cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 374 Documents
 12   13   14   15   16 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR ) HARIS, ABDUL; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (2) Faktor Pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah  melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk mengatasi penghambat/kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang menjadi informannya adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan masyarakat yang pernah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Takalar meliputi tahap: (1) Pra-mediasi yang meliputi: pengaduan permasalahan tanah oleh masyarakat, (2) Proses mediasi penyelesaian sengketa tanah (3) Kegiatan akhir mediasi,  sedangkan penghambat atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan sengketa tanah melalui mediasi adalah: (1) Pemerintah setempat tidak datang bersaksi, (2) Pemahaman atau pendidikan masyarakat yang kurang, (3) Tidak ada iktikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu memberikan bukti atau keterangan yang cacat hukum, Dengan hambatan atau kendala tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mengupayakan: (1) pelaksanaan mediasinya ditunda agar pemerintah dan para pihak bisa hadir atau dengan cara para pihak tersebut dipersilahkan untuk didampingi pihak  yang dipercaya  atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, (2)  memberi saran-saran yang baik, menyampaikan agar pihak yang bersengketa memberikan keterangan atau bukti yang benar, (3) Tim penyelesaian sengketa bekerjasama dengan tim Survei, pengukuran dan pemetaan tanah serta tim Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengkajian di lapangan/Tanah sengketa untuk mengetahui kesusaian data pelapor atau terlapor dengan kondisi di lapangan Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Mediasi  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Land dispute resolution process through mediation conducted by the Land Office of Takalar Regency, (2) Supporting Factors and inhibiting the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar Regency, (3) Efforts made by Land Office of Takalar Regency to overcome obstacles / constraints in solving land dispute cases. this research is a descriptive research and field research with qualitative approach, primary data source which become informant is Section Head of Dispute, Conflict and land affairs, Head of Dispute and Conflict of Land Affairs Section, Section of Dispute and Conflict Staff of Land and society ever through a mediation process at the Land Affairs Office of Takalar Regency. Data collection used is interview, observation and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar district covers the following stages: (1) Pre-mediation which includes: complaints of land issues by the community, (2) mediation process of land dispute settlement (3) Mediation end activities, or obstacles encountered in resolving land disputes through mediation are: (1) Local government does not come forward to testify, (2) Understanding or lack of public education, (3) No good intentions from the parties to the conflict is providing evidence or description of the defect law, With such obstacles or constraints the Land Affairs Office of Takalar Regency seeks to: (1) the implementation of its mediation be postponed so that the government and parties may be present or in the manner that such parties are welcome to be accompanied by a trusted party or expert related to the Dispute and Conflict (2) ) give good suggestions, convey to the parties (3) Dispute resolution team in collaboration with survey team, land measurement and mapping as well as Land Registration team to conduct field survey / Land dispute to know the reporter's complaint or reported to the condition in the field Keywords: Settlement, Land Dispute, Mediation
Studi Tentang Perlindungan Dan Pembinaan Gelandangan Anak Di Kota Makassar ., NURHIDAYATI; DAHRI, IRSYAD
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.638 KB)

Abstract

Studi Tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Anak Di Kota Makassar”. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui bentuk perlindungan dan pembinaan anak gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar (2) Mengetahui kendala apa yang dihadapi pemerintah kota Makassar dalam  upaya meminimalisir gelandangan  di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Kualitatif, yang mendeskripsikan tentang Perlindungan dan Pembinaan Gelandangan Di Kota Makassar. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dan yang menjadi informan adalah pegawai Dinas Sosial berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pembinaan dan perlindungan Gelandangan Di Kota Makassar terdiri dari pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi. (2) dalam penelitan ini tidak ditemukan kendala-kendala dalam meminimalisir gelandangan Di Kota Makassar karena pada umumnya Dinas Sosial Kota Makassar telah efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya hal ini dikarenakan adanya: tersedianya regulasi, terjalinnya kerjasama yang baik, sumber daya yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana, serta anggaran yang mencukupi. Kata Kunci: Implementasi Perda No. 2 Tahun 2008, Gelandangan Studies on the Protection and Development of Children Homeless In Makassar ". Pancasila and civic education. Faculty of Social Science. Makassar public university. This study aims to determine: (1) Determine the form of protection and development of homeless children by the government of Makassar (2) Knowing the obstacles faced Makassar city government in an effort to minimize the bums in the city of Makassar. This research is a qualitative descriptive study, which is described on the Protection and Development of Homeless In Makassar. Selection of the samples in this study with a purposive sampling and the informant was an employee of the Social Service of five people. Data collection techniques used in this study is observation, interview, and documentation. The results showed that (1) the form of guidance and protection Homeless In Makassar consists of fostering prevention, advanced training, and rehabilitation efforts. (2) in this research did not find obstacles in minimizing bum In Makassar because generally the Social Service of Makassar have been effective in carrying out its duties and responsibilities this is due to: unavailability of regulation, establishment of good cooperation, adequate resources, the availability of facilities and infrastructure, as well as a sufficient budget.Keywords: Implementation Regulation No. 2 In 2008, Homeless
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP HUZNUL WAHIDA; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.828 KB)

Abstract

ABSTRAK: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan  2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil TambakABSTRACT: Implementation of Profit Sharing Agreement In Pundata Baji Subdistrict of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency. Thesis Faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided By Word Muin and Lukman Ilham. This study aims to determine: 1. the implementation of the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Sub-District Labakkang Pangkep District, and 2. What are the constraints found in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village District Labakkang Pangkep District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. Data obtained from the results of research processed by using qualitative analysis. The result of the research shows that: 1) The agreement for the results of the pond in Pundata Baji Sub-district of Labakkang Sub-district of Pangkep Regency is implemented based on agreement between the owner and the farmer with the distribution of 80% for the fishpond owner and 20% for the cultivators after deducting the cost of fish maintenance. Agreement based on adat law is chosen by society because it has many advantages that is lack of risk of loss between two parties because of shared losses, and 2) Constraints faced in the agreement for the results of ponds in Pundata Baji Village Labakkang Subdistrict Pangkep District among others ignorance of the community about the law invite-sharing agreements for fishery products, cultural factors and educational factors. Keyword: Profit Sharing Agreement
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR HARSINAR .; . MUSTARING; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.616 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar dan mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar telah berjalan dengan baik dalam pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan pengendalian dan pengawasan, Sosialisai dan Kampanye begitupun Pembinaan Lanjutan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendampingan sosial dan rujukan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor pendukung Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar dan tersedianya layanan masyarakat. Faktor penghambat Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; 3) Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar telah berjalan efektif dengan YKP2N dalam pembinaan lanjutan dengan melakukan rehabilitasi sosial.Keywords: Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan  ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Social Service in the protection of street children in the city of Makassar, knowing what factors affect the implementation of Social Service functions in the protection of street children in the city of Makassar and know the extent of the effectiveness of cooperation between the Office of Social Affairs (NGO) in the protection of street children in Makassar. The results of the research indicate that: 1) Social Service Efforts in street children protection in Makassar city have been running well in the guidance of prevention which includes data collection, monitoring control and supervision, Socialization and Campaign as well as Advanced Guidance by means of protection, control at any time, temporary shelter , initial approaches, disclosure and understanding of issues, social assistance and referrals; 2) Factors influencing the implementation of Social Service function in street children protection in Makassar City is a supporting factor The existence of Regulation of Regional Regulation No. 2 Year 2008 About The Development of Street Children as legal basis to reduce the number of street children properly, Availability of Human Resources (Human Resource ) that is adequate in the construction of street children in the city of Makassar and the availability of community services. Factors inhibiting the absence of Social Rehabilitation and Lack of socialization to the community; 3) The effectiveness of cooperation between the Social Service with the relevant Institution in the protection of street children in Makassar has been effective with YKP2N in the follow-up development by doing social rehabilitation.Keywords: Social Service, Child Development Street
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR) SITI RUGAYA; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.809 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dan bagaimana Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (field research). Penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer (peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar), sumber data sekunder (berkas KUA). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan, waktu yang tidak memadai, sikap peserta suscatin yang acuh tak acuh, tempat domisili peserta serta tidak ditunjang sumber dana yang memadai. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantian antara lain: a) semangat (animo) peserta untuk mengikuti meskipun hanya 218 dari 270 pasangan calon pengantin yang mendaftar pada bulan januari sampai bulan mei 2016 atau sekitar sekitar 80,74 persen dan hanya 52 peserta atau hanya sekitas 19,26 persen saja yang tidak hadir. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanya Kota Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan 2 sampai 3 jam pelajaran dan belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.Kata Kunci: Efektivitas, Kursus Calon Pengantin ABSTRACT: This study aims to determine how the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya Makassar. Factors that hinder and support the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya Makassar. And how the effectiveness of the courses in the district bride Biringkanaya Makassar. To achieve these objectives, the researchers used a qualitative approach to the type of field study research (field research). This study took place in the District KUA Biringkanaya Makassar. The data source of this research is the primary data source (of course participants bride in the District KUA Biringkanaya Makassar City), secondary data sources (file KUA). The technique of collecting data through interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis. The results of the study data showed that the implementation of the course the bride and groom in the District KUA Biringkanaya not in line with what has been stipulated in the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II.491 in 2009 about the course the bride and groom. Factors inhibiting the implementation of the course the bride and groom in the District Biringkanaya KUA is the lack of facilities and infrastructure such as loudspeakers projector and accommodation activities, a lack of time, the attitude of the participants suscatin indifferent, place of domicile of participants, and not supported by adequate financial resources. While the factors supporting the implementation of the replacement candidate courses, among others: a) zest (zest) participants to attend even though only 218 of the 270 couples brides who enroll in January until the month of May 2016 or about approximately 80.74 per cent and only 52 participants or just sekitas 19.26 percent are not present. Implementation of course the bride and groom in the District KUA Biringkanya Makassar City has not been implemented optimally, due to newly implemented 2 to 3 hours of lessons and not in line with what has been stipulated in the Regulation of the Director General of Islamic Guidance No. DJ.II.491 in 2009 about the course the bride and groom. In Article 3, paragraph (4) confirmed that the implementation of the course the bride is given at least 24 hours of lessons.Keywords: Effectiveness, Course bride 
PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA DI KEPOLISIAN RESORT MAROS A. SRIWAYUNI MUMANG; MANAN SAILAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.113 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk Mengetahui Peran Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Satuan Resrse Narkoba Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kepolisian Resort Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu empat orang dari satuan resrse narkoba, satu orang staf BNK. Dan dua orang penyalahguna narkotika. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mmenguraikan, menjelaskan, menggambarkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran satuan reserse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisan resort maros dalam melakukan upaya upayanya belum berjalan dengan optimal dimana dalam melaksanakan upaya pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi baik itu di sekolah maupun dimasyarakat belum rutin dilakukan karena anggaran yang kurang mencukupi, kemudian dalam upaya preventif yaitu pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, dan upaya represif yaitu penindakan yang dilakukan dengan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja terkadang masih mengalami kebocoran. (2) faktor pendukung satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros seperti peran masyarakat, dan faktor penghambat satuan resrse narkoba dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja di kepolisian resort maros yaitu faktor anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya personil satuan reserse narkoba kepolisian resort maros.Kata Kunci : Pemberantasan, Penyalahgunaan NarkotikaABSTRACT:  This study aims. (1) To Know The Role Of The Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse Of The Youth At The Maros Resort Police. (2) To Know The Supporting Factors And Inhibitors Of Drug Resrse Unit In Combating Narcotics Abuse For Youth On Police Resort Maros. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, interviews, and documentation. By taking informants as much as 7 people that four people from drug resrse unit, one person BNK staff. And two narcotics abusers. The data have been obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques and then presented descriptively by describing, explaining, describing and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the role of drug trafficking unit in eradication of narcotics abuse among adolescents in maros resort police in doing effort effort not yet running optimally where in carrying out the effort of pre emtif is doing socialization activity both at school and society not yet routine done because the budget is insufficient, then in the preventive effort that supervision has not been able to suppress the abuse of narcotics among adolescents, and repressive efforts that the action taken by uncovering cases of abuse of narcotics among teenagers sometimes still leak. (2) supporting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescents at maros resort police such as community role, and inhibiting factors of drug resrse unit in eradication of narcotics abuse among adolescent at maros resort police ie budget factor, lack of facilities and infrastructure, and lack of personnel of police drug crime detective unit maros resort.Keywords: Eradication, Narcotics Abuse
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS ( STUDI PADA SUB TERMINAL AGRIBISNIS SUMILLAN KABUPATEN ENREKANG) ROSMIATI .; HASAN BASRI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.836 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.Penelitiaan ini merupakan penelitiaan deskriptif kualitatif, Lokasi penelitiaan yaitu di Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang. Adapun sumber datanya terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan  sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.  Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa : 1) Implementasi Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya penelitian sebelumnya dalam menyusun  naskah akademik Perda, Kurangnya pengetahuan petani tentang Perda tersebut, Serta belum ada komitmen dari pihak pengelola untuk melaksanakan aturan tersebut. 2) Kendala  dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis antara lain : a) Faktor hukumnya sendiri yang kurang sesuai dengan keadaan didalam masyarakat. b) Faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. c) Faktor  Pemberian Sanksi , yang kurang tegas bagi yang melanggar .d) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis This study bertujuaan to determine: 1) Implementation of Regional Regulation No. 08 of 2010 Regarding the management of Agribusiness Sub Terminal. 2) The obstacles in the implementation of the Regional Regulation No. 08 of 2010 Concerning the Management Sub Terminal Agribisnis.Penelitiaan penelitiaan a qualitative description, location penelitiaan namely in Sub Terminal Agribusiness Sumillan Enrekang. The source of the data is divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection procedures used were observation, interviews, documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Penelitiaan results showed that: 1) Implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management Sub Terminal Agribusiness has not been effective. This is due to the lack of previous studies in drafting the legislation academic, farmers' lack of knowledge about these rules, as well as there has been no commitment of management to implement the rule. 2) Constraints in the implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management of Agribusiness Sub Terminal, among others: a) its own legal factors that are less appropriate to the circumstances in the community. b) Factors lack of socialization by the government. c) Providing Penalties factor, which is less strict for violating .d) Factor infrastructure is inadequate.Keywords: Implementation, Management Sub Terminal Agribusiness
PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA LOKAL (STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 WERA KAB.BIMA) INTAN NURAINI; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.269 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif .lokasi penelitian yaitu Di SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima menggunakan sumber data primer dan skuder yaitu teknik menganalisis data yang di guanakan wawancara  dan dokumentasi,Analisi datanya adalah analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal (studi kasus pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima meliputi: 1.Penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran atau intrakurekuler yaitu a). takut melanggar tata tertib sekolah, b).komitmen guru terhadap siswa, c).intergeritas kejujuran guru disekolah. 2. Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu. a.) bidang kesenian, b).pembinaan akhlak dan kemasyarakatan.2. Faktor Pendukung dan Penghabat Penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal meliputi: 1.faktor pendukung yaitu.a) faktor keteladan guru, b). keteladanan orang tua, c). keteladan tokoh masyarakat, d). faktor pembiasaan. 2.faktor penghambat yaitu a). kemajuan teknologi seperti HP dan TV, b).kurangnya komunikasi guru dan orang tua.3. Hasil Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal yaitu: a. siswa belum disiplin b. siswa tidak menghargai guru.Kata Kunci: Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya  Local.  ABSTRACT: This research is a qualitative descriptive study .The location is at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima using primary data sources and skuder which is a technique to analyze the data Guanakan interviews and documentation, Analysis of data is qualitative analysis results showed that: 1. Application of local culture-based character education (case study in SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima include: 1.Penerapan character education in the learning process or intrakurekuler namely a). fear of violating school rules, b) .komitmen student teachers, c) honesty .intergeritas school teacher. 2. Implementation of character education in extracurricular activities viz. a.) the arts, b) .pembinaan character and kemasyarakatan.2. Supporting factors and Penghabat Application of local culture-based character education include: supporting 1.faktor yaitu.a) teacher keteladan factor, b). exemplary parents, c). keteladan community leaders, d). habituation factors. 2.faktor inhibitors namely a). advances in technology such as HP and TV, b) The lack of communication teachers and tua.3. Applying the results of the local culture-based character education, namely: a. the student has not discipline b. students do not respect teachers.Key words : Application of Local Culture-Based Character Education.  
PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA BPK PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN SULAWESI SELATAN) FATMAWATI MOGENTE; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.096 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi pelaksanaan kewenangan lembaga BPK Perwakilan  Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Selatan. 2). Kendala di lapangan yang dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kewenangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2) Kendala di Lapangan yang Dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya yakni; (1) jumlah personil dan terbatasnya waktu, (2) faktor demografis, (3) agama mayoritas, (4) adat istiadat setempat, (5) suhu politik, dan (5) ketidak sesuaian antara legislatif dan eksekutif. Kendala ini tidak bersifat terus-menerus tergantung dari entitas yang di periksa. Kata Kunci: Kewenangan BPK, Pemeriksaan Keuangan Daerah  ABSTRACT: This study aims to determine: 1) Implementation of the implementation of the authority of BPK Perwakilan Sulawesi Selatan in the examination of regional finances in the province of South Sulawesi. 2). Constraints in the field faced by BPK Representatives of South Sulawesi in the examination of regional finances in the province of South Sulawesi. This research uses qualitative approach. This research took place at BPK RI South Sulawesi Representative. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study are interview and documentation techniques. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The results of the research indicate that: 1) Implementation of BPK RI authority South Sulawesi Representative in Regional Financial Audit of South Sulawesi Province is in accordance with inspection standard as stipulated in Regulation of Supreme Audit Board of Republic of Indonesia no. 01 of 2007 on State Auditing Standards. 2) Obstacles in the Field Facing BPK South Sulawesi Representative in Regional Financial Auditing in South Sulawesi Province such as; (1) demographic factors, (3) majority religion, (4) local customs, (5) political temperature, and (5) incompatibility between the legislature and the executive. These constraints are not continuous depending on the entity being examined. Keywords: Authority of BPK, Regional Financial Audit
ANALISIS KEPATUHAN PESERTA DIDIK TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI PADA SMAN 1 PENRANG KABUPATEN WAJO ) EKA RUSNAENI; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.631 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui: 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang, 2) Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui 1.Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. 2. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu :1. Sumber data primer, berjumlah 20 orang. 2. Sumber data sekunder, dokumen tentang tata krama dan tata tertib kehidupan sosial bagi siswa dan juga dokumentasi kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib di SMAN 1 Penrang. Hasil penelitian menunjukan, 1) Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Penrang berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan, rata-rata peserta didik di SMAN 1 Penrang sudah mematuhi tata tertib yang ada sehingga tidak banyak pelanggaran yang terjadi,adapun pelanggaran yang terkadang muncul yakni hanya pada jenis pelanggaran ringan saja(tidak memasukkan baju dalam celana, berhias yang berlebihan). Faktor yang merupakan dasar kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah adalah Hedonist, dan tipe kepatuhannya tergolong pada Conformist Hedonist.  2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membina kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah dilakukan dengan pemberian/penyampaian sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah, pemeriksaan secara insidentil, pengawasan individu(pengawasan/kontrol yang ketat), pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.Kata Kunci : Analisis, Kepatuhan, Tata Tertib Sekolah dan peserta didik This study aims to mengertahui: 1) Compliance learners to order at SMAN 1 Penrang, 2) Efforts are schools doing to foster adherence to discipline students in SMAN 1 Penrang. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and wawancara.Data which has been obtained from the study were processed using qualitative analysis to determine 1.Kepatuhan learners to order at SMAN 1 Penrang. 2. Efforts are schools doing to foster adherence to discipline students in SMAN 1 Penrang. Sources of data in this study are: 1. The primary data source, a total of 20 people. 2. Secondary data sources, documents about the etiquette and rules of social life for students as well as compliance documentation learners to order at SMAN 1 Penrang. The results showed, 1) Compliance students against school rules at SMAN 1 Penrang works quite well. This is evidenced by, on average, students in SMAN 1 Penrang already comply with the discipline, so not a lot of violations, while the violations that sometimes appears that just the kind of minor offenses only (does not include underwear pants, ornate excessive) , Factors that are the basis of compliance learners against the school rules are Hedonist, and the type of compliance belong to conformist Hedonist. 2) The efforts undertaken by schools to foster compliance with learners on school discipline do with provision / delivery of dissemination of the importance of compliance learners against the school rules, examinations incidental, individual supervision (supervision / control tight), sanctions are firmly against violators.Keywords: Analysis, Compliance, Discipline Schools and Learners

Page 14 of 38 | Total Record : 374

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue