cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 374 Documents
 26   27   28   29   30 
REFLEKSI HISTORIS KEJAYAAN ISLAM DI MASA DINASTI ABBASIYAH Akramun Nisa; St. Aisyah Abbas
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The golden age of Islam that occurred in the time of the Abbasid dynasty is a historical fact. Compared to the progress obtained in the period the Prophet, Khilafoh Rasyidah,and Umayyads, Abbasids has more significant power. The achievement of Abbasid dynasty contributed the progress of political, military, economic, science and Islamic civilation. The rising of Abbasid Dynasty to power brought Islam to the new phase. In the Abbasids era the islamic politic dominated by Arabs has ended. the caliphs of Abbasid tried to establish a universal Islamic political entity based on the principle of equality between Muslim Arabs and non Arabs.
KEEFEKTIFAN SISTEM POIN DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK DI UPT SMAN 5 TANA TORAJA Chrisma Yanti; Andi Aco Agus; Muh. Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Research Objectives: (1) to find out the implementation of the points system in improving the discipline of students at UPT SMAN 5 Tana Toraja, (2) to find out the supporting and inhibiting factors implementation of the points system in improving the discipline of students. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from interviews with 25 students with purposive sampling technique, representatives of Science, Social, Pancasila and Civic teacher, teachers in the field of student affairs, and the principal of UPT SMAN 5 Tana Toraja, with supporting data such as student violation archives, and point system guidelines of UPT SMAN 5 Tana Toraja. The validity of the data is checked using the data source triangulation technique. The data from the research was processed using a type of research called descriptive technique. The results show that: (1) the implementation of the point system at UPT SMAN 5 Tana Toraja in improving the discipline of students has been quite effective, this know from the results of research with several informants in the implementation process consisting of several stages, namely starting from the process of forming a point system socialization committee preparing point system guidelines and point system socialization. Students will be given a limit of 100 points, the given guidance to students who commit violations carried out three times involving the parent, homeroomteacher, BK, vice head of student affairs and the principal with the criteria, 30 point for the first call, 50 points for the second call, 75 points for summons third with the coaching process provided can make students more aware of the rules that apply in school (2) Supporting factors for the implementation of this point system are students who have self-awareness and motivation, the presence of support and motivation from parents, and the absence of discrimination in sanctioning violating learners. The inhibiting factor for the implementation of the point system is the factor of oneself, where the disposition of the learners is difficult to manage, factor of teachers who have an indifferent attitude towards learners who violate the rules, vehicle factor where the lack of public transportation causes a large number of students who often commit violations, in this case they came late to school. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan sistem poin dalam peningkatan kedisiplin peserta didik di UPT SMAN 5 Tana Toraja, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem poin dalam peningkatan kedisiplin peserta didik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 25 orang peserta didik dengan teknik purposive sampling, perwakilan guru IPA, IPS, PPKn dan guru Bidang Kesiswaan serta Kepala Sekolah UPT SMAN 5 Tana Toraja dengan data penunjang seperti asrip pelanggaran peserta didik dan pedoman sistem poin UPT SMAN 5 Tana Toraja. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan jenis penelitian deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bawah: 1) pelaksanaan sistem poin di UPT SMAN 5 Tana Toraja dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik sudah cukup efektif, hal ini diketahui dari hasil penelitian dengan beberapa informan yang dalam proses pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu mulai dari proses pembentukan panitia sosialisasi sistem poin, penyusunan pedoman sistem poin dan sosialisasi sistem poin. Peserta didik akan diberi batasan 100 poin, kemudian diberikan pembinaan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali yang melibatkan orang tua, wali kelas, BK, wakasek bidang kesiswaan dan kepala sekolah dengan kriteria, 30 poin panggilan pertama, 50 poin panggilan kedua, 75 poin panggilan ketiga, dengan proses pembinaan membuat peserta didik lebih sadar akan aturan yang berlaku di sekolah 2) faktor pendukung pelaksanaan sistem poin ini yaitu peserta didik yang memiliki kesadaran diri dan motivasi, adanya dukungan dan motivasi dari orang tua, menghindari diskriminasi dalam pemberian sanksi kepada peserta didik yang melanggar. Faktor penghambat pelaksanaan sistem poin yaitu watak peserta didik yang sulit untuk diatur, guru yang memiliki sikap tidak pedulih terhadap peserta didik yang melanggar peraturan, faktor kendaraan dimana kurangnya angkutan umum yang menyebabkan banyaknya peserta didik yang sering melakukan pelanggaran dalam hal terlambat datang ke sekolah. Kata Kunci : Sistem Poin dan Kedisiplinan
Implementasi Program Penyediaan Wadah Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Abdul Rahman Syaria; Manan Sailan; Bakhtiar Bakhtiar
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar wadah sampah rumah tangga tersedia di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitattif. Prosedur pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali belum memadai karena masyarakat tidak memiliki tong atau keranjang sampah sebagai wadah sampah rumah tangga dan hanya menggunakan kantong plastik. (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali yaitu: (a) Masyarakat lebih memilih wadah sampah dari kantongan plastik. (b) Mengharapkan bantuan dari Pemerintah. (c) Faktor Kesibukan. (d) Kurangnya perhatian Pemerintah dalam menyediakan wadah sampah rumah tangga. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Polewali agar wadah sampah rumah tangga dapat tersedia yaitu: (a) Mengajak masyarakat bekerjasama untuk menyediakan wadah sampah rumah tangga. (b) Merencanakan untuk mengoptimalkan pengangkut sampah dan kinerja pengangkut sampah. (c) Meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat.
INTEGRASI PENDIDIKAN SEKS PADA PEMBELAJARAN PPKn DALAM MEMBINA MORALITAS SISWA DI SMPN 4 SAPE KABUPATEN BIMA Adi Saputra; Irsyad Dhahri; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: This study aims to determine (1) To find out the strategies developed by a teacher in integrating sex education in Civics lessons. (2) To find out how the factors supporting and inhibiting sex education in Civics learning. The approach used in this research is a qualitative approach and the type of descriptive research. Sources of data obtained from schools and from informants consisting of teachers and students of SMP Negeri 4 Sape, Bima Regency. The data collection procedures used were observation, interviews, and documentation. And the data analysis techniques used consisted of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The data obtained from the results of this study were processed using triangulation. The results of this study conclude (1) The teacher's strategy in integrating sex education in Civics learning is quite maximal, because seen from the essence and content of the material it has interrelation and interdependence relationships. And seen from the formation of cooperation between teachers, providing easy-to-understand material, as well as evaluating the performance of the work so that the results of teaching and learning activities of students are further improved in accordance with the moral values that are planted with a sexual approach and gender equality in Civics lessons compared to previously. (2) The factors that influence the integration of sex education in Civics lessons are divided into two, namely, inhibiting factors and supporting factors. As for the inhibiting factors, namely the difficulty of a teacher in adjusting the material, lack of enthusiasm and participation of students, an unclear curriculum on sex education, and the rapid development of technology that makes students easy to access sexual information so as to provide a negative perspective on sexual education so that paradoxical impression with what is conveyed by the teacher. The efforts to overcome these obstacles are: Teachers must be able to develop a Lesson Plan (RPP), learning objectivesand the benefits of learning in sex education. Because if the components are implemented properly and directed then what is the orientation of sex education will be implemented. While the supporting factors are: The existence of good support and cooperation between policy makers such as the government, school principals, professional educators in their fields, as well as making a sex education curriculum adapted to the values of Pancasila so that students are not trapped in negative things, as well as the facilities and adequate infrastructure to support students' teaching and learning activities.Keywords: Learning Orientation, Sex Education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui strategi yang dikembangkan seorang guru dalam mengintegrasikan pendidikan seks pada pelajaran PPKn. (2) Untuk mengetahui bagaimana  faktor pendukung dan penghambat pendidikan seks pada pembelajaran PPKn. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari sekolah dan dari informan yang terdiri dari guru serta peserta didik SMP Negeri 4 Sape, Kabupaten Bima. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan (1) Strategi guru dalam mengintegrasikan pendidikan seks pada pembelajaran PPKn sudah cukup maksimal, karena dilihat dari esensi dan muatan materinya memiliki hubungan interelasi dan interdependesi. Dan dilihat dari pembentukan kerjasama antara guru, pemberian materi yang mudah dipahami, serta melakukan evaluasi kinerja terhadap hasil kerja sehingga hasil kegiatan belajar-mengajar peserta didik lebih meningkat sesuai dengan nilai-nilai moral yang ditanam dengan pendekatan seksual dan kesetaraan jender dalam pelajaran PPKn dibandingkan dengan sebelumnya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terintegrasinya pendidikan seks pada pelajaran PPKn dibagi menjadi dua yaitu, faktor penghambat dan faktor pendukung. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kesulitan seorang guru dalam menyesuaikan materi, antusias dan partisipasi peserta didik yang kurang, kurikulum yang belum jelas tentang pendidikan seks, serta berkembang pesatnya teknologi yang membuat peserta didik mudah mengakses informasi seksual sehingga memberikan cara pandang negatif terhadap pendidikan seksual sehingga berkesan paradoks dengan apa yang disampaikan oleh guru. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: Guru harus mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tujuan pembelajaran serta manfaat pembelajaran dalam pendidikan seks. Karena jika komponen itu dilaksanakan dengan baik dan terarah maka apa yang menjadi orientasi pendidikan seks akan terlaksana. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu: Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara pemangku kebijakan seperti pemerintah, kepala sekolah, pendidik profesional dibidangnya, serta pembuatan kurikulum pendidikan seks disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga peserta didik tidak terjebak pada hal negatif, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar peserta didik. Kata Kunci: Orientasi Pembelajaran, Pendidikan Seks 
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI DESA SONGING KECAMATAN SINJAI SELATAN Dewi Ratnasari; Muhammad Akbal; Andika Wahyudi Gani
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI DESA SONGING KECAMATAN SINJAI SELATANDewi Ratnasari1, Muhammad Akbal2, Andika Wahyudi Gani3Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar Abstract: This study aims: 1) To determine the application of the principle of openness of village government apparatus in realizing clean government in Songing Village. (2) To find out the application of the principle of good service to village government officials in realizing clean government in Songing Village. (3) Knowing the supporting and inhibiting factors in the application of the principle of openness and the principle of good service in Songing Village. (4) To find out efforts to overcome the inhibiting factors of the principle of openness and the principle of good service. This type of research was conducted to obtain and collect qualitative research data and information with a normative juridical approach and a sociological approach. Data collection techniques used are: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of this study were then processed using qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that: 1) The application of the principle of openness in Songing Village has not gone well. (2) The application of the principle of good service in Songing Village has not been carried out optimally because during the time the service has not been carried out with the existing provisions. (3) The supporting factor in the application of the principle of openness and the principle of good service in Songing Village is the availability of facilities and infrastructure that support the service process so that it can run effectively. The inhibiting factor in the application of the principle of openness and the principle of good service is the lack of socialization of the apparatus regarding the prerequisites for fulfilling files for making administration. (4) The efforts made by the village apparatus in dealing with the inhibiting factors of the service process in the village are by providing information to complete the files. which is a requirement in administrative management. Keywords: Application, Principle of Openness and Principle of Good Service Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui penerapan asas keterbukaan aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Desa Songing. (2) Untuk mengetahui penerapan asas pelayanan yang baik aparat pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di Desa Songing. (3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik  di Desa Songing. (4) Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat  asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik. Jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Sosiologis. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan anaslisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Asas Keterbukaan di Desa Songing belum berjalan dengan baik. (2) Penerapan asas pelayanan yang baik di Desa Songing belum terlaksana dengan maksimal karena dalam waktu pelayanan belum terlaksana dengan ketentuan yang ada. (3) Faktor pendukung dalam penerapan asas keterbukan dan asas pelayanan yang baik di Desa Songing adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan sehingga dapat berjalan dengan efektif. Adapun faktor penghambat dalam penerapan asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik adalah kurangnya sosialisasi aparat mengenai prasyarat pemenuhan berkas untuk pembuatan admnistrasi.(4) Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa dalam menangani faktor penghambat proses pelayanan di Desa yaitu dengan memberikan informasi untuk melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat dalam pengurusan admnistrasi. Kata Kunci : Penerapan, Asas Keterbukaan Dan Asas Pelayanan Yang Baik
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI Muhammad Amir
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Inclusive education is regular education that is tailored to the needs of students who have disabilities and/or have the potential for intelligence and special talents in regular schools in a systemic unit. Inclusive education accommodates all children with special needs who have a normal IQ, intended for those who have disabilities, special talents, special intelligence and or who require special service education. The foundation of inclusive education is the Law on the National Education System chapter IV article V concerning the rights and obligations of citizens. The purpose of inclusive education is to provide the widest opportunity for all students who have physical, emotional, mental and social disabilities or have the potential for intelligence or special talents to obtain quality education according to their needs and abilities.
PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TANA TORAJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TANA TORAJA Mustari Mustari; Andika Wahyudi Gani; Abd. Fatir
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh BNNK Tana Toraja. (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pencegahan pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh BNNK Tana Toraja. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan analisis data deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) yang dilakukan BNNK Tana Toraja dalam mencegah dan mencegah masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi atau sosialisasi P4GN serta pembinaan. Dengan metode preventif dan promotif. Upaya yang dilakukan antara lain: penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang P4GN, penguatan desa Bersinar, dan penguatan ketahanan remaja sebaya anti narkoba. (2) Kendala yang dihadapi BNNK Tana Toraja dalam upaya pencegahan narkoba antara lain keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana yang belum optimal, dan belum adanya peraturan daerah tentang P4GN serta kurang optimalnya kerjasama yang dibangun oleh BNNK Tana Toraja. Selain kendala yang dihadapi, mereka juga mengetahui langkah-langkah mengantisipasi kendala yang dihadapi.serta belum adanya peraturan daerah tentang P4GN serta belum optimalnya kerjasama yang dibangun oleh BNNK Tana Toraja. Selain kendala yang dihadapi, mereka juga mengetahui langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi. serta belum adanya peraturan daerah tentang P4GN serta belum optimalnya kerjasama yang dibangun oleh BNNK Tana Toraja. Selain kendala yang dihadapi, mereka juga mengetahui langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi.Keywords: Narcotics Prevention, BNN, P4GNAbstrak, PPenelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Tana Toraja.(2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Tana Toraja.Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data  primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) yang dilakukan oleh BNNK Tana Toraja dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika ialah dengan melakukan Diseminasi atau penyebaran informasi P4GN dan juga pembinaan kepada masyarakat. Dengan metode preventive dan promotive.  Upaya yang dilakukan antara lain: penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat terkait P4GN, penguatan desa Bersinar, dan penguatana ketahanan remaja teman sebaya anti narkoba. (2) kendala yang dihadapi BNNK Tana Toraja dalam upaya pencegahan pencegahan penyalahgunaan narkotika antara lain keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana yang belum optimal, dan belum adanya aturan daerah mengenai P4GN dan belum optimalnya Kerjasama yang di bangun oleh BNNK Tana Toraja. Selain kendala yang dihadapi juga telah mengetahui tentang langka-;angkah dalam mengantisipasi dari kendala-kendala yang dihadapi.Kata Kunci : Narkotika Pencegahan, BNN, P4GN
PERAN MASYARAKAT MENJAGA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUDI PEKERTI ANAK DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR Sri Santi; Firman Umar; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya masyarakat dalam menjaga nilai kearifan lokal dalam rangka pembentukan budi pekerti anak di Kecamatan Tallo. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam menjaga nilai kearifan lokal dalam rangka pembentukan budi pekerti anak di Kecamatan Tallo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan desktriptif kualitatif dengan menyusun hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian dilapangan secara sistematis, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) upaya masyarakat dalam menjaga kearifan lokal di Kecamatan Tallo dalam rangka pembentukan budi pekerti anak adalah melalui (a) pelestarian nilai-nilai rapang dalam kehidupan sehari-hari. (b) penanaman perilaku-perilaku budi pekerti luhur pada anak. (c) menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, tentram, dan damai. Adapun (2) faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut (a) perkembangan budaya luar ke dalam lingkungan masyarakat yang semakin pesat. (b) dampak perkembangan teknologi. (c) menurunnya nilai-nilai budaya.Kata Kunci: Peran, Kearifan Lokal, Rapang dan Budi Pekerti.
PERLINDUNGAN HUKUM (RECHTSBESCHERMING) TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN PEMUKIMAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA KOTA MAKASSAR Asri Ainun Bakhtiar; Imam Suyitno; Herman Herman
Jurnal Tomalebbi Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine (1) The form of legal protection (rechtsbescherming) for citizen’s settlement area of TPA Tamangapa landfill. (2) The impact on the existence of Tamangapa disposal site. The approach used in this study is qualititave approach using a sociological juridical research type with data sources obtained from the community living in the Tamangapa area, the Tamangapa’s TPA Manager, Tamangapa’s Public Health Center, and Environmental Agency.               The results showed that (1) legal protection for the community in the residential area of TPA waste is realized in the form of the presence of several rules such as the Republic of Indonesia Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Attachment to the Regulation of the State Minister of the Environment of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Guidelines for Loading Materials. Draft Regional Regulation on Management of Household Waste and Similar Household Waste, and also Makassar City Regulation Number 4 of 2011 concerning Waste Management. While the form of legal protection (rechtsbescherming) for the community in the residential area where Tamangapa is final processing consists of two, namely preventive protection and repressive protection. As for (2) The impact of the TPA Tamagapa on the people living in the TPA Tamangapa area, there are two, namely the negative and positive impacts in the form of environmental pollution, health problems, and economic changes. Keywords: Legal Protection, TPA Tamangapa, Trash, Regulation   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir sampah Tamangapa. (2) Dampak yang ditimbulkan atas keberadaan tempat pemrosesan akhir Tamangapa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa, Pengelola UPTD TPA Tamangapa, pihak Puskesmas Tamangapa, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat di kawasan pemukiman TPA sampah diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga, dan juga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir Tamangapa terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun (2) dampak yang ditimbulkan dari TPA Tamagapa bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa ada dua, yakni dampak negatif dan positif berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan perubahan ekonomi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, TPA Tamangapa, Sampah, Peraturan
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai BLT Terhadap Warga Terdampak Covid 19 di Desa Lalabata Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Futri Sari; Imam Suyitno; Muh. Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Lalabata. (2) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara desktiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) prosedur pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lalabata belum terlaksana dengan baik, baik dilihat dari aspek ketepatan sasaran maupun waktu penyaluran (2) kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalanjan program BLT yakni: (a) kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada saat penyaluran dana bantuan. (b) keterlambatan pencairan dana BLT dari KPPN sehingga mengakibatkan keterlambatan penyaluran pada masyarakat. (c) pendataan calon penerima BLT kurang maksimal dan tidak sesuai dengan prosedur.

Page 28 of 38 | Total Record : 374

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue