cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 374 Documents
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN UPAH PEKERJA DI PT. JAPFA COMFEED KOTA MAKASSAR ASNIDAR .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.28 KB)

Abstract

Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk perlindungan dan pemberian upah yang dilakukan oleh PT. Japfa kepada pekerjanya,  (2) faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pemberian upah pekerja di PT. Japfa Comfeed Kota Makassar. Teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi.Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dimaksud untuk menganalisis hasil penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perlindungan dan pemberian upah yang dilakukan oleh PT. Japfa kepada pekerjanya sudah mengikuti ketentuan upah minimum Kota Makassar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui ketentuan hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pemberian upah adalah faktor lamanya masa kerja yang didasari oleh pengalaman kerja, tinggi rendahnya jabatan (terkait wewenang dan tanggung jawab seorang pekerja). Peningkatan upah juga dilihat dari produktivitas kerja para pekerja dan semangat kerja dalam menghasilkan suatu produk yang lebih baik dan perusahaan akan berkembang.KATA KUNCI: Perlindungan, Pemberian Upah, Pekerja
KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (STUDI KASUS ILLEGAL FISHING) NUR INDAH SARI AYU; ANDI ACO AGUS; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.346 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kinerja dari Dinas kelautan dan perikanan dalam pencegahan kasus illegal fishing, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 7 orang informan dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya, (2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek illegal fishing di Kab. Kep. Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran. Kata Kunci : Kinerja, Illegal fishing  ABSTRACT: This study aims to: (1) find out the performance of the Department of Marine and Fisheries in the prevention of illegal fishing case, (2) to know the supporting and inhibiting factors in the prevention of illegal fishing case in Selayar Islands District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data that have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 7 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. The results showed that: (1) The performance of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar based on indicators of work quality, quantity of work, execution of duties and responsibilities have shown good results and have qualified to be categorized as performance with very satisfactory category. This is because the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in 2017 has shown a successful performance of 95.66% better than the previous year, (2) As for the supporting factors of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar namely, (a) internal factors, including the ability of the parties of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in executing the person indicated to practice illegal fishing, the existence of a strong work motivation and good teamwork from the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar, (b) external factors, such as the participation of the public who supervise and prevent the practice of illegal fishing in Kab. Kep. Selayar. While the inhibiting factor of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar, the lack of patrol facilities and the number of damage to the surveillance equipment, the lack of awareness of some communities, especially the fishermen community will be the danger caused by illegal fishing activities, tools and materials used for bombing and anesthesia still sold in the market.Keywords: Performance, Illegal fishing
PENERAPAN TARBIYAH ISLAMIYAH DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR NUZUL HAQ; SURYANI MURSALIM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.584 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pandangan guru terhadap bentuk-bentuk pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam Terpadu Wadah Islamiyah Makassar. 2) Pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah terhadap bentuk-bentuk pembinaan akhlak di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. 3) Dampak pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya 183 siswa . Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi 183 orang siswa laki-laki yaitu 18 orang siswa laki-laki yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Guru memandang bahwa bentuk-bentuk pembinaan Tarbiyah Islamiyah di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar memiliki manfaat yang sangat besar dan bentuknya berupa kelompok kecil yang disebut halaqah yang diawali dengan tadarrus atau perbaikan bacaan Al Qur’an sekaligus mengambil hikmah dengan mentadabburi ayat-ayat-Nya, kemudian memberikan materi Tarbiyah Islamiyah berupa materi tentang adab atau akhlak seperti sholat tepat pada waktunya dan berjema’ah dimesjid, Al Qur’an, hadits, dan surah-surah pilihan, ditambah dengan program hafalan dan juga Mabit (Malam Bina Iman dan Takwa). 2) Pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah dalam pembinaan akhlak siswa SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar mendapat respon sangat tinggi yaitu 89,98 % yang menyatakan bahwa pelaksanaannya sangat baik dan bentuknya berupa pembagian menjadi kelompok kecil, diawali dengan perbaikan bacaan Al Qur’an atau tahsinul qiro’ah sekaligus mentadabburi ayat-ayat-Nya, menyajikan materi dasar keislaman seperti adab dan akhlak dan juga fungsi ibadah seperti sholat tepat waktu dan berjema’ah di masjid adalah suatu hal yang baik menurut siswa. 3) Dampak pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar mendapat respon sangat tinggi yaitu 89,94 % dari jawaban responden yang merasakan bertambahnya ilmu bacaan Al Qur’an dan mentadabburi ayat-ayat-Nya.KATA KUNCI : Tarbiyah Islamiyah, Pembinaan, Akhlak This study aims to determine : 1) The views of teachers to other forms of coaching Tarbiyah Islamiyah at the Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar. 2) Implementation of Tarbiyah Islamiyah to other forms of coaching at the Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar. 3) The impact of coaching Tarbiyah Islamiyah in SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. The research is a qualitative descriptive study, where the population is 183 students. As for the sample is 10% of the total population of 183 male students are 18 male students were taken using random sampling techniques. Data collected by observation, interview, questionnaire, and documentation. Data analysis technique used is the percentage analysis, the data is processed and presented in the form of a frequency table. The results showed that: 1) Teacher considers that forms Tarbiyah Islamiyah in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar has enormous benefits and the shape of a small group called halakah beginning with tadarrus or repair  complete the Qur'an as well take a lesson with to deep into His verses, then give tarbiyah Islamiyah material in the form of material about manners or morals, like prayer on time and common at mosque, the Qur'an, hadith, and surah selection, coupled with the recitation program and also mabit (malam bina iman dan takwa/ development  night  of faith and taqwa) .2) Implementation Tarbiyah Islamiyah  of coaching morals students in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar got the response is as high as 89.98%, which states that the implementation is very good and the shape of the division into small groups, starting with reading improvement Qur'an or tahsinul qiro'ah once deep into His verses, serves as a basic material Islamic manners and morals and also the function of worship such as prayer time and common in the mosque is a good thing by the students. 3) The impact of the implementation of Tarbiyah Islamiyah in coaching morals students in Junior High School Wahdah  Islamiyah Makassar got the response is as high as 89.94% of respondents who feel the increasing science and m deep into Qur'an in his verses.KEYWORDS: Tarbiyah Islamiyah, Development, Morals.
IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR MUH. KHAEDIR; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.486 KB)

Abstract

ABSTRAK: Metode penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuannya adalah (1) Untuk mengetahui program makassar tidak rantasa di kecamatan tamalate. (2) Untuk mengetahui implementasi program makassar tidak rantasa di kecematan tamalate. (3 Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala masyarakat kecematan tamalate dalam memaksimalkan program Makassarta Tidak Rantasa. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sampel sebanyak 30 RT (informan) yang ditarik secara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. (1) Program makassar tidak rantasa (MTR) yang dicanangkan Wali Kota Makassar sudah terlaksana tetapi belum maksimal khususnya yang ada di kelurahan mannuruki. Program MTR meliputi, Lihat Sampah Ambil (LISA), Lorong Gardeng (LONGGAR), kerja bakti massal, sampah tukar beras, aku dan sekolahku tidak rantasa. (2) Implementasi program makassar ta tidak rantasa yang ada di kelurahan mannuruki yaitu: Kerja bakti massal, sampah tukar beras, aku dan sekolahku tidak rantasa. (3) Kendala dalam pengimplementasian program makassar tidak rantasa di kelurahan mannuruki dapat dilihat dari segi faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang, kurangnya fasilitas pengangkut sampah (gerobak sampah), sempitnya pekarangan maupun lahan kosong, kurangnya  tempat sampah sementara, dan drainase.Kata Kunci: Program Makassar Tidak Rantasa ABSTRACT: This research method including qualitative descriptive study. The aim is (1) To determine the program in the district of Makassar not rantasa Tamalate. (2) To determine the program implementation makassar not rantasa in Kecematan Tamalate. (3 To find out what the problem is society Kecematan Tamalate in maximizing program Makassarta Not Rantasa. This research is descriptive and qualitative sample of 30 RT (informer) drawn by purposive sampling, that the sampling is done intentionally by certain criteria. The data collection dilakukuan with depth interview, observation and documentation. the results showed that, (1) Program makassar not rantasa (MTR) launched by the Mayor of Makassar has been implemented but not maximum, especially in villages mannuruki. Program MTR covers, See Garbage Grab ( LISA), Lorong Gardeng (LOOSE), community service bulk, garbage exchange rice, I and my school does not rantasa. (2) the program implementation makassar ta not rantasa in villages mannuruki namely: work devotion bulk, garbage exchange rice, I and my school not rantasa. (3) Constraints in the implementation of the program makassar not rantasa in villages mannuruki can be seen in terms of factors of public awareness is still lacking, a lack of facilities of garbage (garbage carts), the narrowness of the yard or vacant land, the lack of trash while, and drainage.Keywords: Program Makassar Not Rantasa 
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN MATARAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG ARFIN UMAR Y; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.662 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Pemahaman  hukum  masyarakat  Kelurahan  Mataran  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang dalam  Mensertifikatkan  Hak Atas Tanah  Miliknya. 2)  Faktor  yang mempengaruhi Pemahaman  hukum masyarakat  Kelurahan  Mataran  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten Enrekang dalam  Mensertifikatkan  Hak  Atas  Tanah  Miliknya. 3)  Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan  Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan jenis data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  Data  Sekunder.  Data  Primer  diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria  berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan  masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan  Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak  tanah. Pengumpulan data berupa wawancara  dan dokumentasi.Hasil  penelitian  menunjukan bahwa: 1)  Pemahaman  hukum  masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas  tanah tergolong   rendah,  pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya  keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya   dan    tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam  memberikan pemahaman hukum,  kepada masyarakat dalam  pembutan sertifikat hak atas tanah. Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah   ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Rights
STRATEGI PEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERPILIH DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 ( STUDI PADA KANTOR DPRD KOTA MAKASSAR). MABRUR ALAM; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.943 KB)

Abstract

Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui latar belakang kaum perempuan untuk maju dalam dunia politik khususnya dalam Pemilihan legislatif Tahun 2014 di DPRD kota Makassar Dan Untuk mengetahui sejauh mana strategi pemenangan yang dilakukan oleh para calon legislatif perempuan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini digunakan  desain penelitian kualitatif. yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau strategi pemenangan calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah semua angggota dewan perempuan di DPRD kota Makassar yang berjumlah delapan orang, teknik penarikan sampelnya menggunakan total sampling yakni penentuan sampel sesuai dengan jumlah populasi yang ada. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Kepustakaan, sedangkan Teknik analisis data yang digunkan ialah analisis deskriptif yakni menjabarkan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kaum perempuan maju dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yakni (1)rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik, (2) pengabdian kepada masyarakat, (3) dukungan dari keluarga, (4) adanya pemberlakuaan Kouta 30% perempuan dalam dunia politik. Sementara Itu Strategi pemenangan yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 yakni : (1) pembentukan tim, (2) , mapping wilayah, (3) Kampanye, (4) meraih simpati dari tokoh masyarakat yang menjadi daerah pemilihan (5) Investasi sosial.Kata Kunci : Strategi Pemenangan, Anggota Legislatif Perempuan This study aims to find out the background of women's progress in politics, especially in the parliamentary elections of 2014 in the city of Makassar DPRD And To determine the extent of winning strategies undertaken by women candidates in Makassar. This study used a qualitative research design. which aims to describe the process or winning strategies of women candidates in winning legislative elections in 2014. In this research study was the subject of all the members of the board of women in Parliament Makassar totaling eight people, the sampling technique sampling sample using the total sample determination in accordance with the number of population which exists. As for the data collection techniques used were interviews and literature, while the data analysis technique is used mainly descriptive analysis that describes the events studied. The results of this study indicate that the background of women forward in the legislative elections of 2014: (1) the low representation of women in politics, (2) community services, (3) the support of the family, (4) the pemberlakuaan Kouta 30% of women in the world of politics. While That strategy winning is done by women in legislative elections held in 2014, namely: (1) the formation of the team, (2), mapping the area, (3) Campaign, (4) gain the sympathy of the public figures who become electoral districts (5) Social investment ,Keywords: Winning Strategies, Member of the Legislative Women
KAHI’ PURA SEBAGAI PERKAWINAN PASSAMPO SIRI’ DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI ABDUL HAMID; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.887 KB)

Abstract

ABSTRAK: Kahi’ Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri’ Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui bagaimana proses Kahi’ Pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. 2). Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis di Desa Biji nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menggambarkan atau memaparkan bagaimana Kahi’ Pura sebagai passampo siri. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan Kahi’ Pura sebagai passampo siri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Biji Nangka sehingga tidak ada lagi yang menikah di luar dari aturan agama dan Undang-undang kita di indonesia khususnya Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Proses Kahi’ Pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis yang dimana proses kahi pura ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang di ambil untuk menutupi aipnya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara kahi pura. 2)Persepsi masyarakat terhadap kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri’ dalam adat bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, kerena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat,. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudaratan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. namun di sisi lain sebagian measyarakat desa biji nangka beranggapan bahwa itu salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. 3) Kahi’ pura sebagai perkawinan Passampo Siri merupakan penyelesaian kasus hamil di luar nikah.Kata Kunci : Kahi’ Pura, Perkawinan Passampo Siri’ABSTRACT : Kahi 'Pura For Marriage Passampo Siri' In the village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences University of Makassar. This study aims to determine: 1). To find out how the process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. 2). To find out how the public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' in the indigenous Bugis Village Jackfruit seeds Borong Sinjai Sinjai district. This research using qualitative descriptive analysis. Where researchers describe or explain how Kahi 'Pura as passampo series. This study aims to describe or depict Kahi 'Pura as passampo series that develops in the middle of the village community Seeds Jackfruit so no longer marry outside of religious rules and our laws in Indonesia, especially in the village of Seeds Jackfruit Sinjai district Borong District Sinjai. Based on the results of the study showed that: 1). Process Kahi 'Pura as marriage Passampo Siri' in traditional Buginese where the process Kahi temple is done based on the agreement the two sides of the family are concerned, where the woman's family asks men responsible but the men do not want to, eventually middle ground taken to cover aipnya is to seek to marry in a way Kahi temple. 2) Public perception of Kahi 'posing as marriage Passampo Siri' is the customary bugis people assume that such things actually undesirable, because they are very contrary to the applicable law and of the religion professed by the community ,. This is due to see the impact that just brings kemudaratan and such actions are contrary to morals and morals. In Islamic law affirmed the moral and character as the joints in the community so that all actions contrary to the moral and character will always be criticized and threatened with punishment. but on the other hand most measyarakat village jackfruit seeds assume that it was one way to resolve the case of pregnancy outside of marriage. 3) Kahi 'temple as a marriage settlement case Passampo Siri is pregnant out of wedlockKeywords : Kahi ' Pura , Marriage Passampo Siri
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KELURAHAN TIDUNG KOTA MAKASSAR RAHMANIAR .; IMAM SUYITNO; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.804 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Tidung sudah berjalan secara efektif dan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang melanggar ketentuan perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kelurahan tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil sampel sebanyak 12 orang. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan  komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tata cara pemungutan retribusi sampah di kelurahan Tidung pada umumnya melalui pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2) Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum pernah di terapkan oleh kepala kelurahan Tidung. Sanksi yang diberikan hanya berupa tidak diangkutkan sampahnya bagi wajib retribusi yang melanggar perda tersebut.Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.  ABSTRACT: This study aims to find out the procedure of collecting levies for waste / cleaning service in Tidung Village has been run effectively and to know the implementation of administrative sanction for compulsory levies that violate the provisions of Local Regulation No. 11 of 2011 on Retribution of Service of Waste / Cleanliness in Tidung Village. This research uses qualitative approach. Taking a sample of 12 people. The data collection procedure used is observation, interview, and documentation. Using qualitative data analysis techniques with the main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) The procedure of collecting the garbage levy in Tidung Village is not running effectively because it is not in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2011 on the levy of garbage / cleaning service, the procedure of collecting the garbage levy in Tidung urban village generally through third party and not in accordance with the Local Levies (SKRD). 2) Implementation of administrative sanction in Regional Regulation Number 11 Year 2011 on Tariff Service / Garbage Service Levy in Tidung Village has not been applied by Tidung urban village head. Sanctions given only in the form of not garbage dikangkutkan for mandatory retribution in violation of the regulation.Keywords: Implementation, Garbage Service Levy / Cleanliness.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (STUDI PADA POLRES BONE) KARMILA .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.311 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat  Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif  yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian,  dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.Kata Kunci: Perjudian Sabung Ayam, Faktor-Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan This study aims to determine the factors that cause the Crime of Gambling cockfighting in Bone regency society and to identify mitigation efforts cockfighting Gambling Crimes that occur in society, Bone regency. This research was conducted in Bone regency with select institutions associated with the case is that the research was conducted at the District Police Bone. Data collection method used is the method of literature and interview method and then the data were analyzed by descriptive qualitative that express the expected results and conclusions on the issue. The results showed that the factors that led to the crime of cockfighting gambling is a habit factors, educational factors, environmental factors, economic factors, and factors of weak law enforcement. For crime prevention efforts cockfight gambling pursued through preventive measures that must be done by each element, including the individual, the community and the police, and through repressive measures undertaken by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.Keywords: Gambling cockfighting, Factors Cause, Prevention Efforts
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MASSORONG DI DESA MARONENG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG WILDA WULANDARI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.691 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tradisi massorong di desa Maroneng. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi massorong dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tradisi massorong di desa Maroneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Persepsi masyarakat yang melaksanakan tradisi Massorong di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan menganggap tidak bertentangan dengan agama serta menjadikan alasan bahwa untuk mempertahankan tradisi daerah. Sedangkan yang tidak melaksanakan tradisi ini menganggap bahwa tradisi tersebut tidak pantas untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik dan bid’ah di dalamnya yang sangat dilarang dalam agama Islam. 2). Faktor yang mendukung tradisi massorong masih tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di desa Maroneng karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Sehingga mereka tetap melaksanakan tradisi-tradisi leluhur mereka meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan syari’at Islam. Faktor lain yang mendukung pelaksanaan tradisi massorong yaitu menghormati leluhur mereka sehingga masyarakat merasa perlu untuk melaksanakan dan mempertahankan tradisi tersebut. Selain itu, masyarakat beranggapan tradisi massorong memberikan manfaat bagi mereka yang melaksanakannya seperti mereka akan terhindar dari malapetaka atau bahaya. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tradisi massorong adalah salah satu pihak orang tua dari anak yang diaqiqah tidak setuju dan menganggap tradisi massorong merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik, karena meminta perlindungan selain kepada Allah SWT. Sehingga masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut meninggalkan tradisi massorong untuk menghormati pihak keluarga pasangannya. Serta tokoh-tokoh agama yang sangat keras menentang tradisi tersebut.KATA KUNCI: Persepsi Masyarakat, Tradisi Massorong ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of tradition massorong and factors that support and hinder the implementation of the tradition in the village massorong Maroneng. Researchers used data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis to determine the public perception of tradition massorong and factors that support and hinder the implementation of the tradition in the village massorong Maroneng. The results showed that: 1). The public perception that implementing Massorong tradition in the village of the District Maroneng Duampanua Pinrang, assume that the tradition of legitimate implemented and considers it contrary to religion and making the excuse that to maintain the tradition of the area. While that does not carry this tradition considers that these traditions do not deserve to be implemented because of the element of shirk and heresy in it which is strictly prohibited in Islam. 2). Factors that support massorong tradition is still carried by some people in the village Maroneng due to lack of public understanding of the teachings of Islam. So that they continue to perform their ancestral traditions despite the tradition is contrary to the Islamic shariah. Another factor supporting implementation massorong tradition that honor their ancestors so that people feel the need to implement and maintain the tradition. In addition, the public assumes massorong traditions provide benefits to those who carry it out as they will be spared from calamity or danger. While the factors that hinder the implementation of massorong tradition is one of the parents of children who do not agree and assume diaqiqah massorong tradition is a form of shirk, because asking for protection other than Allah SWT. So that people who believe in the tradition of leaving massorong tradition to honor the family partner. As well as religious leaders very hard against that tradition.Keywords: Public perception, tradition Massorong 

Page 8 of 38 | Total Record : 374