cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 394 Documents
 5   6   7   8   9 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR PKn PADA SISWA KELAS VIIA SMP NEGERI 2 TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG T, SULFADLI.; ., MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.524 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran PKn Kelas VIIA SMP Negeri 2 Tompobulu Kabupaten Bantaeng tahun ajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Dari siklus I ke siklus II menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing dengan senantiasa meningkatkan keaktifan belajar siswa. Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan selama dua siklus dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa hal ini nampak dari aktivitas belajar siswa yang meningkat yang pada siklus I dengan kualifikasi cukup berubah menjadi baik pada siklus II. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas VIIA SMP Negeri 2 Tompobulu Kab. Bantaeng yang dapat dilihat dari keaktifan belajar siswa, yaitu dari kategori sangat kurang pada siklus I meningkat menjadi kategori sangat tinggi pada siklus II. 2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap penjelasan guru (pandangan siswa terhadap penjelasan guru, mencatat materi penting yang disampaikan oleh guru dan respon siswa saat guru memberikan umpan balik), kerja sama siswa dalam kelompoknya (ikut serta menyelesaikan tugas kelompok dan menjalin komunikasi yang baik dengan teman kelompok), kemampuan siswa mengemukakan pendapatnya dalam kelompok (siswa menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain serta siswa sudah menanggapi jawaban yang diberikan oleh kelompok lain), dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat pada waktunya (siswa sudah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, serta siswa menyelesaikan lembar tugas tepat pada waktu yang ditentukan). KATA KUNCI: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing, Keaktifan, Pembelajaran PKn
STUDI TENTANG PENANGANAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG MURNIATI. M; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.194 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i1.1676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. (2) Akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Jumlah populasinya sebanyak 279 kasus cerai gugat dari tahun 2013-2014. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel dalam penelitian ini  adalah 1 (satu) kasus yang terdapat dalam register perkara cerai gugat perselingkuhan  yang ditangani oleh hakim dalam lingkup Pengadilan Agama kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa proses tata cara penyelesaian cerai gugat  perselingkuhan yang mengajukan gugatan dari pihak istri pada Pengadilan Agama Bantaeng, sangat memperhatikan peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang: (1) Tata cara proses penyelesaian cerai gugat: (a) mengajukan permohonan. (b) pendaftaran perkara di Pengadilan. (c) tahap pemanggilan oleh pihak penggugat dan tergugat. (d) Persidangan. (e) upaya hakim mendamaikan kedua belah pihak. (f) mendengarkan keterangan saksi. (g) sampai pada putusan Pengadilan Agama.  (2) Akibat hukum dari perceraian tersebut meliputi dari: (a) pembagian hak asuh anak, (b)  pembagian harta warisan. (c) serta biaya hidup mantan istri tidak dapat ditanggung oleh suaminya bahwasanya yang menggugat adalah istri, maka mantan istri tidak berhak menuntut biaya hidup terhadap mantan suaminya.KATA KUNCI:  Penanganan Perkara, Cerai Gugat, Pengadilan Agama
KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PARIA KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO BASO ARIFUDDIN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.679 KB) | DOI: 10.56680/jt.v1i1.1619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi compliance dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah semua wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat tinggal di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang berjumlah 684 wajib pajak. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi yaitu 68 wajib pajak yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (simple random sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dari segi compliance dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo berada dalam kategori rendah dengan persentase 55 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah hanya sebatas rutin mengingatkan masyarakat untuk segera membayar hutang pajaknya serta memberikan teguran langsung secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang menunggak hutang pajaknya. Sejauh ini pemerintah tidak pernah menjatuhkan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak patuh, dan juga belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.KATA KUNCI: Kepatuhan Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SULAWESI SELATAN) SYAMSUL ALAM; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.651 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i1.1681

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. (2) kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (studi pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan). Populasi dalam penelitian ini adalah 21 orang dewan pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Tekhnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dijadikan sampel. Adapun sampel dalam penelitan ini adalah 5 orang yaitu, ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan 4 anggota dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparatur penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan  d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi  kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan  Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual
ANALISIS DESKRIPTIF TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI POLRES BONE KABUPATEN BONE EDRIN .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.192 KB) | DOI: 10.56680/jt.v2i3.1861

Abstract

 Penelitian in bertujuan untuk (1) mengetahui faktor terjadinya pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone, (2) mengetahui upaya preemtif, preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone. (3) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitan ini adalah penyidik unit resum Polres Bone Kabupaten Bone yang berjumlah 14 orang, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 2 orang penyidik unit resum Polres Bone Kabupaten Bone. Data penelitian ini dikumpulkan dengan pengumpulan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang mempengaruhi pelaku pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone kabupaten Bone karena faktor ekonomi yang mendesak dan pengaruh lingkungan. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Bone kabupaten Bone yaitu: (a) upaya preemtif  dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan patroli ke daerah yang rawan terjadi pencurian hewan ternak dan mengaktifkan ronda malam. (b) preventif atau pencegahan (1) melakukan patroli ke daerah yang waran terjadi pencurian hewan ternak dan mengaktifkan ronda malam. Upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pindana pencurian hewan ternak harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini harus berdasar pada KUHP dan KUHAP. (3) kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk mengjangkau TKP dengan cepat.KATA KUNCI : Tindak pidana, pencurian hewan ternakABSTRACT: The study in aim to (1) determine the theft of cattle that occurred in the jurisdiction of Police Bone, (2) know the effort pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the police to minimize the occurrence of the crime of theft of livestock that occurred in Bone Police jurisdiction. (3) to identify the constraints faced by the police in minimizing the occurrence of the crime of theft of livestock in the jurisdiction of Police Bone. This research is a qualitative descriptive study, the population in this research is investigating unit resum Police Bone Bone regency totaling 14 people, sampling in this study using purposive sampling technique that is as much as 2 units resum Police investigators Bone Bone regency. The research data was collected by the collection of interview techniques and documentation are further processed and analyzed using qualitative descriptive analysis technique. The results showed that (1) factors affecting the perpetrators of the theft of livestock in the jurisdiction of the district police station Bone Bone urgent because of economic factors and environmental influences. (2) the efforts made by the police to the crime of theft of livestock in the jurisdiction of Police Bone districts Bone namely: (a) attempts a preemptive to do outreach to the community, conduct a patrol to the area that is prone to theft of livestock and activate the night guard. (b) preventive (1) to patrol the area to warrant the case of theft of livestock and activate the night guard. Efforts repressive or prosecution conducted by the police in minimizing the occurrence of an offense of theft of livestock must be in accordance with the applicable legislation in this regard should be based on the Criminal Code and Criminal Procedure Code. (3) the constraints faced is the lack of public participation and road conditions do not allow for reach scene quickly.KEYWORDS : criminal offenses , theft of livestock
PERAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PEMBENTUKAN MORAL SISWA DI SMP NEGERI 5 PAREPARE HILDAYANTI .; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.969 KB) | DOI: 10.56680/jt.v1i3.1662

Abstract

 Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui proses pembentukan nilai moral melalui interaksi teman sebaya terhadap perilaku moral; (2) Mengetahui bentuk-bentuk perilaku moral siswa dari pengaruh teman sebaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 140 0rang. Sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari 5 kelas siswa kls VIII SMP Negeri 5 Parepare. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses pembentukan nilai moral melalui interaksi teman sebaya, terjadi melalui perekanalan yang di lakukan secara langsung dalam bentuk kegiatan yang positif dan negatif, begitupula dengan perkenalan yang di lakukan tidak langsung dalam bentuk kegiatan yang positif dan negatif; (2) Adapun bentuk-bentuk perilaku moral siswa yang dialami dari pengaruh teman sebaya, diantaranya adalah dari sisi positif dimana mereka sering mengerjakan tugas bersama, berdiskusi mengenai pelajaran, tidak ikut bolos, dan melerai teman jika ada salah satu diantara kami ada yang bertengkar, sedangkan sisi negatifnya merokok pada saat jam istrahat berlangsung, tidak ikut apel pagi, sering melontarkan kata-kata-kata yang tidak baik kepada temannya, bolos pada saat jam pelajaran berlangsung, terlambat, dan membawa hp;Kata Kunci: Peran Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Moral Siswa
STUDI TENTANG KETERAMPILAN GURU DALAM MELAKSANAKAN APERSEPSI PADA PEMBELAJARAN PPKN DI SMP NEGERI 1 DAN SMP NEGERI 2 BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR MUHAMMAD ABDUL MUSHAWWIR; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.177 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ( 1 ) pelaksanaan keterampilan apersepsi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ( 2 ) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan apersepsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang guru PKn sekaligus dijadikan sampel penelitian.Tehnik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ( 1 ) Pelaksanaan Apersepsi pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Dan SMP Negeri 2  Benteng Kabupaten kepulauan Selayar,belum sepenuhnya melaksanakan rambu-rambu apersepsi. ( 2 )        Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan apersepsi pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Dan SMP Negeri 2  Benteng Kabupaten kepulauan Selayar yaitu minimnya cara yang diketahui terhadap butir-butir apersepsi, kurangnya pelatihan guru untuk menambah wawasan pengajaran terkhusus mengenai apersepsi,adapun pelatihan yang diikuti hanya diklat PPG, Tidak terbiasa melaksanakan beragam apersepsi, kurangnya latihan dalam proses mengajar mengenai beragam butir  apersepsi,dan  sulitnya menemukan kesusaian antara butir apersepsi dengan materi pelajaran. Kata Kunci : Keterampilan Guru, Apersepsi
ANALISIS PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI PEKERJA PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA MAKASSAR MUHAMMAD FIRMAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.229 KB) | DOI: 10.56680/jt.v1i2.1652

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui: 1). Faktor-faktor yang menghambat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makassar. 2). Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemadam Kebakaran untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja bagi pekerja pemadam kebakaran di Kota Makassar dalam upaya Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif, populasinya adalah semua pekerja lapangan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar berjumlah 261 orang. Sampelnya 10 % dari jumlah populasi yaitu 26 pekerja yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (simple random sampling). Teknik pengumpulan data: Teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja Pemadam Kebakaran di Kota Makassar adalah: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajibannya, serta tidak mengetahui syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja; Masih adanya pekerja yang tidak mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang berisikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum melaksanakan tugas atau pekerjaan; Masih adanya pekerja yang tidak memperhatikan dan mentaati instruksi atau petunjuk dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan; dan Kurangnya pemahaman pekerja mengenai cara penggunaan alat-alat kerja, syarat-syarat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan Tugas atau pekerjaan belum maksimal. 2).Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran untuk Mengurangi tngkat kecelekaan kerja bagi pekerja Pemedam Kebakaran di kota Makassar adalah sebagai berikut: Lebih memperhatikan kesehatan dan kesiapan pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan; Memberikan pelatihan-pelatihan, instruksi, informasi, dan pegawasan kepada pekerja dalam hal perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan merawat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja; Memakai Alat Perlindungan Diri (APD) secara lengkap yang dapat melindungi diri pekerja dari resiko kecelakaan kerja; dan Memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.KATA KUNCI: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pekerja Pemadam Kebakaran
PELAKSANAAN TRADISI MARIMPA SALO PADA MASYARAKAT DESA SANJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI A. KURNIA; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.95 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan tradisi Marimpa Salo, Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi marimpa salo, dan juga untuk mengetahui implikasi tradisi marimpa salo bagi kehidupan masyarakat di desa Sanjai.Penelitian ini merupakan penelitian model Ex Post Facto, yang desainnya dirancang dengan menggunakan desain deskriptif kualitatif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3.218 orang, yang dijadikan sampel sebanyak 28 orang dengan menggunkan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling). Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik dalam analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sebelum tradisi marimpa salo dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan musyawarah guna menentukan hari pelaksanaan dan pembagian tugas pada saat pelaksanaan acara, Adapun komponen-komponen pelaksanaan tradisi marimpa salo yaitu: Arung (kepala desa), Gella (Kepala Kampung) dan To Matoa Kampong (Pemuka Masyarakat), Pengatur acara, Pabelle, Ponggawa Lopi dan Sawi/sahi (awak perahu), Sanro/Dukun (Pemuka Adat), Paggenrang, Paddarreheng atau Paddawa-dawa, Masyarakat luas dan Pemerintah kabupaten Sinjai.  Sedangkan acara Puncak marimpa salo yaitu ketika puluhan perahu diturunkan ke sungai dan diatur sesuai lebar sungai setelah itu  Perahu dengan awak yang menarik tali jarring terus berjalan menuju muara sungai, selanjutnya belle yang berfungsi sebagai perangkap ikan yang telah dihalau ditempatkan di muara setelah itu rombongan parimpa tiba disisi belle dan dipastikan semua ikan sudah masuk perangkap maka belle pun ditutup. (2) Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Marimpa Salo yaitu nilai-nilai sosial yaitu gotong royong, solidaritas kelompok, kebersamaan social dan gotong royong serta hiburan sedangkan nilai agama yang terkandung yaitu rasa syukur dan silaturahmi diantar warga. (3) Implikasi Tradisi marimpa Salo terhadap Kehidupan Masyarakat Sanjai, jika ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan keagamaan masyarakat sama sekali tidak bertentangan, tradisi ini mendorong masyarakat untuk senantiasa bergotong-royong, silaturahmi, dan rasa solidaritas.KATA KUNCI: Tradisi Marimpa Salo, Implikasi Nilai
TINJAUAN HUKUM PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA ANTAR DAERAH DI KABUPATEN WAJO MUHAMMAD SAYADI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.913 KB) | DOI: 10.56680/jt.v1i1.1625

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah, (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengemudi angkutan kota antar daerah yang terdata di terminal Callaccu Sengkang Kabupaten Wajo, dimana jumlahnya sebanyak 123 pengemudi. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan teknik purposive sampling atau sampel pertimbangan dan penarikan sampel 12% dari semua populasi sehingga di dapat 15 orang. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi: faktor ekonomi, faktor mental, serta adanya peranan dari korban (pengemudi). (2) Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah meliputi pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan maupun sanksi hukum, meningkatkan kesejahteraan pengawai negeri golongan  menengah kebawah, meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada petugas (aparatur negara), meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi masalah hukum khususnya peraturan yang berkenaan dengan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah.KATA KUNCI: Tinjauan Hukum, Pungli, Pengemudi Angkutan Antar Daerah

Page 7 of 40 | Total Record : 394

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 13, Nomor 3 (September 2026) Volume 13, Nomor 2 (Juni 2026) Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026) Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juni 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue