cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 302 Documents
 18   19   20   21   22 
POLITIK BOURGUIBA TENTANG HUKUM KELUARGA DI TUNISIA (1957-1987) Sukandi, Ahmad
ASAS Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i2.1252

Abstract

Abstrak: Konstitusi Tunisia memberikan kekuasaan yang begitu luas kepada Presiden yang jauh melampaui kekuasaan legislatif dan Judikatif. Presiden tidak dapat di-makzul-kan kecuali karena alasan meninggal, mengundurkan diri dan gangguan mental (incapacity). Habib Bourguiba (lahir 3 Oktober 1903 - 6 April 2000) adalah negarawan Tunisia. Beliau merupakan Pengasas dan Presiden pertama Republik Tunisia dari 25 Juli 1957 hingga 7 November 1987. Politik yang dilakukan Bourguiba tentang hukum keluarga ialah pembebasan wanita, pendidikan awam, perancangan keluarga, sistem penjagaan kesehatan, organisasi pen-tadbir-an, dan ekonomi. Bourguiba mempromosikan hak-hak wanita sebagai cara mendapatkan sokongan Barat terutama semasa Perang Dingin. Melarang poligami, meluaskan akses wanita kepada perceraian, dan meningkatkan umur kanak-kanak perempuan boleh menikah berusia 17 tahun.Kata Kunci: Politik, Bourguiba, Hukum Keluarga.
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALEG ATAU PEMIMPIN Firdaweri, Firdaweri
ASAS Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v6i1.1271

Abstract

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar l945, yang menganut salah satu azaznya kedaulatan rakyat, berarti rakyak yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Pada masyarakat modern sekarang ini, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni, karena keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan dengan perwakilan. Di Indonesia namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh sebab itu masalahnya dapat dirumuskan : Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai caleg (calon legislative) atau mencalonkan diri sebagai                 pemimpin lainnya. Masalah ini     adalah masalah politik dan ketatanegaraan, namun tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam. Hal ini menarik untuk dikaji. karena biasanya orang-orang yang mencalonkan diri tersebut       kadangkala mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Setelah dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa mencalonkan diri sebagai caleg, cagub, dan capres serta pemimpin lainnya adalah: Jika hanya digunakan pendekatan bayani atau loghawi hukumnya adalah haram, tetapi jika dipakai pendekatan ta’lili dan istishlahi hukumnya bisa berobah sesuai dengan perobahan masa tempat dan keadaan, yang penting kemashlahatan dapat terwujud sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri atau maqashid syari’ah. Mencalonkan diri tersebut adalah termasuk kategori tahsiniyah. Larangan Rasul mencalonkan diri tersebut adalah mengandung beberapa hikmah antara lain agar seseorang harus memikirkan tanggung jawab setiap jabatan yang akan di emban dunia dan akhirat, karena banyak kriteria seorang pemimpin yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri.
AKOMODASI ‘URF TERHADAP PEMAHAMAN FIQIH INDONESIA MASA LALU AS, Susiadi
ASAS Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v6i1.1272

Abstract

‘Urf refers to custom that has been practiced by people and not against the Islamic-law or shari’a, it already becomes permanent law in society. The positive sides and goodness makes ‘Urf accommodated by many Indonesian scholars on Islamic missionary in this archipelago. This can be proved by the methods used by Walisongo in the development of Islamic law i.e.                                                                                                                      'urf in tahlil and read Yasin whenever our family or relatives died. However, those implementation of ‘urf were initially habits of Hindus who did lamentations and cries on the death. Later, it was changed by scholars to became praises to God by read Shalawat and Yasin. Therefore Urf can be used as an establishing-method of law in accordance with fiqh-law " al-adah al-muhakkamah " Keywords : urf as a method
AKURASI METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT: KAJIAN FIQH AL-IKHTILAF DAN SAINS Jayusman, Jayusman
ASAS Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v6i1.1273

Abstract

Beragam metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari metode yang masih tradisional dan sederhana sampai metode terbaru yang canggih. Metode-metode itu antara lain: alat bantu tongkat Istiwa, kompas, rashd al-qiblah global, rashd al-qiblah local, theodolit, mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada, ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat, arah kiblat adalah arah barat, dan mensejajarkan arah kiblat suatu masjid dengan jalan di dekatnya. Makalah ini akan memberikan penjelasan tentang pandangan Syar’i menyikapi perbedaan tersebut. Kata Kunci: Arah Kiblat, Presisi, Pengecekan Arah Kiblat, Koreksi Arah Kiblat
POLITIK (LEGISLASI) HUKUM ISLAM DI MALAYSIA Rini, Yufi Wiyos
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1275

Abstract

Abstrak: Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam diberlakukan di suatu Negara, ketika Negara itu memiliki mayoritas penduduk muslim dan budaya awal yang berkembang adalah Islam. Jika kedua unsur ini ada kemungkinan besar Negara tersebut akan efektif menjalankan hukum Islam. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang, meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun  demikian Malaysia telah tampil di pentas dunia internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangan banyak diwarnai oleh jiwa keIslaman. Oleh karena itu, hukum Islam di Malaysia cukup menarik untuk di bahas.Kata Kunci: Legislasi, Malaysia, Hukum Islam.
ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI Nasution, Chaidir
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1362

Abstract

 Abstrak: Keluarga kecil (Small Family) adalah kumpulan individu yang terdiri dari orang tua (Bapak Ibu) dan anak-anak. Dalam Islam, hubungan keluarga tumbuh/dibangun atas dasar adanya ikatan pernikahan yang sah, sehingga terjadi hubungan nasab dengan berbagai implikasi hukumnya, seperti adanya kewajiban dan hak, hubungan waris mewaris antara orang tua terhadap anak dan  sebaliknya. Oleh karenanya, institusi pernikahan dalam Islam memiliki nilai penting (urgen) sekaligus sakral. Status sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan sangat terkait dengan ikatan pernikahan orang tuanya.
GOOD GOVERNANCE DIERA OTONOMI DAERAH Habibi, Ahmad
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1364

Abstract

Abstrak: Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi desentralisasi menuntut redefinisi peranpelaku-pelaku  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintah,  yang           sebelumnya                    memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran perandari posisi yang sebamengatur dan mendikte keposisi sebagai fasilitator. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, ruleo flaw, hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Goodgovernance sangat terkait dengan dua hal yaitu (1) goodgovernance tidak dapatd ibatasi hanya pada tujuan ekonomidan (2) tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.
REKSADANA SYARIAH Hanif, Hanif
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1365

Abstract

Abstrak: Reksadana konvensional yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis investasi pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungan. Untuk itu keberadaan reksadana syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam mu‘āmalah māliyah, memang sangat diperlukan. 
PENGARUH KEJAHATAN TEKNOLOGI PEER-TO PEER (P2P) TERHADAP PENERAPAN HUKUM ATAS HAK CIPTA (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK) Ja’far, A Khumaidi
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1366

Abstract

Abstrak:  Peer-to-peer (P2P) adalah sebuah teknologi  pertukaran  informasi  elektronik  secara        timbal             balik antar pengguna internet dengan cara menghubungkan secara langsung dua komputer  dalam jaringan internetse hingga para pengguna internet dapat berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain tanpa harus melalui server central. Teknologi ini akan menjadi persoalan ketika berkas yang dipertukarkan memuat content-content yang merupakan hasil karya orang dan memiliki hak cipta. Permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan saja dipicu oleh perdebatan berkas-berkas karya cipta dalam jaringan peer-to-peer( P2P) yang dianggap sebagai “salinan pribadi“, tetapi juga dibakar oleh perdebatan siapa dan sejauh mana tanggungjawabnya atas pelanggaran hak cipta dalam jaringanpeer-to-peer (P2P). 
DISTRIBUSI DALAM ISLAM Nasir, Mad
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.1367

Abstract

Abstrak: Konsep "distribusi" rnenurut pandangan islami alah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat               melimpah            dengan merata dan tidakhanya beredar diantara golongan tertentu saja. Persoalan yang paling mendasar dalam proses distribusi adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat, sebab distribusi harus menggunakan prinsip keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam halini sangat menentukan, pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Page 20 of 31 | Total Record : 302

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue