cover
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Articles 374 Documents
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA LEMBANG LOHE KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA) HARTINA, .; SUYITNO, IMAM; MUSTARI, .
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Skripsi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Imam Suyitno dan Mustari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada pasal 78 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, (2) Faktor determinan yang berperan dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan terbukti dari adanya upaya pemerintah yang melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sarana dan prasarana, dan pemenuhan ekonomi lokal. 2) Faktor determinan yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lembang Lohe yaitu Kepala Desa dan Pendamping Desa. 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lembang Lohe dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengadakan Pembinaan Kader Posyandu, Pembinaan PKK Desa, dan peningkatan Ekonomi Lokal dengan membudidayakan sapi serta pembuatan pupuk organic dari kotoran sapi. Kata Kunci: Implementasi, Desa ABSTRACT: Implementation of Law Number 6 Year 2014 About Villages In Order To Improve Community Welfare (Study In Lembang Lohe Village Kajang Sub-District Bulukumba). Thesis faculty of Social Sciences Makassar State University. Guided by Imam Suyitno and Mustari. The purpose of this research is to know (1) Implementation of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, especially in article 78 in order to improve the welfare of the community in Lembang Lohe Village, Kajang Sub-district, Bulukumba District, (2) Determinant Factors that play a role in implementing efforts to improve the welfare of the community, (3) Efforts by the Village Government to improve the welfare of the community. This research is a qualitative descriptive study. Technique of collecting data obtained through observation, interview, and documentation. Source of data obtained through Primary Data and Secondary Data. Data obtained from the research with descriptive analysis. The results showed that: 1) Improvement of people's welfare in Lembang Lohe village has been going well and has been proven by government efforts to fulfill people needs in terms of fulfillment of basic needs, facilities and infrastructure needs, and the fulfillment of local economy. 2) Determinant factors that play a role in improving people's welfare in Lembang Lohe Village namely Village Head and Village Assistant. 3) Efforts made by the Lembang Lohe Village Government in improving the welfare of the community by holding the Coaching Posyandu Cadres, Village PKK Development, and improvement of Local Economy by cultivating cattle and making organic fertilizer from cow dung. Keywords: Implementation, Village
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI RINI FEBRIANTI; FIRMAN MUIN; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai,  pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan  laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan  laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan dihadapan kepala kelurahan. (2) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yang berlaku menurut kebiasaan  dan dilaksanakan secara turun-temurun, hanya mendasarkan pada kesepakatan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan  penggarap dengan  imbangan bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan beban yang hampir keseluruhannya menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik kapal dengan  nelayan penggarap. Pembagian hasil usaha perikanan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan. (3) faktor penghambat Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai adalah kurangnya tingkat pendidikan, masih kuatnya pengaruh adat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan. Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil  Abstract: This study aims to find out, the form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai subdistrict, Sinjai regency, the implementation of agreements for marine fisheries products in Lappa Village, North Sinjai Subdistrict, Sinjai District North Sinjai District, Sinjai Regency. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through, Documentation, Observation, and Interview. The data obtained from the research results are processed using Qualitative analysis. The results showed that: (1) Form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa Village, North Sinjai Sub-district, Sinjai District, used an oral agreement based on trust, no witnesses, and was not carried out before the village head. (2) the implementation of the agreement for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai sub-district, Sinjai regency which is valid according to custom and carried out for generations, only based on the agreement between the fishermen, the ship owner and the fishermen with a profit sharing. In the agreement there is no stipulated time period and the burden that is almost entirely becomes joint responsibility between the fishermen of the ship owner and the fishermen. Distribution of fisheries business results in Lappa Village, North Sinjai District, Sinjai District, is above the minimum stipulated in Law Number 16 of 1964 concerning fisheries product sharing. (3) inhibiting factors The implementation of agreements for marine fishery products in the lappa village of North Sinjai sub-district, Sinjai district is a lack of education, the influence of adat, and the lack of socialization from the government to the fishing community. Keywords: Production Sharing Agreement
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF MANTAN ANGGOTA KORUPSI (STUDI PADA MAHASISWA PPKn FIS UNM) Musfirah Nurhaerah; Imam Suyitno; Manan Sailan
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, Student Perceptions of Candidates for Legislative Members of Ex-Corruption Prisoners (Study of PPKn FIS UNM Students). This study aims to determine: (1) the knowledge of PPKn FIS UNM students towards prospective legislative members of ex-convicts of corruption; (2) The attitude of PPKn FIS UNM students in selecting legislative candidates for ex-convicts of corruption; and (3) Determinants in students' perceptions of former legislative candidates for corrupt convicts. To achieve these objectives the researchers used a qualitative approach and type of descriptive research. Based on the source, the types of data in this study are qualitative obtained through interviews with students who are active in the Pancasila and Citizenship Education Department, then processed and presented descriptively. The results of the study show that: 1) Students of PPKn FIS UNM know well about candidates for legislative members of ex-convicts of corruption seen from their knowledge of the existence of candidates for legislative members of ex-convicts of corruption originating from online media, regulations relating to elections and candidates, educational background and his political career and ability to evaluate it, 2) The perception of PPKn FIS UNM students towards legislative candidates is divided into two attitudes. First, the attitude of agreeing with the reasons for legality as a human right (HAM) and giving the opportunity for ex-convicts of corruption to improve. Second, disagreeing with reasons of moral accountability and corruption is an extraordinary crime, and 3) There are two determinants in students' perception. First is the source of information, namely the media informant obtaining information about candidates for legislative members of ex-convicts of corruption. Second semester level, namely the informant's lecture period.ABSTRAK, Persepsi Mahasiswa Terhadap Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi pada Mahasiswa PPKn FIS UNM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengetahuan mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi; (2) Sikap mahasiswa PPKn FIS UNM dalam memilih calon legislatif mantan narapidana korupsi; dan (3) Faktor-faktor determinan dalam persepsi mahasiswa terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini ini bersifat kualitatif yang diperoleh melalui metode wawancara terhadap mahasiswa yang aktif di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mahasiswa PPKn FIS UNM telah mengetahui dengan baik tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi terlihat dari pengetahuannya mengenai keberadaan calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi bersumber dari media online, peraturan-peraturan yang menyangkut Pemilu dan Caleg, latar belakang pendidikan dan karir politiknya serta kemampuan untuk mengevaluasinya, 2) Persepsi mahasiswa PPKn FIS UNM terhadap calon anggota legislatif terbagi atas dua sikap. Pertama, sikap setuju dengan alasan legalitas hukum sebagai hak asasi manusia (HAM) dan memberi kesempatan mantan narapidana korupsi untuk memperbaiki diri. Kedua, tidak setuju dengan alasan pertanggungjawaban moral dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, serta 3) Faktor determinan dalam persepsi mahasiswa ada dua. Pertama sumber informasi, yakni media informan memperoleh informasi tentang calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Kedua jenjang semester, yakni masa perkuliahan informan.
PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2018 OLEH PANWASLU DI KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO Nurul Uliah; Prof. Dr. Rifdan, M.Hum; Dr. Mustaring, M.Hum
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, This article describes the problem of Handling 2018 Election Violations by Panwaslu in Dualimpoe Village, Maniangpajo District, Wajo Regency. This study aims to gain knowledge about: (1) the implementation of the 2018 elections in Dualimpoe Village, Maniangpajo District, Wajo Regency, (2) forms of election violations that occurred in Dualimpoe Village, Maniangpajo District, Wajo Regency and (3) steps taken by Panwaslu in handling 2018 election violations in Dualimpoe Urban Village, Maniangpajo District, Wajo Regency. This type of research is descriptive research and uses a qualitative research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 3 Dualimpoe Urban Village Apparatus, 3 Dualimpoe community leaders and 3 Wajo District Supervisory Committee members. While secondary data are laws, books, journals, papers, and materials from the internet. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative study is data reduction, data display and decision making or verification. The results showed that: (1) The implementation of the 2018 elections in Dualimpoe Village, Maniangpajo Sub-District, Wajo Regency, Panwaslu Wajo Regency conducted tracing and deepening of the eight cases which proved to be a violation of the general election. Among them at the update stage proved a violation of election administration. During the candidacy stage, one election administration violation was identified and two ASN violations were proven. At the campaign stage there was one violation of election administration and two violations of ASN. And at the stage of the period of calm proved a violation of election administration. (2) As for the forms of election violations that occur in Wajo Regency, including four violations of the administration of elections and four violations of the ASN (State Civil Apparatus). (3) as well as steps for handling 2018 election violations carried out by Wajo Regency Election Supervisory Committee including Wajo Regency Election Supervisory Committee have recommended all violations of election administration to the Wajo Regency KPU to be followed up. The Wajo Regency Supervisory Committee has also recommended all violations of the State Civil Apparatus to be followed up by the State Civil Apparatus Commission.ABSTRAK, Artikel ini menguraikan masalah Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2018 oleh Panwaslu di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.      Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai: (1) pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, (2) bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan (3) langkah-langkah yang dilakukan Panwaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 3 orang Aparat Kelurahan Dualimpoe, 3 orang tokoh masyarakat Dualimpoe dan 3 orang anggota Panwaslu Kabupaten Wajo. Sedangkan data sekunder yaitu undang-undang, buku-buku, jurnal, paper, dan bahan dari internet. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Panwaslu Kabupaten Wajo telah melakukan penelusuran dan pendalaman kasus terbukti delapan diantaranya sebagai pelanggaran pemilihan umum. Diantaranya pada tahapan pemutakhiran terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu. Pada tahapan pencalonan terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu dan dua pelanggaran ASN. Pada tahapan kampanye terbukti satu pelanggaran administrasi pemilu dan dua pelanggaran ASN. Dan pada tahapan masa tenang terbukti  satu pelanggaran administrasi pemilu. (2) adapun bentuk-bentuk pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Wajo diantaranya empat pelanggaran administrasi pemilihan umum dan empat pelanggaran ASN (Aparatur Sipil Negara). (3) serta langkah-langkah penanganan pelanggaran pilkada tahun 2018 yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wajo diantaranya yaitu Panwaslu Kabupaten Wajo telah merekomendasikan semua pelanggaran administrasi pemilihan umum kepada KPU Kabupaten Wajo untuk ditindaklanjuti. Panwaslu Kabupaten Wajo juga telah merekomendasikan semua pelanggaran Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
ANALISIS KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARIORILAU KECAMATAN MARIORIWAWO TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SOPPENG Gustina Gustina; Dr. Mustaring; Nurharsyah Khaer
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract; This study aims to determine: Community Participation Level Mariorilau Village, Kec. Marioriwawo in the District Regent Election. Soppeng, Factors influencing public participation in the Election of Regent of Soppeng Regency, and Efforts made by the General Election Commission in increasing public participation in the Election of Regent of Soppeng. To achieve these objectives the researchers used qualitative methods with descriptive research types. The population in this study was 4.037 people and a sample of 100 people, the sampling technique used was proportional random sampling. Data collection techniques using questionnaires (questionnaires), interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used in this study to analyze the data from the interviews and documentation used descriptive analysis, while the data from the questionnaire results will be processed by the percentage analysis technique in the form of frequency. From the results of the study, it can be concluded that: First, the level of community participation in the election of the Regent of Soppeng Regency by voting was 89% (high community participation rate). Second, the factors that support the community in participating are the political awareness of the community and the level of education of the community itself, while the inhibiting factors are the busyness of daily activities and the indifferent attitude of the community. Third, as well as the efforts made by the Soppeng Regency General Election Commission to increase public participation in the election of the Soppeng Regent in the form of socialization, and programs namely, socialization with religious segments, outreach from house to house, socialization of market raids and discussions of political education.Keywords: Awareness, politics, participation
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN PENJUAL MINUMAN KERAS DI KAMPUNG BONTOLABBERE KABUPATEN PANGKEP Muhammad Khadafi; Andi Kasmawati, M.Hum; Dr. Mustaring, M.Hum
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract; The purpose of this research; 1) to find out the public perception of the existence of liquor sellers in Bontolabbere village, Pangkep regency, 2) to find out the impact of liquor in Bontolabbere village, Pangkep regency. To achieve this goal, the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. The data that has been obtained from the research results are processed using qualitative analysis to determine the public perception of the existence of liquor sellers in the village of Bontolabbere, Pangkep Regency. agree 2. Some disagree, 2). The impact of liquor (ballo kacci) in the Bontolabbere village is disturbing the community, which can cause drunkenness, recklessness, bad village names in the outside community and can damage the younger generation.Keywords: Perception, Society, Liquor SellerAbstrak; Penelitian ini bertujuan; 1) untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan penjual minuman keras di kampung Bontolabbere Kabupaten Pangkep, 2) untuk mengetahui dampak minuman keras di kampung Bontolabbere Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan penjual minuman keras di kampung Bontolabbere Kabupaten Pangkep.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat kampung Bontolabbere terhadap keberadaan penjual minuman keras ada 2 yaitu 1. Ada yang setuju 2. Ada yang tidak setuju, 2). Dampak yang ditimbulkan dari minuman keras (ballo kacci) di kampung Bontolabbere yaitu meresahkan masyarakat yakni dapat menimbulkan mabuk, ugal-ugalan, nama kampung jelek dimasyarakat luar dan mampu merusak generasi muda.Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Penjual Minuman Keras
ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LAYANAN JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ALIAH KOTA MAKASSAR) Azizah, Putri Nur; Ilham, Likman; Sudirman, Muh.
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, Analysis of the Responsibilities of Car Driving Course Service Providers (study at the Makassar City of Aliah Education and Skills Foundation). This study aims to determine: (1) the role of the responsibility of the foundation driving car service providers to service users in the event of an accident during training, (2) the form of the responsibility of the course instructor towards service users in the event of an accident during training. In this study, the authors used data collection techniques through interviews with parties involved in this discussion, namely the foundation of Aliah course service providers, 5 Aliah instructors, and 20 service users (students learning). The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive qualitative manner. The results of the study show that (1) the role of the responsibility of the foundation of car driving course service providers to users of car driving services in the event of an accident during training has not been declared optimal. The responsibility is to provide compensation to service users in the form of medical expenses for physical losses incurred as well as the cost of repairing a car course. Under the Foundation Law, the foundation that provides car driving course services must be responsible for those losses which in this case are represented by the foundation's organizing organs. However, in reality the responsibility is borne by the instructor. (2) The form of responsibility carried out by the instructor in the event of a loss due to an accident during training is to pay the cost of damage to the car, for example, by bringing it to a garage or directly deducting salary by the foundation providing the course, even in the accident due to negligence service users (course students), responsibility remains with the instructor by the service provider.ABSTRAK, Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (studi pada Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Aliah Kota Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran tanggungjawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan, (2) bentuk tanggung jawab instruktur kursus terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini yaitu pimpinan yayasan penyedia jasa kursus Aliah, 5 orang instruktur Aliah, dan  20 orang pengguna jasa (siswa belajar). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) peran tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa mengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan belum dinyatakan optimal. Pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa yaitu berupa biaya pengobatan atas kerugian fisik yang ditimbulkan serta biaya perbaikan mobil kursus. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh organ pengurus yayasan. Namun, pada kenyataannya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pihak instruktur. (2) Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh instruktur apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan pada saat pelatihan yaitu dengan membayar biaya kerusakan pada mobil tersebut misalnya saja dengan membawanya ke bengkel atau juga langsung dilakukan pemotongan gaji oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus, Walaupun dalam kecelakaan tersebut karena kelalaian pengguna jasa (siswa kursus), tanggung jawab tetap dibebankan kepada instruktur oleh penyedia jasa.
IMPLEMENTASI PASAL 31 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI POLRESTABES MASAKASSAR Fitriani Fitriani; Imam Suyitno; Heri Tahir
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:This article describes the Implementation of Article 31 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Regarding the Suspension of Detention in Makassar District Police. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that in the case of suspension of detention, the Makassar Polrestabes sets the terms and guarantees of the suspension of detention that are mandatory requirements that are supported by reasons of consideration namely subjective and objective reasons. The terms of the suspension of detention namely the suspect guarantees that they will not hamper the settlement of the case, are obliged to report, do not leave the house / city and are willing to provide guarantees (money guarantees and people's guarantees). For reasons of considering the suspension of detention, there are two, subjective and objective. Subjective reasons are not running away and not repeating the same mistakes. While the objective reasons are cooperative suspects and humanitarian reasons.Abstrak:Artikel ini menguraikan tentang Implementasi Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Penangguhan Penahanan Di Polrestabes Makassar.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penangguhan penahanan, pihak Polrestabes Makassar menetapkan syarat dan jaminan penangguhan penahanan yang menjadi syarat wajib yang didukung dengan alasan-alasan pertimbangan yakni alasan subjektif dan alasan objektif. Syarat penangguhan penahanan yakni tersangka menjamin tidak akan menghambat penyelesaian perkara, wajib lapor, tidak keluar rumah/kota dan bersedia memberikan jaminan (jaminan uang dan jaminan orang). Untuk alasan pertimbangan pemberian penangguhan penahanan yaitu ada dua, subjektif dan objektif. Alasan subjektif yakni tidak melarikan diri dan tidak mengulagi kesalahan yang sama. Sedangkan alasan objektif yaitu tersangka kooperatif dan alasan kemanusiaan.
PELANGGARAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH POLSEK RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Alfira Sari, Dhesi; Akbal, Muhammad; Nurfatirani, Ririn
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article discusses the problem of Violation of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation committed by Children in the Rappocini Police Sector in Makassar City. This study aims to determine the Violation of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation carried out by Children in the Rappocini Police Station in Makassar City by knowing the types of Traffic Violations committed by children, the factors causing children to do Traffic Violations and the efforts made by the police in handling the problem of Violations Traffic carried out by children. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through documentation, observation and interviews. Data that has been obtained from the results of research are processed using qualitative analysis. The results showed that: (1) there were several types of violations that were often committed by children, namely, not having a SIM, not carrying a vehicle registration license, not wearing a helmet, going against the flow, driving beyond the capacity of passengers, physically incomplete vehicles. (2) there are several factors causing children to violate traffic, namely family factors, lack of parental supervision of children in giving freedom to children to drive themselves and knowledge factors where children still do not know the rules that must be obeyed when driving and environmental factors such as as a result of the association of children. (3) efforts made by the police, namely Pre-Emictive (countermeasures), Preventive (prevention) and Repressive (Handling) efforts.Keywork: Abuse, Traffic, Children
PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN KEPRAMUKAAN DI SMAN 4 SOPPENG St. Hajar; Dr. Mustari; Hasnawi Haris
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, Character Building Students through Scouting Activities at SMAN 4 Soppeng. This study aims to determine (1) the pattern of fostering student character building through scouting activities at SMAN 4 Soppeng, (2) Factors that support fostering student character building through scouting activities at SMAN 4 Soppeng, (3) Factors that inhibit the formation of participant characters students through scouting activities at SMAN 4 Soppeng. To achieve these objectives the researchers used a qualitative approach, descriptive research type, primary data sources namely scoutmaster and students included in the scout members at SMAN 4 Soppeng. Secondary data are notes or documents and photos of scouting activities at SMAN 4 Soppeng and literature studies related to research. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that (1) The pattern of formation of students' character formation is done by a) routine training, b) Developing active, creative, interesting, and fun learning methods, c) Developing students into superior generations, namely genera that has morality, benefit, exemplary and leadership, think strategically, have self-management and have competencies in accordance with the times, d) Create an internal and external environment that is supportive and conducive. (2) factors that support the formation of character formation are a) Scoutmaster, b) Motivation, c) School support, d) Family support. (3) Facilitating Faculties, namely a) Busy Scouts, b) Students (scout members).ABSTRAK, Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Kepramukaan di SMAN 4 Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pola pembinaan pembentukaan karakter peserta didik melalui kegiatan kepramukaan di SMAN 4 Soppeng, (2) Faktor yang mendukung pembinaan pembentukaan karakter peserta didik melalui kegiatan kepramukaan di SMAN 4 Soppeng, (3) Faktor yang menghambat pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan kepramukaan di SMAN 4 Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, sumber data primer yaitu pembina pramuka dan peserta didik yang termasuk dalam anggota pramuka di SMAN 4 Soppeng. Data sekunder yaitu catatan atau dokumen dan foto dokumentasi kegiatan kepramukaan di SMAN 4 soppeng serta studi literature yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola pembinaan pembentukan karakter peserta didik dilakukan dengan a) latihan rutin, b) Mengembangkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, menarik, dan menyenangkan, c) Mengembangkan peserta didik menjadi generasi unggul yaitu genera si yang memiliki moralitas, berdaya manfaat, keteladanan dan kepemimpinan, berpikir strategis, memiliki manajemen diri dan memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman, d) Menciptakan lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan kondusif. (2) faktor yang mendukung pembinanaan pembentukaan krakter yaitu a) Pembina pramuka, b) Motivasi, c) Dukungan sekolah, d) Dukungan keluarga. (3) Faktar yang menghambat yaitu a) Kesibukan Pembina Pramuka, b) Peserta didik (anggota pramuka).