Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN TRADISI UPACARA ADAT PATTAUNGENG DI TINCO KELURAHAN OMPO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG LESTARI OCTAVIA; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat pattaungeng dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upacara Adat Pattaungeng di Tinco. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif diperoleh langsung dari 20 informan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat pattaungeng di Kelurahan Tinco Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan sebagai sikap untuk menghargai dan menghormati peninggalan nenek moyang dan leluhur. Selain itu, masyarakat beranggapan upacara adat pattaungeng memberikan manfaat bagi mereka yang melaksanakannya seperti mereka akan terhindar dari malapetaka atau bahaya. 2) Faktor pendukung yang menyebabkan pelaksanaan upacara adat pettaungeng masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Tinco kelurahan Ompo yaitu adanya niat dari dalam diri untuk membudayakan dan melestarikan upacara adat pattaungeng, adanya kecintaan terhadap budaya itu sendiri, adanya penerus atau pergantian generasi yang akan melaksanakan sehingga budaya tersebut tetap terlaksana dan bertahan didalam masyarakat. Sedangkan yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan upacara adat pattaungeng seperti ketidakmampuan masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal sendiri, masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan kuno, banyaknya budaya asing yang masuk di kabupaten Soppeng dan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap upacara adat pattaungeng tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Adat Pattaungeng ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of the implementation of traditional ceremonies and factors that support and hamper the implementation of traditional ceremonies Pattaungeng in Tinco. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses phenomenological approach and qualitative research type. Based on the source, the type of data in this study is qualitative data. Qualitative data were obtained directly from 20 informants. The data have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1) Public perception in the implementation of traditional ceremony of pattaungeng in Tinco Village, Lalabata Sub-district, Soppeng Regency, assumed that the tradition was legitimately implemented as an attitude to appreciate and respect the relics of ancestors and ancestors. In addition, the community thinks the traditional ceremony of pattaungeng provides benefits to those who carry it out as they will be spared from calamity or danger. 2) Supporting factors that cause the implementation of traditional ceremony pettaungeng still held by the community in the Tinco Ompo urban area that is the intention of the inside to cultivate and preserve the traditional ceremony of pattaungeng, the love of the culture itself, the successor or succession of the generation that will carry out so the culture remains in place and survives in society. While those considered as obstacles to the implementation of traditional ceremonies such as pattaungeng inability of the community to maintain their own local culture, there are still people who think that the culture is an ancient culture, the many foreign cultures that enter in Soppeng district and still the people who are less concerned about the ceremony pattaungeng. Keywords: Implementation, Adat Pattaungeng

KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKN (STUDI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BANTAENG) IRMAWATI .; IRSYAD DAHRI; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK :Kontribusi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Imam Suyitno.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1). Kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengempulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi profesional guru PPKn yang telah lulus PLPG di MAN Bantaeng belum sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini di tunjukkan bahwa dari lima indikator kompetensi profesional diantaranya: Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata palajaran yang diampu, Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreati, Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, Memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Masih ada indikator dari kompetensi profesional yang belum terlaksana yaitu memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi, sementara dalam kurikulum 2013 guru dituntut untuk harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. (2) Hambatan yang timbul dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PPKn di MAN Bantaeng datang dari sarana dan prasarana sekolah yaitu minimnya LCD, masih adanya kelas yang tidak memiliki instalasi listrik dan kurangnya buku mata pelajaran untuk peserta didik.Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Guru ABSTRACT: Contribution of Education and Training of Teacher Profession in Improving Professional Competence of PPKn Teachers (Study at Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng). Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by H. Heri Tahir and Imam Suyitno.This research aims to know (1). Professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng (2). Barriers arising in improving professional competence of PPKn teachers in Madarasah Aliyah Negeri Bantaeng. To achieve these objectives, the researcher uses data collecting technique through, documentation, observation, and interview. The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results showed that (1) The professional competence of PPKn teachers who have passed the PLPG in MAN Bantaeng has not been well implemented. This shows that from the five indicators of professional competence are: Mastering the materials, structure, concepts, and thinking patterns that support the eyes skilled, proficient in the competency and basic competencies of subjects / fields of development that are developed, develops creativity-enhanced subject matter, develops professionally in a continuous manner with reflective actions, utilizes information and communication technologies to communicate and develop themselves. There are still indicators of professional competence that have not been implemented that is utilizing information and communication technology, while in the curriculum 2013 teachers are required to have the ability or competence in using information and communication technology in the learning process. (2) Obstacles that arise in improving the professional competence of teachers in MAN Bantaeng PPKn come from school facilities and infrastructure is the lack of LCD, there is still a class that does not have electrical installation and lack of textbooks for learners.Keywords: Professional Competence, Teacher

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN SYARIAT ISLAM LIA ARMADANI M; MUH. ARSYAD MAF’UL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. 2). Untuk mengetahui bagaimanastatus hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 3). Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme dan Syarat Poligami berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian metode penelitian kualitatif yang tersebar dalam buku atau diperoleh dari hasil wawancara dan literature, Adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Poligami dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Syariat, Dalam desain penelitian ini menggunakan desain Analisis Deskriptif Kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan bagaimana Perspektif Undang–Undang Republik Indonesia Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Syariat Islam.Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana langkah awal analisis data informasi menurut kajian teori yang didapatkan dengan melakukan analisis perbandingan.Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis di kumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Poligami menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam; a). Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dibolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam Undang-undang aturan tentang poligami sangat diperketat sehingga tidak semua orang dapat melakukan poligami semaunya, karena adanya aturan dan prosedur yag harus dipenuhi jika seseorang berniat melakukan poligami baik dari segi kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya. b). Poligami menurut syariat islam, syarat utama yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu harus belaku adil. Dalam syariat islam apabila seseorang merasa sudah mampu berlaku adail maka suami sudah boleh melakukan poligami walaupun tanpa sepengetahuan istri dan hal tersebut sudah dianggap sah. c). Dampak hukum yang ditimbulkan dari poligami terhadap anak dan istri. 2). Dampak hukum yang ditimulkan bagi anak dan istri dapat dilihat dari berbagai faktor; a). Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974, seseorang yang melakukan poligami dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri dan anak, akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan istri pertama.b). Berdasarkan syariat islam, apabila seorang suami melakukan poligami dan tidak mengikuti prosedur perundang-undangan diatas maka dampak hukum yang ditimbulkan bagi seorang istri kedua dan anaknya tidak mempunyai hak dan kewaiban sama dengan istri pertama yang melakukan pernikahan sesuai prosedur perundang-undangan. Adapun dampak hukum yang ditimbulkan bagi istri kedua dan anaknya yaitu :Kedudukan anak dari istri kedua tidak berhak menggunakan nama bapaknya dibelakang namanya serta tidak berhak membuat akta kelahiran yang bermazhab sama ayahnya. Tetapi harus bermazhab kepada ibunya. c). Dalam hal pembagian harta warisan istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan karena tidak tercatatkan dicatatan sipil Negara. b). Mekanisme dan Syarat pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Syariat IslamKATA KUNCI : Poligami, Perspektif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Dan Syariat Islam This study aims to determine: 1). To find out how it compares to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. 2). To find out how the legal status arising from polygamy to a wife and children. 3). To find out how the mechanism and Terms Polygamy is based on the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Sharia. This research is a qualitative research method that spread in the book or obtained from interviews and literature, The variables in this study is "Polygamy in Perspective Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and polygamy in the Shariah, in the design of this study using design analysis Qualitative descriptive. Where researchers describe how the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 About Marriage and the Islamic Sharia. In this study, data analysis technique used is qualitative analysis techniques, where the first step of data analysis according to the information obtained by the study of the theory of comparative analysis .Sedangkan ways to assess the answers that have been analyzed are gathered and will ultimately appear overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). Polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic Shariah; a). Polygamy in the Marriage Law is permissible for a husband to practice polygamy. In Act tightened the rules on polygamy so that not everyone can do as they wish polygamy, because of their rules and procedures yag must be met if a person intends to commit polygamy both in terms of material capabilities and other capabilities. b). Polygamy according to Islamic law, the main requirement that must be met for a husband to be polygamous, as contained in the Qur'an which should come into force fair. In Islamic law, if a person feels is already able to apply adail then the husband has been allowed to practice polygamy even though unbeknownst to his wife and it is already considered valid. c). Legal effect arising from polygamy to a wife and children. 2). The impact of laws ditimulkan for wives and children can be seen on a variety of factors; a). Under the law No. 1 1974, a person who is polygamous and in accordance with the rules of law, then the law impacts posed for a wife and children, will have the same rights and obligations with pertama.b wife). Based on Islamic law, if a husband is polygamous and does not follow the procedure above, the statutory legal repercussions posed for a second wife and his son did not have the same rights and kewaiban first wife who perform marriages in accordance with procedures of legislation. As for the impact it has on the law's second wife and son are: Position the child of the second wife is not entitled to use the name of her father behind her name and birth certificates are not entitled to make the same bermazhab father. But it should be bermazhab to his mother. c). In terms of the division of inheritance second wife did not get the part because it does not tercatatkan notes of the legacy of the civil state. b). Terms implementation mechanisms and polygamy according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 and the Islamic ShariaKEYWORDS : Polygamy , Perspective , Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 , and the Islamic Sharia

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANANPEMERIKSAAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA (Studi Pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Gowa) SUDIRMANTO .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Kinerja Kepolisian Resor Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. (2) Dan Hambatan Reskrim Polres Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaa di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Subjek informan dalam penelitian ini adalah 7 penyidik Satuan Reserse Kriminal kantor Kepolisian Resor Gowa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kinerja Reskrim Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana sudah maksimal, hal tersebut dapat dilihat melalui proses kinerja dan pemahaman penyidik dalam melaksanakan, fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam kepenyidikan, , melakukan upaya gelar perkara hingga dua kali dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. 2). Hambatan Reskrim Polres Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka masih banyak, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, ketaatan hukum masyarakat, masih terdapatnya perlawanan baik secara administrasi, maupun secara argumentasi serta faktor kultur atau budaya masyarakat GowaKata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Pemeriksaan TersangkaABSTRACT: This study aims to find out about: (1) Performance of Gowa Resort Police In Conducting Inspection at Investigation Level against Suspects. (2) And Barriers Reskrim Polres Gowa In Conducting Investigators at Level of Investigation Against Suspects. The research method used is descriptive qualitative research, the subject of the informant in this research is 7 investigator of Criminal Investigation Unit of Gowa Resort Police office. By using purposive sampling technique that is done based on the consideration of its implementation to achieve certain goals. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that: 1). The performance of Criminal Officers of Gowa Resort Police in conducting investigations on criminal cases has been maximized, it can be seen through the process of performance and understanding of the investigator in carrying out, function, task and authority in the investigation, make the case degree twice to make a case light a crime committed in the jurisdiction of Gowa Police. 2). Gowa Criminal Investigation Barriers in conducting investigations on suspects are still many, ranging from product of legislation, legal compliance of society, there is still resistance both administrationally, and also argumentation and culture factor or culture of society Gowa Keywords: Police Authority, Suspect Inspection

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY MENURUT UU.NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR HIKMAYANI .; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa laundry, untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry, dan untuk mengetahui pandangan konsumen terhadap pelaksanaan pelaku usaha jasa laundry di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 13 orang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1) Dalam kegiatan usahanya pelaku usaha di Kelurahan Manuruki masih sering mendapatkan keluhan yaitu: barang konsumen hilang atau tercecer, barang tertukar, barang konsumen luntur dan biasanya konsumen dan pelaku usaha dalam memecahkan masalah yaitu dengan menggunakan jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. 2) Pelaku usaha jasa laundry telah bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban tersebut berupa pencucian ulang secara gratis dua kali dengan maksimal barang yang di laundry beratnya 2kg-3kg dan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang setengah dari kerugian konsumen. 3) Pandangan konsumen pengguna jasa laundry terhadap pelaku usaha pada umumnya puas hal tersebut terjadi karena pelaku usaha mau bertanggung jawab dan melayani konsumen dengan baik pada saat complain kepada pelaku usaha dan meminta maaf kepada konsumen akibat kesalahan yang di lakukan.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku UsahaABSTRACT: This study aims to determine the problems faced by the laundry service business people, to know the accountability provided by the business actors laundry service to the losses suffered by consumers laundry service users, and to know the views of consumers on the implementation of laundry service business in Tamalate District Makassar . To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 13 people. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) In business activities business actors in Manuruki Village still often get a complaint that is: consumer goods lost or scattered, the goods are confused, consumer goods fade and usually consumers and business actors in solving problems that is by using the path musyawarah the problem. 2) Laundry service business actor has been responsible for negligence resulting in loss to consumers. Accountability is in the form of free wash two times with maximum of goods in laundry weighing 2kg-3kg and give compensation in the form of refund half of loss of consumer. 3) Consumer user view of laundry service to business actors are generally satisfied that happened because business actor willing to be responsible and serve the consumer well at the time of complain to the business actor and apologize to the consumer due to the mistake done.Keywords: Responsibility, Business Actor

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) TIKA NURJANNAH
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sertifikat Ganda This study aims to determine the factors that can cause multiple certificates, forms of settlement of disputes double certificates of land rights in Makassar State Administrative Court, as well as the legal consequences posed by the existence of the dual certificate. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine the factors that could cause double the certificate, the form of settlement of disputes with a certificate to double land rights in the State Administrative Court Makassar, as well as the legal consequences posed by the certificate double. The results showed that 1) .Faktor the factors that could cause tejadinya Certificate Doubles are: Errors of the landowner himself that do not utilize the land properly, or at the time of measurement the applicant intentionally or unintentionally shows the lay of the land and land boundaries are incorrect, as well as the existence of intent from landowners to re-enroll a certificate that is already there. Furthermore, from the National Land Agency in the absence of good data base, or because of lack carefully situations Land Office officials in issuing land titles. Factors local government, village or villages that have the invalid data and for the region in question has not provided a map of the land registration. 2) The form of dispute resolution dual certificates in Makassar State Administrative Court together with other claims settlement process. Aspects that influence the judge determines the course of action in resolving a dispute that is double the certificate in terms of The proof, as the facts and events as the principal case will be known judge from the evidence submitted by the parties to the dispute. If proof of the applicant party will be granted a good lawsuit, in which a lawsuit was granted sometimes grant in whole or reject others. The decision of the court is in favor of the plaintiff, the means do not justify an administrative decision issued by the National Land Agency (Defendant) or do not justify the attitude of not doing anything that is done by the defendant when it is already an obligation. So in the aforementioned lawsuit verdict assigned duty that must be carried out by the National Land Agency (Defendant) by revoking the administrative decision concerned. 3). Effects with their Certificates of Land Rights Ganda is: Potential legal uncertainty, Loss and Cancellation or revocation of the certificate.Keywords: Dispute Resolution, Dual Certificate

STUDI TENTANG TAWURAN ANTAR WARGA DI KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO LISDAYANTY .; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penyebab terjadinya tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa, 2) Dampak yang ditimbulkan tawuran antar warga di kelurahan rappojawa kecamatan Tallo, 3) Upaya penyelesaian tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kulitatif untuk mengetahui penyebab, dampak dan upaya penyelesaian tawuran antar warga di Kelurahan Rappojawa. Hasil penelitian menunjukka bahwa: 1). Penyebab tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo yaitu, a. masalah ketersinggungan, b. masalah individu, c. masalah setelah minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang 2). Dampak yang ditimbulkan dari tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo yaitu, a. Dari segi psikologis, b. fasilita umum, c. Ekonomi, d. Bahkan dampak fisik yang di alami sebagaian masyarakat walaupun tidak terlibat dalam tawuran tersebut. 3). Upaya penyelesaian antar warga di Kelurahan Rappojwa kecamatan Tallo yaitu, dengan mendahulukan pendekatan Restoratif dengan melibatkan Tokoh masyarakat, pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pendekatan kepada warga yang selalu terlibat tawuran, jika upaya tersebut tidak berhasil maka tokoh masyarakat dan pemerintah menyerahkan kepada lembaga yang berwenang (kepolisian). Apabila ada korban yang melapor akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.KATA KUNCI : Studi, Tawuran, Warga ABSTRACT: This study aims to determine: 1) cause of fighting between residents in the village Rappojawa, 2) The impact of fighting between residents in the village sub-district rappojawa Tallo, 3) The resolution attempts brawl between residents in the village sub-district Rappojawa Tallo.Untuk achieve that goal then researchers used a technique of collecting data through observation, interviews and documentation. Approach to this type of research is a qualitative approach. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the causes, effects and remedies brawl between residents in the Village Rappojawa. Menunjukka research results that: 1). The cause of fighting between residents in the village Rappojawa Tallo subdistricts, namely, a. problems offense, b. individual issues, c. problems after drinking and drugs 2). The impact of fighting between residents in the village Rappojawa Tallo subdistricts, namely, a. Psychological terms, b. fasilita general, c. Economic, d. Even experienced physical impact on the community in part, although not involved in the brawl. 3). The resolution attempts among residents in the Village Rappojwa subdistrict Tallo namely, by giving priority to approaches Restorative involving community leaders, government and authorities to approach people who are always involved in the brawl, if these efforts do not succeed then the community leaders and the government handed over to the competent authorities (police). If there is a victim who reports will be processed in accordance with applicable law.Keywords: Study, brawl, Residents

TINJAUAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEKERJA PRE DELIVERY CENTRE (PDC) PT. HADJI KALLA AGUNG PRAKASA SUPRIYATMAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan di perusahaan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan K3 dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program K3 di perusahaan Pre Delivery Centre (PDC) PT. Hadji Kalla Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu ketua anggota Safety, Health, and Environment (SHE) yang merupakan ahli K3 dan informan pendukung terdiri dari 3 (tiga) orang anggota SHE dan karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. (1) Pelaksanaan program K3 pada pekerja Pre Delivery Centre (PDC) PT. Hadji Kalla menekankan produktivitas kerja karyawan berdasarkan program yang dilaksanakan di perusahaan yaitu: (a) peraturan keselamatan kerja bagi karyawan berdasarkan hasil adopsi dari OHSAS 18001 dan UU No. 13 tahun 2003, (b) pembinaan K3 dilaksanakan dengan menggunakan metode komunikasi proaktif, pelatihan dan motivasi, (c) penyediaan fasilitas dan sarana K3 meliputi: MCK, kamar ganti dan istirahat karyawan, mushollah, kantin, rest area, dan APD, (d) pemberian pelayanan kesehatan bagi pekerja baik penyakit akibat kerja maupun penyakit bawaan; (2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan K3 adalah tersedianya fasilitas dan sarana K3 yang memadai sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 yaitu kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD dan rendahnya kesadaran karyawan terhadap K3; (3) Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan training, re-training, counseling, pemberian peringatan lisan dan tulisan, serta pengawasan oleh manajemen. Kata Kunci: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) ABSTRACT: This study aims to find out the implementation of Occupational Safety and Health (K3) implemented in the company, the factors that support and hamper the implementation of K3 and efforts made by the company in overcoming obstacles in the implementation of the OHS program in the company Pre Delivery Center (PDC) PT . Hadji Kalla Makassar. This research is descriptive research using qualitative approach. Technique of data collection is done by observation, interview, and documentation. The informant in this research is the key informant that is the chairman of Safety, Health, and Environment (SHE) member who is an OSH expert and supporting informant consists of 3 (three) SHE members and employees. Data analysis technique used is interactive model. The results showed that. (1) Implementation of Occupational Health and Safety program of Pre Delivery Center (PDC) workers of PT. Hadji Kalla emphasizes the work productivity of employees based on the programs implemented in the company, namely: (a) work safety regulations for employees based on the adoption of OHSAS 18001 and Law no. (C) the provision of facilities and facilities K3 include: MCK, changing rooms and rest employees, mushollah, canteen, rest area, and PPE, (d) ) the provision of health services for workers of both occupational and congenital diseases; (2) Supporting factors in the implementation of K3 is the availability of facilities and facilities K3 adequate while the obstacles encountered in the implementation of K3 is the lack of awareness of employees in using PPE and low awareness of employees against K3; (3) Efforts to overcome these obstacles is to provide training, re-training, counseling, oral and written warning, and supervision by management. Keywords: Occupational Safety and Health (K3)

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA LOKAL (STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 WERA KAB.BIMA) INTAN NURAINI; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui :1) penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima,2) faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima,3) hasil penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif .lokasi penelitian yaitu Di SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima menggunakan sumber data primer dan skuder yaitu teknik menganalisis data yang di guanakan wawancara dan dokumentasi,Analisi datanya adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal (studi kasus pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima meliputi: 1.Penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran atau intrakurekuler yaitu a). takut melanggar tata tertib sekolah, b).komitmen guru terhadap siswa, c).intergeritas kejujuran guru disekolah. 2. Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu. a.) bidang kesenian, b).pembinaan akhlak dan kemasyarakatan.2. Faktor Pendukung dan Penghabat Penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal meliputi: 1.faktor pendukung yaitu.a) faktor keteladan guru, b). keteladanan orang tua, c). keteladan tokoh masyarakat, d). faktor pembiasaan. 2.faktor penghambat yaitu a). kemajuan teknologi seperti HP dan TV, b).kurangnya komunikasi guru dan orang tua.3. Hasil Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal yaitu: a. siswa belum disiplin b. siswa tidak menghargai guru.Kata Kunci: Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Local.This study aims to determine: 1) the implementation of character education based on local culture at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima, 2) supporting and inhibiting factors of character education based on local culture at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima, 3) the results of the implementation of education the character of the local culture based on SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima. This research is a qualitative descriptive study .The location is at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima using primary data sources and skuder which is a technique to analyze the data Guanakan interviews and documentation, Analysis of data is qualitative analysis. The results showed that: 1. The implementation of character education based on local culture (the case study in SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima include: 1.Penerapan character education in the learning process or intrakurekuler namely a). fear of violating school rules, b) .komitmen the student teachers, c) .intergeritas honesty school teacher. 2. The implementation of character education in extracurricular activities viz. a.) the arts, b) .pembinaan character and kemasyarakatan.2. Supporting factors and Penghabat Application of local culture-based character education include: supporting 1.faktor yaitu.a) factors keteladan teachers, b). exemplary parents, c). keteladan community leaders, d). habituation factors. 2.faktor inhibitors namely a). technological advances such as HP and TV, b) The lack of communication of teachers and the tua.3. Results Implementation of local culture-based character education, namely: a. the student has not discipline b. students do not respect the teacher.Keywords: Application of Local Culture-Based Character Education.

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR NUR SYARIF RAMADHAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemenuhan hak dasar pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013, (2) Kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar, (3) Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana sumber data primer yang menjadi informannya adalah Siswa Penyandang disabilitas jenjang SMA, Mahasiswa penyandang disabilitas S1, pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, angota DPRD Kota Makassar, Pengurus Organisasi disabilitas, Pembina LSM dan Orang tua Penyandang disabilitas. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. hal tersebut dibuktikan dengan adanya perda yang didalamnya mengharuskan setiap instansi pendidikan di Kota Makassar untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Efek dari hadirnya perda tersebut ialah pada saat ini penyandang disabilitas telah dapat bersekolah di instansi pendidikan manapun baik di sekolah SLB, Sekolah Reguler dan universitas. (2) masih dijumpai beberapa kendala yang diperoleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikannya yakni masih ada instansi pendidikan yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah regular, sarana dan prasarana pendidikan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas dan masih ada tenaga pendidik pada sekolah regular yang belum paham dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. (3) untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus lebih mensosialisasikan lagi tentang kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas pada instansi pendidikan yang sejauh ini masih belum mau menerima peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah harus mengidentifikasi penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah regular, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan pada tenaga pendidik dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah regular maupun universitas.Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Dasar Pendidikan ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The fulfillment of basic rights to education for Persons with Disabilities in Makassar based on Local Regulation Makassar City No. 6 of 2013, (2) Obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar, (3 ) the right solution to overcome the obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar. This research is a study that used a qualitative descriptive approach, which is where the primary data source being informers are students with disabilities the high school level, students with disabilities S1, officials of Education Department of Makassar, members of Parliament of Makassar, the Management Organization disabilities, Pembina NGOs and Parents persons with disabilities. The data collection procedures used were interviews and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: (1) Makassar City Government has sought the fulfillment of the basic right to education for persons with disabilities in the city of Makassar. it is evidenced with the local regulations require every institution in which education in the city of Makassar to provide opportunities for persons with disabilities to education. The effect of the presence of these regulations is at the moment with disabilities have been able to attend school at any educational institutions both at school SLB, Regular schools and universities. (2) they encountered several obstacles that obtained with disabilities in getting the right to education that is still no educational establishments are not willing to accept persons with disabilities to attend regular schools, educational facilities are not accessible for persons with disabilities and there are educators at regular schools who do not understand in dealing with students with disabilities. (3) to overcome these obstacles, the government should socialize more about the policies that guarantee basic rights of education of persons with disabilities in educational institutions that are still not willing to accept students with disabilities. In addition, the government should identify the persons with disabilities who attend regular school, then allocate the budget for the procurement of infrastructure and training of educators in dealing with students with disabilities in regular schools and universities.Keywords: Disability Rights of Persons with Disabilities, Basic Rights Education,

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh. Sudirman

Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id

Phone
+6281355035326

Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh. Sudirman

Contact Email muh.sudirman@unm.ac.id

Phone +6281355035326

Journal Mail Official tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh. Sudirman

Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id

Phone
+6281355035326

Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA