Islamic banking in providing of financing; (4) Develop a model agreement ideal for Islamic banking in order to improve the provision of financing to customers. This study is an empirical research related to the identification and effectiveness of the law. The data used are primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews and focus group discussions. Secondary data were obtained through library research related to the problem under study. Analyses were performed using content analysis (content analysis), which examines the contents of mudaraba cooperation. The results showed that; (1) In principle, Islamic banking has committed to provide financing is optimal; (2) the desire to provide optimal financing constraints facing many complex factors, ranging from the issue of the system to issue public unprepared to accept it; that society is pragmatic and less understand the real nature of mudaraba; (3) Islamic banks need to receive adequate legal protection for accounts receivable financing is not given in the form of a dishonest act of the customer; (4) model is ideal agreement of financing by Islamic banking is; (A) the customer in the form of the company because it is easy to mlakukan supervision; (B) similar business field. AbstrakMudharabah adalah pranata kerjasama yang disepakati oleh para ahli hukum Islam sebagai pengganti utang piutang atau pinjam meminjam dalam perbankan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun ternyata pembiayaan mudharabah tidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para ilmuwan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan; (1) Menginventarisasi gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (2) mengkaji gambaran keinginan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (3) Menyusun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk dijadikan model  dalam mengurangi tingkat resiko yang dihadapi perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah; (4) Menyusun model perjanjian yang ideal bagi perbankan syariah agar dapat meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang berkait dengan identifikasi dan efektivitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan focus group discussion dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkait dengan persoalan yang dikaji lalu dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji isi kerjasama mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pada prinsipnya perbankan syariah mempunyai mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan mudharabah secara optimal; (2) keinginan untuk memberikan pembiayaan secara optimal menghadapi kendala berbagai faktor yang kompleks, mulai dari persoalan sistem sampai persoalan ketidaksiapan masyarakat untuk menerimanya; yaitu masyarakat bersifat pragmatis dan kurang memahami hakekat yang sebenarnya tentang mudharabah; (3) Perbankan syariah perlu mendapat perlindungan hukum secara memadai karena pembiayaan mudharabah tidak berbentuk piutang yang diberikan dari perbuatan yang tidak jujur dari nasabah; (4) Model perjanjian ideal pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah adalah; (a) nasabah berbentuk perusahaan karena mudah untuk mlakukan pengawasan; (b) bidang usaha yang sejenis;Kata kunci: mudharabah, perjanjian, kerjasama, perlindungan hukum.
JUSTICIABILITY OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW AND ITS FUTURE IMPLEMENTATION IN INDONESIA Handayani, Irawati
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.24782

Abstract

Economic, social, and cultural rights are categorized as second generation of rights in the concept of international human rights law. Due to its distinction with first generation right, which is civil and political right, it leads to the differentiation of justiciability of second generation rights. It’s quite often that the fulfillment of economic, social, and cultural rights is postponed, while on the contrary civil and political rights have to be accomplished immediately. The query of justiciability of economic, social, and cultural rights rottenly links with the responsibility of state parties on implementing the rights enumerated in ICCPR or ICESCR. Referring to Article 2 of ICESCR, the implementation of rights stated in ICESCR could be in progressive manner and usually this article is used as an example to not fulfill the right immediately. This article will elaborate further the implementation of protection of economic, social, and cultural rights in another country particularly in South Africa and compare it with Indonesia in order to achieve an ideal form of justiciability of this second generation of rights.
ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI .Fitriati, Fitriati
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29550

Abstract

Under Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission , in particular in Article 53 . Corruption Court is located in the General Court . Initially he was not formed by a special law or its own but one package with the establishment of the Corruption Eradication Commission ( KPK ). Key developments other Corruption Court is authorized as provided in Article 6 of Law No. 46 of 2009 , which states that the Anti-Corruption Court has authority to examine , hear and decide the case : corruption , money laundering is the underlying predicate offenses of corruption and criminal offenses expressly provided in other laws defined as corruption . In addition, the trial of corruption in the region . Eradication of corruption is a systematic and continuous one can do with efforts to establish court corruption ( corruption ) which is located in every capital city / town in Indonesia . Problems of development of the criminal justice system in Indonesia in terms of authority corruption court is a court of corruption that is in the many different areas acquittal of corruption cases .
LEGAL PROTECTION TO WOMEN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE CIQAL FOUNDATION YOGYAKARTA Subekti, Subekti; Annisa, Dea
Yustisia Vol 6, No 2: August 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i2.12410

Abstract

The purpose of this research is to know the forms of legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence on the CIQAL Foundation and to know obstacles that occur in the legal protection process. This research is an empirical law research that is both descriptive by qualitative approaches. Location of the research at the CIQAL Foundation Yogyakarta.Based on the results of the research, it is got the data since 2014 until 2016, CIQAL has noted there were seventy six of violence cases against women with disabilities in Yogyakarta region and sixty cases there are sexual violence. From the sixty cases of sexual violence only three cases have got judicial process. Not processing of legal, cause of the victims can not get the justice and their rights as the victims and also the perpetrators of violence have potential to do the violence again. The matter CIQAL efforts to give the legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence get their rights. The legal protection is given the legal colleague and non the colleague by the CIQAL Foundation Yogyakarta. There are some obstacles when the foundation gives doing the legal protection process. The obstacles which are divided by two, internal victims factors that includes the limitation which owned the victims, and the victims family; external victims factors that includes the problem in the legal scope, and the society.  
APLIKASI METODE PERSIDANGAN SEMU PADA PEMBELAJARAN HUKUM PERS BAGI PENEGAK HUKUM Rustamaji, Muhammad; Gunawati, Dewi
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10088

Abstract

AbstractThe study aims to obtain a method for learning pseudo trial press law for law enforcers. The design of this study is action research (participatory research actions) that combines legal research and studies in the education sector. Normative research methods and sociological studies used appropriate phasing in each year. The types of data used in this study include primary and secondary data. Data collection methods are interviews, questionnaires, and literature. Data processing is carried out through the stages of editing, coding, tabulating. Analysis technique using inductive and deductive thinking .. Observation of actual handling of the case became the foundation for further analysis based on legislation and groove trial. Observations thus further utilized to formulate the appropriate method of fictitious court press law. In the first year of this study produced findings: a) identification of two dominant factors typically by law enforce- ment officials in the press dispute, namely the use of Criminal Code offenses and negation case particulari- ties press, b). finding of distinctiveness criteria law enforcement press located on the right of reply and the role of the Press Council in the settlement release applied to the fictitious trial methods, c) learned of discrepancies in the prototype method fictitious court press law enforcement against actual practice in the field of press due to the design of learning in one direction and instructional issues that are not collabora- tive. Furthermore, the results of this study indicate that a) the dominant factor affecting the typical law enforcement officials in the press dispute actually consists of the application of the dominant offense in the Criminal Code as an affront legal snares for members of the press, and did not understand the uniqueness of dispute settlement in the groove press releases as Act mandated by the press, b) uniqueness lies in the settlement conference where the submission of the right of reply, complaints to the Press Council, until the publication of the Press Council rekomendasai that preceded the litigatif c) discrepancies prototype artifi- cial methods of learning trials with the reality of law enforcement is due to the instructional design of the course and instructional problems that actually can be parsed by the collaborative. AbstrakPenelitian bertujuan untuk memeroleh suatu metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi penegak hukum. Desain penelitian ini merupakan penelitian aksi (partisipatori actions research) yang memadukan penelitian hukum dan penelitian di sektor pendidikan. Metode penelitian yuridis normatif maupun sosiologis digunakan sesuai pentahapan penelitian di setiap tahunnya Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang ialah wawancara, angket, dan studi pustaka. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, coding, tabulating. Teknik analisis menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Pengamatan penanganan kasus senyatanya menjadi pijakan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan alur persidangan. Hasil pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk memformulasikan metode persidangan semu yang sesuai ketentuan hukum pers. Pada tahun pertama penelitian ini menghasilkan temuan: a) teridentifikasinya dua faktor dominan tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers, yaitu penggunaan delik KUHP dan penegasian kekhasan perkara pers; b) ditemukannya kriteria kekhasan penegakkan hukum pers yang terletak pada hak jawab dan peran Dewan Pers dalam penyelesaian perkara pers yang diaplikasikan pada metode persidangan semu; c) diketahuinya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan semu hukum pers terhadap praktik senyatanya penegakan hukum di bidang pers akibat desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang tidak kolaboratif. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) faktor dominan yang memengaruhi tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers sejatinya terdiri atas dominannya penerapan delik penghinaan dalam KUHP sebagai jerat hukum bagi insan pers, dan  tidak dipahaminya kekhasan penyelesaian sengketa pers dalam alur penyelesaian perkara pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang pers; b) kekhasan penyelesaian perkara pers terletak pada keberadaan pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasai dari Dewan Pers yang mendahului proses litigatif; c) ketidaksinkronan prototipe metode pembelajaran persidangan semu dengan kenyataan penegakkan hukum lebih disebabkan pada desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang sejatinya dapat diurai dengan jalan kolaboratif.
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN KURANG MAMPU Suraji, Suraji; Pranoto, Pranoto
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10144

Abstract

AbstractThis research proposed to identify consumer weakness in solving of dispute with businessman; identify and describe consumer effort in solving of dispute with businessman. It was empirical research which used qualitatively and descriptively method. This research used primary data perceived from interview result and secondary data perceived from act, literature, document and Lp2K’s brochure. Data collection was done by field observation and bibliography. And then, the datum would analyzed by qualitatively and interactively model. The result of the research showed some conditions influenced consumer weakness when faced businessman. Firstly, when faced businessman from State-Owned corporation and Local corporation: (1) because State-Owned corporation stronger than consumer; (2) State-Owned corporation and Local corporation always dodged to give compensation to consumer when they were loss out; (3) businessman was represented by their staff and could not make direct decision; (4) businessman always prolonged time to construct team for compensation investigation; (5) businessman usually recovery, continue and live on without give compensation according the agreement. Secondly, when faced private businessman: (1) businessman compensated lowest amount only; (2) businessman said that only their rule was obedient. consumer endeavor could run by two sides: Firstly, from consumer themselves: (1) improvement of legal communication among consumer; (2) improvement of legal understanding generally; (3) understanding of Consumerism Law. Secondly, influence of outsider: (1) legal extension; (2) talk show; (3) letters from readers; (4) consumer education; (5) seminar about consumerism law; and (6) press broadcast.Keywords: consumer endeavor, solving of dispute.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakberdayaan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen dan brosur-brosur dari LP2K. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan konsumen tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. pertama, ketika berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah : (1) karena posisi BUMN lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, (2) BUMN dan Perusda selalu berkelit untuk memberi ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, (3) pelaku usaha hanya diwakili oleh stafnya sehingga tidak berani memutus secara langsung, (4) pelaku usaha selalu mengulur waktu bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi, (5) pelaku usaha biasanya hanya sanggup memperbaiki, menyambung atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai perjanjian. Kedua, ketika berhadapan dengan pelaku usaha swasta : (1) pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin, (2) pelaku usaha berdalih bahwa aturan yang dibuatnya itulah yang harus dipatuhi. Upaya pemberdayaan konsumen dapat ditempuh melalui dua sisi, pertama, dari diri konsumen : (1) perlunya peningkatan komunikasi hukum konsumen, (2) peningkatan pemahaman hukum secara umum, (3) pemahaman Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, pengaruh pihak luar : (1) penyuluhan hukum, (2) acara dengar pendapat (talkshow), (3) surat pembaca, (4) pendidikan konsumen, (5) seminar hukum perlindungan konsumen, dan (6) siaran pers.Kata Kunci : pemberdayaan konsumen, penyelesaian sengketa.

Page 6 of 30 | Total Record : 293