Articles
15 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 4 (2014)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kapindha, Ros Angesti Anas]]>;
<![CDATA[Dwi M, Salvatia]]>;
<![CDATA[Febrina, Winda Rizky]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/diference) diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihakâpihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Di Negara kita fenomena penggunaan mekanisme Alternative Dispute Resolution semakin menguat. ADR dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Namun demikian, ADR hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis yang tinggi. Tanpa landasan tersebut ADR tidak mungkin berperan karena bagaimana ADR bukan merupakan badan pengadilan resmi (Ordinary Court) yang memiliki wewenang memaksa. Alternative Dispute Resolution hanya lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan sebagai âextra Judicialâ.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM SISTEM HUKUM KONTRAK ]]>
<![CDATA[Maharani, Cyntia Citra]]>;
<![CDATA[Amelia, Fitri]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan judul âKedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Undestanding dalam Sistem Hukum Kontrakâ, didasari oleh perkembangan hubungan keperdataan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tentang Memorandum of Understanding atau disingkat dengan MoU. Artikel ini membahas kedudukan dan kekuatan mengikat MoU karena pada MoU terdapat adanya kebingungan para pihak yang mengadakan kesepahaman dalam MoU. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada]]>
<![CDATA[LARANGAN PEMBATASAN KONTRAK DALAM ALIH TEKNOLOGI ]]>
<![CDATA[Yuliantini, Indah]]>;
<![CDATA[Lestyana, Yosephin Pramudita]]>;
<![CDATA[Dewanty, Yudith Fitri]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia adalah negara berkembang berdasarkan pada keadaan ekonomi dan industri dalam negeri, disamping klasifikasi khusus yang diberikan selaku anggota dari World Trade Organization. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan teknologi di berbagai sektor, seperti sektor industri serta sektor penelitian dan pengembangan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan teknologi masih berada pada tingkat yang lebih rendah dari keseluruhan teknologi yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, WTO melalui TRIPs agreement-nya membenarkan adanya transfer teknologi atau pengalihan teknologi, khsusunya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi terbukti menjadi sarana yang strategis untuk melengkapi ketersediaan teknologi di negara berkembang. Tetapi dengan alasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Pembatasan tersebut termaktub dalam kontrak yang disusun para pihak dengan menyesuaikan apa yang diatur dalam TOT-Code. Pembatasan ini seringkali merugikan pihak negara berkambang selaku penerima pengalihan teknologi. Maka dari itu perlu diatur mekanisme yang melarang adanya pembatasan dalam kontrak alih teknologi yang terlalu berlebihan agar tidak merugikan pihak negara berkembang tanpa mengabaikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual penemu teknologi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Pamungkas, Antonius]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta dan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan. Telnik analisis data dilakukan secara kulaitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kesatu, Pelaksanaan Pemberian kredit modal kerja pada PT BPR Shinta Daya Yogyakarta telah dijalankan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh PT BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam hal mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan bentuk dari wanprestasi, untuk kredit kurang lancar dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur, membuat surat tagihan dan panggilan kepada debitur, penyelesaian penjualan asset lainnya, dan melakukan tindak lanjut penyelamatan 3R ( reschedulling, reconditioning dan restructuring). Penyelesaian untuk kredit diragukan dan macet sama demgan kredit kurang lancar tetapi ditekankan pada penyelesaian melalui jalur hukum/ lelang dan usulan pengapusbukuan pinjaman.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA ]]>
<![CDATA[Christian, Dewa Putu]]>;
<![CDATA[Ardhianto, Praditya]]>;
<![CDATA[Wicaksana, Umar Hasan]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kredit macet terjadi karena murni kegagalan bisnis atau kelalaian debitur dan adanya kompromi dalam prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit macet tidak lagi menjadi urusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), namun diserahkan kepada internal Bank BUMN. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan negosiasi dan restrukturisasi, sedangkan penyelesaian kredit macet dilakukan dengan menerbitkan somasi, eksekusi jaminan, gugatan ke pengadilan negeri, gugatan ke pengadilan niaga, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau debt collector. Penyelesaian kredit macet yang terindikasi tindak pidana perbankan dilakukan dengan penanganan oleh internal bank BUMN atau penanganan penegak hukum Negara.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Perwitasari, Ike]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pinjaman kredit dapat dijumpai dengan berbagai macam cara atau bentuk diantaranya yaitu pinjaman dengan melalui bilyet giro. Bilyet giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegangyang disebut namanya. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis. Apabila prestasi tidak terpenuhi terjadilah suatu wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK (ATPM) DI INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Putra, Muhammad Imam Dani]]>;
<![CDATA[Santoso, Imam]]>;
<![CDATA[Saputro, Dany Nugroho]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang bagaimana suatu perlindungan hukum mengenai keagenan dapat ditegakkan melalui peninjauan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara prinsipal dengan agen terutama Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) secara prosedural dari pendeskripsian persyaratan, tata cara pendaftaran, sanksi, pelanggaran, hak dan kewajiban yang dimiliki melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan Jasa, serta relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku III mengenai perikatan sebagai landasan hukum.]]>
<![CDATA[PRAKTIK MONOPOLI TAKSI DI BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI BALI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Saputro, Dani]]>;
<![CDATA[Pradinantia, Nityadin]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan hukum mengambil kasus mengenai monopoli taxi di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Hal ini disebabkan karena pengelolaan taksi bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh konsumen. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum, maka dunia usaha sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan semakin mampu meningkatkan kinerja usaha untuk mencapai kesejahteraan umum serta efisiensi.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KONTAK INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[BR Simanjuntak, Putri Lestari]]>;
<![CDATA[Karisa, Immaculata Anindya]]>;
<![CDATA[Happy, Merry Paulina]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kontrak internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Dalam rangka harmonisasi dan unifikasi hukum di bidang kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT yang diterapkan jika terjadi wanprestasi dalam kontrak internasional. Isi perjanjian tersebut terdapat prinsip-prinsip kontrak internasional harus diterapkan kepada para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan).Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa prinsip kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT. Jika ada sengketa yang berkaitan dengan kontrak internasional di Indonesia maka penyelesaiannya dapat menggunakan prinsip yang ada dalam UNIDROIT. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan unifikasi dalam kontrak internasional. Â ]]>
<![CDATA[TELAAH KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF SINKRONISASI HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN PENGATURAN PRINSIP PERBANKAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASPEK PERIKATAN PERDATA) ]]>
<![CDATA[Hardiyani, Diyah Ayu]]>;
<![CDATA[Purnaningrum, Jatu Esthi]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bermaksud untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum debt collector dari berbagai perspektif hukum dalam menjalankan profesi sebagai penagih kewajiban nasabah kepada bank serta tindakan represif yang dilakukan oleh debt collector terhadap nasabah dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang belum jelas pihak yang hendak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif  memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum menggunakan studi literatur. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa debt collector memiliki kedudukan dan pengaturan hukum sebagai pihak ketiga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Berbagai ketidaksinkronan akhirnya peneliti temukan setelah penelitian dilaksanakan. Ketidaksinkronan terjadi antara Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip Perbankan dengan penggunaan pihak ketiga oleh bank serta menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip perbankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya terdapat ketidaksinkronan dengan Perlindungan Konsumen karena pengalihan tanggung jawab penagihan hutang terhadap debt collector serta pembuatan klausula baku secara sepihak telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Aspek Perikatan Perdata diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan karena pihak bank tidak menyimpangi persyaratan dan pengaturan yang terdapat dalam perikatan perdata.]]>
