cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 243   244   245   246   247 
DASAR PERTIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS PENUTUPAN LOKASI PROSTITUSI DI KABUPATEN MALANG Fahmi Arif
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktifitas prostitusi atau aktifitas untuk memudahkan perbuatan cabul orang lain serta mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut adalah sebuah aktifitas yang dilarang di Indonesia. Dari penutupan lokalisasi yang ada di malang beberapa waktu lalu, permasalahan yang ingin penulis kemukakan adalah mengenai dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis dari penutupan lokasi prostitusi serta kendala dan dampak yang terjadi dari penutupan lokasi prostitusi tersebut. Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau disebut juga pelacuran. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual atau hubungan seks untuk uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data-data yang di peroleh di lapangan lalu dikaji menurut peraturan perundang-undangan dan beberapa pendekatan yang berkaitan dengan data tersebut melalui suatu metode penelitian. Fenomena tentang keberadaan lokasi prostitusi ilegal ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan Instruksi Bupati nomor 2 tahun 2014 Tentang Larangan Penyelanggaraan Perjudian dan Lokalisasi Pekerja Seks Komersil di Wilayah Kabupaten Malang. Pentupan lokalisasi di wilayah Kabupaten Malang selain dapat menimbulkan permasalahan baru, berdampak pada timbulnya potensi yang dapat mengganggu ketertiban umum dikarenakan hilangnya pengawasan eks-PSK yang belum bisa terlepas dari ketergantungan akan prostitusi.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI LITERATUR DAN GRAFIS DI INDONESIA Sarah Nurainy Bounty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karakter fiksi saat ini sudah dikenal sebagai bagian dari masyarakat yang ikut tumbuh dan berkembang bersama budaya kehidupan. Namun belum ada pengaturan secara tertulis yang menyatakan karakter fiksi sebagai suatu jenis ciptaan tersendiri yang terpisah dari karya aslinya sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan perlindungannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek, karakter fiksi dapat dilindungi baik dengan menggunakan hak cipta maupun hak merek. Karakter fiksi literatur dan grafis dapat dilindungi sebagai suatu jenis ciptaan sendiri ataupun bersama dengan karya asalnya sebagai bagian yang substansial dari ciptaan. Sedangkan perlindungan dengan hak merek hanya dapat diterapkan pada karakter fiksi grafis saja. Dilihat penyelesaian kasus dengan menggunakan UUHC, pelanggaran yang dapat terjadi menyangkut baik pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral.Kata kunci: perlindungan hukum, karakter fiksi literatur dan grafis, hak cipta, hak merek
PERLINDUNGAN HUKUM BURUH MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN (BERDASARKAN RECRUITMENT AGREEMENT OF INDONESIAN MANPOWER BETWEEN INDONESIA LABOR AGENCY(PJTKI/PPTKIS) AND TAIWANESE LABOR AGENCY ) Adinda Rizky Amelia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri. Keingian untuk memperbaiki kualitas hidup seakan menutup bayangan akan kekerasan, eksploitasi dan deportasi yang sewaktu waku dapat terjadi kepada mereka. Salah satu negara yang menjadi negara tujuan adalah Taiwan. Dimulai dengan adanya faktor pendorong adanya program penempatan Buruh Migran Indonesia  di Taiwan. Adanya Buruh Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para Buruh Migran Indonesia. Melihat permasalahan yang terjadi kepada Buruh Migran Indonesia yang berada di Negara Taiwan, maka tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Buruh Migran Indonesia yang berada di Taiwan, dan sejauh mana pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan Buruh Migran Indonesia di Taiwan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Kasus (Case Approach). Perlindungan Tenaga Kerja di Taiwan antara Recruitment Agreement Between Indonesia Labor Agency (PJTKI/PJTKIS) And Taiwanese Labor Agency Dengan Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran Dan Keluarganya (International Convention of Protection of the Human Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families) adalah telah berjalan selaras, walaupun masih ada hak-hak yang belum diatur di dalam Perjanjian Rekrut Tenaga Kerja Indonesia antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) dengan perusahaan Jasa Tenaga Kerja Taiwan (Recruitment Agreement Of Indonesian Manpower Between Indonesia Labor Agency (PJTKI/PPTKIS) And Taiwanese Labor Agency )). Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh Migran, MoU
PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2019 DALAM UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA M Arie Herdianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem presidensial dansistem multipartai secara bersama-sama. Beberapa argumentasi menyebutkan bahwakombinasi dari kedua sistem tersebut merupakan suatu hal yang rumit bahkanberpotensi menyebabkan pelemahan terhadap sistem presidensial itu sendiri sehinggaberujung pada inektivitas dan instabilitas pemerintahan. Pemilu Presiden dan WakilPresiden serta pemilu anggota legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak padatahun 2019 diyakini akan memperkuat sekaligus memurnikan sistem presidensial diIndonesia.Kata kunci: Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, penguatan sistem presidensial
TANGGUNG JAWAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PIHAK SPBU DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA KENDARI DESCHIKA GABY JUSTICIA TOLLA
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   Author raised the issue about form of responsibility and dispute resolution efforts PT Pertamina with the filling stations in the implementation of Fuel Distribution Agreement, while the form of an agreement between two parties is a kind of standard contract which it created and defined by the party dominates, namely PT Pertamina, so often have problems in implementing the agreement that has been agreed upon by both parties, One is in default which resulted in one of the parties should be responsible for problems that arise. The existence of some of the contents of the agreement are not properly implemented, will impact a loss for the other party, so as to overcome this is necessary to responsibility and remedies that must be done to overcome the existing problems. The purpose of this study was to determine and analyze the form of responsibility and remedies undertaken by PT Pertamina (Persero) in the event of a default problems in implementing the distribution of fuel to the General Fuel Station in Kendari city. The research by the author using socio-juridical where researchers looked at the facts that occurred in the field and examined by reference to the letter of the law and existing agreements. Results of this study concluded that in implementing the agreement, especially regarding the implementation of rights and obligations, still found a common problem that, PT Pertamina provide some ways that can be done as a form of responsibility to resolve the existing problems. As for the remedies to be taken in the event of a dispute related to the existing problems, can be done with two options, namely, by deliberation and litigation (court), as agreed in the contents of the agreement. Thus, to solve this problem required cooperation by all parties concerned. Both the PT Pertamina, gas stations, and Local Government.   Key words: agreements, distribution of oil fuel, responsibility and efforts settlement Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian perselisihan antara PT PERTAMINA dengan pihak SPBU dalam pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Bentuk perjanjian diantara kedua belah pihak merupakan perjanjian baku yang isinya dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang lebih mendominasi, yaitu PT PERTAMINA, sehingga seringkali timbul masalah dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, Salah satunya adalah wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak harus bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul. Adanya isi perjanjian yang tidak dilaksanakan dengan baik, memberikan kerugian bagi pihak lain, sehingga diperlukan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT Pertamina (Persero) apabila terjadi wanprestasi dalam melaksanakan pendistribusian BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Kendari. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dimana peneliti melihat fakta yang terjadi di lapangan dan meneliti dengan mengacu pada undang-undang dan surat perjanjian yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan isi perjanjian terutama mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, masih ditemukan masalah yang sering terjadi sehingga, PT PERTAMINA memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Adapun upaya penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi perselisihan terkait masalah yang ada, dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu, secara musyawarah maupun jalur litigasi (pengadilan), seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga, untuk menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak yang terkait. Baik pihak PT PERTAMINA, SPBU, maupun Pemerintah Setempat.   Kata kunci: perjanjian, pendistribusian bahan bakar minyak, tanggung jawab dan upaya penyelesaian
TANGGUNG JAWAB NEGEN SANAN TUA SEBAGAI KEWAJIBAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT MENURUT AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN (Studi Desa Pakraman Tegalcangkring Kabupaten Jembrana Provinsi Bali) I Gede Wirahadi Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The duties that followed with responsibility for negen sanan tua in Pakraman Tegalcangkring Village are usually incurred by every son of the family. The duties include (1) the duty for ancestor and (2) the social duty as indigenous community at Pakraman Village. In pursuance of the philosophy of Tri Hita Karana, the duties that followed with responsibility are the duty of negen sanan tua to the deceased father (passed away) and the duty for being customary citizen to represent the social duty of indigenous community. The objective of research is to describe, to analyze and to discover duties which are followed by responsibility for negen sanan tua as the social duty of indigenous community. This legal research is empirical law research. The approach is sociolinguistic to describe the behavior of indigenous community which signifies their life and the obedience of this community to the prevailed custom sanction subjected to the deviant indigenous citizen. Result of research indicates that custom rules (awig-awig) that prevails in Pakraman Tegalcangkring Village, as stated in Sarga III Pawos 7, has required every indigenous citizen (krama adat) to implement their social duties. These duties involve physical duty (ayah-ayahan) and pecuniary duty (uron-uron / peson-peson). Such duties represent a precondition for a status as indigenous citizen (krama adat). The rite of pengabenan (cremation) is conducted based on philosophical values that the deceased will return to the Creator (God All Mighty). This ceremony also manifests the reciprocal relationship across indigenous citizens (krama adat). The gathering can also help to produce a balancing life or a harmony. The deviator against these duties being as indigenous citizen (krama adat) will be subjected to the custom sanctions, either fine (pecuniary) or moral condemn, to enforce the curative effect for all indigenous citizens (krama adat) in Pakraman Tegalcangkring Village. Key words: responsibility for negen sanan tua, social duty of indigenous people, awig-awig in pakraman village Abstrak Kewajiban yang diikuti dengan Tanggung jawab terhadap negen sanan tua di Desa Pakraman Tegalcangkring, merupakan kewajiiban yang dipikul oleh setiap anak laki-laki pada umumya. Kewajiban tesebut yaitu: 1). kewajiban terhadap leluhur, 2). Kewajiban sosial masyarakat adat di Desa Pakraman. Didasarkan pada konsep Filsafah Tri Hita Karana, Kewajiban yang diikuti Tanggung jawab adalah kewajiban negen sanan tua terhadap Bapak yang meninggal dunia (wafat), serta kewajiban untuk menjadi warga adat yang merupakan kewajiban sosial masyarakat adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan, menganalisis dan menemukan kewajiban diikuti dengan tanggung jawab terhadap negen sanan tua sebagai kewajiban sosial masyarakat adat. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosioligal, untuk menggambarkan prilaku masyarakat adat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat dan mematuhi sanksi adat yang berlaku pada warga adat (krama adat). Dalam hasil penelitian, sesuai dengan aturan-aturan adat (awig-awig) Desa Pakraman Tegalcangkring pada Sarga III Pawos 7, menyatakan setiap warga adat mempunyai kewajiban sosial, meliputi: Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang berbentuk fisik (ayah-ayahan), dan kewajiban berbentuk uang (uron uron/peson-peson) salah satu bentuk syarat sebagai warga adat (krama adat). Dalam pelaksanaan upacara pengabenan (pembakaran jenasah), dimana terdapat nilai-nilai filsafah untuk mengembalikan ke-asalnya yaitu mengembalikan ke-Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa), dan serta menimbulkan suatu perbuatan timbal-balik antar warga adat (krama adat) dengan warga adat (krama adat) lainnya. Hal ini guna untuk mencapai keseimbangan serta keharmonisan hidup bersama. Jika tidak mematuhi segala kewajibanya sebagai warga adat (krama adat), maka dikenakan sanksi adat berupa denda (uang) serta sanksi moral yang mengakibatkan efek jera terhadap warga adat (krama adat) di Desa Pakraman Tegalcangkring. Kata kunci: negen sanan tua, kewajiban sosial masyarakat adat, awig-awig desa pakraman
KAJIAN YURIDIS JUAL BELI BANGUNAN DENGAN SURAT JUAL BELI BANGUNAN RUMAH DIATAS TANAH HAK MILIK NOMOR 145 DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN DI DAERAH KEPUTREN DESA KAMPUNGDALEM KABUPATEN TULUNGAGUNG Danita Adriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper aims to determine and analyze the practice of buying and selling onthe letter purchase of the building of houses on the land property rights no. 145 by using the letter of agreement under hand in area Keputren Kampungdalem village, Tulungagung. By using the normative method with Case Approach. This study focuses on the Sale and Purchase of Building houses done by the members of the community land area keputren, Village Kampungdalem, Tulungagung. Based on the survey results revealed that the buying and selling of houses is carried out in this case is the letter the minister has violated land / agrarian dated February 8, 1964 Act 91/14 jo S.Dep. Agrarian dated 10 December 1966 No. DPH / 364/43/66, in the regulation of land that has been certified to be using the principle of vertical which isbuying and selling buildings and land is one unit. Regarding the purchase of the building must be made by an authentic deed of Notary. Legal protection can be obtained by the buyer in this case is the obligation of the seller to bear the hidden defects on the object that has been bought and sold.Key words: purchase, property rights agreementAbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis mengenai tentang praktek jual beli bangunan dengan surat jual beli bangunan rumah diatas tanahhak milik Nomor 145 dengan menggunakan surat perjanjian dibawah tangan didaerah Keputren Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung. Dengan menggunakan metode normatif dan Pendekatan Kasus (case approach). Penelitian ini memfokuskan pada Jual Beli Bangunan rumah yang dilakukan oleh para warga masyarakat daerah tanah keputren, Desa Kampungdalem, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jual beli bangunan rumah yang dilaksanakan dalam kasus ini adalah telah melanggar Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undanrg-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66, dalam peraturan tersebut untuk tanah yang telah bersertifikat harus menggunakan asas vertical yaitu jual beli bangunan dan tanahnya merupakan satu kesatuan. Mengenai jual beli bangunan harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pembeli dalam kasus ini adalah mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi atas obyek yang telah diperjualbelikan.Kata kunci: jual beli, hak milik, perjanjian
UPAYA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG BERSUMBER DARI DANA BERGULIR DI KOTA MJOKERTO (STUDI DI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO) Yesica .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis mengangkat permasalahan tentang Upaya Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penyelesaian Kredit Macet yang Bersumber Dari Dana Bergulir di Kota Mojokerto. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya dana bergulir yang belum dibayar oleh beberapa koperasi mulai dari Tahun 2002-2006 di Kota Mojokerto sejumlah Rp 99,5 juta (Sembilan Puluh Sembilan Koma Lima Juta Rupiah). Dana bergulir tidak tertagih ini tidak dihapuskan dan masih tercatat di laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto, baik upaya preventif maupun upaya represif. Efektivitas pelaksanaan upaya tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor substansi yang mengatur mengenai pinjaman dana bergulir dalam sebuah pertauran perundang-undangan, struktur yaitu pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penyediaan sarana atau fasilitas, dan faktor kultur hukum yaitu kebudayaan atau kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Upaya, Kredit Macet, Dana Bergulir
LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung no. 191/Pid.B/ 2010/ PN.Ta dan 200/ Pid.B/ 2011/ PN.Ta) Mohammad Noor Alfian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan sangat berarti. Artikel ini membahas bagaimana urgensi atau arti pentingnya laporan penelitian kemasyarakatan ini, selain itu juga membahas bagaimana pengaruh yang ditimbulkan jika hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan ini. Mengingat dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam hal ini adalah kedua putusan tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilkakukan bahwa urgensi laporan penelitian kemasyarakatan ini dapat memudahkan hakim dalam melakukan penjatuhan putusan, karena laporan penelitian kemasyarakatan ini menguak mengenai latar belakang anak, keluarga anak, pendidikan anak, serta faktor kenapa anak melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hakim dapat dengan mudah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian pengaruh laporan penelitian kemasyarakatan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung no. 191/Pid.B/2010/PN.Ta dan 200/Pid.B/2011/PN.Ta adalah dalam putusan nomor 200/ Pid.B/ 2011/PN.Ta. hakim memutus lebih ringan walaupun perbuatan yang dilakukan anak tersebut dirasa cukup berat, mengingat pelaku masih memiliki keluarga, serta keluarganya dirasa mampu untuk mendidiknya kearah yang lebih baik. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Penelitiapn Kemasyarakatan, Dasar Pertimbangan Hakim, Anak
UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) Ibnu Hanif Nurfajri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan jasa penagih utang atau debt collector merupakan cara penyelesaian permasalahan hutang secara praktis di luar proses peradilan. Lemahnya aturan mengenai penggunaan jasa penagih utang ini mempengaruhi timbulnya kejahatan oleh penagih utang itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh penagih utang sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya yang harus diberantas. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh melalui hasil wawancara dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, maupun studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode ini menjelaskan dan menganalisa data primer dan sekunder mengenai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh penagih utang.

Page 245 of 563 | Total Record : 5629

 243   244   245   246   247 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue