cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 312 Documents
 22   23   24   25   26 
HISTORISITAS WAKAF DALAM DIMENSI SOSIAL EKONOMI Putra, Irhamsyah
al-'adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i3.243

Abstract

Historisitas Wakaf dalam Dimensi Sosial Ekonomi. Di Indonesia wakaf lebih menyentuh kepentingan peribadatan daripada memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu melihat peran wakaf dalam kerangka filantropi keadilan sosial. Ada tiga hal mendasar bagi perwujudan filantropi keadilan sosial; Pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat. Kebutuhan dasar meliputi segala kebutuhan esensial manusia seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya; Kedua, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; Ketiga, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang tidak adil dalam masyarakat.Kata Kunci: wakaf, ekonomi, sosial
DANA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Putri, Rodho Intan
al-'adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i3.244

Abstract

Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah.Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Perkembangan transaksi syariah dalam industri keuangan di Indonesia yang semakin meningkat memungkinkan dana pensiun dikelola secara syariah. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui landasan fikih bagi pengembangan dan pengelolaan dana pensiun. Dana Pensiun secara umum diatur dalam Undangundang No. 11 tahun 1992. Perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah adalah dari sistem pengelolaan investasi yang dilakukan agar terhindar dari riba dan investasi keuangan konvensional yang berbasis bunga.Kata kunci: dana, pensiun, fikih
REASSESSING THE ROLE OF ISLAMIC MICROFINANCE FOR FINANCING FUQÂRÂ AND MASÂKIN Susanti, Vitria
al-'adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v13i3.246

Abstract

Reassessing the Role of Islamic Microfinance for Financing Fuqârâ and Masâkîn. As a country with the largest number of muslim population in the world, Indonesia sholud consider the high potential of Islamic microfinance. While providing microfinance to the poorest of the poor remains a challenge, lessons learned from Bangladesh experinces can be used to develop new method and strategy that is applicable and suits the condition in Indonesia. It should be taken into account to distinguish the program based on regional and cultural differences as Indonesia consists of such diversity. Furthermore, different social and economy structure in urban and rural requires different treatment to overcome poverty in each area.Keywords: microfinance, poverty, Islamic finance
KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI Irfan, M. Nurul
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.248

Abstract

Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah siriPENGINDEKSAN
IJTIHAD AL-SYAUKÂNÎ DALAM TAFSÎR FATHAL-QADÎR: TELAAH ATAS AYAT-AYAT POLIGAMI Maryono, Muhammad
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.250

Abstract

Ijtihad al-Syaukânî Dalam Tafsir FathAl-Qadîr: Telaah atas Ayat-ayat Poligami. AlSyaukânî lebih memilih larangan menikah lebih dari empat. Pendapatnya tersebut didasarkan pada sunnah bukan berdasarkan dalil Alquran. Alasan atas pendapatnya bahwa karena surat al-Nisa[4] ayat 3 itu secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justeru penafsirannya dijumlahkan semua sehingga menjadi sembilan orang istri. Terlebih hal tersebut terjadi di masa jahiliyah dan kedatangan Islam dimana agama Islam secara periodik ingin membatasi kondisi tersebut. Al-Syaukânî membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Misalnya adil dalam hubungan biologis, nafkah, dan cinta kasih.Kata Kunci: al-Syaukânî, ijtihâd, Tafsir Fathal-Qadîr, poligami
ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (SUATU KAJIAN KOMPARATIF) Romli, Dewani
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.251

Abstract

Masalah aborsi selalu menjadi kontroversial di antara banyak orang, termasuk dalam masyarakat Islam. Meskipun semua fuqahâ(ahli hukum Islam) sepakat dalam melarang aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari kehamilan-karena diasumsikan telah animasi, sebaliknya, perselisihan di antara mereka dalam melihat praktek ke janin sebelum jangka waktu 120 hari. Beberapa menganggapnya sebagai mubah (izin mampu), beberapa orang menganggap sebagai makrûh (dibenci) dan lain-lain berpikir sebagai haram (dilarang). Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan membandingkan tiga pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masingmasing kelompok para ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Sebagai studi ini mengungkapkan, perbedaan pendapat muncul karena setiap kelompok menggunakan (sumber hukum) dalil yang berbeda untuk mendukung argumen mereka-kelompok ahli hukum bergantung pada hadis (nabi berkata), penggunaan lain qiyas (analogi reasoning), di mana seperti yang lain berlaku sebuah ayat Alqur’an.Kata Kunci:aborsi, fuqahâ
KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: STUDI PEMIKIRAN SYÂFI’ÎYAH, HANAFIYAH, DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA Rohmat, Rohmat
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.253

Abstract

Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’îyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia.Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuriyakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di berbagai negara muslim, termasuk indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah wali harus seorang islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syâfi’îyah wali harus laki-laki dan adil sementara ulama hanafiyah membolehkan seorang fasik dan wanita menjadi wali.Kata Kunci: wali, fuqahâ,hukum Islam
FATWA MUI TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZÛ AL-HIJJAH (UPAYA REKONSTRUKSI METODOLOGIS) Thohari, Fuad
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.255

Abstract

Abstrak: Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis). Umat Islam di Indonesia setiap menjelang awal Ramadhan dan awal Syawal selalu merindukan kebersamaan. Salah satunya kebersamaan antar ormas yang pantas disyukuri, mengingat semakin rentannya pilar kesatuan beberapa ormas Islam akibat kepentingan politis. Sangat mungkin akan muncul persoalan baru dan mengundang polemik yang tidak perlu, apabila penentuan awal Ramadhan, hari Raya Idul Fitri, dan Dzu al-Hijjah ini tidak seragam. Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal (hari Raya) yang dalam sejarah diilustrasikan hanya menggunakan murni rukyah al-hilal pada gilirannya perlu direkonstruksi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan metode hisab.Kata Kunci: penentuan, awal Ramadhan, Syawal, dan Dzû Al-Hijjah, metode
MADZHAB RASIONALIS LITERALIS: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN IBN HAZM Bahruddin, Moh.
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.257

Abstract

Mazhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm.Figur (Personality) Ibn Hazm sebagai tokoh dan pembela mazhab literalis adalah hal yang menarik untuk dicermati. Dalam mengkaji dan memahami persoalan yang berhubungan dengan syarak, Ibn Hazm selalu berpedoman pada nas Alquran dan atau Sunah dengan menggunakan pola pendekatan literal. Namun Ibn Hazm juga tidak mengesampingkan peranan akal, sebab menurutnya akal merupakan asas fundamental untuk memperoleh dan memahami setiap ilmu. Menurutnya peranan akal hanya boleh digunakan sebatas untuk memahami pengertian literal yang telah dibuat oleh Allah atau Rasul-Nya. Pendekatan demikianlah yang ditempuh oleh Ibn Hazm dalam seluruh kajian keislamannya, baik dalam bidang teologi, politik maupun bidang lainnya, termasuk dalam ushul fikih.Kata Kunci:Ibn Hazm, zhâhiriyyah, literalis
REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYÂTHÎBÎ DALAM UPAYA IJTIHAD KONTEMPORER Purnomo, M.Siddiq
al-'adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v10i2.260

Abstract

Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî dalam Upaya Ijtihad Kontemporer. Posisi hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sebab hukum merupakan alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Selain itu, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan syariat yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan kekinian dengan kompleksitasnya semakin tinggi seperti masalah diskriminasi gender, poligami, diskriminasi nonmuslim, diskriminasi sebagai saksi, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan problematika kemodernan perlu diselesaikan. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan teori Mashlahah alMursalah yang kemudian dikembangkan untuk reformulasi ijtihad kontemporer.Kata Kunci: mashlahah al-mursalah, ijtihad kontemporer, istishlâhi

Page 24 of 32 | Total Record : 312

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Al-'Adalah Vol 22 No 1 (2025): Al-'Adalah Vol 21 No 2 (2024): Al-'Adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah Vol 20 No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19 No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17 No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16 No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16 No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15 No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14 No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14 No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 13 No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13 No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12 No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 11 No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 10 No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 10 No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 9 No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 9 No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 8 No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 8 No 1 (2011): Al-'Adalah More Issue