cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 7   8   9   10   11 
UPAYA KEPOLISIAN RI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS INDRAYANI, DEWI; DAHRI, IRSYAD
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.125 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3730

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota makassar. 3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tekink anlisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna zebra cross sebanyak 4 orang dan pihak kepolisian Lalu Lintas 2 orang. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar masih sangat rendah. 2) Upaya pihak kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan zebra cross dikota Makassar adalah melakukan Penyuluhan tertib lalu lintas kepada instansi terkait, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada awak pengemudi becak,dan pejalan kaki, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada para ulama se kota Makassar, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pengemudi taxi, Penyuluhan tertib lalu lintas kepada anggota TNI, serta Penyuluhan tertib lalu lintas kepada melalui public address dan juga memberikan teguran langsung 3) Faktor yang mempengaruhi upaya kepolisan RI Polrestabes Makassar dalam meningkatakan kesadaran masyarakat dalam penggunaan zebra cross adalah faktor penegak hukum (polisi), faktor pengguna jalan, dan faktor pengemudi. Kata Kunci : Upaya, Kesadaran Hukum,  dan Pengguna Zebra Cross  ABSTRACT: This study aims: 1) To know the legal awareness of the community in the use of zebra cross in the city of Makassar. 2) To know the efforts of Police Polrestabes Makassar police in raising awareness of community law in the use of zebra cross in the city of Makassar. 3) To know the factors that affect the effort Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross. This research uses data collecting technique that is observation and interview. Tekink anlisis data used is descriptive qualitative. population and sample in this study is the community of users of zebra cross as many as 4 people and the traffic police 2 people. The results of this study indicate that: 1) Public legal awareness in the use of zebra cross in the city of Makassar is still very low. 2) Police effort of RI Polrestabes Makassar in raising awareness of public law in the use of zebra cross in the city of Makassar is to conduct an orderly drill of traffic to the relevant institutions, the orderly of traffic to the crew of pedicab drivers, and pedestrians, city of Makassar, Counseling of orderly traffic to taxi driver, Coordination of orderly traffic to TNI member, and Coordination of orderly traffic to through public address and also give direct reprimand 3) Factors influencing effort of Police RI Polrestabes Makassar in raising public awareness in the use of zebra cross is a law enforcement factor (police), a factor of road users, and driver factors. Keywords: Effort, Legal Awareness, and Zebra Cross Users
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA PERAWATI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.531 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bentuk-bentuk partisipasi  masyarakat dalam perlindungan  hutan di Desa Tana Toa, 2) mengetahui faktor-faktor yang  menjadi kendala masyarakat dalam berpartisispasi  dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyakat Di Desa Tana Toa yang berjumlah 304 KK, dan sampel sebanyak 30 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi: (1) Menanam pohon pengganti, (2) Memberi informasi  kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan, (3) Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, peraturan ini meliputi : Tidak menebang pohon secara liar dan Mengenakan sanksi bagi pelanggar. 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa terdiri dari (1) Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di tana toa khususnya jenis hutan keramat, (2) Terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku(Ammatoa), (3) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi (1) Mengadakan sosialisasi, (2) melakukan patroli rutin dan patrol terpadu. .(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.(4) Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).KATA KUNCI: Partisipasi Masyarakat, Perlindungan, Hutan This study aims to: 1) determine the forms of community participation in forest protection in the village of Tana Toa, 2) determine the factors that constrain community in berpartisispasi in the protection of forests in the village of Tana Toa, and 3) determine the effort made by the government to improve community participation in forest protection in the village of Tana Toa, district Kajang, Bulukumba district. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all part of society in the village of Tana Toa totaling 304 households, and a sample of 30 informants. By using purposive sampling technique sampling is done deliberately to certain criteria. Dilakukuan data collection with depth interview and documentation. The results of this study indicate that: 1. Protection of Public Participation In Forest In the village of Tana Toa, include: (1) Plant replacement trees, (2) Provide information to the government about the destruction of forests, (3) comply with customs regulations made by Ammatoa these regulations include: Do not cut down trees illegally and Imposing sanctions for violators. 2. Factors Being Public Constraints In berpartisispasi In Forest Protection In the village of Tana Toa consists of (1) lack of interference on the forest in tana toa particular type of sacred forests, (2) There are custom rules created by the head tribe (Ammatoa), (3) lack of assistance provided by pemerintah.3. Efforts Undertaken by the Government in Improving Public Participation in the Protection of Forests in the village of Tana Toa, including (1) Conducting socialization, (2) on a routine patrol and patrol integrated. . (3) Hold the cooperation between the government and the public. (4) Establish custom rules created by the chiefs (Ammatoa).KEYWORDS: Public Participation, Protection, Forests
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA DI KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO NURHAYATI .; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.645 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006, (2) Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatenn Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 belum berjalan secara efektif, hal ini di sebabkan karena masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di masyarakat yang bisa di dapat di toko – toko dan rumah warga  serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dari perda tersebut. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 ialah: (1) Partisipasi tokoh agama dan masyarakat, (2) kerjasama  antar aparat pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 diantaranya: (1) faktor kesadaran, (2) faktor sosialisasi, (3) faktor pemberian sanksi (4) faktor kebiasaan, (5) tindak lanjut dari pelanggaran Perda No. 8 tahun 2006 masih dalam tahap non yuspisial yaitu tidak adanya penyelidikan dan penyidikan di bagian satuan polisi pamong praja.Kata Kunci: Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006, (2) supporting and inhibiting factors Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006. This study is a qualitative descriptive study. The data collection procedures used were interviews and documentation. While data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Kabupatenn Jeneponto No. 8 of 2006 does not operate effectively, this is caused because there are many alcoholic drinks that circulate in the community who can be in stores - stores and houses as well as a lack of public awareness of the existence of these regulations. The supporting factors of Implementation Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 are: (1) Participation of community and religious leaders, (2) cooperation among government officials. While the factors that inhibit the implementation of Jeneponto District Regulation No. 8 of 2006 include: (1) the awareness factor, (2) socialization factors, (3) factors sanctions (4) that habit, (5) follow-up of violations of Bylaw No. 8 in 2006 is still in the stage of non yuspisial namely the lack of investigations and inquiries at the police forces of the civil service.Keywords: Prohibition of Circulation of Alcoholic Beverages and Supervision
EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (STUDI PADA UNIT TIPIKOR POLRES POLMAN) SYAHRIAH, RIFKI; IBSIK, SANGKALA
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.884 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3718

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) efektivitas penanganan kasus korupsi oleh unit tipikor polres polman dan 2) kendala unit tipikor polres polman dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu di Kabupaten Polman tepatnya di Kantor Unit Tipikor Polres Polman.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada pun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan dan Informan yang dimaksud yaitu 6 orang penyidik tipikor, 1 orang anggota ops urbin, 1 orang mantan kanit tipikor, 1 orang anggota seksi keuangan, 1 orang kasat reskrim, dan 1 orang LSM. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan fenomena yang ditelitiberupaKarya Ilmiah, beberapa buku tentang korupsi dan Peraturan Perundang-undangan.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor PolresPolman dalam kurung waktu 2014 sampai dengan 2016 telah menyelesaikan 4 kasus dan 2 kasus sementara dalam proses penyidikan dan dianggap sudah cukup efektif, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi cepat, tepat, murah, dan tuntas dalam menangani kasus korupsi. 2) Unit Tipikor Polres  Polman mengalami kendala dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu masalah anggaran, masalah sumber daya manusia, dan masalah sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya yaitu masalah politik. Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan Kasus Korupsi   ABSTRACT: This study aims to determine 1) the effectiveness of the handling of corruption cases by Police Corruption Unit Polman and 2) Constraints Police Corruption Unit Police in handling corruption cases. This research uses qualitative approach and the type of research is case study. The location used to conduct research is in Polman District precisely in Office Unit Police Corruption Polman.Teknik data collection through interviews, documentation, and observasi.Sumber of data in this study is divided into two primary data sources and secondary data sources. There is also primary data source in this research that is data obtained from field study through interview by doing Questioning answer directly with informant and informant in question that is 6 investigator korikor, 1 member of ops urbin, 1 person ex kanit korikor, 1 member financial section, 1 resident visible, and 1 NGO. While the secondary data source in this study is data obtained by reviewing some literature related to the phenomenon investigatedberpupaKarya Scientific, some books about corruption and Legislation.Data that have been obtained from the results of research processed by using descriptive analysis qualitative. The data analysis technique used is non-statistical technical that is descriptive. The results of the research indicate that: 1) The handling of corruption cases by PolresPolman Corruption Unit within the period of 2014 to 2016 has resolved 4 cases and 2 cases while in the investigation process and is considered to be quite effective, it is assessed from the fulfillment of the target case and each case judged in terms of fast, precise, cheap, and thorough in dealing with corruption cases. 2) Police Corruption Unit Polman has obstacles in handling corruption cases, namely internal constraints and external constraints, as for internal constraints such as budget problems, human resource issues, and facilities and infrastructure problems, while external constraints are political problem Keywords: Effectiveness, Corruption Case Handling
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (STUDI PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI KECAMATAN RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA) NURMI YUSUF; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.47 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 2). Mengetahui faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara, 3). Mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (studi pada upacara adat rambu solo’) di kecamatan Rantepao kabupaten Toraja Utara.Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pruposif sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) belum terlaksanan secara optimal, disebabkan jumlah rumah potong hewan yang ada di Toraja Utara belum mencukupi, 2). Faktor pendukung imlementasi PERDA Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu tingginya antusiasme masyarakat Toraja terhada pelaksanaan upacara adat, khususnya upacara adat rambu solo’, 3). Faktor penghambat dalam pelaksanaan PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi rumah potong hewan (RPH) yaitu: (a) Jumlah RPH di Toraja Utara, (b) Fasilitas yang belum memadai.KATA KUNCI : Implementasi, Peraturan, Retribusi This study aims to 1 ) . Knowing the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency , 2 ) . Knowing the supporting factors of the implementation of local regulation number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs solo ceremonies in the district of North Toraja Rantepao district , 3 ) . Knowing the limiting factor in implementing petraturan area number 15 of 2011 concerning the levy slaughterhouse on signs ceremonial solo ' Rantepao in the district of North Toraja Regency. The research sample was determined by using the technique of sampling pruposif , while the data collection is done by : observation, interview , and documentation. The results showed that : 1 ) . Implementation of Regional Regulation No. 15 Year 2011 concerning levies Slaughter House has not been done optimally , caused the number of abattoirs in North Toraja insufficient , 2 ) . Factors supporting the implementation of the Regional Regulation No. 15 of 2011 on rertibisi slaughterhouse on signs ceremonial solo , 3 ) . PERDA inhibiting factors in the implementation of Number 15 Year 2011 concerning the levy slaughterhouse namely : ( a) The number of slaughterhouses in North Toraja , ( b ) inadequate facilities .KEYWORDS : Implementation,  regulation, levy
KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU DIAN EKA SAFITRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.385 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2).  Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.Kata Kunci :  Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR) HARIYANI .; A. ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.129 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, 2) Dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunujukan bahwa: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagaian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan,  serta krisis akhalak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. 2) Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.Kata kunci : Hak Asuh AnakABSTRACT: This study aims to determine: 1) Constraints in handling divorce cases in the Religious Makassar, 2) Impact of divorce on children after divorce in the Religious Makassar. This study used a qualitative approach. This study took place in the Religious Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources. Data collection techniques in this research is interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Menunujukan research results that: 1) Constraints in handling divorce cases is the lack of mediation success rate. Because most of those litigants experiencing domestic problems which culminated thus more mediation fails, in addition to economic factors, infidelity, including the crisis akhalak very influential in the holding of the mediation process so that both sides were reluctant to get back together again. So that the mediation success rate is very small presentation. 2) The impact of divorce on children that have an impact on children's education. In addition, children also lose a sense of security and affection from parents that affect the physical and psychological development of children and ultimately have an impact on academic achievement.Keywords: the Child Custody
IMPLEMENTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PALANG MERAH REMAJA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MTs. NEGERI MODEL MAKASSAR SRI YUNARSI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.133 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana karakter peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di MTs. Negeri Model Makassar; 2) Faktor – faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter  peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja di MTs. Negeri Model Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa guru mata pelajaran dan bidang kemahasiswaan yang dianggap mengetahui kondisi PMR di MTs. Negeri model Makassar dan para pengurus PMR pada tingkatan pengurus inti, koordinator dan anggota aktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawncara dan dokumentasi. Sementara, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karakter peserta didik yang mengikuti kegiatan PMR mayoritas positif. Karena pada kegiatan PMR banyak program – program yang dijalankan dan sangat besar kontribusinya dalam rangka menanamkan karakter yang positif bagi peserta didik. Diantara program – progmnya antara lain : pelayanan kesehatan sekolah, pengadaan piket kebersihan, latihan rutin 1 kali/pekan, mengadakan bakti sosial, dan mengadakan kunjungan kesehatan. (2) Faktor  - faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karakter peseta didik MTs. Negeri Makassar yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR adalah dari dalam diri sendiri peserta didik dan kebijakan dari pihak madrasah. Dimana peserta didik yang semangat dalam mengolah potensinya dalam pengembangan karakter dirinya positif sangat didukung oleh tekat yang kuat dalam dalam dirinya dan juga adanya dukungan dari pihak madrasah dalam bentuk kebijakan yang diterapkan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang salah satu diantaranya Palang Merah Remaja (PMR).Kata Kunci: Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja, Pembentukan Karakter ABSTRACT: This study aims to determine: (1) How the character of learners who follow extracurricular activities Red Cross Youth in MTs. Negeri Model Makassar; 2) Factors that influence the character formation of learners who follow extracurricular activities Red Cross Youth in MTs. Negeri Model Makassar. This research is qualitative descriptive research. The sample in this research are some subject teachers and student affair which are considered to know the condition of PMR in MTs. Makassar model country and PMR managers at the level of core board, coordinator and active members. Data collection techniques used observation, wawncara and documentation. Meanwhile, in this research data source obtained from primary and secondary data. The results showed that: (1) the character of learners who followed PMR activity was positive majority. Because in PMR activities many programs - programs that run and very large contribution in order to instill a positive character for learners. Among its programs include: school health services, cleanliness picket pickups, 1 / week routine training, social work, and health visits. (2) Factors that influence the formation of pesantren character of MTs. Negeri Makassar who participated in extracurricular activities of PMR is from within the students themselves and the policy of the madrasah. Where learners who are enthusiastic in processing their potential in the development of their positive character is strongly supported by a strong adhesive within him and also the support of the madrasah in the form of policies applied to learners to follow extracurricular activities which one of them Red Cross Youth (PMR) ). Keywords: Extracurricular Youth Red Cross, Character Formation 
PERANAN GURU PKn DALAM MENANGGULANGI MASALAH KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH (STUDI DI SMA NEGERI 12 SINJAI) HAJAR AFIA; . RIFDAN; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.628 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah, 2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 2 orang guru pendidikan kewarganegaraan dan 9 peserta didik. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu: sebagai pembimbing, agen moral dan model atau teladan.  2) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah dalam proses pembelajaran yaitu mencari tahu masalah yang dialami peserta didik, melakukan pendekatan secara khusus yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi dan mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti Kajian Jum’at (Kamat). 3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan kewarganegaraan dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja di sekolah yaitu Kurangnya Kesadaran Peserta didik, Kurangnya Pengetahuan Peserta didik mengenai akibat kenakalan yang diakukan, Pergaulan peserta didik dengan teman yang nakal dan Kurangnya pengawasan serta perhatian orang tuaKata Kunci : Guru, Kenakalan Remaja ABSTRACT: This study aims to find out: 1) The role of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency at school, 2) the efforts made by the teacher of Citizenship Education in tackling the problem of juvenile delinquency in school. 3) Constraints faced by Civic Education teachers in tackling juvenile delinquency problems at school. This research uses qualitative approach and descriptive qualitative research type with data collection technique through observation, interview, and documentation. By taking informants as much as 2 civic education teachers and 9 students. The data have been obtained from the results of research processed using data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: 1) The role of civic education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in schools are: as mentors, moral agents and models or role models. 2) the efforts of Civic Education teachers in tackling the problem of juvenile delinquency in school in the learning process is to find out the problems experienced by learners, to approach specifically the guidance given in private and include learners in extracurricular activities in schools such as Studies Fri ' at (Kamat). 3) the constraints faced by teachers Citizenship education in tackling the problem of juvenile delinquency in school that is Lack of Awareness Learners, Lack of Knowledge Learners about the consequences of delinquency is made, the association of learners with friends who are naughty and Lack of supervision and attention of parentsKeywords: Teacher, Juvenile Delinquency
PENERAPAN PERATURAN DISIPLIN PNS DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR ANDI RADENG PUTRI HERDIN; IMAM SUYITNO
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.562 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan disiplin dalam meningkatkan kinerja PNS pada Kantor kecamatan Biringknaya Kota Makassar. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan disiplin pada kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif mengenai peranan peraturan disiplin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin pada Kantor Kecamatan Biringkanya Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang ada pada Kantor Kecamatan Biringkanya Kota Makassar  yang berjumlah 23 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 11 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi dan wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan peraturan disiplin dalam lingkup kantor kecamatan biringkanaya kota Makassar pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum terlaksana secara maksimal, masih adanya pegawai yang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja sikap pegawai yang seperti ini menghambat kinerja pelayanan untuk masyarakat. 2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam peraturan disiplin yaitu Masih Kurangnya kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab pekerjaan yang diberikan serta masih adanya sikap pegawai yang sering menunda dalam menyelesaikan pekerjaan. Kata Kunci : Disiplin PNS, Kinerja This study aims to determine how the application of disciplinary rules in improving the performance of civil servants in the sub-district office Biringknaya Makassar. To find out the constraints encountered in the application of disciplinary rules at the district office Biringkanaya Makassar. To the authors conducted research using descriptive method on the role of disciplinary rules and constraints faced in the implementation of the discipline at the District Office Biringkanya Makassar. The population in this study were all civil servants who were there at the District Office Biringkanya Makassar City amounting to 23 people. The sample in this study was 11 people. Data collected through observation and interviews, while data analysis is done by qualitative descriptive analysis. The results of this study show that: 1) The application of disciplinary rules within the scope of the district office Biringkanaya Makassar implementation is still referring to the regulation in force but in reality there are some things that have not been implemented to its full potential, there are still employees who are late and left the office during working hours employee attitudes like these hamper the performance of services to the community. 2) The constraints faced in disciplinary regulations are still lack of awareness of employees in carrying out the duties and responsibilities given job and is still the attitude of employees who often delay in completing the work.Keywords: PNS Discipline, Performance

Page 9 of 38 | Total Record : 374

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue