Claim Missing Document
Check
Articles

DIMENSI ILAHI DAN DIMENSI INSANI DALAM MAQASID AL-SYARI’AH Abdi Wijaya
Al-Risalah Ar-Risalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.462 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v15i2.844

Abstract

DIMENSI ILAHI DAN DIMENSI INSANI DALAM MAQASID AL-SYARI’AH
MANHĀJ MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI HUKUM ISLAM ( FATWA ) Abdi Wijaya
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.814 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9688

Abstract

Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa menggunakan manhaj  dan pendekatan yang variatif sesuai dengan substansi masalah yang muncul. Dan tidak dinafikan, Muhammadiyah telah berkontribusi dalam transformasi hukum Islam dalam bentuk fatwa terkait dengan masalah yang ada dalam masyarakat.
ISLAMIC LAW VIEWS ON HARSH PHYSICAL PARENTING: A Comparative Study Mutia Hasan; Achmad Musyahid; Abdi Wijaya
Al-Risalah VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i2.19968

Abstract

This research aims to educate children in ordering prayers in Islam and then analyze it in the child protection law. However, in general, Islam places more emphasis on gentleness, patience, and compassion than on violent ways in educating children, although in some instances showing disbelief and opposing children's mistakes is necessary, of course, correctly and appropriately. In the concept of Islamic law, violence has become an enjoyable theme to discuss. On the one hand, there is a hadith from the Prophet about educating children, which, if understood textually, raises the public perception of the necessity of violence in educating children. The Child Protection Law aims to guarantee and protect children and their rights to live, grow, develop and participate optimally following human dignity and protection from violence and discrimination.Keywords: Islamic Law; Prayer; Child Protection Act
Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa terhadap Masalah-masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU Abdi Wijaya
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10624

Abstract

Eksistensi lembaga-lembaga fatwa Indonesia adalah bagaimana supaya ummat dapat menjalankan ajaran-ajara Islam yang baik dan benar dalam kehidupan mereka sehari-hari.Penerapan ajaran tersebut dapat dimplementasika ketika lembaga-lembaga fatwa mampu mengolah dan menghasilkan produk hukum terhadap problematika ummat. Berangkat dari asumsi tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji lembaga-lembaga fatwa di Indonesia (lembaga fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahstul Masail NU).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling Ita Sri Rahayu; Abdi Wijaya
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling 3)  Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya para wajib pajak orang pribadi yang beritikad baik sehingga pemerintah atau lembaga paksa badan gijzeling tidak memperhatikan jika ada hak-hak bagi wajib pajak orang pribadi yang mesti diberikan haknya dengan layak sebagaimana mestinya. Dengan adanya penerapan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan gijzeling, maka akan lebih mudah bagi para wajib pajak orang pribadi yang telah beritikad baik dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada wajib pajak orang pribadi agar melunasi kewajibannya yaitu utang pajak yang menumpuk. 
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat Muhammad Asbar; Abdi Wijaya
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18456

Abstract

Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa). Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam? Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif Maslahat?Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini di laksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data.Hasil penelitian yaitu, bahwa upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker,P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K,Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan (‘adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu‟amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Saran Penulis Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi terkait Keselematan dan Kesehatan Kerja,Kepada PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa untuk bisa lebih Progress mengevaluasi Kinerja terkait menangani Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.
Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep Ahmad Qurais; Abdi Wijaya
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.19442

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat kampung Baru-Baru Tanga khususnya pada petani tambak sering melaksanakan kerjasama dengan Akad Mudharabah (bagi hasil), bahkan mereka mempunyai rutinitas yang setiap waktunya dia laksanakan. Kemudian bagi hasil yang mereka terapkan yaitu kebiasaan/adat istiadat yang secara turun temurun telah dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti memiliki peranan untuk meneliti pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak yang pada umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses akad mudharabah pada petani tambak di kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimana proses pelaksanaan pembagian hasil akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep? 3) Sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada petani tambak di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep?
The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah Abdi Wijaya; Achmad Musyahid Idrus; Tahani Asri Maulidah; Mulham Jaki Asti; Nurjannah Nurjannah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i1.7673

Abstract

This article aims to reveal the optimization of option rights in realizing or stopping e-commerce transactions to achieve justice due to several problems in e-commerce transactions, including no meeting of two people who transact and no goods at that time. The results of the study reveal that the component of option rights (khiyar) focuses on an option due to damage/defect, where the damage can harm or oppress the parties, and the right to vote is a preventive alternative so that the parties feel comfortable and justice is realized in every transaction. Likewise, in the maqashid al sharia analysis, option rights (khiyar) have a very strategic role in maintaining the interests, transparency, benefit, and willingness of both parties to conduct transactions and protect them from harm and loss for all parties. This shows concern for justice in transactions as an effort for the common good to protect the rights of the parties. Strengthening regulations through laws and regulations needs to be carried out as a preventive effort to prevent acts of bad faith by one of the parties to provide a sense of security in transactions between the parties.
PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT DESA PALLAWA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN BONE DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN Abdi Wijaya
Pangulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 01 (2021): Pangulu Abdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PPM LP2M UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/pangabdi.v1i01.26286

Abstract

Pengabdian masyarakat merupakan suatu bentuk tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat, yang merupakan salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan selama di dalam perkuliahan yang dilaksanakan oleh dosen dan dikembangkan oleh fakultas dan jurusan sebagai salah satu bagian dari program pendidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara keseluruhan. Pengabdian masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu wadah yang tidak mengutamakan teori lagi, akan tetapi lebih mengutamakan praktik dalam mengatasi problematika di masyarakat.Pengabdian masyarakat juga adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada para dosen untuk berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upayanya meningkatkan isi dan bobot pendidikan, dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa pallawa Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode intervensi sosial yakni cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya
MURABAHAH BIL WAKALAH (KAJIAN TEORI DAN PENERAPANNYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH) M Yusuf K; Nasrullah Bin Sapa; Abdi Wijaya
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 7 No 1 (2024): Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi
Publisher : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/pk.v7i1.1573

Abstract

This article discusses murabahah bil wakalah in theoretical studies and its application in Islamic financial institutions. The purpose of this article is to elucidate one type of contract in contemporary Islamic jurisprudence, namely the murabahah bil wakalah contract, through theoretical aspects and its application in Islamic financial institutions. The research method employed is the library research method or literature review. The literature review is specifically focused on revealing information derived from scholarly texts, including books and relevant academic journals related to the discussed topic. The research findings indicate that the murabahah bil wakalah contract, from a contractual perspective, is a combination of the murabahah and wakalah contracts, serving as a solution in its implementation within Islamic financial institutions.