cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 5   6   7   8   9 
KAJIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOLABORATIF TAMAN NASIONAL KUTAI Falah, Faiqotul
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) mengalami defragmentasi dan degradasi habitat akibat perambahan, penebangan liar, serta kebakaran hutan. Kemitraan pengelolaan TNK terbentuk sejak 1994 dengan adanya Mitra Kutai. Namun berbagai permasalahan yang muncul mengindikasikan bahwa pengelolaan kawasan TNK belum efektif. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai efektivitas kelembagaan pengelolaan kolaboratif di TNK. Penelitian dilakukan dengan cara : 1) identifikasi kebijakankesepakatan yang berlaku, 2) analisis isi kebijakan, 3) identifikasi persepsi dan peran pemangku kepentingan; 4) analisis kualitatif terhadap persepsi dan peran pemangku kepentingan 5) analisis SWOT, dilanjutkan 6) rekomendasi penyempurnaan kelembagaan kolaborasi Mitra Kutai. Disimpulkan bahwa pengelolaan kolaborasi di TNK ternyata belum efektif, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah berikut : 1) Penelitian potensi dan kondisi terkini TNK; 2) publikasi hasil penelitian serta mengangkat isu permasalahan dan nilai penting TNK melalui media; 3)Penguatan jejaring kerja dengan lembaga donor internasional; 4) Penetapan/zonasi kawasan; 5) Rekonfigurasi lembaga kolaborasi pengelolaan TNK serta penyusunan program dan skema pendanaan yang disepakati semua pihak; 6) Kolaborasi dalam Pembangunan model Desa Konservasi; dan 7) Kolaborasi dalam program pemanfaatan ekonomi kawasan, seperti pembangunan kawasan agrowisata, pusat pendidikan lingkungan, taman safari dan kawasan ekowisata serta areal riset/penelitian.
ANALISIS DAYA SAING EKSPOR PANEL-PANEL KAYU INDONESIA DAN MALAYSIA Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia bersama Malaysia merupakan pengekspor utama pasar dunia untuk kayu lapis keras tropik (tropical hardwood plywood) selama bertahun-tahun. Ekspor kedua negara memiliki pangsa terbesar (dominant players) di dunia untuk jenis kayu lapis tersebut, secara total jika diperhitungkan jenis kayu lapis kayu lunak (softwood plywood), pangsa kedua negara pada tahun 2000 adalah 47 %. Oleh karena itu untuk komoditas kayu lapis tropik, Indonesia dan Malaysia merupakan pesaing (competitor ) untuk segmen pasar tersebut. Selama bertahun-tahun hingga tahun 2003, industri kayu lapis Indonesia mendominasi pasar dunia kayu lapis tropik, namun sejak tahun 2004 Malaysia mengungguli volume ekspor kayu lapis Indonesia. Berbeda dengan kayu lapis, perkembangan ekspor panel kayu non kayu lapis Indonesia kurang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan angka ekspor berfluktuasi dan mengalami stagnasi. Sebaliknya Malaysia menunjukkan perkembangan ekspor panel kayu non kayu lapis yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Industri kayu lapis Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya namun merosotnya pasokan bahan baku menyebabkan pangsa pasar ekspornya menurun secara tajam. Sebaliknya industri kayu lapis Malaysia dan China disamping memiliki keunggulan komparatif juga berhasil meningkatkan pangsa pasarnya.
KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DASAR PENJUALAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT Irawanti, Setiasih; Maryani, Retno; Effendi, Rahman; Hakim, Ismatul; Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harga dasar penjualan kayu hutan tanaman rakyat (HTR) perlu ditetapkan oleh menteri kehutanan untuk melindungi hak petani kayu HTR. Penetapan harga dasar tersebut perlu dikaji melalui penelusuran praktek penjualan kayu HTR yang dilakukan di lapangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan penetapan harga dasar penjualan kayu HTR dengan mengambil lokasi penelitian di Jambi dan Riau. Dengan menerapkan metode Policy Analysis Matrix (PAM), penetapan harga dasar didekati dengan menghitung harga pasar, harga tunggak atau tegakan dan harga sosial atau paritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis kayu, peruntukan kayu serta daur tanaman mempengaruhi harga dasar penjualan kayu. Sedangkan harga penjualan, jumlah produksi dan jarak lahan tanam ke pabrik serta faktor produksi mempengaruhi penghasilan petani. Di Jambi, selain jenis kayu acacia mangium petani HTR juga menjual kayu karet. Sedangkan di Riau, petani HTR hanya menjual kayu acacia mangium. Harga kayu di kedua lokasi kajian berbeda, dimana harga di Jambi lebih tinggi dari pada harga di Riau. Kayu karet rakyat di Jambi dijual di tingkat petani dengan harga Rp 220.000 s/d Rp 250.000 per m3 , sedangkan di Riau Rp 132.000 s/d Rp 148.000/ton. Harga tunggak kayu Acacia mangium di Propinsi Jambi sekitar Rp 208.073,84 s/d 226.471,10 per ton. Harga tunggak kayu Acacia mangium di Propinsi Riau sekitar Rp 106.218,76 s/d Rp 118.580,91 per ton. Harga sosial di Jambi 245.000 s/d 270.000, sedangkan di Riau 150.500 per m3 . Tampak bahwa harga pasar/aktual berbeda dari harga sosial/efisiensi, artinya ada divergensi. Hal ini diakibatkan oleh adanya kegagalan pasar atau distorsi kebijakan. Pasar dikatakan gagal bila tidak mampu menciptakan harga kompetitif yang mencerminkan social opportunity cost atau alokasi sumberdaya/produk yang efisien. Penyebab kegagalan pasar adalah (1) monopoli atau monopsoni, (2) negative externalities atau positive externalities, (3) pasar faktor domestik yang tidak sempurna.
KUALITAS KEBIJAKAN DAN KINERJA USAHA KEHUTANAN: PELAJARAN DARI RENSTRA USAHA KEHUTANAN 2005-2009 Khan, Aziz; Kartodiharjo, Hariadi; Isnantio, Agus
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setidaknya ada sekitar seratus lebih jenis peraturan perundangan diduga telah berakibat antara lain pada ekonomi biaya tinggi, hambatan terhadap pemahaman tentang pelaksanaan peraturan-perundangan itu sendiri, dan minimnya efisiensi dan efektivitas kegiatan administrasi usaha kehutanan, sehingga banyak proses yang harus dilakukan yang secara fungsional tidak lagi sesuai dan bermanfaat baik sebagai alat perencanaan maupun alat pengendalian bagi pemerintah. Ini menunjukkan, dalam taraf tertentu, kualitas kebijakan kehutanan. Dari Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Usaha Kehutanan (BUK) 2005-2009 diperoleh pelajaran penting yang mengonfirmasi kualitas kebijakan dimaksud. Kesenjangan dua regim evaluasi eksternal dan internal BUK menunjukkan bahwa: (1) evaluasi internal berfokus pada lingkup tertentu seputar aspek administratif yang cenderung membatasi substansi program dan kegiatan. Baik buruknya kinerja program ini cenderung tidak ada kaitan dengan kondisi tujuan (outcome) yang diharapkan pihak lain; (2) substansi program lebih didasarkan pada masalah yang dirumuskan pembuat kebijakan (Ditjen BPK) yang umumnya terkait masalah-masalah administrasi dan konsistensi hukum dan bukan masalah-masalah yang dihadapi pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) maupun pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi); (3) kuatnya orientasi pada kepentingan administratif telah mempersempit hubungan antara pembuat kebijakan (Ditjen BUK), pelaksana kebijakan (misal Dinas, UPT) dan pelaku usaha kehutanan (misal swasta, koperasi) terutama dalam penetapan instrumen agar suatu peraturan dapat secara efektif dijalankan.
KAJIAN PERUBAHAN CURAH HUJAN, SUHU DAN TIPE IKLIM PADA ZONE EKOSISTEM DI PULAU LOMBOK Nandini, Ryke; Narendra, Budi Hadi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dampak perubahan iklim dapat dirasakan secara global. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang mempunyai tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim lebih besar dibandingkan pulau-pulau besar. Perubahan iklim dapat menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada sehingga perlu adanya strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Data dan informasi perubahan iklim merupakan data dasar yang penting untuk merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi perubahan curah hujan, suhu dan tipe iklim serta menelusuri dampaknya terhadap ekosistem hutan di Pulau Lombok. Metode yang digunakan adalah analisis perubahan iklim (besaran, perubahan, distribusi spasial dan kecenderungan), dan analisis dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan melalui analisis kesenjangan antara data terkini dan data histori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pulau Lombok telah terjadi perubahan iklim yang ditandai oleh perubahan kecenderungan curah hujan, suhu dan tipe iklim. Dampak perubahan iklim pada ekosistem hutan antara lain rusaknya ekosistem hutan mangrove, hilangnya jenis-jenis endemik, penurunan tutupan lahan, serta berkurangnya kualitas dan kuantitas mata air.
PEMANGKU KEPENTINGAN YANG PERLU DIBERDAYAKAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR Puspitojati, Triyono; Darusman, Dudung; Tarumingkeng, Rudy C.; Purnama, Boen
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Jawa, gangguan hutan produksi marak terjadi yang menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan tidak didukung oleh sebagian pemangku kepentingan. Mereka mungkin tidak bermaksud merusak hutan tetapi tetap melakukannya karena tidak memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Kemampuan dan mobilitas sumberdaya serta kebergantungan langsung pada hutan digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi mereka. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja usaha penyedia input, pekerja hutan, masyarakat umum pedesaan dan pekerja industri hasil hutan adalah 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang perlu diberdayakan dalam pengelolaan hutan produksi. Mereka mempunyai pendapatan dan pendidikan rendah, kebergantungan langsung pada hutan tinggi dan kurang mampu memperjuangkan kepentingannya. Kedua, pemberdayaan yang sesuai untuk mereka adalah (a) meningkatkan kemampuan mereka bekerja dan berusaha pada kegiatan pengelolaan hutan produksi dan (b) meningkatkan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan produksi dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri. Kementerian Kehutanan dapat mendukung pemberdayaan tersebut dengan merumuskan kebijakan pengelolaan hutan tanaman multikultur yang mudah diimplementasikan.
KAJIAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR KEHUTANAN UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN PERPRES NO. 61/2011 Wibowo, Ari
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perpres 61 tentang tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah dikeluarkan dan menjadi peraturan umum dalam penurunan emisi. Meskipun demikian Perpres ini perlu didukung oleh informasi teknis yang lebih rinci yang menjadi arahan dalam pelaksanaan kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Di lapangan, pelaksanaan penurunan emisi perlu didasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menghasilkan penurunan emisi. Kajian ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penurunan emisi melalui pemahaman terhadap sumber emisi di Indonesia dan mengidentifikasi kegiatan yang secara langsung dapat dikuantifikasi penurunan emisinya melalui konservasi karbon serta peningkatan sumber serapan dengan pertumbuhan hutan dan penanaman seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Gerakan Nasional rehabilitasi hutan dan Lahan (GN RHL), serta kegiatan penanaman lain. Kegiatan sektor kehutanan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan emisi GRKpada prinsipnya dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori utama yaitu, konservasi karbon hutan, menambah serapan karbon melalui kegiatan aforestasi, reforestasi dan praktek pengelolaan lainnya dan memanfaatkan biomas sebagai pengganti bahan bakar fosil. Potensi penurunan emisi dari pencegahan deforestasi masih cukup besar dengan laju deforestasi rata-rata sebesar 1,1 juta ha per tahun pada tahun 2000-2005 dan 0,83 juta ha pada tahun 2006-2009. Penurunan emisi dari pencegahan deforestasi dapat dilihat dari potensi hutan alam di Indonesia yang dapat mencapai 600 ton Carbon/Ha. Sedangkan potensi penanaman dapat dilihat dari stok hutan tanaman yang mencapai 177 ton Karbon/Ha. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan pada lampiran Perpres 61/2011 masih didominasi oleh kegiatan penunjang. Hasil kajian memberikan informasi tentang kegiatan yang langsung dapat menurunkan emisi sebagai masukan pada penyusunan rencana aksi daerah (RAD) penurunan emisi.
KEANEKARAGAMAN GENETIK TUMBUHAN OBAT INDONESIA; POTENSI YANG TERPENDAM Tambunan, Parlindungan
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keanekaragaman merupakan keragaman ekosistem spesies, spesies dalam populasi, dan keanekaragaman genetic antara dan dalam populasi. Keanekaragaman genetic hutan alam yang luas merupakan harta yang tersembunyi, terbentuk kompleks dan potensial. Salah satu sumberdaya genetik adalah tumbuhan obat, yang dapat berperan penting untuk pengobatan dan untuk beribu ribu produk lainnya, misalnya farmasi, melindungi hasil produk dan parfum. Pengelolaan tumbuhan obat sekarang secara umum adalah kurang baik, bahkan mengkhawatirkan sebagai akibat langsung dan tidak langsung kegiatan-kegiatan manusia, seperti tergambar dalam formula yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi satu daerah, dan diabaikan dalam persaingan dengan kebutuhan lahan, produksi makanan dan hasil intensif produksi kayu, misalnya melalui hutan tanaman cepat tumbuh sebagai pengganti hutan alam. Salah satu dasar solusi untuk perlestarian pemanfaatan hutan alam dengan konservasi sumberdaya genetik adalah rekonsiliasi yang melibatkan semua institusi terkait, pelbagai disiplin, dan kegiatan yang terpadu, saling berhubungan dan mendukung unsur-unsur dasar strategi konservasi keanekaragaman genetik.
KONSEP TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LAHAN PADA MASYARAKAT DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR Samsoedin, I.; Wijaya, A.; Sukiman, H.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan masyarakat tradisional di Kalimantan diantaranya masyarakat Dayak sangat berperan dalam melestarikan sumberdaya hutan melalui kehidupan sosial dan adat istiadatnya. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di kampung Batu Majang dan Rukun Damai yang merupakan perkampungan suku Dayak Kenyah sub-suku Kenyah Uma Baka dan Uma Tukung serta sub-suku Dayak Kenyah Leppo Tau di kampung Rukun Damai, aspek pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh suku Dayak Kenyah terlihat dari pola pengelolaan lahan yang merupakan bagian dari pola tata ruang. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai habitat flora dan fauna yang dimanfaatkan, terdiri dari areal kampung, daerah bekas kampung yang ditinggalkan, sungai, rawa, kebun, ladang dan hutan (sekunder muda, sekunder tua dan hutan primer). Fungsi dari kawasan tersebut adalah sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkebunan dan sebagai kawasan budaya tradisional. Lahan cadangan digunakan untuk produksi hasil hutan non-kayu dan kawasan hutan sebagai lahan konservasi dan pemanfaatan tradisional. Ketahanan sistem sosial adat tradisional masyarakat Dayak telah terbukti perannya dalam pelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS), terutama di bagian hulu.
KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI DAERAH (STUDI KASUS KPH BANJAR, KALIMANTAN SELATAN DAN KPH LALAN MANGSANG MENDIS, SUMATERA SELATAN) Suryandari, Elvida Yosefi; Sylviani, Sylviani
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah ditetapkan sebagai tujuan strategis untuk mengelola hutan yang lebih baik. Walaupun demikian masih banyak kendala dijumpai dalam pembangunan KPH, diantaranya masalah kelembagaan dalam pendanaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengkaji implementasi kebijakan terkait organisasi KPH dan (2) Mengkaji ketersediaan SDM pendukung dalam pembangunan KPH. Penelitian dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis, Provinsi Sumatera Selatan dan KPHP Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling. Data dianalisis dengan analisis perencanaan SDMdan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi KPH saat ini adalah UPTD dari Satuan Lembaga Lain” Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan. Penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian organisasi UPTD dengan peraturan yang ada. Bentuk organisasi tersebut mempunyai keterbatasan dalam anggaran dan kewenangan pelaksanaan kegiatan, Sumberdaya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas. Bentuk SKPD dapat berupa sekretariat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah (LTD), atau lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Bentuk KPHyang tepat adalah LTD atau lembaga lain. Sesuai pasal 45 pada PP41/2007 maka organisasi KPH tidak bisa berbentuk “Lembaga Teknis Daerah”, tapi dalam bentuk “ karena skor organisasi di kabupaten sudah menunjukkan nilai yang maksimal. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana memperkuat kelembagaan KPH sebagai SKPD dengan perencanaan yang baik. Langkah-langkah penting masih diperlukan sebelum KPHoperasional adalah penentuan peran dan fungsi KPH secara jelas dan tata hubungan kerja dengan stakeholder terkait termasuk pemegang ijin yang dapat dituangkan melalui peraturan. Lebih lanjut, komitmen daerah diperlukan untuk mendukung pembentukan KPHmenjadi SKPD.

Page 7 of 36 | Total Record : 353

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue