cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 13   14   15   16   17 
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR IRFANA LUTIA ILYAS; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.78 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan klas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyaraktan kelas 1 Makassar belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal.KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Hak-Hak Narapidana, Makanan.  ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the implementation of the right to get a decent meal for inmates in prisons Class I Makassar, obstacles faced in the implementation of the correctional institution fulfilling the right to get a decent meal for inmates at the Correctional Institution Class I Makassar. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine compliance with the implementation of the right to adequate food in prisons Class I Makassar. The results showed that: 1. Implementation of the fulfillment of the right to adequate food for prisoners in institutions pemasyaraktan class 1 Makassar has not been feasible. Prisoners often complain the food they consume less palatable to various reasons including less attention to food hygiene, flavors that are less and less balanced nutritional meal. Later in the implementation process of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates there are some things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-01.PK.07.02 Year 2009 on Guidelines for the Implementation of Food for People in Prison Correctional Patronage and the State Prison (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal for inmates under Act No. 12 of 1995 concerning Corrections has not done well. 2. Constraints faced by not performing well fulfillment of the right to get a decent meal for inmates Penitentiary Class 1 Makassar such a low budget so the impact on infrastructure facilities and inadequate infrastructure. Unavailability cook expert in Penitentiary and nutritionists to assess directly the served meals nutritious or not, so the impact on the poor quality of food and nutrition unbalanced diet. Then the capacity of prisons is not balanced by the number of prisoners is increasing (over capacity), which resulted in the implementation of the fulfillment of the right to get a decent meal is not maximized.Keywords: Human Rights, Rights of Prisoners, Food.
STUDI TENTANG KOMPOTENSI PEDAGOGIK BAGI GURU PPKN YANG SUDAH TERSERTIFIKASI DI SMA NEGERI 1 ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG DJAPAR .; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.518 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penguasaan kompetensi pedagogik guru  yang sudah sertifikasi di SMA Negeri 1 Anggeraja dan, 2) Kendala yang dihadapi guru yang sudah sertifikasi dalam pelaksanaan kompetensi pedagogik mengajaranya pada SMA Negeri 1 Anggeraja. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data deskripsi Kualitatif dengan proses pengumpulan data menggunakan  metode   dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui kompotensi pedagogik bagi  guru  PKn yang sudah  tersertifikasi  Di SMA Negeri 1 Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penguasaan kompetensi pedagogik guru yang sudah sertifikasi di SMA Negeri 1 Anggeraja tergolong tinggi berdasarkan alat ukur dari penguasaan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru yang sudah sertifikasi meliputi menguasai karakteristik peserta didik, memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, dan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 2. Kendala yang dihadapi guru yang sudah sertifikasi dalam pelaksnaan kompetensi pedagogik mengajaranya pada SMA Negeri 1 Anggeraja meliputi a) Adanya Guru Yang Tidak Menguasai Teknik Penilaian, b) Adanya Guru Yang Pesimis Terhadap Keadaan Peserta Didik, c) Adanya Kurikulum Yang Selalu Berubah, dan d) Kurang Maksimal Menguasai Teori Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran.Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah   ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Right
PEMBINAAN MORAL NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA NUR ILHANA; LUKMAN ILHAM; MUSTARI .
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.718 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengetahui, program pembinaan moral narapidana narkotika di lapas narkotika Sungguminasa, pelaksanaan pembinaan moral, dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan moral. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program pembinaan moral di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum 2) Pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa belum terlaksana maksimal yang disebabkan karena masih kurangnya partisipasi  narapidana dalam mengikuti pembinaan dan kurangnya pengawasan dari petugas lapas 3) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan moral narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa yakni faktor internal maupun eksternal dari narapidana. faktor internal yaitu motivasi narapidana dalam mengikuti pembinaan. Sedangkan faktor eksternal antara lain sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan pembinaan. kuantitas dan kualitas petugas lapas, serta terbatasnya anggaran.Kata Kunci: Pembinaan Moral, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan,  ABSTRACT: The study aims to find out, the program of moral guidance of narcotic inmates in Saranuminasa Narcotics Prison, the implementation of moral coaching, and factors that influence in the implementation of moral coaching. To achieve that goal the researcher uses data collection techniques through, interview, observation and documentation. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis to determine the moral guidance of Narcotic prisoners in Class II Narcotics Prison A A Sungguminasa. The results of the study indicate that (1) the program of moral guidance in Class II Narcotics Prison A Sungguminasa includes the promotion of religious awareness, the development of national and state consciousness, and the development of legal awareness 2) The implementation of moral guidance of narcotic prisoners in Class II Narcotics Prison A Sungguminasa not yet done maximal due to lack of participation of prisoners in following the guidance and lack of supervision from prison officers 3) Factors affecting the implementation of moral guidance of narcotic prisoners in the Class II Narcotics Prison A Sungguminasa namely internal and external factors of inmates. internal factors namely the motivation of prisoners in following the coaching. While external factors include facilities and infrastructure that have not been adequate in the implementation of coaching. quantity and quality of prison officers, and limited budget.Keywords: Moral Coaching, Prisoners, Penitentiaries
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN KELAS 1.A MAKASSAR MIRWAN FIKRI MUHKAM; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.228 KB)

Abstract

Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujannya adalah (1) Untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar (2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi sebagai jalan mencegah terjadinya perceraian (3) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas proses mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Variabel penelitian ini adalah Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian. Populasi penelitian ini adalah berjumlah 23 orang, sampel penelitian ini adalah 3 (tiga) orang sebagai informan sebab hanya 3 (tiga) orang informan dapat dijangkau. Untuk masyarakat yang sedang berperkara, 3 (tiga) orang yang dijadikan sampel yang sedang berada dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dengan analisa prosentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Strategi hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian adalah memaksimalkan proses mediasi dengan cara memberikan nasihat serta pertimbangan jika nantinya pasangan suami istri berakhir dengan cerai yang dimana sebelumnya dilakukan kaukus atau penejelasan kepada setiap pihak secara bergantian tentang mediasi itu sendiri. (2) Pandangan masyarakat tentang keberadaan mediasi yakni menanggapnya adalah hal yang baik sebab memberikan pendidikan berupa nasehat dan mengajarkan kerukunan serta masyarakat juga menilai bahwa mediasi di Pengadilan Agama harus tetap ada. (3) efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar yaitu sangat tidak efektif karena jumlah yang gagal di Mediasi lebih banyak dibanding yang berhasil mediasi.Kata Kunci : Peran Hakim, Mediasi, Perceraian This research was qualitative descriptive. Tujannya is (1) To determine the strategy of judges mediators in settling divorce cases through mediation in the Religious Makassar Class 1A (2) To know the views of people about the existence of mediation as a way to prevent divorce (3) To find out how the effectiveness of the mediation process in handling divorce cases in the Religious Makassar Class 1A. The variables of this research is the role of the Judge Mediator Mediation Divorce Case. The study population was numbered 23 people, samples of this study is three (3) people as informants for only 3 (three) the informant can be reached. For people who are litigants, 3 (three) as the samples which are in Class 1A neighborhood Religious Courts Makassar. Data collection techniques used were interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique where the data obtained is processed by the analysis percentage. The results of this study indicate that. (1) Strategy judge mediator in case of divorce mediation is to maximize the mediation process by providing advice and consideration if later married couples end up with divorce where previously done caucus or penejelasan to each party alternately on mediation itself. (2) The view of the public about the existence of the menanggapnya mediation is a good thing because it provides education in the form of advice and teach harmony and the community is also considered that mediation in the Religious should stay there. (3) the effectiveness of mediation in the Religious Makassar Class 1A which is not very effective because the number that failed in mediation more than a successful mediation.Keywords: Role of Judges, Mediation, Divorce
PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKn PADA SISWA KELAS X.1 SMA NEGERI 1 MARE.KAB BONE ARFANDI ARDI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.472 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui penigkatan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada mata pelajaran PKn di Kelas X.1 SMA Negeri 1 Mare Kab. Bone yang berjumlah 40 siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan penilitian tindakan kelas (PTK). Satu RPP dengan kompetensi dasar yakni mengganalisis sistem politik indonesia. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dengan model pembelajaran koopertaif tipe group investigation pada mata pelajaran PKn di Kelas X.1 SMA Negeri 1 Mare Kab. Bone. Pada Siklus I, capaian peningkatan untuk kelima indikator keberhasilan adalah 60%, sedangkan pada Siklus II terjadi peningkatan 100% dengan nilai ketuntasan 85%. Peningkatan motivasi belajar tersebut terutama pada indikator keberhasilan yakni 1.menyukai/senang belajar,2. kemauan dan keinginan belajar, 3. minat terhadap pelajaran, 4. penghargaan belajar, 5. dukungan lingkungan kelas yang kondusif.Kata Kunci : Model Pembelajaran Group Investigation, Motivasi BelajarABSTRACT: This study aims to determine penigkatan student learning motivation through cooperative learning model type investigation on the subject of Civics in Class X.1 SMA Negeri 1 Mare Kab. Bone which amounted to 40 students. The approach used in this research is descriptive with research of class action (PTK). One RPP with basic competence that is mengganalisis political system of Indonesia. Data were collected through observation, interviews, and documentation. This analysis is done by qualitative descriptive. The results showed that the students' learning motivation has improved with the model of coopertaf type study group investigation on the subjects of Civics in Class X.1 SMA Negeri 1 Mare Kab. Bone. In Cycle I, the achievement of improvement for the five success indicators is 60%, whereas in Cycle II there is a 100% increase with 85% completeness value. Increased motivation to learn is primarily on success indicators that 1. 1. enjoy / enjoy learning, 2. willingness and willingness to learn, 3. interest on learning, 4. learning awards, 5. support a conducive classroom environment. Keywords: Learning Group Investigation Model, Learning Motivation
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI. NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR MANTASIA .; FIRMAN UMAR; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.073 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengetahui  upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri omor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).untuk mencapai tujuan tersebut maka peeliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menururunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat TarikABSTRACT: This study aims to find out the Implementation of Regulation of the Minister of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the Use of Fishing Tools of Pukat Hela and Pukat Tarik in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, to know the government's efforts in handling the use of trawl net and trawl drag and the impact of the Minister's regulation Omor 2 Year 2015 for the Fishermen users Pukat Hela (Trawls) and Seine Nets. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. Data that have been obtained from the results of research in though by using Qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Tools trawls and seine nets. The results showed that: (1) the implementation of marine and fishery ministerial regulation number 2 of 2015 on the use of fishing gear and trawl pukat can not be applied absolutely in Takalar District North Galesong Subdistrict, it is caused by minister regulation number 2 year 2015 Rejection by fishermen users cantrang because there is no mechanism of dialogue to Fishermen in North Galesong District before the enactment of Ministerial Regulation No. 2 Year 2015, consequently the fishermen can only be prohibited without a solution in addition to experiencing rejection by fishermen. The use of trawl net and trawl net is still extended within 6 months from circular letter number b.1 / sj / pl.610 / i / 2017. This timeframe is given in order to provide opportunities for fishermen in making alternations to alternative tools. The government's efforts in handling the use of trawl net and trawling net are socialization, conducting discussions on alternative fishing tools to be used, switching tools to other tools, monitoring, giving warning, revocation of sailing permits and giving sanctions. (3) The Impact of the Hamlet Parang and Pukat Parik for the Fishermen Community The users of Pukat Hela and Pukat Tarik are the fear in operation, the fishermen economy downturn, the number of unemployment in the coastal area, and some fishermen move to the smaller fishing gear.Keywords : Regulations, Trawls, Seine Nets
ANALISIS KEPATUHAN PESERTA DIDIK TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI PADA SMAN 1 PENRANG KABUPATEN WAJO ) EKA RUSNAENI; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.712 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui: 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang, 2) Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui 1.Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. 2. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :1. Sumber data primer, berjumlah 20 orang. 2. Sumber data sekunder, dokumen tentang tata krama dan tata tertib kehidupan sosial bagi siswa dan juga dokumentasi kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Hasil penelitian menunjukan, 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Penrang berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan, rata-rata peserta didik di SMAN 1 Penrang sudah mematuhi tata tertib yang ada sehingga tidak banyak pelanggaran yang terjadi,adapun pelanggaran yang terkadang muncul yakni hanya pada jenis pelanggaran ringan saja(tidak memasukkan baju dalam celana, berhias yang berlebihan). Faktor yang merupakan dasar kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah adalah Hedonist, dan tipe kepatuhannya tergolong pada Conformist Hedonist.  2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dilakukan dengan pemberian/penyampaian sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah, pemeriksaan secara insidentil, pengawasan individu(pengawasan/kontrol yang ketat), pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.KATA KUNCI : Analisis, Kepatuhan, Tata Tertib Sekolah dan peserta didik ABSTRACT: This study aims to mengertahui: 1) Compliance learners to order in SMAN 1 Penrang, 2) Efforts are schools doing to foster adherence to discipline learners in SMAN 1 Penrang. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through documentation, observation, and wawancara.Data which has been obtained from the study were processed using qualitative analysis to determine 1.Kepatuhan learners to order in SMAN 1 Penrang. 2. Efforts are schools doing to foster adherence to discipline learners in SMAN 1 Penrang. Sources of data in this study are: 1. The primary data source, a total of 20 people. 2. Secondary data sources, documents about the etiquette and rules of social life for students as well as compliance documentation learners to order in SMAN 1 Penrang. The results showed, 1) Compliance learners against school rules at SMAN 1 Penrang went well. This is evidenced by the average of students in SMAN 1 Penrang already comply with the discipline, so not a lot of violations, while the violations that sometimes appears that just the kind of minor offenses only (does not include underwear pants, ornate excessive) , Factors that are the basis of compliance learners to school discipline is Hedonist, and the type of compliance belong to conformist Hedonist. 2) The efforts made by the school to foster compliance with learners on school discipline done by providing / delivery dissemination of the importance of compliance learners to school discipline, examinations incidental, individual supervision (supervision / control tight), sanctions are firmly against violators.KEYWORDS: Analysis, Compliance, Discipline Schools and Learners
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA (STUDI PADA PUSKESMAS KASSI KASSI KOTA MAKASSAR) NURKUMALASARI .; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.501 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, 2) Kendala yang dihadapi oleh petugas Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas kassi-kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dan pecandu yang telah melaporkan diri di Puskesmas ini. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah pegawai Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar yang menangani wajib lapor pecandu narkotika dan pecandu narkotika yang melaporkan diri di Puskesmas ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1)Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari tatacara pelaksanaan wajib lapor itu sendiri. 2)Kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika adalah: a. Kurangnya kemauan pecandu untuk akses, b. Kurang patuhnya mereka untuk melapor, c. Terbatasnya anggaran, d. Tidak adanya format kartu wajib lapor diri nasional, e. Kurangnya sosialisasi di masyarakat, f. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. 3)Upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan wajib lapor di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar antara lain: a. Memanfaatkan petugas penjangkauan dan pecandu yang melakukan wajib lapor diri, b. Pengadaan sarana dan prasarana berupa alat tes urin, antiretroviral, dan perlengkapan terapi metadon.Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Pecandu Narkotika ABSTRACT: This study aims to determine, 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in accordance with the provisions of Government Regulation No. 25 of 2011, 2) constraints faced by health worker Kassi Kassi Makassar City in the implementation of compulsory reporting of drug addicts, 3) Efforts carried out by the health center-Kassi Kassi of Makassar in overcoming obstacles to the implementation of compulsory reporting at the health center Kassi Kassi Makassar. This study is a qualitative descriptive study. The population in this study were all employees of the health center Kassi Kassi Makassar City and addicts who have reported themselves at this health center. While the sample of this study were employees of Makassar Kassi Kassi health center that handles notifiable drug addicts and drug addicts who report themselves at this health center. Data was collected by interview, observation and documentation. The research findings showed that: 1) Implementation of compulsory reporting of drug addicts in Kassi Kassi Makassar City Health Center is in conformity with the provisions of Government Regulation No. 25 Year 2011 on the Implementation of Mandatory Report Narcotic Addicts. It can be seen from the procedures shall be required to report itself. 2) Constraints faced by Kassi Kassi Makassar City Health Center in the implementation of compulsory reporting of drug addicts are: a. Lack of willingness addicts to access, b. Less obedient them to report, c. Limited budget, d. The absence of a card format compulsory reporting of national self, e. Lack of socialization in society, f. Limited facilities and infrastructure. 3) The efforts made by the health center of Makassar Kassi Kassi in overcoming obstacles to the implementation of mandatory reporting in Kassi Kassi Makassar City Health Center, among others: a. Utilizing the outreach workers and addicts who must report themselves, b. Provision of facilities and infrastructure in the form of urine test kits, antiretroviral, and methadone treatment equipment.Keywords: Implementation of Mandatory Report, Narcotic Addicts
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PADA SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSELRABAR) ABIDIN, HARINTIAN; AGUS, A. ACO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.842 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3731

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial, (2) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial, (3) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk mengatasi  hambatan  dalam  penyelesaian perselisihan hubungan  industrial.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan  data melalui  wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah ketua, wakil, sekertaris, bendahara dan ketua biro advokasi serikat pekerja, kepala bagian hubungan industrial dan pekerja PT. PLN (Persero). Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar telah berperan secara maksimal dalam penyelesaian melalui bipatrit dan mediasi dengan peranan yaitu sebagai pendamping, perwakilan, pengawas, pengawal dan mediator (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah hambatan internal yang berupa faktor partisipasi anggota, faktor komunikasi dan faktor dana; hambatan eksternal yang terdiri dari hambatan dari pekerja, perseroan dan perjanjian kerja bersama. (3) Usaha Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian hubungan industrial yaitu, faktor internal: serikat pekerja berusaha mengingatkan kepada anggota pentingnya berpartisipasi saat rapat dan sosialisasi ke wilayah sulselrabar, melakukan update info terkini dalam grup Whats App dan dengan cara mendirikan koperasi; faktor eksternal: dengan cara memaksimalkan kinerja anggota tim, meyakinkan anggota bahwa ancaman tersebut gretakan semata, menyerahkan kedinasker terkait eksekusi yang lamban, mendesak dewan pimpinan pusat untuk duduk bersama perseroan memperbaharui PKB. Kata Kunci : Serikat Pekerja, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ABSTRACT: This study aims to: (1) Describe the role of Trade Unions PT. PLN (Persero) Sulselrabar Region in the settlement of industrial relations disputes, (2) Describe the obstacles faced by Trade Unions PT. PLN (Persero) Sulselrabar Region in the settlement of industrial relations disputes, (3) Describe efforts made by the Workers Union PT. PLN (Persero) Region Sulselrabar to overcome obstacles in the settlement of industrial relations disputes.To achieve these objectives, the researcher uses data collection techniques through interviews and documentation. With primary data sources are the chairman, deputy, secretary, treasurer and chairman of the union advocacy bureau, head of industrial relations and workers of PT. PLN (Persero). The data have been obtained from the results of research processed using qualitative analysis techniques with interactive models. Based on the results of the study can be concluded: (1) Unions Workers PT. PLN (Persero) Sulselrabar Region has played a maximum role in the settlement through bipatrit and mediation with the role of assistant, representative, supervisor, bodyguard and mediator (2) Barriers faced by PT. PLN (Persero) Sulselrabar Region in the settlement of industrial relations disputes are internal barriers in the form of member participation factors, communication factors and fund factors; external barriers consisting of barriers from workers, corporations and collective labor agreements. (3) Business Unions Workers PT. PLN (Persero) Sulselrabar Region to overcome obstacles in the settlement of industrial relations that is, internal factors: unions try to remind the members of the importance of participating in meetings and socialization to the region sulselrabar, update the latest info in the Whats App group and by establishing cooperatives; external factors: by maximizing team members' performance, convincing members that the threats are mere printing, handing over the slow implementation of execution, urging the central board to sit with the company to renew the CLA. Keywords: Trade Union, Industrial Relations Dispute Settlement
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR) MUHAMMAD ARIEF PRATAMA; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.017 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasi dan deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada sampel dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 108.984 jiwa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus slovin, Jumlah sampel 204 orang yang didapatkan dengan menggunakan rumus slovin akan dibagi menjadi 6 sehingga jumlah sampel masing-masing kelurahan yakni 34 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling.Teknik analisis data yang digunakan yaitu a)Statistik deskriptif b)Uji Asumsi berupa (1) Uji Normalitas, (2) Uji Linieritas, c) Uji Korelasi, d) Uji Detrminasi (R2), e) Uji t, f) Uji Korelasi Ganda, g) Uji F. Hasil analisis korelasi diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, bahwa nilai t Hitung sebesar 15,047. didapatkan angka sebesar 1,971. Karena t hitung > t (15,047 > 1,971), artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Hasil analisis korelasi diperoleh antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD (r) adalah 0,809, menunjukkan terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepuasan dengan kinerja anggota DPRD. Dari analisis uji t, t hitung > t (19,572 > 1,971),ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Dari analisis korelasi ganda di atas diperoleh korelasi antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar (R) adalah 0,827, terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar. Dari analisis uji F, didapatkan bahwa nilai F Hitung sebesar 217,205. Berdasarkan F Tabel didapatkan angka sebesar 3,04. Karena F hitung > F Tabel (217,205 > 3,04), maka Ho ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.Kata Kunci : Tingkat Kepercayaan, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Anggota DPRD This study is a quantitative research using correlation and descriptive approach. This research was conducted through a survey using a questionnaire that was distributed to a sample of the population. The population in this study is 108 984 inhabitants. While the sample is determined by a formula slovin, number of samples of 204 people who obtained using the formula slovin will be divided into 6 so that the number of samples each village that is 34 respondents. The sampling technique used in this study is simple random sampling.Teknik data analysis used is a) Descriptive statistics b) Test assumptions are (1) Normality Test, (2) Test of linearity, c) Correlation, d) Test Detrminasi (R2 ), e) Test t, f) correlation Ganda, g) F. Test results of correlation analysis obtained correlation between the level of trust with the performance of members of parliament (r) is 0.727. This shows that there is a positive relationship between the level of trust in the performance of legislators. From the analysis of the t test, that the value t count amounted to 15.047. obtains the figure of 1,971. Because t count> t (15.047> 1.971), meaning that there is a significant relationship between the level of confidence in the performance of legislators Makassar.Hasil obtained correlation analysis between the level of satisfaction with the performance of members of Parliament (r) is 0.809, showed a positive relationship between the level of satisfaction with the performance of legislators. From the analysis of the t test, t> t (19.572> 1.971), there was a significant relationship between the level of satisfaction with the performance of legislators Makassar.Dari multiple correlation analysis is obtained correlation between the level of trust and satisfaction with the performance of legislators Makassar ( R) is 0.827, occurs a positive relationship between the level of trust and satisfaction with the performance of legislators Makassar. From the analysis of the F test, it was found that the value of F count of 217.205. Based on figures obtained Table F of 3.04. Since F arithmetic> F table (217.205> 3.04), then Ho is rejected, it means that there is a significant relationship between the level of trust and satisfaction with the performance of legislators Makassar.Keywords: Confidence, Public Satisfaction, Performance DPRD Member

Page 15 of 38 | Total Record : 374

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue