cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 394 Documents
 11   12   13   14   15 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. LONDON SUMATERA DI DESA BONTO MANGIRING KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA NUNUNG YULIANI; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.446 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i1.3677

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Dasar hukum Tuntutan masyarakat atas tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang di kuasai PT. London Sumatera.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik trigulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Dasar hukum tuntutan masyarakat atas tanah yang di kuasaioleh PT. London Sumatera meliputi: 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, 2) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta 3) adanya Keputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 17/K/1982/BLK. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai oleh PT. London sumatera ialah melakukan musyawarah bersama dengan kepala Desa Bonto Mangiring agar mendapat titik terang penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. London  Sumatera sehingga mendapat suatu kesepakatan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dalil gugatan meminta gantirugi atas tanah yang dikuasai PT. London Sumatera.Kata Kunci : Tuntutan Masyarakat, Tanah  ABSTRACT: This study aims to determine: 1). Legal basis Public demand for land controlled by PT. London Sumatera (Lonsum). 2). Efforts made by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatera. In this study the authors use qualitative research methods. Data source in this research is primary data source and secondary data. Data collection methods used are interviews and documentation. In this research tekhnik examination of the validity of the data used is the technique of stimulation, data analysis techniques conducted with descriptive analysis. The results of this study indicate that 1. Legal basis of community demands on land controlled by PT. London Sumatra includes: 1) Agrarian Basic Law no. Law No. 5/1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles, 2) Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights and Protection of Indigenous Peoples Ammatoa Kajang, and 3) the Decision of the District Court of Bulukumba Number: 17 / K / 1982 / BLK. 2. Efforts that can be done by the community in fighting for land ownership rights controlled by PT. London Sumatra is conducting a joint consultation with the head of Bonto Mangiring Village to get a bright spot of conflict resolution between the community and PT. London Sumatera so as to get an agreement to file a lawsuit to the District Court of Bulukumba with the argument of lawsuit requesting gantirugi on land controlled by PT. London Sumatra.Keywords: Community Demands, Land
PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) NASRUL HAQ; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.237 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i1.1917

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahu menfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara Random Sampling yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana,ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahu menfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutor's perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court
ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG ASMILA MUHANI; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v3i3.2845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, 2) Memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, 3) Memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam, memperoleh data mengenai pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, memperoleh data mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Waris Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tentang hukum waris Islam rendah. 2) Pengetahuan masyarakat tentang cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang rendah. 3) Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sumillan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam adalah melakukan sosialisasi langsung dimasyarakat dengan mengadakan seminar tentang hukum waris Islam.Kata Kunci: Hukum Waris Islam This study aims to: 1) Obtain data on the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, 2) Obtain data on people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla Enrekang, 3) Obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through questionnaires, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using quantitative analysis to obtain data regarding the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, to obtain data about people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla District Enrekang, obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. The results of this study show that: 1) The level of public knowledge Sumillan Rural District of Alla Enrekang of Islamic inheritance law is low. 2) Knowledge of the public about how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village District of Alla Enrekang Sumillan low. 3) Efforts have been made by the government Sumillan village in order to improve public knowledge about the Islamic law of inheritance is to disseminate directly in the community by holding a seminar on Islamic law.Keywords: Islamic Inheritance Law
EKSISTENSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TANA TORAJA NURMIATI .; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.835 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i1.3668

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, persepsi masyarakat akan keberadaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama. dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan okasi penelitian bertempat pada Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data adalah teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi masyarakat akan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat sangat mendukung Forum kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja.  Langkah-langkah yang ditempuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Melakukan dialog antar pemuka-pemuka agama, (2) Melibatkan perwakilan setiap agama dalam struktur kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama, (3) Setiap pihak berusaha untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, (4) Mensosialisasikan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama sampai ke masyarakat tingkat bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tana Toraja adalah (1) Faktor Pendukung, yaitu Faktor kearifan lokal Tana Toraja, Faktor program kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Faktor dukungan pemerintah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) Faktor Penghambat, yaitu kurangnya dana dan sarana prasarana dari pemerintah.Kata Kunci: Forum Kerukunan Umat Beragama ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama, the steps taken by Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people and the factors that influence the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in improving tolerance among people religious. in this study researchers used a qualitative approach, with okasi research located at the Office of Religious Harmony Forum in Makale Town Tana Toraja District. The type of research is qualitative research and data source used is primary data source and secondary data source. Data collection techniques are interviews and documentation, data analysis techniques are qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: the public perception of the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in Tana Toraja Regency is the community strongly supports Forum of Religious harmony in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja Regency. The steps taken by the Forum for Religious Harmony in promoting inter-religious tolerance in Tana Toraja District are (1) Conducting dialogue among religious leaders, (2) involving representation of every religion in the structure of the Forum for Religious Harmony Forum, (3) Each party seeks to create harmony among religious people, (4) socialize the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama to lower level society. Factors influencing the existence of Forum Kerukunan Umat Beragama in increasing tolerance among religious people in Tana Toraja District are (1) Supporting Factors, that is Local Wisdom Factor of Tana Toraja, Working Program Factor of Forum Kerukunan Umat Beragama, and Government Support Factor to Forum Kerukunan Religious People; (2) Inhibiting factors, namely lack of funds and infrastructure facilities from the government. Keywords: Forum Kerukunan Umat Beragama
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA GARING KABUPATEN GOWA WAHYUNI, SRI; HARIS, HASNAWI; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.489 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa GaringKabupaten Gowa, (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (3) Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masihrendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dan berdasarkan data yang diperoleh 30 dari 62 pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan rendah, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi. (3) Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.  ABSTRACT: This research is aimed to know: (1) The level of public legal awareness to the extension of the two-wheeled vehicle number plate in Garing Village, Gowa District, (2) The factor that influences the legal awareness of the community towards the extension of the license plate number in Garing Village, Gowa regency , (3) Efforts by Samsat Gowa to increase public legal awareness in extending the license plate of motor vehicles. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: (1) The level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicle is still low. It is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case in terms of legal understanding, legal attitude and behavioral pattern and based on the data obtained of the 62 vehicle owners did not renew their license plate number. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicles such as low education background, difficult location and high registration fee. (3) Efforts by samsat gowa to increase awareness of public law in extending license plate of motor vehicle that is to socialize registration of extension of license plate of motor vehicle to society and improve good service for society.Keywords: Legal Awareness, Society, Motor Vehicle Number Plate.
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI WISATA ALAM TANJUNG BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA MIRAJ SWARDANA, ANDI EDWIN; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.91 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba: (3) Upaya apakah untuk menyelesaikan kendala pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan retribusi wisata alam Tanjung Bira. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu staf pariwisata dan kebudayaan,petugas penagihan retribusi, dan masyarakat atau pengunjung dengan tehnik  observasi, wawancara,dokumentasi, dan penyebaran angket Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah: (a). Bukti pembayaran atau karcis diserahkan oleh petugas penagihan retribusi,(b). pembayaran retribusi dilakukan di loket, (c).pembayaran disertakan bukti karcis,(d). pembayaran retribusi diserahkan kebendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (e).Dinas pariwisata Dan Kebudayaan menyerahkan kepada bendahara Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. (2). Kendala Dalam Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a).kendala administrasi, (b).kendala non administrasi, dan,(c).fasilitas,. (3). Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a) menerapkan pengawasan yang melekat terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (b) Mengenai pemukiman didalam sangat berat maka kami membebaskan masyarakat dengan menunjukkan lahan  untuk kelangsungan hidupnya sebab pendapatan yang dapat menghidupi mereka salah satunya berjualan di dalam.(c)  mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi minimal satu kali beli tiket agar masyarakat dan petugas retribusi tidak lagi ragu melaksanakan kewajibannya seperti pemasangan reklame. KATA KUNCI : Pungutan Retribusi, Wisata Alam Tanjung Bira The aim of this study was to determine: (1) What is the procedure implementation collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (2) What are the constraints to collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba: (3) Efforts to resolve whether the constraints collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba. This study used descriptive qualitative concerning implementation mechanism collect fees Tanjung Bira district nature Bulukumba.Populasi in this study are all relevant parties in the implementation of the levy Tanjung Bira nature. The sample in this study is the staff of tourism and culture, billing clerk levy, and the public or visitors to the observation technique, interviews, documentation, and dissemination of questionnaire results showed that: (1). Payment and billing procedures levy are: (a). Proof of payment or billing clerk handed over by the ticket levy, (b). levy payments made at the counter, (c) .pembayaran included proof of a ticket, (d). levy payments submitted kebendahara Department of Tourism and Culture, (e) .Dinas Tourism and Culture Department handed over to the treasury financial management Bulukumba. (2). Constraints In Nature Levy of Tanjung Bira Bulukumba are: (a) .kendala administration, (b) non .kendala administration, and, (c) .fasilitas ,. (3). Efforts to resolve obstacles in nature promontory collect fees Bira Bulukumba are: (a) enforce censorship inherent to each officer, to instill awareness of the officials carrying out the responsibility to provide guidance to officers who commit violations. (B) Regarding the settlement in very severe then we liberate society by showing the land for their survival because the income that can sustain them one selling in. (C) convene as soon as possible policing socialization at least one time to buy a ticket so that the public and officers levy is no longer in doubt implement its obligations such as the installation of billboards.KEYWORDS: Levy, Nature Tanjung Bira
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKSISTENSI BISSU DI BONTOMATENE KELURAHAHAN BONTOMATENE KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKEP INDRIANI, IRMA; IBSIK, SANGKALA
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.092 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Persepsi masyarakat terhadap eksistensi Bissu di Bontomatene Kelurahan Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep 2). Implikasi Eksistensi Bissu dalam kehidupan sehari-hari.3). Faktor-faktor yang mempengaruhi Bissu masih dipertahankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu masyarakat Bontomatene  dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu buku dan artikel tentang Bissu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan Bissu memiliki perbedaan antara masyarakat satu dengan lainnya. Sebagian kecil masyarakat mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan Bissu ini menyimpang dari agama karena memuja benda pusaka arajang dan berkomunikasi dengan roh dewata. Sebagian masyarakat lainnya memang percaya jika dilihat dari kacamata budaya bahwa keberadaan Bissu dan peranannya dalam budaya  ini tidaklah menyimpang dari agama dan tetap menjalankan dan mempertahankan karena menganggap bahwa ini adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan.2).implikasi dari keberadaan Bissu dalam kehidupan sehari-hari,yaitu; a.Bagi warga masyarakat akan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan rasa solidaritas  di antara warga.b.Mengenalkan generasi muda kebudayaan yang lahir dan berkembang didaerahnya.c.Menumbuhkan nilai-nilai masyarakat yang sudah jarang terlihat dijaman modern ini terutama dalam memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya.3).Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Bissu masih dipertahankan hingga saat ini yaitu ; a.Masyarakat masih percaya bahwa apabila Bissu tidak menjalankan perannya sebagai pelaku utama dalam upacara adat Mappalili (upacara turun sawah), maka akan terjadi gagal panen dan masyarakat akan mengalami kerugian besar, b. Masyarakat menganggap Bissu adalah tradisi leluhur yang harus dipertahankan, c. Masyarakat menganggap bahwa Bissu adalah bukti sejarah dari Kerajaan Segeri yang masih tersisa. Sebagai identitas budaya kerajaan segeri maka para Bissu yang masih tersisa saat ini layak untuk dipertahankanKata Kunci : Persepsi, BissuABSTRACT: This study aims to determine: 1). The public perception of the existence of the Village Bontomatene Bontomatene Bissu in the District Segeri Pangkep 2). Existence Bissu implications in daily life hari.3). Factors that affect Bissu still maintained. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that society Bontomatene and secondary data sources (documents), namely books and articles about Bissu. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that 1). Public perception of the existence of differences between communities Bissu have with one another. Most small communities recognize that the activities of this Bissu deviated from religion for worshiping heirlooms arajang and communicate with the spirits of the gods. Most other people do believe if seen from the perspective that the existence Bissu culture and its role in this culture is not deviated from religion and still run and maintain because it considers that this is a heritage that should dilestarikan.2) .implikasi of Bissu presence in everyday life ,that is; a.Bagi citizens will foster a sense of family and a sense of solidarity among the younger generation warga.b.Mengenalkan culture that was born and developed didaerahnya.c.Menumbuhkan community values that are rarely seen in modern times is mainly in the meaning of the values contained in a budaya.3) .As factors that affect so bissu still maintained until now that is; a.Masyarakat still believe that if Bissu not perform its role as the main actors in traditional ceremonies Mappalili (ceremonial down fields), there will be a crop failure and the public will experience heavy losses, b. Society considers Bissu is an ancestral tradition that must be preserved, c. Society considers that Bissu is historical evidence of the Kingdom Segeri remaining. As the royal cultural identity Segeri then the remaining Bissu currently eligible to be maintainedKeywords: Perception, Bissu  
PERSEPSI GURU TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER (STUDI DI MAN 1 BUTON TENGAH) ABDIA .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.42 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3734

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) persepsi guru tentang pendidikan karakter, (2) materi yang diberikan guru dalam pendidikan karakter, (3) nilai hasil pembelajaran pendidikan karakter. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah guru (pendidik) sebanyak 9 orang terdiri dari guru PPKn, guru Agama, guru Bahasa Indonesia, guru Matematika, guru Kimia, guru Biologi, guru Seni Budaya, guru IPS, guru Olahraga (Penjaskes), dan peserta didik sebanyak 7 orang. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Persepsi guru mengenai pendidikan karakter menunjukkan hal yang positif, yang mengintegrasikan materi pendidikan karakter kedalam materi ajar belajar dan pembelajaran mereka, pendidikan karakter diangggap sebagai nilai esensi dalam membentuk dan membentengi kepriabadian peserta didik; (2) Materi (konsep) pendidikan karakter yang disusun dan diajarkan guru (pendidik) disesuaikan dengan substansi isi materi pelajaran tertentu, dengan berbasis pada nilai-nilai Al-Qur’an, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pancasila, serta norma atau aturan yang berlaku; dan (3) Para guru (informan) memberikan penilaian atas materi pendidikan karakter yang dimulai saat proses pembelajaran sampai dengan selesai proses pembelajaran.dalam bentuk penilaian tertulis. Kata Kunci   :  Persepsi Guru, Pendidikan Karakter  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) teachers' perceptions of character education, (2) the material given by teachers in character education, (3) the value of learning outcomes of character education. This research is descriptive research using qualitative approach. Informants in this research are teachers (educators) as many as 9 people consisting of teachers PPKn, Religious teachers, Indonesian teachers, Mathematics teachers, Chemistry teachers, Biology teachers, Cultural Art teachers, Social Studies teachers, Sports teachers (Penjaskes), and learners as much 7 people. The technique of determining the informant using purposive sampling technique. Data collection was done by observation, interview, and documentation. The data obtained then processed by descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) teachers' perceptions of character education show a positive thing, which integrates character education materials into their learning and learning materials, character education is regarded as the essential value in shaping and fortifying the learner's mastery; (2) Character education materials that are prepared and taught by teachers (educators) are adapted to the substance of certain subject matter content, based on Qur'anic values, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) Pancasila, as well as the prevailing norms or rules; and (3) The teachers (informants) provide an assessment of the character education materials that began during the learning process until the learning process is completed. In the form of a written assessment. Keywords: Teacher Perception, Character Education 
PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR) ., RISKAWATI; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.367 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui proses penyidikan kasus cyber crime, 2) cara penyelesaian kasus cyber crime serta 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus cyber crime yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Makassar.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu Polrestabes Makassar dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentai. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus cyber crime dalam hal ini proses  penyidikan pada umumnya sama dengan penanganan kasus konvensional yang lain. Seperti dalam hal pengumpulan barang bukti, penggeledahan dan proses penyelesaiannya. Sementara perbedaanya terdapat pada proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak  tertentu seperti saksi ahli untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan,. kendala dalam proses penyidikan ini adalah kurangnya saksi ahli baik saksi ahli gambar maupun saksi ahli bahasa, serta tidak adanya unit yang secara khusus menangani kasus cyber crime. oleh  karena itu sangat dibutuhkan peran saksi ahli dalam penanganan kasus cyber crime dan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime.Kata Kunci : Penanganan, Kasus Cyber Crime The purpose of this study are: 1) to know the process of investigation of cases of cyber crime, 2) way of solving cases of cyber crime as well as 3) the constraints faced in the case of cyber crime investigation process conducted by the method of this Makassar.Penelitian Polrestabes descriptive qualitative case study approach. The location is Polrestabes Makassar research and data collection techniques using interview techniques and dokumentai. Meanwhile, in this study the data sources obtained from primary and secondary data. The results showed that the handling of cyber crime cases in this respect the investigation process was generally similar to other conventional case management. As for the collection of evidence, searches and the process of completion. While the difference is found in the process of catching offenders and their coordination with certain parties. seen that the handling of cyber crime a little complicated compared to conventional crime, because it must first be coordinated with several parties such as expert witnesses to obtain assurance that it is actually a crime to criminal or not ,. obstacles in the investigation process is the lack of a good expert witness expert witness expert witness images and language, as well as the absence of a unit that deals specifically with cases of cyber crime. therefore it is very necessary role of expert witnesses in handling cases of cyber crime and the importance to disseminate to the public about the dangers of cyber crime.Keywords: Management, Cyber Crime Cases
PERSEPSI SISWA TENTANG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER DI SMK KOMPUTER MUTIARA ILMU MAKASSAR HARMIYUNI .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.213 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i4.2999

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesipan siswa dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer, pandangan siswa mengenai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer, keunggulan dan kendala yang dihadapi oleh siswa dalam ujian nasional berbasis computer. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kels XII di SMK Komputer Mutiara Ilmu sebanyak 117 siswa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan jumlah sampel dalam penelitian ini  24 siswa. Dalam penelitian ini jumlah informan 3 orang, yaitu guru di SMK Komputer Mutiara Ilmu yang bertindak sebagai proctor dalam ujian nasional berbasis komputer.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMK Komputer Mutiara Ilmu telah siap mental dalam mengahadapi ujian nasional berbasis komputer. Adapun persespsi siswa terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer menyatakan bahwa mereka setuju dan senang sekolah mereka melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Dan mereka berpendapat dengan ujian nasional berbasis komputer dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam ujian. Ujian nasional berbasis komputer memiliki keunggulan yaitu: (1) lebih efektif, (2) pengehematan anggaran negara, (3) mengurangi terjadinya kecurangan-kecurang yang dilakukan berbagai pihak baik itu pihak sekolah maupun siswa itu sendidri serta pihak-pihak yang ingin mengambil keuntugan dari pelaksanaan ujian nasional dengan menjual kunci jawaban, (4) pengiriman hasil ujian siswa lebih cepat. Namun karena merupakan sistem yang baru dilaksanakan maka terdapat beberapa kendala pada sekolah seperti: (1) kecepatan jaringan yang lambat dan terjadinya gangguan jaringan pada saat cuaca buruk seperti hujan, (2) pernah terjadi pemadaman listrik, (3) serial number yang berubah ketika windows komputer server lokal terupdate. Namun, sekolah telah melakukan upaya mengatasi kendala listrik dan jaringan dengan melakukan kerjasama dengan PLN, Lintas Arta dan Telkom serta masalah serial number dengan menyediakan satu server cadangan.Kata Kunci : Persepsi, Unian Nasional, Berbasis Komputer ABSTRACT: This study aims to determine kesipan facing students in national examinations based computer, students' views on the implementation of the national exam-based computer, the advantages and constraints faced by students in national examinations based computer. This research method is descriptive and the population is all students kels XII SMK Mutiara Computer Science as many as 117 students. While the number of samples determined by using cluster random sampling with a sample size of 24 students in this study. In this study, the number of informants 3, the teacher at SMK Mutiara Computer Science is acting as proctor in komputer.Dari based national exam results showed that the students of SMK Mutiara Computer Science have prepared mentally in facing national examinations based computer. The persespsi students towards the implementation of computer-based national examinations stating that they agree and happy school they carry out national examinations based computer. And they argued with computer-based national examinations can reduce cheating in the exam. National exam-based computer has the advantages of: (1) more effectively, (2) pengehematan state budget, (3) reduce fraud-kecurang carried out by various parties, both the school and students were sendidri as well as parties who want to take keuntugan of national exam to sell the answer key, (4) delivery of student test results more quickly. But because it is a new system implemented then there are some constraints on schools such as: (1) the speed of the slow network and the network disruption during bad weather such as rain, (2) had a power cut, (3) the serial number changed when windows local server computer updated. However, the school has made efforts to overcome electrical constraints and network through cooperation with PLN, Lintas Arta and Telkom as well as the serial number problem by providing a single backup server.Keywords: Perception, National UNIAN, Computer Based  

Page 13 of 40 | Total Record : 394

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 13, Nomor 3 (September 2026) Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026) Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026) Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juni 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue