cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
YUSUF ADIWIBOWO
Contact Email
lentera.hukum@unej.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lentera.hukum@unej.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lentera Hukum
Published by Universitas Jember
ISSN : 23554673     EISSN : 26213710     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Lentera Hukum merupakan sarana ilmiah bagi mahasiswa untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum. Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penerbitan dalam berkala ilmiah lain. E-Journal Lentera Hukum terbit tiga kali dalam setahun yaitu April, Juli, dan Desember. Diterbitkan secara elektronik atas kerjasama Fakultas Hukum dan UPT Penerbitan Universitas Jember
Arjuna Subject : -
Articles 227 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sulistyo, Yuri; Antikowati, Antikowati; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.559

Abstract

Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah berhak membentuk perda untuk mengatur daerahnya, disinilah muncul salah satu peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan terhadap perda dengan cara melakukan pengujian perda (excecutive review). Pengujian perda tersebut bermuara pada mekanisme pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang lebih tinggi. Namun disini terdapat inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perda. Sudah tegaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembatalan perda dilakukan oleh Presiden dengan menggunakan Perpres, sedangkan pada Permendagri No. 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah menyatakan bahwa pembatalan perda APBD, Pajak, Retribusi dan RTRW dilakukan berjenjang oleh Mendagri untuk perda pemprov dengan menggunakan Permendagri dan oleh Gubernur untuk perda Kabupaten/Kota dengan menggunakan Pergub. Tetapi dalam prakteknya pembatalan perda secara keseluruhan dilakukan oleh Mendagri dengan menggunakan Kepmendagri. Disinilah terjadi ketidakkonsistenan dari segi kewenangan dan penggunaan instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda. Hal tersebut tentu memiliki implikasi hukum terhadap perda-perda yang telah dibatalkan pemerintah melalui Kepmendagri. Kata Kunci : executive review, pembatalan perda, dan instrumen hukum.
Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal) Aristanti, Diana; Susanti, Dyah Ochtorina; Andini , Pratiwi Pusphitho
Lentera Hukum Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i1.4492

Abstract

Marriage can be over when one of the parties becomes apostate in which apostate may cause problems of housewifery. In this research, it argues that the judge adopts a verdict according to the Law Number 1/ 1974 and Compilation of Islamic Law. The article uses legal research which accords to the norms in the positive law including the judge decision. It concludes that apostate can affects the marriage and the children right to inheritance. Additionally, divorce may not be renewed except both conducts a new marriage. In pertaining to the children right to heritance, children could not inherit their apostate parent(s) because Islamic law determines that apostate can be the reason of losing the right to inheritance. Keywords: Divorce, Apostate, Adjudication, Children Right to Inheritance.
Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Ciptaningrum, Yurike Inna Rohmawati; Atikah, Warah; Fadhilah, Nurul Laili
Lentera Hukum Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i1.4796

Abstract

Environmental Impact Analysis or called EIA is a preventive measure to prevent environmental damage as well as a prerequisite for getting an environmental license. The EIA in its preparation should involve the society, but there are still many societies that have not been fully involved by investors/business actors and the government. Whereas the society has the right and obligation to keep environment. The lack of social involvement to result in further about an assessment of social participation in the process of preparing EIA. The written uses normative juridical methods in addressing issues related to guarantees of protection concerning society involvement in the process of preparing to EIA and the legal consequences of non-involvement of the society. Discussion results show that society involvement in the EIA compilation process has been protected and guaranteed its rights by regulation but the implications of the regulation are still minimal. Consequently, the involvement of the public with the implications of EIA documents may be submitted to the Administrative Court and investors/business actors shall be required to improve the phase of the non-involvement of the society in the process of preparing the EIA in accordance with the court's verdict. Keywords: Social Participation, Environmental Impact Analysis, Administrative Court
Book Review: The First Muslims History and Memory Muhammad Bahrul Ulum
Lentera Hukum Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i3.6176

Abstract

This is one of remarkably few recent books devoted to the Islamic theoretical conversation of constitutional law, by considering the genesis of polity within the Muslim community through historical, political, theological, and legal perspectives. The book provides the contentious concept of jihad and Islamic state which is perceived as the early Muslims’ legacy in this contemporary world. Specifically, it opens a window into the way of understanding the Muslim history by contesting Muhammad’s tolerant polity and the current extremism notion attached to Islam. Beginning the chapter, Asma Afsaruddin, an associate professor at the University of Notre Dame, presents an account of the dawn of Islam brought by the Prophet Muhammad. She takes the lifetime of Muhammad into an account of how the early Muslim community would be shaped from the age of ignorance (Al-Jahiliyya). The term Al-Jahiliyya refers to the time of recklessness and disregard for certain moral, spiritual, and social values revered by Muslims and other righteous people.
Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Muhamad Lufti Juniarto Ahmad
Lentera Hukum Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i1.6862

Abstract

The Constitutional Court has issued a decision number 69/PUU-XIII/2015 in dealing with rights and duties between husband and wife under a marriage agreement of treasure separation. As a result of such constitutional decision, however, there should not be provisions that harm third parties, creditor as an instance, when debts have prevailed during the marriage term. As a means to protect creditor, it should refer to Article 31 paragraph 1 of Marriage Act (UUP) in which both husband and wife are equal. With regard to repayment of joint debts, both should remain equal in dealing with rights and duties in which repayment is collected from joint treasure. While it is not sufficient, it is collected from husband’s treasure and if it is still not sufficient, it is collected from wife’s treasure respectively as it is mentioned in Articles 33 and 34 paragraph 1 Marriage Act. Keywords: Rights and Duties, Marriage, Constitutional Court’s Decision
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyellundupan Manusia (Putusan Nomor : 167pid.Sus/2012/Pn.Ta) Juridicial Analysis Of Sentencing Decisions As A Child Act Was Involved In The Crime Of Hum Hanifah, Dina Putri; Tanuwijaya, Fanny; Wulandari, Laely
Lentera Hukum Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.560

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus perjuangan bangsa yang diberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin. Anak tidak terlepas melakukan tindak pidana, pidana merupakan salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang berangkutan disebut terpidana. Yang salah satunya adalah turut serta melakukan tindak pidana oenyekunduoan manusia. Pengertian tindak pidana penyelundupan manusia sendiri adalah perbuatan kejahatan yang mencari untuk mendapat keuntungan langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya dari masuknya seorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara asli atau memiliki izin tinggal. Pengertian turutserta disini adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Di dalam pasal 55 KUHP jenis penyertaan yaitu pelaku atau Plegger, orang yang menyuruh melakukan (doenplegen), orang yang turut serta (medepleger), penganjur (uitlokker), pembantuan (medeplichtige). Pemidanaan anak di Indonesia haruslah sesuai dengan Undang-undang PengadilanAnak. Pemidanaan anak adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana kepada anak oleh hakim anak. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 ( satu per dua ) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasa. Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi Indramayu, Indramayu; Jayus, Jayus; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i1.5267

Abstract

Integrity, good character, justice, and expert statesman of the constitution as the indicators to appoint Constitutional Judge should be taken into account by the Supreme Court, the House, and the President in the selection process. The cases of corruption named Akil Mochtar and Patrialis Akbar as the convicted and the suspected persons respectively should be regarded as an appropriate opportunity to evaluate law relating to the Constitutional Judges selection process in which it is not clearly defined in the Constitutional Court Act. To date, the law relating to selection is given to respective institutions where the Supreme Court takes the selection internally with no transparency, the House only requires to write and present article, and—in some cases—the President prefers to appoint with no adequate criteria. The article uses doctrinal research in addressing the case related to the current regulation on constitutional judge selection. It concludes that the Supreme Court, the House, and the President ignore the principles of transparency, participatory, objectivity, and accountability in the selection, including the possibility of resulting unqualified judge. The selection needs reconceptualization comprising the establishment of expert panel, unaffiliated candidate to a political party, and re-concept of selection mechanism. Keywords: Reconceptualization, Selection, Constitutional Judge
Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Febriana, Era Nandya; Jayus, Jayus; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 4 No 2 (2017): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i2.4782

Abstract

Indonesia is the Unitary State. It is understood that within a unitary state, the central government operates a high state sovereignty. In order not to be arbitrary, the activities of the central government are supervised and limited by the constitution. The government which is divided from the Central Government to the Regional Government included Regional Autonomy therein, as well as the authority of the Regional Government, is on duty to manage the Regional Property. In carrying out its authority as an administrator of local property, there are still many abuses or omissions committed by the local government in operating its authority in managing regional property, such as the negligence of the Regional Assets, the misuse of authority in the revocation of rights already granted by the regional government on the right to use of local property, using local property for personal interest. In the management of regional property required planning, implementation, and supervision by the local government in accordance with applicable laws and regulations in the constitution. Keywords: Authority, Local Government, Management of Regional Property
Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN Norilla Norilla; Eddy Mulyono
Lentera Hukum Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i1.6258

Abstract

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) established on August 8, 1967 still accords to the principle of non-intervention which has been arranged in the ASEAN Charter. This principle, however, has been debated among ASEAN members, specifically when it is dealt with human rights. While the instutionalization is one of ASEAN’s achievements, human rights become one of pivotal issues in Southeast Asia which subsequently raises questions on the commitment of ASEAN to support the Responsibility to protect at the Summit on 2005. This article revisits the responsibility to protect in international law which is accorded to international customary law of Article 38 paragraph (1) of the Statute of International Court of Justice (ICJ). By using legal research, this article asserts that the responsibility to protect is essentially applicable to be adopted by regional intergovernmental organization like ASEAN, though it was initially only adopted by the Security Council of the United Nations. But, the principle of non-intervention would be the primary barrier to applying it. Therefore, this article recommends to wielding power to the Security Council of the United Nations with respect to solving such problem at the ASEAN level with the following idea to include ASEAN as the UN member. Keywords: Responsibility to protect, Human Rights, ASEAN
Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia Vika Ayu Wandari
Lentera Hukum Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v5i1.6743

Abstract

Proof plays an important role in the process of adjudication in the trial process. In the criminal process, proof requires the attendance of an expert, particularly when it deals with an expert from abroad to provide statements in the courts. This paper aims to show the importance of evidences in the Indonesian criminal law procedure in which the statement to be delivered by an expert from abroad. It will discuss the importance of expert’s statement from foreign citizen to help judges in the criminal justice system of Indonesia. To judges, the statement of an expert has a power characterised as free and non-binding evidence by which the judgement fully depends upon judges’ conviction. While a foreign citizen arrives in Indonesia designated as an expert to provide witness in the trial process in which he/she does not hold visa, judges cannot dispute his/her absence of visa , but they are only given a power to consider the statement of such expert. With regard to visa, it is not the responsible of judges or the court, but the Immigration Bureau. Keywords: Proof, Evidence, Statement of Expert

Page 4 of 23 | Total Record : 227

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 12 No. 1 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 11 No. 3 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 2 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 1 (2024): LENTERA HUKUM Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023): Human Rights and Economy in the Global South Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and Beyond Vol 9 No 3 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 2 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 1 (2022): LENTERA HUKUM Vol 8 No 3 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 2 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM Vol 7 No 3 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 2 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 1 (2020): LENTERA HUKUM Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM Vol 5 No 3 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 2 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 2 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM Vol 3 No 3 (2016): December 2016 Vol 3 No 1 (2016): April 2016 Vol 3 No 3 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 2 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 1 (2016): LENTERA HUKUM Vol 2 No 3 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 2 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 1 (2015): LENTERA HUKUM Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM Vol 1, No 1 (2014) More Issue