cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 427   428   429   430   431 
LEGALITAS PERKEMBANGAN MATA UANG VIRTUAL ALAT PEMBAYARAN MENURUT HUKUM INDONESIA Olivia Gabriella Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Olivia Gabriella Sinaga, Siti Hamidah, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: oliviagsinaga@gmail.com  ABSTRAK Legalitas mata uang virtual sebagai alat pembayaran menurut hukum Indonesia., karena adanya perkembangan teknologi yang akhirnya melahirkan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Namun, kekosongan hukum pada legalitas mata uang virtual sebagai alat transaksi dan pertanggung jawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia sulit untuk melakukan kontrol terhadap pengguna mata uang virtual. Dari analisis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, perlunya perlindungan hukum terhadap perkembangan mata uang virtual di Indonesia. Kata Kunci: Mata Uang, Virtual, Alat Pembayaran ABSTRACT The legality of virtual currency as a payment instrument according to Indonesian law, due to technological developments which eventually create virtual currency as a payment instrument. However, there are legal loopholes in the legality of virtual currency as a payment instrument and the responsibility of payment system service providers in Indonesia is difficult to control virtual currency users. Based on this analysis, authors conclude that there is a need for legal protection against the development of virtual currency in Indonesia. Keywords: Currency, Virtual, Payment Instrument
HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELAKSASI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang) Bilqis Laila Nuzul Sa’adah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bilqis Laila Nuzul Sa’adah, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bilqislailaa@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini memuat hambatan pada pelaksaan kebijakan relaksasi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS) sekaligus upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang ada. Artikel ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah: (1) apa hambatan pelaksanaan kebijakan relaksasi iuran dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ? (2) apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang untuk mengatasi hambatan tersebut ? Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang tidak mengalami hambatan yang mengganggu kegiatan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kelangsungan aset Dana Jaminan Sosial selama beberapa waktu ke depan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan Cabang malang cukup memberikan upaya yang dapat meningkatkan rasio pendapatan aset Dana Jaminan Sosial agar dapat kembali stabil atau bahkan dapat mencapai titik profit dari periode sebelumnya. Kata Kunci: Kebijakan Relaksasi Iuran, Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ABSTRACT This research studies the impeding factors and the implementation of policies regarding the relaxation of levies paid for Work Accident Insurance (henceforth JKK) in terms of the management of assets of social security fund for employment and measures taken to tackle the impeding factors. This research is mainly focused on the following problems: (1) what are the impeding factors of the implementation of policies regarding the relaxation of levies paid for JKK following Covid-19 in terms of the asset management of social security fund for employment? (2) what measures do BPJS Kesehatan of the branch office of Malang take to tackle the issues? This research was conducted based on an empirical method and socio-juridical approach. The research results have revealed that no significant impeding factors are faced in the management of the social security fund as mentioned since the program has been well planned, and it has taken into account the continuity of the assets in the time to come. Thus, BPJS Ketenagakerjaan of the branch office of Malang could take some measures aiming to raise the ratio of the assets of social security for a more stabilised program and profits. Keywords: policies regarding relaxation of levies, the asset of social security fund for employment, BPJS Ketenagakerjaan
KAJIAN YURIDIS IKLAN PRODUK OBAT SEKSUAL ATAU ALAT BANTU SEKSUAL MELALUI MEDIA INTERNET Mada Sylvia Arifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mada Sylvia Arifah,  Yuliati, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: madasyl@student.ub.ac.id ABSTRAK Pornografi adalah gambar bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk pesan melalui berbagai bentuk media, dengan memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Kemudian, bagaimana bila pornografi yang sifatnya intim menjadi begitu lumrah di kalangan masyarakat, dengan munculnya iklan-iklan yang dibalut dengan muatan pornografi, demi mencapai kepuasan dan ketertarikan konsumen. Iklan dengan balutan pornografi biasanya dapat ditemui di iklan-iklan penjualan produk barang maupun jasa seksual. Beberapa peraturan mengenai tentang iklan bermuatan pornografi, tersebar dibeberapa Undang-undang khusus di Indonesia seperti Undang-undang Pornografi, Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lain-lain, dan self regulation yaitu Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Namun, dari banyaknya regulasi yang tersebar diperaturan lain, apakah dapat menjawab dari konsekuensi Iklan-iklan khususnya produk barang obat dan alat bantu seksual di media internet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memperoleh hasil bahwa regulasi mengenai iklan memang sudah diatur di beberapa undang-undang khusus di Indonesia, namun karena banyaknya regulasi mengenai iklan, tidak memberikan kepastian hukum pada iklan produk obat dan alat bantu seksual melalui media internet secara jelas dan spesifik, sehingga penulis memberikan alternatif secara legal substance yang dapat memperjelas kepastian hukum mengenai periklanan di Indonesia. Kata Kunci: Iklan, Pornografi, Obat dan Alat Bantu Seksual, Cybercrime, Cyberporn. ABSTRACT Pornography involves moving or still pictures that contain messages and vulgarity or sexual exploitation. However, this look of intimacy sparked by pornography is getting more common in society, and advertisements selling sex-related products laden with pornography widely exist on the Internet to attract more prospective buyers. Some regulatory provisions governing this matter are outlined in Law concerning Pornography, Law concerning Broadcasting, Law concerning Telecommunication, Law concerning Consumer Protection and so forth, and self-regulation or the Courtesies and Guidelines of Broadcasting and Advertising in Indonesia. However, those regulatory provisions are still questioned over whether they could tackle the existing issues. This is normative-based research employing a statutory and conceptual approach. The research results indicate that advertisements are governed in several laws in Indonesia, but most regulatory provisions concerning advertisements do not specifically provide any legal certainty for ads of medicinal products and sex toys on the Internet. Thus, the author provides legal substance highlighting the legal certainty regarding advertisements in Indonesia. Keywords: advertisements, pornography, sexual medicines and sex toys, cybercrime, cyberporn 
IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang) Nadia Mileni Habibah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadia Mileni Habibah, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nadiamileni.ub.ac.id   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum mengenai implementasi kewajiban Badan Publik khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan UU KIP yang mengatur sistem Keterbukaan Informasi Publik sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan agar terciptanya transparansi terhadap masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk mencegah timbulnya prektek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan. Peneliti mengangkat tema mengenai kewajiban Badan Publik dikarenakan peneliti ingin mengetahui terkait pengimplementasian terhadap kewajiban-kewajiban dalam kebijakan yang telah diatur, apakah telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Publik yang bersangkutan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, karya tulis skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang? Karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan turun langsung ke lapangan. Data primer didapatkan langsung melalui sumber utama dengan melakukan observasi dan wawancara, sekunder didapat melalui buku-buku untuk melengkapi data primer, dan tersier didapatkan melalui jurnal, ensiklopedia, hingga kamus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas memperoleh hasil jawaban atas rumusan masalah di atas bahwa pengimplementasian Pasal 7 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 dilakukan sebagian telah diimplementasikan dan sebagaian belum, dikarenakan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah terkait hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan UU KIP.Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebijakan, Pelayanan Publik ABSTRACT This research observes the implementation of the liability of the Communication and Informatics Agency of Malang City as governed in Article 7 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness (UU KIP). This law should exist to help people gain access to information. Public information openness is intended to give access to transparency to reduce any potential of corruption, collusion, and nepotism in the government. This research mainly aims to find out whether the related public agency has performed the liability of the public agency accordingly. Departing from the above issue, this research investigates: (1) how is Article 7 of Law Number14 of 2008 implemented in the Communication and Informatics Agency in Malang City? (2) What factors affect the implementation of Article 7 of the law concerned?. With an empirical juridical method and a socio-juridical approach, this research began with a direct observation requiring primary data that constituted interviews, while the secondary data consisted of books that are supplementary to the primary materials. The tertiary data was obtained from journals, encyclopaedias, and dictionaries. The research analysis has found out that Article 7 of the law as mentioned is not completely implemented due to some impeding factors that require attention from the government. Keywords: Public Informastion Openness, Policy, Public Service
FAKTOR PENYEBAB TIDAK EFEKTIFNYA PASAL 92 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG DI ZONASI KAWASAN SUNGAI CISADANE (studi kasus pada Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan) Diva Rifatkha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diva Rifatkha, Imam Kuswahyono, M. Bakri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: rifatkhadiva@gmail.com  ABSTRAK Kota Tangerang memiliki keterbatasan ruang dengan diikuti kepadatan penduduk, sehingga diperlukan perencanaan pengaturan peruntukkan pemanfaatan ruang agar teciptanya keseimbangan ekologis Kota Tangerang. Pengaturan mengenai pemanfaatan ruang Kota Tangerang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang. Peraturan peruntukkan pemanfaatan ruang di Wilayah Kota Tangerang terbagi menjadi beberapa Zonasi, diantaranya adalah Zonasi Kawasan Sungai Cisadane. Pengaturan pemanfaatan atas Zonasi Kawasan Sungai Cisadane diatur di dalam Pasal 92 ayat (1) dan menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Kawasan tersebut. Akan tetapi implementasi dari peraturan Zonasi Kawasan Sungai Cisadane belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukkan yang telah diatur di dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai efektivitas dan faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pasal 92 ayat (1) terhadap pemanfaataan Zonasi Kawasan Sungai Cisadane di Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan, sehingga dapat menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengendali atas pemanfaatan ruang dan menemukan solusi agar permasalahan atas peruntukkan pemanfaatan yang dilakukan di zonasi Kawasan Cisadane dapat berjalan sesuai dengan peruntukkan pemanfaatan yang telah diatur di dalam peraturan zonasi Kawasan sungai cisadane. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memperoleh hasil bahwa implementasi dari pasal 92 ayat (1) peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas rencana tata ruang wilayah kota tangerang tidak berjalan efektif hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga pemerintah kota Tangerang perlu bertindak dan memberikan solusi agar permasalahan atas ketidak efektivitasan dari peraturan pemanfaatan zonasi Kawasan sungai cisadane dapat sesuai dengan peruntukkan yang telah diatur.Kata Kunci: RTRW, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Ruang, Zonasi Kawasan Sungai Cisadane ABSTRACT Tangerang city is getting more crowded with an increasing number of population. This issue requires further regulatory provisions concerning space utilization for more balanced ecological systems in Tangerang city. Local Regulation Number 6 of 2019 concerning Amendments to Regional and Urban Planning in Tangerang City indicates that the space utilization in the city refers to several zones, one of which is the area of the Cisadane River. The management of the utilization of the area of the Cisadane River is governed in Article 92 paragraph (1), elaborating on what activities are allowed to take place in the area. However, the implementation of the regulation regarding this zonation is not implemented according to what is outlined in Article 92 paragraph (1). Departing from this issue, this research mainly studies the factors hampering the effectiveness of Article 92 paragraph (1) regarding the utilization of the Cisadane River area in the Sub-district of Sukasari and Babakan. This study is also intended to find out what measures are taken by the local Government of Tangerang to control the utilization of the available spaces and to find out the solution to the problem. With an empirical method and socio-juridical approach, this research has found out that Article 92 paragraph (1) has not been effectively implemented due to several factors, and this issue requires the local Government to take some actions to respond to the issue of this ineffective implementation of the law regarding the utilization of the zone of Cisadane River according to what is outlined in the regulatory provision.   Keywords: RT/RW, utilization of space, control of space, zonation of Cisadane River area 
TANGGUNG JAWAB INFLUENCER MEDIA SOSIAL TERHADAP IKLAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN KLAIM BERLEBIHAN (Kajian Hukum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Federal Trade Commission Act Amerika) Jihan Ramadhani Kholidya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jihan Ramadhani Kholidya, Yuliati, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: jihanramadhani@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan influencer dalam beriklan di media sosial dan batasan tanggung jawab influencer terhadap konsumen yang dirugikan akibat informasi pada iklan obat dan makanan yang memuat klaim-klaim berlebihan. Penggunaan klaim yang berlebihan pada iklan obat dan makanan dapat mencederai hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Namun dalam UUPK sendiri belum dijelaskan secara konkret terkait kedudukan serta tanggung jawab influencer terhadap penyampaian iklan yang menyesatkan tersebut, berbeda dengan Amerika yang telah mengatur terkait kedudukan serta tanggung jawab influencer dalam beriklan di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terkait kedudukan influencer media sosial dalam beriklan, di Amerika influencer memiliki kedudukan sebagai endorser (pendukung) dalam beriklan, sedangkan di Indonesia influencer tidak memiliki kedudukan dalam beriklan karena mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha periklanan sebagaimana diatur dalam UUPK. (2) Mengenai tanggung jawabnya, baik di Amerika maupun di Indonesia adanya klaim berlebihan pada iklan obat dan makanan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengiklan. Namun terdapat batasan pertanggungjawaban dimana influencer di Amerika dapat dibebani tanggung jawab ganti rugi oleh FTC, jika ia mengetahui bahwa klaim tersebut adalah salah. Sedangkan di Indonesia, influencer dapat dibebani tanggung jawab ganti rugi berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, jika klaim pada iklan yang berlebihan tersebut dibuat sendiri oleh influencer atau dalam hal ini tidak sesuai dengan yang diberikan pelaku usaha dalam perjanjian kerja. Kata kunci: Influencer, tanggung jawab, iklan, klaim berlebihan ABSTRACT This research aims to find out the position of an influencer endorsing a product on social media and the scope of their responsibilities regarding the consumers harmed due to exaggerated testimonies of advertised products. Exaggerated testimonies of medicinal and food products could harm the consumers’ rights, and this matter is governed in Article 4 of Law concerning Consumer Protection (henceforth UUPK). However, the UUPK does not elaborate on the position of the responsibilities an influencer has regarding the misleading testimonies. In comparison, the US governs the responsibilities of influencers. With a normative-juridical method, statutory and comparative approaches, this research reveals that: (1) in the US, influencers are positioned as endorsers in advertisements, while influencers in Indonesia do not have that position to recommend a product to social media users since they are not categorized as business people in advertising, and this matter is governed in the UUPK. (2) In terms of the responsibilities, either in the US or Indonesia, exaggerated testimonies of the products of medicine and food are under the responsibility of the companies advertising the products. However, there is a scope in which endorsers are responsible for compensation as set by FTC in case of irrelevant testimonies of a product. In Indonesia, on the other hand, influencers are responsible for compensation according to Article 1365 of Civil Code if influencers make up the testimonies or the testimonies are not relevant to what has been agreed on the contract. Keywords: Influencer, responsibility, advertisement, exaggerated testimonies 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN BANK AKIBAT PENINGKATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI DAMPAK PANDEMI DI INDONESIA Muhammad Alif Zuhdi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Alif Zuhdi, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: malifzuhdi@student.ub.ac.id  ABSTRAK Otoritas perbankan di Indonesia mencatat adanya peningkatan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada masa Pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai suatu fakta empiris. Perbankan dihadapkan dengan variabel yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Kebijakan dimasa darurat pada sektor hukum perbankan melulu mengatur kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat (lending). Aktivitas bank dalam menghimpun dana masyarakat (funding) juga perlu dianalisis dari perspektif hukumnya. Aktivitas bank menghimpun dana dari masyarakat erat hubungannya dengan nasabah deposan. Analisis penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan sejarah, dan sedikit pendekatan perbandingan melalui Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) ditemukan adanya ketidak lengkapan norma hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah deposan karena belum menjangkau persoalan mengenai bagaimana perlindungan hukum nasabah deposan ketika terjadi kondisi luar biasa yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya seperti pandemi berserta akibat-akibat yang ditimbulkannya padahal hukum perbankan positif secara imperatif menyatakan adanya penjaminan simpanan nasabah deposan. Pasal 10 dan pasal 16 UU LPS belum mampu mampu memberi penjelasan yang detail, jelas, dan spesifik sejauh mana dan dalam kondisi apa saja simpanan nasabah deposan itu dijamin. Reformulasi kebijakan melalui penormaan perlindungan hukum nasabah deposan dalam UU LPS yang tegas, antisipatif, progresif, adaptif, limitatif dan konsisten sebenarnya juga merupakan bentuk pemenuhan dan penegasan doktrin limited guarantee penjaminan simpanan di Indonesia. Kata kunci: Perlindungan hukum nasabah, Nasabah deposan ABSTRACT The case of non-performing loan (NPL) is seen to show increasing trends during the pandemic of COVID-19 in Indonesia, Indonesian Banking Data has reported. This phenomenon is an empirical fact. Banks are faced with variables that could affect bank performance. Banking policies made amidst the pandemic have pushed banks to lend money to customers. Banking activities in funding people’s needs also require analyses from a legal perspective. Funds collected from the members of public are closely related to depositors. This research employed a normative-juridical method, statutory and historical approaches, and a small portion of comparative approach involving the study of Law concerning Deposit Insurance (UU LPS). From the data analysis, it is reported that the related norm is incomplete in terms of the legal protection of bank depositors since the existing law has not reached the extent in which unexpected and extraordinary phenomenon like the spread of COVID-19 takes place and affects almost all existing sectors, while the positive banking law imperatively implies that deposit insurance could serve as a reference. Article 10 and 16 of UU LPS cannot elaborate on the extent and under what condition the clients’ deposit is insured. The straightforward, anticipative, progressive, adaptive, limiting, and consistent reformulation of policies by reforming the norms concerning the legal protection of the depositors in UU LPS could help fulfil and assert the doctrine of limited guarantee of deposit insurance in Indonesia. Keywords: legal protection of bank clients, bank depositors, pandemic 
RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Endang Marifatul Meijuroh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endang Marifatul Meijuroh, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: endang04@ub.ac.id   ABSTRAK UU No 2 Tahun 2020 mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk keadaan pandemi COVID-19. Permasalahan yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 dengan wujud dari aturannya yaitu UU itu sendiri. Sehingga kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) ini akibat hukumnya yaitu mengatur tentang hak imunitas bagi pejabat pemerintah tertentu dibidang fiskal dan moneter sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintah tertentu dapat meniadakan perlindungan hukum bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Apa Ratio Legis Ratio Legis Pembentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Dan apa akibat hukum dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Metode Penelitian yang digunakan berupa Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa Ratio legis dari Pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 adalah Banyaknya kewenangan yang diemban oleh pejabat pemerintah tertentu untuk menghadapi keadaan mendesak yaitu pandemi COVID-19 yang membuat lahirnya hak imunitas dalam pasal ini. Namun setelah ditetapkannya menjadi UU rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) ini tidak dilakukan pengkajian ulang dan menjadi tidak sesuai dengan karakteristik undang-undang sehingga impilkasi  hukum dari Pasal 27 ayat (3) ini tidak sesuai dengan keadilan, mengesampingkan kewenangan absolut PTUN dan berpotensi untuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya Pasal 27 ayat (3) ini tidak memberikan perlindungaan hukum kepada masyarakat. Kata Kunci: Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara, Penyalahgunaan Wewenang ABSTRACT Law Number 2 of 2020 governs the policy of the finance and the stability of the financial system of the State during COVID-19. The issue discussed in this study is related to the irrelevance between the content of the provision of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 and the embodiment of the law. Specifically, the provision of Article 27 paragraph (3) has the legal consequence of governing immunity rights embedded in certain government officials working with fiscal and monetary-related matters. In other words, the legal protection given to the officials could withdraw the legal protection of the members of public. Departing from this issue, this research investigates what is the ratio legis of the formulation of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020? And what is the legal consequence of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020?  This research was conducted based on a normative legal method and statutory approach. The research reveals that the ratio legis of the aforementioned article is related to the excessive authority that the government officials must adhere to especially when emergency matters like COVID-19 come up, and this situation has triggered the existence of immunity right as in the Article. However, following its implementation as a law, Article 27 paragraph (3) was not reviewed, and this has left this article irrelevant to the characteristics of the law. Therefore, the implication of this Article contravenes the justice principle and rules out the absolute authority of the State Administrative Court. This situation could certainly extend further to the abuse of power. In a nutshell, Article 27 paragraph (3) fails to protect the people. Keywords: Justice, State Administrative Court, Abuse of Power 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENAYANGAN VIDEO TIKTOK MENJADI PROGRAM STASIUN TELEVISI YANG BERNILAI KOMERSIAL (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty 2012) Diandra Aura Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diandra Aura Ramadhani, Yuliati, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: diandraur@gmail.com   ABSTRAK Salah satu permasalahan hak cipta yaitu penayangan karya cipta dari media sosial ke stasiun televisi dengan tujuan komersial tanpa seizin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. TikTok adalah salah satu media sosial bagi masyarakat untuk berkreasi menggunakan video pendek. Video pendek termasuk ke dalam bentuk audiovisual. Pengaturan Audiovisual di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, namun di dalam Undang-Undang Hak Cipta substansi mengenai penjelasan Audiovisual belum tertulis secara jelas. Dalam hal ini Penulis akan membahas perlindungan terhadap karya audiovisual dan perlindungan hak ekonomi Pemegang Hak Cipta TikTok atas pelanggaran hak oleh stasiun televisi ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Beijing Treaty 2012, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka Penulis memperoleh hasil bahwa dalam Beijing Treaty mengatur lebih khusus mengenai karya audiovisual sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya ditujukan untuk karya audiovisual berupa sinematografi. Dalam mengalihkan hak cipta dibutuhkan izin berupa perjanjian tertulis sebelumnya diantara kedua belah pihak. Pengaturan mengenai perizinan ini telah diatur dalam Ketentuan Layanan TikTok dan juga dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapat izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta dilanjutkan dalam ayat (3) pasal tersebut yang melarang melakukan penggandaan dan/atau komersial ciptaan.Kata kunci: Video TikTok, Komersial, Pelanggaran Hak Ekonomi ABSTRACT This research studies the issue of the broadcast of TikTok on TV for commercial purposes without any consent from the copyright holder or creator. TikTok allows people to create a short video and audiovisual work, and Presidential Regulation Number 2 of 2020 governs audiovisual work, but in Law concerning Copyrights, this matter is not elaborated in detail. This research, thus, mainly aims to study the protection of audiovisual creation and the protection of the economic right of the TikTok copyright holder over the violation of rights committed by a tv station from the perspective of Law concerning Copyrights and Beijing Treaty 2012. With a statutory and comparative approach, this research reveals that Beijing Treaty specifically regulates audiovisual creation, while Law concerning Copyrights is only restricted to cinematography. Copyright transfer, however, requires agreement between the two parties on a written contract, and TikTok terms of services and in Article 9 paragraph (2) of Law concerning Copyrights govern this agreement, implying that every individual with his/her economic right must have the consent of the creator or copyright holder. Paragraph (3) further governs this provision banning any acts of copying and/or commercializing the creation.   Keywords: TikTok Video, commercial, violation of economic right 
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PERKARA KAPILITAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/20 Febriyan Adi Christanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febriyan Adi Christanto, Setiawan Wicaksono, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: febriyanadic@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis membahas permasalahan terkait dengan perkara kepailitan di Indonesia yang terikat dengan klausul arbitrase yang mana hal tersebut menyangkut kewenangan antara Lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang telah diberikan kewenangan oleh UU Kepailitan dan selain itu menyangkut juga kewenangan dari Lembaga Arbitrase yang tertuang dalam UU Arbitrase. Oleh karena terdapat dua kewenangan yang saling berbenturan dapat merugikan bagi salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut, skripsi yang penulis bahas mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor terkait dengan penyelesaian perkara kepailitan dengan adanya klausul arbitrase? (2) apakah hak debitor dalam menggunakan upaya hukum non litigasi tetap dapat dipertahankan meskipun sengketa telah didaftarkan ke pengadilan niaga? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Terkait dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh oleh penulis di analisis dengan metode penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak dalam perkara kepailitan dan terikat klausul arbitrase maka, hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan terlebih dahulu klausul arbitrase tersebut karena sejatinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah dibuat secara sah harus dihormati berdasarkan pada Asas Pacta Sunt Servanda yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pihak yang dirugikan atas perkara yang telah didaftarkan ke Pengadilan Niaga tetap dapat mempertahankan haknya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 UU Arbitrase yang menjelaskan terkait dengan adanya perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke PN dan PN wajib menolak dan tidak ikut campur tangan, selain itu pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan eksepsi terkait dengan kompetesi absolut sesuai dengan Ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan Niaga, Lembaga Arbitrase, Kepailitan ABSTRACT This research studies bankruptcy in Indonesia related to arbitral clauses on the authority of arbitration court in settling the case of bankruptcy governed in Law concerning Bankruptcy and the Law concerning Arbitration. This conflict of authority could cause losses for one of the parties concerned. Departing from this issue, this research investigates (1) what legal protection is given to the debtor regarding the handling of the bankruptcy case with the presence of arbitral clauses? and (2) can the debtor’s right to take litigation process in this bankruptcy case remain although the dispute is registered to commercial court? this research employed a normative-juridical method, statutory, comparative, and case approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary materials analysed based on systematic and sociological interpretation. The research results indicate that in terms of this case, the judge must pay attention to the arbitral clauses, and this measure is intended to respect the valid agreement made by the parties involved according to the principle of Pacta Sunt Servanda, suggesting that judges or the third party must respect the substantive matters of a contract made by the parties concerned. The right of the party that has to face the losses caused remains according to the provision of Article 11 of Law concerning Arbitration suggesting that agreement of arbitration revokes the rights of parties applying for dispute resolution to District Court, and the court must reject or must not interfere with the matter. The party concerned can also apply for demurrer of absolute competence according to the provision of Article 134 of HIR and Article 132 of Rv. Keywords: commercial court authority, arbitration court, bankruptcy

Page 429 of 563 | Total Record : 5629

 427   428   429   430   431 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue