cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 312 Documents
 19   20   21   22   23 
HUKUM WAKAF UANG DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA Bahardin, Bahrudin
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1374

Abstract

Abstrak: Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasil atau manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Islam, konotasi wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak. Pada era globalisasi dewasa ini muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf uang tunai. Diperlukan adanya perubahan paradigm wakaf klasik menuju paradigma      wakaf kontemporer  yang progresif               dan      akomodatif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dengan adanya perubahan paradigma wakaf, maka hukum wakaf uang tunai adalah jawaz atau mubah berdasarkan Q.S.al-Hajj:77,Q.S.AliImran:92,Q.S.al-Baqarah: 261, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan shadaqah jariyah dan Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar ra yang mengisahkan wakaf Umarra. Kata Kunci: Hukum,Wakaf Uang, Pengembangan
ONTOLOGI SUNNAH DAN HADIS: IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Maimun, Maimun
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1375

Abstract

Abstrak: Secara ontologis, term sunnah dan hadis dalam pemikiran muhaddisin dan usuliyyin selalu disandarkan pada perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad Rasulullah saw. Tetapi secara aplikatif kontekstual, kedua term tersebut terlihat dikonfrontasikan oleh mereka. Pada awalnya hubungan antara sunnah ideal Nabi atau hadis dengan pemikiran rasional (ra‟y) dan qiyas, serta praktik sunnah yang disepakati (ijma‟) terjadi secara harmonis, sehingga term sunnah dan hadis tidak saja semata-mata tertuju pada praktik sunnah ideal Nabi, namun telah menjamah semua praktik sunnah sahabat, tabi‟in, dan bahkan praktik-praktik penguasa ketika itu. Praktik sunnah dan hadis yang dinamis dan fleksibel itu pada akhirnya terjadi evolusi, reduksi, dan bahkan distorsi terutama setelah terjadi gerakan sistematisasi hadis di masa asy-Syafi‟i. Dan gerakan ini ternyata sangat berimplikasi pada perkembangan pemikiran hukum Islam. Karena itu, bagaimana sebenarnya ontologi sunnah dan hadis dalam perspektif historis mustalah al-hadis. Kata Kunci: Ontologi, sunnah-hadis, evolusi, hukum Islam
‘URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM Sucipto, Sucipto
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1376

Abstract

Abstrak: Ilmu Ushul Fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Kajian tentang Ushul Fiqh diperlukan karena banyaknya kebudayaan di luar jazirah Arab yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟, dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah al-„urf. Bagi kaum muslimin, di manapun mereka berada, hukum adat setempat dapat dinyatakan berlaku selagi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan nash al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Hukum-hukum ijtihadiyah yang ditemukan dengan bersumber kepada „urf kemudian ditetapkan menjadi hukum Islam akan mengalami perubahan jika „urf yang menjadi sumber itu mengalami perubahan. Dalam hal ini sifat dinamisnya hukum Islam dapat diketahui dengan jelas. Kata kunci: „urf, adat, ijtihad, dan hukum Islam
ETIKA PELAKU BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Khoiruddin, Khoiruddin
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1377

Abstract

Abstrak: Model-model transaksi bisnis yang dilarang dan diperbolehkan dalam islam hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar Muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt.Keyword: etika, transaksi, bisnis. Kata kunci: „urf, adat, ijtihad, dan hukum Islam
URGENSI LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN PARA PENGUSAHA (MERCHANT’S COURT) Wagianto, Wagianto
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1378

Abstract

Abstrak: Perekonomian suatu negara menjadi salah satu isu penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, pertahanan, politik dan lain sebagainya, mengingat perekonomian yang kuat akan menunjukan kredibilitasi pemerintah yang kuat dan memiliki legitimasi, baik di regional dan internsional. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya ditentukan oleh pelaku pasar, pelaku ekonomi dan lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi secara konvensional dengan kehadiran perbankan nasional, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh para pengusaha.Mengingat       pentingnya      lembaga           bantuan           hukum ditengah-tengah masyarkatyangdinamissepertisekarangini,makaperlumereaktualisasi tentangnyafungsilembagaperadilanini.Mengingatterkadanglembagaiini hanyamenjaditempatuntukmelindungikepentingan-kepentinganoknumdan ataupraktisihukum.Namunapabilaterjadisengketaterkaitlembagakeuangan bisajadilembagainisangatberperanbagiparapencarikeadilan,sepertipara pengusaha,instansipemerintah,suwastadanperbankan.Seseorangterkena musibah          pererkara,        orangtersebut     konsentrasinya       terpecah-belah atau bercabang-cabang,sertaseringkalimenunjukkansifatemosionalyangmenonjol daripadaketenangan.Akibatnya,seseorangtidakdapatberfikirsecararasional lagi.Banyakorangpandai,danmemilikikeahiandalambidanghukum,jikaia terkenamusibahberperkaramasihtetapmembutuhkanpenasehathukum 
URGENSI LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN PARA PENGUSAHA (MERCHANT’S COURT)NEGARA ISLAM PADA PERIODE KLASIKPEMIKIRAN POLITIK MOH. NATSIR TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA Frenki, Frenki
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1380

Abstract

Abstrak: Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isu yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M sampai abad ke-21 M. Meskipun hampir 11 abad masalah ini dikaji, akan tetapi tidak pernah memberi satu kajian yang dapat diterima dan disepakati secara bersama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga terkesan bahwa Islam memberi kebebasan bagi munculnya ragam interprestasi dalam memahaminya. Tulisan ini akan membahas sejauhmana hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Moh. Natsir yang merupakan seorang tokoh politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim dan sering sekali dalam perjuangan politiknya sebagai "Salimisten". Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisah. Islam menurutnya bukan sekedar bentuk format atau simbol, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara..
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis) Edy, Relit Nur
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1381

Abstract

Abstrak: Polgami masih menjadi persoalan yang mengundang kontroversi dan berbagai persepsi, namun pada sisi lain poligami mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat. Dalam al-Qur’an sendiri secara inplisit,membolehkan adanya poligami, walaupun tidak ditentukan persyaratan apapun secara tegas. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang syarat-syarat kebolehan berpoligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991tentang KHI Pasal (56) ayat (3) tentang pemberian izin poligami. Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama dengan melihat dari sisi sosio-yuridis dan sosi-filosofis, yang pada intinya agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat , yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah.Kata kunci :Pemberian izin, poligami, sosio-yuridis, sosio-filosofis
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis)ANALISIS KOMPARASI UKURAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP KINERJA BPRS DI INDONESIA Syah, Ridwan
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1382

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk tujuan menjelaskan dan menganalisis adanya perbedaan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan. Populasi sekaligus Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh suatu lembaga Badan Pusat Statitik (BPS) atau dari Bank Indonesia (BI) www.bi.go.id. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kinerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008 dengan menggunakan delapan variabel yaitu; Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK, pembiayaan dan NPF. Dari ke delapan variabel tersebut, variabel Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK dan NPF menunjukkan adanya perbedaan setelah dilakukan uji hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Sedangkan variabel pembiayaan tidak terdapat perbedaan. Sehingga dengan adanya regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki dampak kinerja perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi lebih baik.Keywords: tenaga kerja, asset, laba, dpk, pembiayaan, dan npf.
Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba) Faizal, Liky
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1383

Abstract

Abstrak: PenyalahgunaannarkotikadiIndonesiasudahsampaiketingkatyangsangat mengkhawatirkan,faktadilapanganmenunjukanbahwa50%penghuniLAPAS (lembagapemasyarakatan)disebabkanolehkasusnarkobaataunarkotika.Berita kriminaldimediamasa,baikmediacetakmaupunelektronikdipenuhiolehberita penyalahgunaannarkotika.Korbannyameluaskesemualapisanmasyarakatdaripelajar, mahasiswa,artis,iburumahtangga,pedagang,supirangkot,anakjalanan,pejabatdan lainsebagainya.Narkobadenganmudahnyadapatdiraciksendiriyangsulitdideteksi.Mencermati apa yang terjadi di negara-negara Barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini. Dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menanggulangi narkoba. Ideologi Demokrasi-Sekuler yang mereka anut itulah yang menyebabkan kemustahilannya. Dan apabila negeri muslim seperti Indonesia masih belum merubah cara-cara hidup mereka, termasuk dalam mengatasi problem narkoba, sudah pasti ujungnya adalah kehancuran masyarakat, bangsa dan negara. Jika demikian, kenapa tidak kembali kepada Islam. Serta keteladanan dan pendidikan yang benar dari orang tua sangat menentukan. Orang tua mesti memberikan perhatian dan kasih sayangyangcukupkepadaanak-anaknya. 
SISTEM EKONOMI ANTARA KEBIJAKAN DAN TUJUAN Ghofur, Ruslan Abd
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1622

Abstract

Abstrak: Pengetahuan tentang sistem ekonomi yang ada saat ini, terdominasi oleh dua sistem ekonomi utama (mainstream), yakni kapitalis dan sosialis. Dua sistem ini dianut serta mendominasi sistem ekonomi sebagian besar masyarakat dunia, bahkan hampir-hampir telah menutup makna dari keberadaan sistem ekonomi itu sendiri dan keberadaan sistem ekonomi lainnya. Kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk memecahkan persoalan ekonomi penting yang mesti dihadapi suatu sistem ekonomi. tentunya kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pertimbangan dari banyak hal dan pilihan yang dijatuhkan merupak pilihan yang sesuai dengan keyakinan dan ideology bangsa.Kata kunci : Sistem ekonomi, Masalah ekonomi

Page 21 of 32 | Total Record : 312

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 02 (2025): Asas, Vol. 17, No. 02 Desember 2025 Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue