Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018) Nur, A.Muhammad; Wijaya, Abdi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13725

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaiman problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melaui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaiman mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.

SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar) Hikmawati, Nur; Wijaya, Abdi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 3, September 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i3.14905

AbstrakArtikel ini membahas tentang sanksi pembatalan pernikahan yang diakibatkan oleh perjodohan menurut hukum adat dan hukum Islam, serta untuk mengetahui sanksi seperti berlaku ketika salah satu pihak melakukan pembatalan. Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat dari para ulama.Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai pernikahan dan pembatala pernikahan. Dari berbagai pendapat para ulama dan masyarakat setempat mengenai pembatalan pernikahan menurut hukum adat dan hukum Islam,maka dapat di tarik kesimpulan bahwa jika dalam hukum adat ada yang melakukan pelanggaran terhadap pernikahan yang batal maka ada sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah setempat, namun jika mengenai hukum Islam tidak merupakan suatu pelanggaran jika pernikahan batal karna tidak di atu dalam Alquran mengenai pembatalan pernikahan. Hasil penelitian ini mengarah kepada pendapat para ulama dan masyarakat mengenai pernikahan dan pemnbatalan pernikaha baik menurut hukum adat maupun hukum Islam.Yang dimana hasil penelitian menurut hukum adat beranggapan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan namun ada yang melanggar salah satu pihak maka sanksi berlaku atau denda, namun dalam hukum Islam tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan pembatalan pernikahan,.Kata Kunci : Sanksi; Pembatalan Pernikahan; Perjodohan.AbstractThis article discusses the sanctions for terminating marriages which are caused by periods based on customary law and Islamic law, and for knowing sanctions such as when one party conduts a cancellation. Thia type of reseach is classified as quantitative by using a social approach in which this approach is an approach to the laws islam related to the opinions of the ulama in collecting data trough interviews, the author uses a case study the technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding marriage and marital cancellation. From various opinions of the ulama and local community regarding, the cancellation of the marriage according to customary law and Islamic law, then it can be concluded that if in customary law there is a violation of the marriage that is canceled then there are sanctions that apply in accordance with local government regulations, but if regarding Islamic law, it is not a violation if the marriage is invalidated in the Koran regarding the annulment of the marriage, the results of this study refer to the opinions ulama and the community regarding marriage and annulment of marriage both according to customary law and Islamic law. Assume that if you want to hold a marriage but there is a violations apply or fines, but in Islamic law there are no violations committed when conducting a marriage cancellation. Keywords: Sanction; Marriage Cancellation; Arranged Marriages.

Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal Majid, Anugrah; Wijaya, Abdi
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.23857

This article aims to describe and analyze related to land ownership rights, viewed from the perspective of Islamic law from the point of view of Imam Syafi'i and Imam Hambali which is then related to what happened in Ex. Bara-barayya, Kec. Makassar, Makassar City. In answering the problems above, the author uses a type of research that is classified as qualitative with the research approaches used are: theological-normative, pedagogical, psychological, and sociological. The sources of data for this research are local residents of Bara-barayya and community leaders. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate the history of the birth of land disputes in the Bara-barayya Village, Makassar District, Makassar City and also discuss the process of resolving land disputes, with this thesis it is hoped that this thesis can be a contribution to people who want to know more details about the history of disputes and the existing dispute resolution process. in Bara-barayya Village, Makassar District, Makassar City.

Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Transaksi Chip pada Game Domino Online Alwi, Syamsul Rizal; Wijaya, Abdi; Lewa, Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.24025

This article aims to describe and analyze the behavior of chip transactions in online domino games, seen from the perspective of Islamic law which is then linked to what happened in Kab. Pangkajene and the Islands. In answering the above problems, the authors took the field research method (Field Research) in this study. To obtain accurate, actual, and reliable information, while the data was obtained through documentation of observations and interviews, which were then analyzed by qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that buying and selling chips can be done in 2 ways, first, through the official agent of Higgs Domino Island, and secondly, through fellow gamers who have more chips. Higgs domino island has both positive and negative effects, but the harm it causes outweighs the benefits. This chip buying and selling transaction is illegal and illegal, because the process of getting this chip contains an element of gambling, so the object being traded becomes forbidden.

Jual-Beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif dan Mazhab al-Syafi’i Anugrah, Abrar; Wijaya, Abdi; Arafah, M.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.28006

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah tentang jual beli makanan bertambah pajak di makassar (studi komparasi hukum positif dengan mazhab syafi’I ). Pokok masalah tersebut selanjutya diuraikan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Makassar. 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. 3) Bagaimana tinjauan mazhab syafi’i terhadap jual beli makanan bertambah pajak di Makassar?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, dengan menggunakan pendekatan teologis, normatif dan sosiologis. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan observasi dan wawancara. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap identifikasi dan taap penolaan data. Analisis data yang digunakan dengan langkah-langkah redukasi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik Jual Beli Makanan yang ada di Kota Makassar, ada dua metode yakni proses transaksinya tidak menambahkan tambahan pajak dalam transaksi jual beli makanannya dan ada juga yang menambahkan tambahan pajak sebesar 10% setiap transaksi makananan yang dipesan, Jual beli Makanan Bertambah Pajak di Makassar praktinya ini penjual tidak ada kejelasan terhadap tambahan pajak kepada pembeli saat melakukan traksaksi pembelian makanan. 2) Berdasarkan Pandangan Hukum Positif bahwa jual beli makanan bertambah pajak di Makassar diatur dalam perda No. 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah bahwa hanya mengatur tentang kewajiban membayar pajak sebesar 10% setiap bulan dan memberi kebebasan kepada pelaku usaha dalam mengumpulkan pajak tersebut. 3) Menurut Mazhab Syafi’I jual beli bertambah pajak di Makassar belum memenuhi syarat sah jual beli karena mengandung unsur gharar, karena pada harga makanan ada tambahan pajak sehingga harga pada menu tidak sesuai dengan yang dibayar, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa yang harus dibayar, maka hal tersebut tidak sah berdasarkan Mazhab Syafi’I, Adapun yang tidak menambahkan pajak dalam transaksinya jelas dan sesuai dengan harga makanan, tidak mengandung unsur gharar, dan terpenuhi syarat sahnya jual beli.

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Layanan Kredit Digital (PayLater) Akibat Wanprestasi: Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Positif Sukma, Melati; Wijaya, Abdi; Sofyan, Sofyan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.30571

The purpose of this study is to determine the legal position of the digital credit service financing agreement (PayLater) according to the fiqh school, to determine the legal position of the digital credit service financing agreement (PayLater) according to positive law. To find out how to resolve disputes over digital credit service financing agreements (PayLater) due to default. In answering these problems, the author uses normative (syar'i) and juridical theology. This research is classified as library research (library research), data collected using library data in the form of books, journals, articles in both electronic media and print media as data, then analyzes the contents of the literature relating to the problems discussed, then reviews and The results of this study show that the scholars of the madhhab agree that in this transaction it is not allowed to qardh which aims to bring profit to the borrower. Meanwhile, according to positive law, the position of debt and receivables is explained in OJK Regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Money Loan Services which regulates the implementation of Fintech peer to peer lending (P2PL) as business actors who pay attention to the form of registration and licensing of the organizing institution, future governance and risk management and periodic reports to the OJK as well as a form of education to consumers regarding legal protection. And based on the positive law that applies in Indonesia, there are two routes that can be used in dispute resolution, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution carried out by the lender and the loan recipient, they do not choose to use dispute resolution methods with these channels, but the lender and loan recipient prefer to carry out internal settlements, and provide administrative sanctions for defaulters.

Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Cabbenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng: Tinjauan Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Hambali Nur Aisyah; Wijaya, Abdi; Amir, Rahma
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.32202

The main problem in this study is how the views of the Shafi'i and Hambali Schools on the practice of social gathering decreased in Cabbenge Village, Lilirilau District, Soppeng Regency The type of research used in this study is field research which is descriptive analytic. The sources of this research are the organizers of the social gathering and people who have joined the social gathering group. Furthermore, the data collection methods carried out are observation, interviews, and documentation. Then, data processing techniques and data analysis are carried out through data reduction, data presentation, and conclusion or verification. In this study, it can be concluded that this declining arisan practice has a debt contract that has different advantages and disadvantages for each participant. The existence of these advantages and disadvantages. The distinct advantage is that the initial participant gets a time gain and a loss in the amount of money earned. Whereas, the end participant gains the amount of money earned and the time loss. So that social gathering is not allowed because it contains elements of usury'. The implication of this research is for parties who carry out arisan with a declining system in order to be able to carry out the arisan activities in accordance with the basics of Islamic law that have been regulated in the Quran, as-Sunnah, Ijma, along with the provisions of the scholars, and in the implementation of declining arisan there should be no difference (+/-) between what is paid and obtained by each member in order to create the main purpose of the arisan, namely help.

Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisyah Sebagai Alternatif Solusi Pembiayaan KPR Dalam Perbankan Syariah Fatimah, Emi Sri Rahayu; Sapa, Nasrullah bin; Wijaya, Abdi
IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6 No. 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Prodi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/iqro.v6i2.4752

This article discusses the application of musyarakah mutanaqisyah related to KPR (Home Ownership Credit) financing in the sharia banking system. The purpose of this article is to provide an overview of the application of the musyarakah mutanaqisyah contract as an alternative KPR (Home Ownership Credit) financing solution in sharia banking. Apart from that, this article also analyzes the obstacles in implementing musyarakah mutanaqishah contracts on KPR (Home Ownership Credit) in sharia banking. The research method used is the library research method or library study. Literature studies are devoted to revealing information sourced from scientific texts originating from books or scientific journals that are relevant to the topic being discussed. The research results obtained show that the application of the musyarakah mutanaqishah contract in mortgage financing in sharia banking has several advantages as an alternative solution in sharia financing, namely where the bank and the customer both own an asset that is the object of the agreement. Because they have mutual rights to do so, banks and customers mutually maintain the agreed cooperation.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BERDASARKAN ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. YUNUS BENGKULU Wijaya, Abdi; Purwadhi; Mulyani, Kahar
Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa Vol 6 No 1 (2024): Service Management Triangle: Jurnal Manajemen Jasa
Publisher : Magister Manajemen Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jsj.v6i1.1840

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor yang penting dalam sistem penyediaan pelayanan kesehatan. Semakin baik pelayanan kesehatan akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat sehingga usaha tersebut akan dinilai semakin bermutu. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berobat di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, menganalisis kesesuaian antara tingkat kepentingan kualitas pelayanan dibandingkan pelaksanaannya menurut masyarakat, dan menyusun strategi pengembangan mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan metode Importance Performance Analysis. Dari hasil pengujian validitas dengan uji statistik Product Moment Pearson terhadap 100 responden pada bulan Juli - Agustus 2023, dihasilkan data valid, rhitung berkisar antara 0.062 – 0,628 untuk tingkat pelaksanaan, dimana lebih tinggi dari rtabel 0,195 dan hasil pengujian reliabilitas dengan uji statistik pearson correlation, dihasilkan reliabilitas yang cukup tinggi yaitu 0,801 untuk tingkat kepentingan dan 0,807 untuk tingkat pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa reliability, assurance, emphaty, tangibles, dan responsiveness tergolong baik. Dalam menyusun strategi mutu pelayanan rumah sakit, terdapat tiga komponen yang harus diperbaiki yaitu terkait dengan informasi tindakan perawatan yang dilakukan pada pasien, kecepatan dan kesigapan perawat dalam pelayanan penanganan pasien, serta jaminan pengantian obat yang rusak.

TUJUAN DAN PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM Asriyana, Asriyana; Paramata, Adhayani Mentari; Wijaya, Abdi
JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol 8, No 1 (2025): JIMB - VOLUME 8 NOMOR 1 MEI 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37479/jimb.v8i1.33058

Artikel ini membahas dimana konsumsi dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan sosial. Prinsip – prinsip konsumsi dalam Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan kepuasan Allah SWT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (library research). Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian terdiri buku, jurnal, artikel, berita baik dari media cetak dan elektronik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan judul yang akan di teliti. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (maslahah). Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqasid syariah). Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Dalam al-Quran surat al-Baqarah 168 Allah selalu mengingatkan “Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. Allah SWT sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan israf, tanpa skala prioritas maqashid (maslahah), sehingga lebih besar spendingnya dari penghasilannya akan membuahkan bencana yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search