cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 7   8   9   10   11 
STAKEHOLDER ANALISIS DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinmya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga akan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku pemilik usaha. Oleh karena itu kajian analisis stakeholder dalam sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan atau hipotesis tersebut. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: (a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, (b) menganalisa peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam sistem perijinan IUPHHK, dan (c) menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing stakeholders. Hasil analisis stakeholder menunjukan bahwa dari sepuluh stakeholder yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK,tiga stakeholder yang memiliki peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang cukup signifikan, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, dan BPKH. Untuk stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang kurang signifikan dapat ditinjau kembali keberadaannya (dihilangkan) di antaranya: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten, dan (3) Sekda Kabupaten. Penghilangan peran dari ketiga institusi tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan proses perijinan IUPHHK.
MODEL PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN : STUDI KASUS DI KPH MODEL KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN Ruhimat, Idin Saepudin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di beberapa tempat masih tergolong rendah sehingga menghambat kelancaran implementasi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengaruh kemampuan, kesempatan, dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi mayarakat serta merumuskan model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program SPSS Versi 18 dan AMOS Versi 18. Hasil penelitian menunjukkan (1) variabel motivasi berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat sedangkan variabel kemampuan dan kesempatan masyarakat berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat, dan (2) model peningkatan partisipasi masyarakat yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah dengan cara meningkatkan motivasi masyarakat melalui usaha peningkatan kemampuan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan KPHdi Kabupaten Banjar.
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PEMANENAN HUTAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN, KEUNGGULAN, KELEMAHAN DAN KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK OPTIMASI PEMANFAATANNYA Tambunan, Djaban
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai tahun 1960-an Indonesia hanya menggunakan alat-alat pemanenan hutan dari kategori teknologi sederhana yang ternyata tidak mampu beroperasi secara efektif dan tidak bisa menangani operasi berskala besar. Sejak tahun 1970-an, Indonesia langsung menggunakan alat-alat pemanenan hutan modern berukuran besar-besar yang ternyata selain harganya mahal, juga merusak hutan dan tanah hutan. Untuk menghindari kelemahan dari kedua kategori teknologi tersebut di atas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan maka pilihan yang lebih sesuai digunakan di Indonesia adalah alat-alat pemanenan tingkat teknologi tepat guna. Teknologi ini sudah banyak digunakan di luar negeri dengan hasil baik. Di Indonesia teknologi ini sudah relatif lama dimulai pengembangannya dengan skala kecil-kecil tetapi tidak dapat maju lebih jauh karena kurangnya apresiasi masyarakat dan hampir tidak ada dukungan dari pemerintah. Padahal, teknologi ini mempunyai banyak keunggulan, antara lain: lebih murah, dibuat lokal, ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat sangat besar. Ke depan, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam pemanenan hutan sehingga dalam operasi kehutanan, partisipasi masyarakat optimal, ekonomi masyarakat baik dan hutan lestari.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI KABUPATEN BANJAR Ruhimat, Idin Saepudin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian di KPH Kabupaten Banjar menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan KPH di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan di Kabupaten Banjar dan ketepatan lingkungan dalam menerima kebijakan . Sedangkan dilihat dari sudut pandang ketepatan pelaksana kebijakan, dan ketepatan target dari kebijakan maka implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar belum efektif (2) Terdapat beberapa faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar diantaranya: komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dan partisipasi stakeholder.
Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Puspitojati, Triyono; Samsoedin, Ismayadi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Bandung menghadapi masalah lingkungan yang serius. Sebagian wilayah kota dilanda banjir, kualitas udara di beberapa bagian kota telah melewati baku mutu dan suhu udara bertambah panas. Upaya mengatasi masalah tersebut sedang dilakukan dengan mengembangkan 10 jenis ruang terbuka hijau (RTH), termasuk RTH taman lingkungan berbasis demografi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengembangan RTH dan pengembangan RTH taman lingkungan berbasis demografi di kota Bandung. Kajian dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi pengembangan RTH. Hasil penelitian adalah: Pertama, pada tahun 2004-2011 realisasi pengembangan RTH adalah seluas 1.663 ha. Hal ini 191 ha lebih rendah dibanding rencana pengembangannya. Kedua, dalam periode yang sama, pengembangan RTH taman lingkungan adalah seluas 101,04 ha. Hal ini 0,75 ha lebih rendah dibanding rencana pengembangannya. Ketiga, realisasi pengembangan RTH taman lingkungan tidak berbasis demografi, bervariasi mulai dari 0,05 m2 per penduduk di wilayah pengembangan Tegallega sampai 2,58 m2 per penduduk di wilayah pengembangan Ujungberung, dengan luas rata-rata 0,89 m2 per penduduk. Dalam rencana, pengembangan RTH taman lingkungan berbasis demografi dengan luas rata-rata 0,93 m2 per penduduk. Keempat, Pemerintah Kota Bandung masih perlu mengembangkan RTH seluas 3.108 ha untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH sebesar 30%. Hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan dan memasukkan dana pengembangan RTH dalam anggaran khusus APBD.
Identifikasi Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga Kph Konservasi Di TN Alas Purwo Atmojo, Tri; Awang, San Afri; Purwanto, Erwan Agus
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi taman nasional di Indonesia mengalami berbagai permasalahan, misalnya konseptualisasi taman nasional, konflik keruangan, pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini membutuhkan upaya perbaikan manajemen. Transformasi kelembagaan Taman Nasional (TN) menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi menjadi hal penting. Evaluasi kondisi terkini TN Alas Purwo dengan menggunakan konsep pembangunan lembaga dan teori-teori organisasi sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai kondisi terkini variabel-variabel pembangunan lembaga KPH Konservasi di TN Alas Purwo. Penelitian ini dilaksanakan di TN Alas Purwo pada bulan November 2011-Mei 2012 dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Responden diambil secara purposive terhadap personel TN Alas Purwo. Analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disain organisasi bersifat sentralisasi dan formalisasi, kategori kepemimpinan transformasional adalah tinggi, kategori sikap Good Forestry Governance adalah baik dan kategori karakteristik individu adalah baik. Penelitian ini menyarankan adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas masing-masing variabel dalam upaya pembangunan lembaga KPH Konservasi.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota Suryandari, Elvida Yosefi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/2002 tentang Hutan Kota. Di lain pihak implementasi hutan kota rata-rata masih di bawah 10%. Kendala dalam pelaksanaan hutan kota diduga adalah inkonsistensi kebijakan dan perbedaan konsep hutan kota dari sisi perancang, pembuat kebijakan dan masyarakat. Kebijakan merupakan hal penting karena akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hutan kota. Tujuan kajian adalah identifikasi peraturan-perundangan terkait pembangunan hutan kota, melakukan kajian PP No. 63/2002 dan identifikasi para pemangku terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan dan analisis stakeholder. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP No. 63/2002 belum dapat meningkatkan pembangunan hutan kota di daerah dibandingkan kebijakan serupa dari sektor lain. Butir-butir yang perlu diperhatikan dalam PP tersebut adalah konsep hutan kota (jelas termasuk strata tanaman/pohon), syarat luas dan kekompakan areal hutan kota, pemberian insentif dan disinsentif, penetapan hutan kota melalui Peraturan Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan kota. PP No. 63/2002 dan turunannya perlu direvisi Kementerian Kehutanan agar aplikatif di daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Implementasi suatu kebijakan tergantung isi kebijakan dan daya tanggap pelaksana di daerah. Keterlibatan dan koordinasi antara pemangku kepentingan diperlukan sebagai upaya untuk membangun hutan kota yang berkelanjutan.
Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung Ekawati, Sulistya; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep modal sosial dan aksi kolektif mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam bersama (common pool resources), seperti hutan lindung. Wujud modal sosial dalam kajian ini adalah kepemimpinan sosial, adat/nilai budaya/kearifan lokal, kepercayaan dan kelembagaan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, manfaat ekonomi dan manfaat ekologis dengan kelestarian hutan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, diskusi kelompok dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan program SPPS Statistic 17,0 untuk membuat estimasi kurva (curve estimation) pada menu analisis regresi. Hasil kajian menunjukkan: modal sosial dilihat dari actor perspective maupun public perspective berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan; manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan berkorelasi negatif dengan kelestarian hutan, dan manfaat ekologi berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan.
Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) sudah sejak lama termarginalisasikan di bawah kekuasaan negara. Semua itu berakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara. Tulisan ini mengkaji pengelolaan hutan adat (PHA) pasca Putusan MK No. 35 dengan tujuan: 1) memberi pengertian terkait masyarakat adat dan MHA; 2) mengidentifikasi peraturan perundangan yang terkait dengan PHA; 3) menganalisis dampak putusan MK terhadap perubahan UU No. 41/1999 dan 4) menyusun strategi PHA ke depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi politik dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara istilah masyarakat adat dan MHA karena kedua definisi tersebut pada prinsipnya sama. Ada sekitar delapan jenis UU yang terkait dengan pengertian dan hak MHA, namun substansi dan penerapannya sangat tergantung pada persepsi masing-masing sektor. Putusan MK No. 35 mempunyai dampak signifikan dalam pengelolaan hutan dengan dikeluarkannya hutan adat dari kawasan negara dan juga tidak termasuk ke dalam kategori hutan hak. Strategi penting dalam PHA ke depan adalah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, LSM dan masyarakat adat terkait dengan penetapan MHA, penetapan tata batas hutan adat, dan pembentukan kelembagaan masyarakat adat.
Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi Julijanti, Julijanti; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta perencanaan partisipatif).

Page 9 of 36 | Total Record : 353

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue