cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 122   123   124   125   126 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA PROSES PENYIDIKAN ( STUDI POLRES DI NGANJUK) Satriyo .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris dan bersifat diskriptif dengan lokasi di Polres Nganjuk. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari sumber pertama di Polres Nganjuk dan data sekundernya berupa dokumen resmi, laporan, serta catatan harian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis diskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi tersangka dan dari sisi korban pelecehan seksual dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain korban pelecehan seksual merupakan individu yang mengalami kerugian baik  secara fisik, mental dan sosial, kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual tentunya dapat diatasi dengan pemberian dukungan sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya. Sistem pemidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, untuk menyelesaikan kendala tersebut perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Kata kunci: anak, perlindungan, pelecehan seksual
HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA Zahra Ayu Agridiaryni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan  tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari  (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum waris Islam di Indonesia. Seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dengan anak angkat terkait pembagian harta warisan orang tua angkat. Penyelesaian sengketa waris Islam yang dimana para pihaknya beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama dikarenakan dalam pengambilan putusan Pengadilan Agama mengacu pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga putusannya sesuai dengan hukum waris Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kata Kunci : Anak Angkat, Hak, Waris Islam
KELAYAKAN GAJI DOKTER RUMAH SAKIT SWASTA TIPE B REKANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1199/Menkes/Per/X/2004 (Studi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan) Satria Harza Dharmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang kelayakan gaji dokter rumah sakit swasta tipe B rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004. Hal ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya kendala dalam penerapan kebijakan BPJS ini, khusunya untuk para tenaga medis (dokter). Berkaitan dengan kelayakan gaji dokter faktor lain yang dapat dikaitkan adalah adanya rumah sakit swasta, karena tidak semua masyarakat mendapat pelayanan di rumah sakit”milik”pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas tentang standart gaji tenaga kesehatan yang bekerja pada sektor swasta, dan kelayakan gaji semakin dikeluhkan setalah adanya kebijakan BPJS saat ini. Adapun gaji dokter RSML yang didapat saat ini memang telah memenuhi syarat kelayakan menurut PERMENKES RI Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004, namun apabila dilihat dari segi intensitas kerja dokter setelah adanya kebijakan BPJS ini dengan penghasilan yang diperoleh dimana tidak berbanding lurus antara keduanya karena jumlah pasien yang cenderung meningkat. Dan indikator kepuasan kerja yang diinginkan para dokter di RSML setelah berlakunya kebijakan tentang BPJS Kesehatan adalah kelayakan gaji, gaji yang diterima tiap bulan harus sesuai dengan intensitas kerja, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, serta kepuasan terhadap gaji.Kata Kunci : Kelayakan Gaji Dokter, Rumah Sakit Swasta Tipe B, BPJS Kesehatan
EFEKTIVITAS PASAL 81 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH SURAT IJIN MENGEMUDI Johar Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan tentang syarat-syarat dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang dengan mengungkapnya dari sisi efektivitas pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kecelakaan diKota Malang dan melihat lahan praktik mengemudi di SATPAS Malang Kota yang sangat sempit. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak efektif karena terhambat oleh sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor Undang-Undang yang kurang transparan dan faktor Sumber Daya Manusia dari pihak kepolisian yang sedikit dan tidak seimbang dengan pemohon Surat Ijin mengemudi dan upaya dari pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan yang ada adalah mengembangkan sarana dan fasilitas, menstarakan ujian pemohon Surat Ijin Mengemudi D dengan yang lain dan menggunakan nomor antrian.   Kata Kunci : efektivitas, syarat-syarat memperoleh Surat Ijin Mengemudi.
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Malang) M. Hidayaturrahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Resort Kota Malang yang didalamnya terdapat unit perlindungan perempuan dan anak, mempunyai tugas untuk menangani tindak pidana yang berhubungan dengan anak. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 penyidik diwajibkan untuk melakukan diversi dalam menangani setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun dalam pelaksanaannya penyidik masih belum dapat melakukan maksimal sesuai dengan undang-undang karena terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja penyidik. Salah satu penyebabnya adalah belum terdapatnya lembaga penempatan anak sementara dan dari pelapor yang tidak mau di lakukan diversi. Penelitian dengan metode yuridis empiris ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan diversi di kepolisian resort kota malang.Kata kunci: Diversi, Anak, Kepolisian Resort Kota Malang.
Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Komunitas (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Malang) Dwi Septian Bernis Mubarroq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkelahian antar komunitas di kota Malang semakin menjadi-jadi setelah tercipta banyaknya kelompok-kelompok mahasiswa dan anak muda yang membentuk sekat. Mereka tidak merasakan bahwa perbuatan perkelahian yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai mahasiswa yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum di tuntut untuk menemukan solusi yang paling tepat dalam menanggulangi perkelahian antar mahasiswa ini. Kata Kunci : Upaya, Menanggulangi, Perkelahian, Antar Mahasiswa
IMPLEMENTASI PASAL59 HURUF H PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.2/PMK.01/2014 TERKAIT PEMBLOKIRAN REKENING PENANGGUNG PAJAK (Studi di Kantor PelayananPajakPratama Malang Utara) Unggul Partika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara seharusnya melaksanakan tugasnya dalam memblokir rekening pajak dengan maksimal. Namun adanya kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Malang Utara, menjadikan hambatan bagi KPP Pratama Malang Utara dalam melaksanakan pemblokiran. Salah satu penyebabnya adalah Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melunasi utang pajaknya. Penelitian dengan metode yuridis empiris ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemblokiran rekenig penanggung pajak kaitannya dengan pelaksanaan tugas KPP Pratama Malang Utara. Tugas dari KPP Pratama Malang Utara sebenarnya adalah penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pemblokiran rekening penanggung pajak itu sendiri merupakan salah satu upaya penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara untuk mengamankan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank. Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Utara memiliki beberapa kendala, namun pihak KPP Pratama Malang Utara juga telah melakkukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Pemblokiran, Penanggung Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
DASAR PERTIMBANGAN JAKSA MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur) Brian Martin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Jaksa Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara penjualan lahan milik PT. Garam (pesero) yang dijual dengan harga Rp. 19 miliyar, sedangkan harga di NJOP PBB sebesar Rp. 54 miliyar sehingga dianggap menimbulkan kerugian Negara, selain itu dalam kasus Toll Gate Bandara Internasional Juanda Surabaya yang dianggap merugikan Negara kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan dan tiba-tiba dikeluarkan SP3. Dalam kedua kasus tersebut pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berpendapat kasus tidak dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dasar pertimbangan jaksa dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ? (2) Apakah hambatan jaksa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi ?   Kata Kunci : Jaksa, (SP3), Tindak Pidana Korupsi 
OPTIMALISASI FUNGSI DISTRIK NAVIGASI KELAS 1 MAKASSAR SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS FASILITAS PUBLIK SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN Moh Hasanal Bustami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penulisan skripsi ini tentang Optimalisasi Fungsi Distrik Navigasi Kelasi I Makassar. Distrik Navigasi Kelas I Makassar dalam pelaksanaannya masih kurang optimal di bidang Pengawasan Fasilitas Publik Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Kurang optimalnya tersebut mengakibatkan peraturan yang telah ada tidak berfungsi maksimal sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan di laut. Pengawasan sarana bantu navigasi yang rutin sesuai dengan peraturan sangat di butuhkan. Dalam pelaksanaannya pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran masih banyak kendala terkait peran distrik navigasi kelas I Makassar, kurangnya sarana prasarana yang kurang mewadahi sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam penyelenggaraan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan rutin sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk menangani hambatan tersebut perlu gencar memberi pengertian terhadap masyarakat setempat dengan cara mengadakan sosialisasi seperti lisan maupun brosur tentang pentingnya sarana bantu navigasi pelayaran. Kata Kunci : Optimalisasi, Pengawasan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI KELUHAN MASYARAKAT AKIBAT PERBUATAN MALADMINISTRASI APARAT PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DIY) Mochamad Yasid Al Bustomy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini dibahas tentang kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD-DIY) dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat akibat perbuatan Maladministrasi aparatur pemerintah khususnya di provinsi DIY. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana mekanisme, sistem dan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY terhadap perbuatan maladministrasiyang di lakukan oleh aparat pemerintah daerah? (2) Bagaimana tindakan lembaga ombudsman dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan maladministrasi yang di lakukan oleh aparat pemerintah daerah?dan bagaimana solusinya? Dengan menggukanan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis secara diskriptif kualitatif dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: Kinerja LOD-DIY dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat akibatdari perbuatan Maladministrasi aparat pemerintah telah dilakukan dengan baik terbukti berdasarkan pengaduan yang masuk di LOD DIY pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014 ada 315 laporan yang masuk melaluipengaduan langsung dan 916 pengaduan yang masuk melalui SMS gateway. Semua pengaduan telah di tindak lanjuti sebagai mestinyaKendala yang dihadapi oleh LOD-DIY dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat baik kendala intenal maupun external antara lain prasarana kantor yang belum memadai, ada wewenang yang tumpang tindih dengan lembaga non struktural yang lain dan daya dukum personalia yang masih sangat terbatasUntuk mengatasi kendala uang ada di LOD-DIY telah membangun kemitraan multistaksi holders baik denan kalangan eksekutif, legislatif, LSM maupun Ormas-oramas dan balikan dengan komunitas pedesaanm, mengembangkan sistem SMS gateway, sistem audit sosial.   Kata Kunci:  Kinerja, Ombudsman, Maladministrasi, Aparat Pemerintah Daerah

Page 124 of 563 | Total Record : 5629

 122   123   124   125   126 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue