cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 9   10   11   12   13 
FUNGSI KOORDINASI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO MUH. NUR AMIR; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.095 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk, 1. Mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 2. Mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi aparat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintahan dan pembangunan pada Kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Fungsi koordinasi aparat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan telah terselenggara dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan pembangunan dan pemerintahan yang telah ditentukan. 2. Pelaksanaan fungsi koordinasi di Kecamatan Pammana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, Faktor pendorong yaitu, Pedoman koordinasi, Bentuk-bentuk koordinasi, Sarana koordinasi, dan hubungan kerja. Faktor penghambat yaitu kurangnya kerja sama tim atau setiap bagian lebih mementingkan tujuan bagiannya tanpa memperhatikan bidang yang lainnya. 3. Upaya yang dilakukan aparat pemerintah yaitu, mengadakan rapat untuk memberikan arahan kepada para pegawai untuk lebih menekankan pada kerjasama tim, meminta pendapat dari setiap peserta rapat dan mempertimbangkan baik buruknya kebijakan yang akan dikeluarkan, serta menekankan kepada semua aparat pemerintah Kecamatan Pammana agar saling menghormati untuk terciptanya hubungan yang baik antar aparat pemerintah sehingga fungsi koordinasi dapat diselenggarakan dengan baik.Kata Kunci: Fungsi Koordinasi, Aparat Pemerintah  ABSTRACT: This study aims to, 1. Knowing the function of coordination of government apparatus in the implementation of government and development at the District Office Pammana Wajo Regency. 2. Knowing the factors that influence the implementation of the coordination function of government apparatus in the implementation of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. 3. Knowing the efforts made by the government apparatus in implementing the coordination function of government and development in Pammana District Office of Wajo Regency. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, observation, interviews, and documentation. Data obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to determine the function of coordination of government officials in the implementation of government and development in the District Office Pammana Wajo District, the factors that influence the implementation of the coordination function of government officials in the implementation of government and development at the District Office Pammana District Wajo, an effort made by the government apparatus in carrying out the coordination function of government and development at Pammana District Office of Wajo Regency. The results showed that: 1. The coordination function of the apparatus in the field of governance and development has been well implemented, this can be seen with the achievement of development goals and government that have been determined. 2. Implementation of coordination function in Pammana sub-district is influenced by two factors, namely, the driving factors that is, Coordination Guidance, Coordination Form, Coordination Facility, and working relationship. The inhibiting factor is the lack of teamwork or any part is more concerned with the purpose of the part without regard to other areas. 3. The efforts of the government apparatus are to hold meetings to give direction to the employees to put more emphasis on teamwork, to get opinions from every meeting participant and to consider the bad policies that will be issued, and to emphasize to all Pammana District government officials to respect each other to create a good relationship between government officials so that the coordination function can be well organized.Keywords: Coordination Function, Government Apparatus
APRESIASI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP MOTTO HIBRIDA SEBAGAI PROGRAM DI KABUPATEN BARRU JUMRIAH. K; . MUSTARI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.459 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui Sikap Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program Di Kabupaten Barru, dan (2) untuk mengetahui Perilaku Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program Di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Terdapat 20 informan Pedagang Kaki Lima, 10 Informan Pelanggan Pedagang Kaki Lima, 1 informan dari dinas Koperasi, UKM, Dan Perindag, 1 informan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 1 informan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan tabulasi data. Data yang terkumpul diolah dan dibahas menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk Apresiasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Motto Hibrida Sebagai Program di Kabupaten Barru, yaitu: (1) sikap pedagang kaki lima menunjukkan dukungan yang positif terhadap  Motto Hibrida sebagai Program ditandai dengan (a) menjaga kebersihan, (b) menjaga dan memelihara tanaman, (c) saling memperingati atau mengingatkan dalam menjaga kebersihan. (2) perilaku pedagang kaki lima terhadap Motto Hibrida sebagai Program yaitu ditunjukkan dengan (a) menanam tanaman, (b) menyiapkan tempat sampah, dan (c) melakukan kerja bakti.Kata Kunci: PKL, Sikap, Perilaku, Motto Hibrida  ABSTRACT: This study aims to (1) to know the attitude of street vendors toward hybrid motto as a program in Barru regency, and (2) to know the behavior of street vendors toward hybrid motto as a program in Barru regency. The research method used is qualitative with descriptive research type. There are 20 informants of street vendors, 10 informants of street vendors, 1 informants from the cooperative, SME, and Perindag, 1 informant from the Environmental Management Agency and 1 informant from the Civil Service Police Unit. Data collection techniques were obtained by using observation, interview, and documentation techniques, as well as using qualitative descriptive analysis and tabulation of data. The collected data is processed and discussed using qualitative descriptive analysis technique. The results of the research show the form of Appreciation of Street Traders on Motto Hybrids as a Program in Barru District, namely: (1) the attitude of street vendors shows positive support for Motto Hybrid as Program marked by (a) maintaining cleanliness, (b) maintaining and maintaining plants , (c) commemorate or remind each other in maintaining cleanliness. (2) street hawkers' behavior toward Motto Hybrids as Programs is shown by (a) planting crops, (b) preparing trash cans, and (c) doing consecrated work.Keywords: PKL, Attitude, Behavior, Motto Hybrid
IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU) ANDI ASWAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.579 KB)

Abstract

Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Administarasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang menjadi Kendala sehingga aparatur Kecamatan Soppeng Riaja lamban dalam melaksanakan administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK. 3). Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang populasinya adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 orang, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya  nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik dikarenakan yaitu : (a). Sudah mengutamakan  keramahan petugas, (b). Ketelitian petugas, (c). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (d). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi  kependudukan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). Keterbatasan sumber daya aparatur, (b). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 3). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan admnistrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). peningkatan kualiatas sumber daya pegawai, (b). Penambahan sarana dan prasarana. KATA KUNCI : Implementasi, Perda No. 10 Tahun 2011, Penyelenggaraan Administrasi.Implementation Regulation No. 10 Year 2011 on Implementation of Administarasi Population (Studies in the District Office Soppeng Riaja Barru). Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. This study aims to determine: 1). District of Soppeng Riaja apparatus performance in delivering services and issuance of e-KTP and KK. 2). Factors that become obstacles to the District apparatus Soppeng Riaja slow in carrying out the administration of Population Making the e-KTP and KK. 3). Efforts made by the District apparatus Soppeng Riaja in improving population administrative services in the District Office Soppeng Riaja. This study is a qualitative research, whose population is all employees of the District Office Soppeng Riaja a total of 11 people, technique of data collection was done by using questionnaires, interviews, and documentation. While data analysis used is qualitative descriptive analysis technique used where data is processed by the presentation of analysis, where the first step of data analysis of respondent information obtained by interviewing, data processing and documentation. As for how to grade the answers that have been collected and analyzed in the end appears an overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). The performance of local government officials in the District Office Soppeng Riaja is good because that is: (a). Already prioritizes friendliness officer, (b). Accuracy officer, (c). Accelerate the process of making and publishing of e-KTP and KK (d). Hardly any complaints or complaints from the public over the lack of service population administration e-KTP and KK. 2). Factors affecting the slow performance of local government officials to improve administrative services at the District Office Soppeng population Riaja namely: (a). Limitations of personnel resources, (b). Lack of facilities and infrastructure services. 3). The efforts made by the local government to improve services at the District Office of Administrative residence Soppeng Riaja namely: (a). kualiatas increase employee resources, (b). The addition of facilities and infrastructure KEYWORDS : Implementation , Regulation No. 10 In 2011 , Operation Administration
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI POLRES ENREKANG) RESKI AMELIAH KASBA; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.864 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang, 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunalan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Polres Enrekang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer (informan) dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1). Upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2). Upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3). Upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1). Kurangnya informan dilapangan, 2). Kurangnya sarana dan prasarana, dan 3). Terbatasnya anggaran.Kata Kunci : Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkoba  ABSTRACT: This study aims to determine: 1. The efforts made by the police criminal investigation unit in combating drug abuse drugs in Enrekang, 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse. This study menggunalan qualitative approach. This study took place at the police station Enrekang. Types and sources of data used in this study are primary sources (informants) and secondary. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1. The efforts made by the Criminal Investigation Drug in combating drug abuse in Enrekang which include: 1). Pre-emptive effort is basically a positive development ketiatan activities for the community, 2). Preventive efforts are a continuation of the pre-emptive efforts that emphasize eliminating the opportunity to commit a crime and 3). A repressive measure in the form of follow up and enforcement in order to make the perpetrators be deterrent and not to repeat his actions. 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse, namely: 1). Lack of informants in the field, 2). The lack of facilities and infrastructure, and 3). Limited budget.Keywords: Poverty, Abuse, Drugs     
KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN ( STUDI PADA DPRD KOTA MAKASSAR ) RIZAL, A.; AKBAL, MUHAMMAD
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.616 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3733

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya anggota legislatif perempuan DPRD Kota Makassar dalam merespon aspirasi masyarakat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, berdasarkan hasil penelitian dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif perempuan  menerima kedatangan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, turun langsung kemasyarakat untuk melakukan reses, membuka ruang dialog, mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, menyaring aspirasi masyarakat yang kemudian diteruskan ke bagian hubungan masyarakat, mengklarifikasi masalah yang ada di tengah masyarakat, serta menempu jalur khusus dengan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada dinas SKPD atau pemerintah, faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi kemampuan, keterampilan, motivasi, serta kecakapan dasar yang dimiliki sebagai seorang anggota legislatif, untuk faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerjasama anggota legislatif dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat, dan kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif. Kata Kunci: Kinerja, Anggota Legislatif, Aspirasi Masyarakat.  ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Efforts of women legislative members of Parliament Makassar City in responding to the aspirations of the community. 2) Factors affecting women legislative members in an effort to respond to the aspirations of the community, to achieve these objectives, the researchers used the type of qualitative approach with primary data sources and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, based on research results in responding to community aspirations women legislators receive the arrival of the community who convey their aspirations, direct the community to recess, open the dialogue room, listen to what the community says, filter out the aspirations of the community which then forwarded to the public relations section, clarify the problems in the community, specifically by directly delivering the aspirations of the community to SKPD or government departments, the factors affecting the performance of women legislative members in responding to the aspirations of the community are influenced by two factors: internal and external factors, internal factors of the human being include the ability, skills, motivation, and basic skills possessed as a legislator, for external factors that come from outside the person, such as the work environment, the relationship of legislative members in accommodating the aspirations of society, and the supporting given to legislators. Keywords: Performance, Legislative Members, Community Aspirations.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR) NURLIAH .; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.452 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait tentang alih fungsi lahan pertaniann di Kabupaten Takalar yatiu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan  Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Alih fungsi Lahan Pertanian.This study aims to determine: 1) The Role of Regional Development Planning Board in protecting productive agricultural land, 2) the factors supporting and hindering the implementation of local regulations No. 6 of 2012 regarding plans The Spatial KabupatenTakalar related about the conversion of agricultural land and 3) government efforts to optimize local regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning Kabupten related Takalar on agricultural land conversion. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all servants of Regional Planning and Development Agency KabupatenTakalar numbering 43 people, and a sample of seven informants. By using purposive sampling technique. Data were collected by interview and documentation. The results of this study show that: 1) The Role of Regional Development Planning Board KabupatenTakalar in protecting agricultural land from being converted is to formulate technical policy in the field of planning through research, training in the implementation of the tasks, functions of monitoring, coordinating with other agencies, and conducting evaluations and monitoring, 2) factors supporting the implementation of the regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning District related on land conversion pertaniann in Takalar yatiu: a) The existence of regional autonomy (decentralization), b) Support from other agencies, c ) public participation in development planning. While the inhibiting factors, namely: a) the high ego from several agencies, b) the housing business is growing, and c) lack of public awareness, and 3) Government efforts to optimize the Regional Regulation No. 6 of 2012 on Spatial Planning and the Territory of conversion agricultural land in Takalar namely: a) to disseminate, b) to supervise, and c) the imposition of disincentives in the utilization of space.Keywords: Implementation of local regulation, transformation of agricultural land.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN FORUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA) HARDIYANTI BAHAR; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.661 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan (1). Mengetahui latar belakang dari eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (2). Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode angket, wawancara,dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif. sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah informan utama. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita atau mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan 32 masyarakat yang terpilih sebagai informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum 2. Persepsi masyarakat Desa Panciro pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya  memberantas pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan, karena dengan adanya Forum Kemanan dan Ketertiban Masyarakat ini keadaan masyarakat aman dan jarang terjadi kejahatan dikalangan masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten GowaKata Kunci: Persepsi, Forum Keamanan dan Ketertiban MasyarakatABSTRACT: This study aimed (1). Knowing the background of the existence of public order and security forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa. (2). Knowing the public perception of the existence of public order and security forum in the village Panciro Gowa.Desain District Subdistrict Bajeng study is a case study that is one strategy in a qualitative study. To get the data in this study using the data collection process by the method of questionnaires, interviews, documentation. Technical analysis of the data used in this research is descriptive analysis techniques. The main data sources that can be used as an answer to the problem of research. The primary data source is meant key informants. The informant determination by purposive sampling, the sampling technique with a certain consideration. We choose as a sample by selecting people who actually know or have the competence to research topics we or those who are directly involved in social interactions studied, and 32 people were selected as informants extra is that they can provide information, although not directly involved in social interaction under study. The results of this study indicate that 1. Background of the existence of the Public Order and Safety Forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa due to factors increasing crime rate among the public, law enforcement officers are less serious in tackling crime and the decreasing public confidence in the law enforcement agencies 2. The public perception Village Panciro generally strongly agree and support the existence of the Forum for Security and public Order in the fight against theft, liquor, gambling and adultery, because with the Forum Security and public Order is the state of the community is safe and rare crime among the people in the village Panciro Subdistrict Bajeng GowaKeywords: Perception, Public Order and Safety Forum
STUDI TENTANG PENGUASAAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PADA GURU DALAM BIDANG MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 3 MAJENE PUTRI, ANGGRAINI PRATAMI; MUSTARI, .
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3722

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam bidang PKn di SMP Negeri 3 Majene, mengetahui pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran dalam bidang PKn di  SMP Negeri 3 Majene, dan untuk mengetahui sejauh manakah penguasaan model pembelajaran yang digunakan guru dalam bidang  PKn di SMP Negeri 3 Majene.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui model pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam bidang PKn di SMP Negeri 3 Majene, mengetahui pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran dalam bidang PKn di  SMP Negeri 3 Majene, dan untuk mengetahui sejauh manakah penguasaan model pembelajaran yang digunakan guru dalam bidang  PKn di SMP Negeri 3 Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: : 1). Model-model pembelajaran yang  digunakan guru SMP Negeri 3 Majene yaitu Model Pembelajaran Discovery Learning, Model Pembelajaran Project Based Learning, Model Pembelajaran Inquiry Based Learning, dan Model Pembelajaran Problem Based Learning. Dan tekhusus untuk guru mata pelajaran PKn ada kecenderungan lebih memilih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 2).Pertimbangan guru PKn SMP Negeri 3 Majene kemudian lebih cenderung menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning karena ; (1).Model tersebut membuat siswa lebih mudah mengerti terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. (2).Model tersebut sesuai dengan standar dan isi dari kurikulum 2013, yakni membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. (3).Meningkatnya minat dan motivasi siswa dalam belajar untuk mengenali masalah, solusi, mencari informasi yang relevan. 3).Berbicara tentang penguasaan terhadap model pembelajaran yang digunakan yakni Discovery Learning atau model pembelajaran Discovery, ketiga guru tersebut dapat dikatakan telah menguasai model tersebut. Dari hasil penelitian yang ada terdapat tanggapan positif dari kepala sekolah dan siswa yang telah diajar.Artinya sudah cukup bagus dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Model – Model Pembelajaran, Pertimbangan Guru, Penguasaan Guru  ABSTRACT: This study aims to find out what learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, knowing the teacher's consideration in choosing the model of learning in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, and to know the extent to which the mastery of the learning model used teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene.Peneliti using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to find out what learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, knowing the teacher's consideration in choosing the model of learning in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, and for to know the extent to which mastery of the learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene. The results showed that: 1). The learning models used by SMP Negeri 3 Majene teachers are Discovery Learning Model, Learning Based Project Model, Inquiry Based Learning Model, and Problem Based Learning Model. And especially for Civics teachers there is a tendency to prefer using the learning model of Discovery Learning. 2) .The consideration of Civics teachers of SMP Negeri 3 Majene then more likely to use Discovery Learning Learning Model because; (1) .The model makes it easier for students to understand what is explained by the teacher. (2) .The model complies with the standards and contents of the 2013 curriculum, which makes students more active in the learning process. (3). Increased interest and motivation of students in learning to recognize problems, solutions, search for relevant information. 3). Speaking of the mastery of the learning model used ie Discovery Learning or Discovery learning model, the three teachers can be said to have mastered the model. From the results of existing research there are positive responses from principals and students who have been taught. The meaning is quite good in the implementation. Keywords: Learning Models, Teacher Considerations, Mastery Mastery
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN PADA POLSEK KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE SUSI ANITA PATMAWATI; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.393 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana kinerja Polsek Cina dalam Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 2) Untuk Mengetahui dan memperoleh data kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polsek Cina dalam Proses Penanganan kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh anggota polisi sektor di Kecamatan Cina yang berjumlah 17 orang. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian pada Reskrim yang berjumlah 4 orang yang khusus menangani tindak pidana ringan dengan  menggunakan purposive sampling yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Prosedur penanganan kasus tindak pidana ringan ( Tipiring) yang ditangani Polsek Cina di kecamatan Cina Kabupaten Bone mencakup : a) Adanya laporan masuk ke Kapolsek. b) Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. c) Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana ringan dan  d) Berita acara pemeriksaan cepat. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Cina dalam proses penanganan kasus tindak pidana ringan (Tipiring) : Kendala internal meliputi :a) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. b) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan. c) quick respon. Kendala eksternal meliputi : a) kuranganya kesadaran dari masyarakat, b) kurangnya saksi, c) lambatnya penanganan tindak pidana ringan.Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana Ringan This study aims to: 1) To determine and obtain data on how the Chinese police performance in handling minor criminal cases in District Regency Bone China. 2) To Know and obtain what constraints faced by Chinese police in the process of handling minor criminal cases in District District Bone.Penelitian China is a qualitative descriptive study and the population in this study are all members of the police sector in China totaling Subdistrict 17 people. As for the samples in this study are members of the Criminal Investigation Police, amounting to 4 of the special handling minor criminal offenses by using purposive sampling that is taking elements of the sample on the basis of a particular purpose. Data collection is by interview, observation and dokumentasi.Hasil this study showed that: 1. The procedure of handling minor criminal cases (Tipiring) which dealt with the Chinese police in the district Regency Bone China include: a) The reports go to the police chief. b) Reports received in IFMS (Integrated Police Service Center. c) Criminal Investigation received a report file related misdemeanor and d) Interrogation fast. 2. Constraints faced by Chinese police station in the process of handling minor criminal cases (Tipiring): Internal Constraints include: a) the lack of coordination and cooperation between the police with the parties and relevant agencies. b) there are still many limitations investigator skills. c) quick response. External constraints include: a) the lack of awareness of the public, b) the lack of witnesses, c) the slow handling misdemeanor.Keywords: Handling, light crime
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE HASRIANA .; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.832 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien di RSUD Andi Makkasau, perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dilihat dari tingkatan kelas perawatan, kendala dalam pelaksanaan JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi.  Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program JKN di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan (1) hak-hak pasien peserta BPJS yang menjadi pasien di RSUD Andi Makkasau ini belum terpenuhi secara optimal dikarenakan pemberian hak bagi pasien diberikan dengan cara berbeda-beda oleh pihak rumah sakit baik dari jumlah dokter ataupun perawat sesuai dengan kelas pesertaan pasien BPJS. (2) terdapat perbedaan pelayanan yang di berikan oleh pihak RSUD Andi Makkasau terhadap pasien kelas I, kelas II dan kelas III. Pihak RSUD memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kelas I, pelayanan yang kadang lambat dan kadang cepat di ruang perawatan kelas II dan pelayanan yang lambat di ruang perawatan kelas III. (3) Hambatan dalam pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare terdiri dari, hambatan dari pihak pasien, keluarga pasien yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak dokter dan perawat, yang di keluhkan oleh keluarga pasien di ruang perawatan kelas III, hambatan bagi pihak RSUD dalam menjalankan JKN di RSUD Andi Makkasau karena banyak pasien yang belum jelas status kepesertaannya. Sehingga pihak rumah sakit memberikan kebijakan kepada pihak pasien untuk mengurus kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Kendala berikutnya adalah pihak RSUD Andi Makkasau kepada  pemerintah yaitu pengunaan kartu Indonesia sehat, dimana beberapa pasien yang datang ke RSUD Andi Makkasau membawa kartu namun ternyata kartu tersebut tidak bisa di gunakan lagi. Pihak RSUD sendiri telah mengkonfirmasikan hal tersebut kepada pemerintah, namun Dinas Kesehatan berdalih bahwa memang ada beberpa masyarakat pemegang KIS yang sudah dicabut penggunaan kartunya dengan alasan pemegang sudah tidak layak untuk memiliki KIS tersebut.Kata Kunci: Program Jaminan Kesehatan Nasional  ABSTRACT: This study aims to determine the fulfillment of the rights of patients in hospitals Andi Makkasau, differences between patient care BPJS seen from grade levels of care, difficulties in the implementation of JKN in hospitals Andi Makkasau Parepare. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine the extent of implementation of the program in hospitals Andi JKN Makkasau Parepare. The results showed (1) the rights of the patient, the BPJS be patient in hospitals Andi Makkasau have not been met optimally due to entitlements for patients given the different ways by the hospital either on the number of doctors and nurses in accordance with the class of pesertaan patients BPJS. (2) there is a difference of service that is provided by the hospitals Andi Makkasau to patients class I, class II and class III. The hospitals provide fast service to patients class I, the service is sometimes slow and sometimes fast in the treatment room class II and slow service in the treatment room class III. (3) The obstacles to the implementation of JKN Hospital Andi Makkasau Parepare consists of the resistance of the patient, family members who are having difficulty communicating with the doctors and nurses, who in complaining about the families of patients in the treatment room class III, an obstacle to the Hospital in running Andi Makkasau JKN in hospitals because many patients are not clear membership status. So that the hospitals provide to the patient's policy to take care of membership in BPJS. The next obstacle is the hospitals Andi Makkasau to governments that use sound card Indonesia, where some of the patients who come to hospitals Andi Makkasau carry a card but apparently the card can not be used again. The hospitals themselves have confirmed this to the government, but the Health Department argued that there is a community beberpa KIS holder which has been revoked on the grounds the use of the card holder is not feasible to have the KIS.Keywords: National Health Insurance Scheme

Page 11 of 38 | Total Record : 374

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue