cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 245   246   247   248   249 
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak) Yusen Rahadian Setyoadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Kepolisian Republik Indonesia (studi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya satwa liar yang dilindungi telah di perdagangkan secara bebas. Hal ini dengan adanya kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana makin maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi mengakibatkan makin punahnya satwa liar yang ada di alam liar. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih terdapat hambatan-hambatan dalam tindak pidana perdagangan satwa liar tersebut. Namun Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah berusaha melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Akan tetapi upaya yang dilakukan lebih gencar lagi supaya kekayaan hayati Indonesia akan tetap terjaga. Kata Kunci: Penanganan, Kepolisian, tindak pidana, satwa liar, dilindungi
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo)PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayan Irianto Wibowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan  Penegakan Hukum Terkait Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang melanggar ketentuan yang temuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Pengaturan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 4 Tahun 2014 terdapat pada pasal 27 untuk sanksi administratif dan Pasal 29 untuk sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Penegakan hukum terkait penyelenggaraan Izin Gangguan di Kabupaten Sukoharjo ? (2) Apa yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam penyelenggaraan izin gangguan di Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana solsinya ? Kemudian penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang mengaji penegakan hukum terkat penyelenggaraan perzinan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perzinan Kabupaten Sukoharjo. Populasi yang digunakan seluruh pegawai BPMPP dan sampel staf-staf yang menangani permasalahan izin gangguan serta para pelaku usaha. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis Berdasarkan hasil peneltian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penegakan hukum yang dilakukan BPMPP masih belum efektif karena masih banyaknya pembiaran terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Dalam pengenaan sanksinya juga belum pernah ada penindakan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hambatan yang dihadapi BPMPP dalam melakukan penegakan hukum terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu sedikitnya anggota tim dan terbatasanya anggaran. Sedangkan hambatan eksternal yaitu informasi mengenai sanksi masih sedikit di masyarakat serta peran serta masyarakat yang rendah untuk membantu BPMPP dalam penegakan hukum. Upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan antara lain mengingkatkan koordinasi antara anggota tim dan melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait izin gangguan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perizinan, Izin Gangguan
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN TAMAN NASIONAL TESSONILO Shrimanti Indira Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract __________________________________________________________________ TNTN whereabouts has been considered as a harm by local inhabitants because they could no longer work on their ancestral land whether it is the forest, the farm, and also their ancestral graves which were included as the part of TNTN area. This is due to the permit of establishment which was never been given by the local inhabitants. The information they ever get was only about reforestation, not about a request for the permit of establishment of TNTN. The purpose of research is intended to identify and analyze a dispute and settlement solution between indigenous people with TNTN. This research is using the juridical empirical method and juridical sociological approach. According to the research, the dispute between indigenous people and Tesso Nilo National Park at Air Hitam Village, was started at the year 2004 when the Government assigned Tesso Nilo forest area as the national park, while the local indigenous people were very dependent on the forest. There has been no real resolution on the field, which means there are no legal protection yet for the Batin Putih indigenous people. Dispute resolution for this case could be done through mediation, such as: (1) to involve or hire the local inhabitants as rangers for the national park, (2) to empower the local inhabitants through the management of non-timber forest products such as honey from sialang tree which could be found easily in TNTN area, (3) to empower the local inhabitants by establishing resort or inn nearby the area of TNTN. Key words: Communal land, dispute resolution, indigenous people Abstrak __________________________________________________________________ Keberadaan TNTN di anggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya TNTN mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka  baik yang masih berupa hutan, kebun dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNTN.  Hal ini di sebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat, mereka hanya diberi sosialisasi tentang reboisasi bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa sengketa yang terjadi dan solusi penyelesaiannya antara masyarakat hukum adat dengan TNTN. Dalam penuisan ini penulis mengunakan jenis penelitian  yuridis empiris dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bermula ketika tahun 2004 pemerintah mentetapkan kawasan hutan tesso nillo sebagai Taman Nasional Tesso Nillo padahal di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat adat petalangan batin putih menngantungkan kehidupannya dan penyelesaian yang terjadi dilapangan belum ada sehingga belum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat batin putih serta model penyelesaian sengketa yang tepat antara mayarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesso Nilo  dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian sebagai berikut: (1) melibatkan atau mengambil masyarakat sekitar menjadi polisi hutan yang bertugas untuk menjaga Taman Nasional, (2) memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu misalnya madu dari pohon sialang yang banyak tumbuh di TNTN, (3) memberdayakan masyarakat dengan membuat resort atau penginapan di sekitar TNTN. Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah ulayat, masyarakat hukum adat
EFEKTIVITAS HUKUM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT OLEH BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERPERINGKAT (STUDI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MALANG) Nur Hayati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The provisions of Article 5, paragraph (1) of Act No. 4 / 1996 on Mortgage of Land and Their Bodies Relating to Land, states that: "An object Encumbrance be saddled with more than one Encumbrance to ensure the repayment of more than one debt". The total credit facilities owned by PT. BTN Branch Malang, which can be used as collateral is land or buildings, but PT. BTN Branch Malang not allow any encumbrance rated as collateral credit. A problem in this journal is why the provision of credit facilities by PT. BTN Branch Malang with guaranteed security rights rated ineffective? The goal is to describe and analyze the effectiveness of lending by banks with the guarantee of security rights rated. The research uses empirical research; the approach used is a socio-juridical. Structurally, the rated security rights when executed by PT. BTN Branch Malang will not be effective. In substance, the provisions governing the security right is rated only contained in Article 5 (1), (2) and (3) of the Act of Mortgage. There is no rule or regulation implementing the Financial Services Authority, which regulates the rights of dependents is rated so that the author raises a concept of substance encumbrance is rated in the form of definition, benefits, as well as floral arrangements, term, collateral, and others. In culture, the security rights are rated to date cannot be pledged as collateral for loans to PT. BTN Branch Malang because of the impact of risk for banks is too high. Key words: security rights, ratings, credit, guarantees, effectiveness Abstrak   Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyebutkan bahwa : “Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.” Dari keseluruhan fasilitas kredit yang dimiliki PT Bank BTN Cabang Kota Malang, yang dapat dijadikan agunan adalah tanah/atau bangunan, namun PT Bank BTN Cabang Kota Malang tidak mengijinkan adanya hak tanggungan berperingkat yang dijadikan jaminan kredit. Permasalahan dalam jurnal ini adalah mengapa pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Malang dengan jaminan hak tanggungan berperingkat tidak efektif?. Tujuan dalam jurnal ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas pemberian kredit oleh bank dengan jaminan hak tanggungan berperingkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Secara struktur, hak tanggungan berperingkat jika dilaksanakan oleh PT Bank BTN Cabang Malang tidak akan efektif. Secara substansi, ketentuan yang mengatur hak tanggungan berperingkat hanya terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Tidak ada peraturan pelaksanaan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur hak tanggungan berperingkat sehingga Penulis memunculkan suatu konsep mengenai substansi hak tanggungan berperingkat berupa definisi, manfaat, serta pengaturan bunga, jangka waktu, agunan, dan lain-lain. Secara kultur, hak tanggungan berperingkat sampai saat ini tidak dapat dijadikan jaminan kredit di PT Bank BTN Cabang Malang karena dampak resiko bagi bank terlalu tinggi. Kata kunci: Hak tanggungan, peringkat, kredit, jaminan, efektivitas
IMPLIKASI YURIDIS PEMALSUAN IDENTITAS DIRI PENGHADAP DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS Emei Dwinanarhati Setiamandani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Notary in carrying out his duties and must remain careful so as not to encounter any problems that could jeopardize the profession. Notary professions are highly vulnerable to legal action. Notaries are not thorough in checking the identity is forgery potentially causing an error in the deed. The purpose of this study was to determine the juridical implications of impersonation clien in making authentic act and the responsibility notary. This research method using a type of juridical research with the statue approach. The legal materials collection techniques using primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, after legal materials collected then the legal materials were analyzed to obtain conclusions with content analysis techniques. This research results showed that: first, notaries authorized to make the authentic act in accordance with Article 1868 of the Civil Code. In connection with the notary authority can be charged with the responsibility for his actions / work is. There are three (3) forms of liability in case of falsification Notary forgery identity, which is the responsibility of administrative, civil liability and criminal responsibility. Secondly, the legal consequences posed by the falsification of foregery identity against the deed that has been created is that it can cause the deed becomes deed under the hand. So that the injured party may apply for compensation to the notary. Key words: forgery identity, authentic letter, responsibility notary   Abstrak Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Profesi notaris sangat rentan terhadap tindakan hukum. Notaris yang tidak teliti dalam pengecekan terhadap identitas diri penghadap sangat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pembuatan akta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis pemalsuan identitas penghadap dalam pembuatan akta otentik dan tanggung jawab notaris. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi dengan teknik content analysis. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa: pertama, notaris berwenang membuat akta otentik sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/ pekerjaannya tersebut. Ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab Notaris jika terjadi pemalsuan identitas diri penghadap, yaitu tanggung jawab secara administratif, tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pemalsuan identitas diri pengahadap terhadap akta yang telah selesai dibuat adalah dapat menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada notaris. Kata kunci: pemalsuan identitas diri, akta otentik, tanggungjawab notaris
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK Irene Dwi Enggarwati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Notaries are required to take responsibility for the acts that have been made, sometimes the notary deed containing false information, fraud and even untruth and often subject to Article 263, 264, and 266 Jo Article 55 of the Criminal Code. The duties of a notary is poured data and information provided by, according to the obligations of the notary in Law No. 2 Year 2014 concerning Notary article 16 section 1 letter (f). Notary Law does not specifically regulate the protection of the law for the notary in the process of being falsely linked, should be examined as a notary in a criminal case based on Article 66 must be approved UUJN MK.Pada currently in the process of the Honorary Council does not provide legal protection This was because in UUJN not regulate clearly related legal protection for a notary in criminal cases not only is it in UUJN also not set on the criminal liability of a notary deed that has been made on the basis of data and information that was falsified by the parties. The objectives of this study were: 1. To analyze forms of criminal responsibility 2. To determine the legal protection for notary The study was qualified as a normative law research that departs from a void norma.Hasil showed responsibility in the event of forgery made by the parties in accordance UUJN notary deed and rules Changes in UUJN is when the notary in the exercise of his proven violations the notary is responsible in accordance with the act of doing good in terms of the responsibility of Administrative Law, Civil Law Key words: criminal liability, legal protection, notary, crime false evidence act, authentic Abstrak Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan palsu,penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan pasal 263,  264,  dan  266  Jo Pasal 55 KUHP. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para ,sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 pasal 1 huruf (f). Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai pelindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan palsu, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari MK.Pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganilisis bentuk pertanggungjawaban pidana Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma.Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, notaris, tindak pidana keterangan palsu, akta otentik
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG MENGGUNAKAN TENAGA PENAGIH DIDALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN. Ahmad Misbakhuddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penggunaan tenaga penagih olehkreditur terhadap debitur. Selama ini peraturan terkait penggunaan tenaga penagihhanya digunakan untuk penyelesaian sengketa terhadap penggunaan kartu kredit.Tidak bisa kemudian peraturan tersebut digunakan dalam sengketa lain. Haltersebut menimbulkan kekosongan hukum sehingga tenaga penagih pada seringmelakukan tindakan penagihan diluar batas kewajaran. Atas tindakan dari tenagapenagih tersebut debitur sering dirugikan baik itu materiil ataupun imateriil.Tujuan dari penelitian ini agar dapat meberikan perlindungan hukum yang tepatbagi debitur terhadap tindakan dari tenaga penagih.
IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Malang ) Firstina Antin Syahrini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pilihan tema tersebut di latar belakangi oleh Adanya pelaksanaan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 Penulis  mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum? Siapa saja pihak-pihak yang hadir dalam diversi di pengadilan? Berhasilkah diversi tersebut?   Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Implementasi Diversi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang? (2)Apa Hambatan dalam implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang?   Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh di lapangan dan langsung diperoleh dari sumbernya yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang di angkat.Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk membantu dalam memperjelas proses analisis pada data primer yaitu bahan-bahan pustaka berupa literatur, dokumen, arsip pengadilan negeri Malang.   Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan negeri malang sudah sesuai dengan undang-undang, pihak-pihak terkait juga telah menjalankan tugas dan kewenangannya di sini, ada hambatan-hambatan yang di temui oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan diversi ini.   Kata Kunci: Implementasi, Diversi.
IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN PASAL 4 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi di Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al Mas Eni Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Dan Menengah. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kredit UMKM bermasalah yang terjadi di Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al Masduqiah, Kabupaten Probolinggo. Banyaknya kredit UMKM bermasalah yang muncul mengganggu likuiditas sehingga perlu solusi yang mampu menjadikan debitur tetap memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al Masduqiah, Probolinggo? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al Masduqiah, Probolinggo sehingga menghambat pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai upaya pemberdayaan UMKM? (3) Bagaimana solusi Credit Union Bersama Bisa Makmur Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al Masduqiah, Probolinggo untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang telah diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Credit Union Bersama Bisa Makmur menerapkan salah satu upaya penyelamatan kredit UMKM bermasalah melalui restrukturisasi kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dengan perpanjangan jangka waktu kredit, debitur memiliki waktu lebih banyak untuk membayar angsuran kredit. Meskipun dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit terdapat banyak kendala tetapi Credit Union Bersama Bisa Makmur mampu melaksanakan restrukturisasi kredit UMKM bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Restrukturisasi, Kredit, UMKM,
HAMBATAN DALAM PENGAWASAN ROKOK TIDAK BERPITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri) Roichatul Janah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara dan setiap tahunnya ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendera Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi pundi – pundi negara di sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya. Pengawasan terhadap lalu lintas pita cukai di Kota Kediri dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Cukai Kediri atau disingkat KPPBC. Dalam melakukan pengawasan tersebut dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai acuan bagi KPPBCuntuk menjalan kegiatan pengawasan pita cukai rokok. KPPBC Kota Kediri melakukan pengawasan pita cukai rokok dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah pemesanan pita cukai rokok dengan hasil tembakau yang telah diproduksi. Usaha KPPBC Kota Kediri melakukan pengawasan terhadap lalu lintas pita cukai rokok agar memberikan sanksi bagi perusahaan atau pabrik rokok di kota kediri yang curang atau nakal. Pengawasan perlu dilakukan karena peredaran rokok tidak berpita cukai cukup mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu pasar pabrik atau perusahaan rokok legal dan juga mengganggu terhadap besarnya penerimaan negara dari sektor pita cukai tembakau. Kata Kunci : hambatan, Bea dan Cukai, rokok, pengawasan.

Page 247 of 563 | Total Record : 5629

 245   246   247   248   249 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue