cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 431   432   433   434   435 
KONSEP TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DILUAR MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN TERHADAP KEBERLAKUAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL Steven Nico Hasiholan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Steven Nico Hasiholan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: stevennicoh11@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep yang ideal terkait dengan keberlakuan doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap tanggungjawab hukum atas perbuatan hukum organ perseroan yang dilakukan diluar maksud dan tujuan perseroan serta menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga diluar perseroan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan aturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil berlaku positif dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,  keberlakuan doktrin/prinsip ini menjadi penting, mengingat hanya oleh keberlakuannya tanggungjawab terbatas yang melindungi kekayaan pribadi pemegang saham serta organ perseroan lainnya hanya dapat ditembus dan dijangkau oleh pengadilan dalam hal doktrin/prinsip ini dapat berlaku secara efektif dan produktif sesuai dengan nilai keberlakuannya serta berlandaskan tujuan hukum. Sungguhpun demikian, keberlakuan doktrin/prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir nilai, asas, serta prinsip hukum umum dari keberlakuan doktrin/prinsip Piercing the Corporate Veil secara utuh dan komprehensif, yang dapat dilihat berdasarkan bentuk pengaturan dan konsepnya serta minimnya pemeberlakuan doktrin ini pada pengadilan di Indonesia. Maka dari itu penulis melakukan penelitian, kajian, dan analisis terhadap doktrin/prinsip ini guna menemukan pengaturan dan konsep yang ideal bagi sistem hukum Indonesia.Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Diluar Maksud dan Tujuan Perseroan, Piercing the Corporate Veil  ABSTRACT This research aims to analyze the regulations and ideal concepts regarding the application of the doctrine/principle ‘piercing the corporate veil’ as regards liabilities over a criminal offense of a company organ not done intentionally and not for the company but causing losses for the third parties outside the company. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, conceptual, and comparative approaches. This doctrine/principle is positive in the law in place in Indonesia according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. The application of this doctrine is essential since only through the application of this principle, restricted authorities protecting private assets of shareholders and other corporate organs can be reached by courts in the way that this principle can remain effective and productive according to the values of its effectiveness referring to the objectives of the law. However, the effectuation of this principle in the legal system of Indonesia does not fully and comprehensively accommodate values, foundation, and the general principle of the law of the principle effectuation, which can be seen from the regulations and the concepts and from the condition where the application of this principle is minimum in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to study and analyze this doctrine/principle to discover the ideal concepts and regulations for the legal system in Indonesia. Keywords: liability, not based on the intention of the company, piercing the corporate veil
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1666/PDT.G/2018/PA.MLG) Uninda Putri Octaviani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Uninda Putri Octaviani, Ratih Dheviana Puru HT, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: putriuninda@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan nafkah anak pada perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil Putusan Nomor 1666/Pdt.G/2018/PA.MLG sesuai atau tidak dengan PP No. 45 Tahun 1990 serta untuk mengetahui bahwa putusan  Nomor 1666/Pdt.G/2018/PA.MLG sudah mencerminkan keadilan atau tidak. Dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai Pegawai Negeri yang bercerai atas kehendak suami wajib memberikan sebagian dari gaji untuk mantan istri dan anaknya, yakni sebesar 1/3 gaji untuk anak, 1/3 gaji untuk mantan istri, dan 1/3 gaji untuk dirinya sendiri.  Namun pada putusan Nomor 1666/Pdt.G/2018/PA.MLG hakim menetapkan nafkah anak pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak menggunakan aturan PP No. 45 Tahun 1990, hal itu dikarenakan suami selaku pemohon tidak memberikan bukti berupa slip gaji dalam persidangan guna memperhitungkan nafkah anak. Sehingga hakim memutuskan untuk memberikan besaran nilai nafkah anak sesuai dengan biaya hidup anak lainnya dan sesuai dengan kesanggupan dari ayah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang  yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Metode pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yakni mengumpulkan macam-macam data yang terdapat pada buku-buku, skripsi, dan jurnal hukum. Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu dengan menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) dan interpretasi sistematis yang menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan suatu klausa dalam suatu perundang-undangan atau suatu klausa dalam perundang-undangan yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa putusan Nomor 1666/Pdt.G/2018/PA.MLG menetapkan nafkah anak pada perceraian PNS tidak sesuai dengan PP No.45 Tahun 1990 dan tidak mencerminkan keadilan berdasarkan Teori John Rawls, teori tersebut menyebutkan bahwa antar manusia satu dengan yang lain dapat diatur dengan hukum yang berbeda sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Perceraian PNS diatur dengan Peraturan tersendiri namun dalam Putusan No. 1666/Pdt.G/2018/PAMLG majelis hakim menetapkan nafkah sama dengan masyarakat pada umumnya.Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Perceraian PNS, Nafkah Anak ABSTRACT This research aims to analyze the basic consideration of the judge in deciding the amount of money monthly received by a child over the divorce of his/her parents as civil servants as outlined in Decision Number 1666/pdt.G/2018/PA.MLG, and to find out whether this decision complies with the Government Regulation Number 45 of 1990 and whether this decision reflects justice. Article 8 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 in conjunction with Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Permit of Marriage and Divorce for Civil Servants implies that a husband deciding to end his marriage is required to give one third of his salary to his ex-wife, one third to his child, and one third is saved for himself. However, in the Decision, as mentioned above, the judge’s decision in deciding the amount of money received monthly by the child upon divorce of his/her parents as civil servants is not congruent with the Government Regulation Number 45 of 1990 since, in the case, the husband failed to provide the salary statement at court, which should have been the basis to decide the monthly amount given to the child. Thus, the judge has decided the amount relevant to the need of the child and what the divorcee could afford. This research was conducted based on a normative method and statutory approach by observing laws and other regulatory provisions relevant to this case. Research data was collected from sources like books, theses, and journals of law. The data was further analyzed based on grammatical interpretation, in which the terms of the laws were analyzed and interpreted systematically, and clauses were connected to other clauses of other laws. The research analysis reveals that the judge’s decision is not relevant to the Government Regulation Number 45 of 1990 and fails to reflect justice based on the theory of John Rawls, implying that humans are governed by different laws according to their positions. The divorce of a married couple working as civil servants is governed in a separate regulation, but the judge has decided the amount of money monthly received by the child similar to others in most cases. Keywords: judge’s basic consideration, divorce of a married couple as civil servants, money monthly received by the child
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYEBARAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 (Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018) Mustofa Kemal Amarella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mustofa Kemal Amarella, Аgus Yuliаnto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: kemalkemmal@ymail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyebaran Bahan Kampanye pada pasal 31 ayat (2) dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi penegakan hukum pelanggaran penyebaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyebaran Bahan Kampanye pada pasal 31 ayat (2). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif Bentuk teguran yang diberikan yaitu dilakukan secara tertulis dari Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan yang berisi perintah untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. Adapun prosedur pencopotan dilakukan dengan memberikan himbauan kepada caleg yang bersangkutan untuk menurunkan atau mencopot alat peraga kampaye, namun demikian apabila tidak tanggapan maka Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan melakukan pencopotan atau penurunan. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyebaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu adanya keterbatasan dari kewenangan dari Bawaslu untuk mengeksekusi, dimana Bawaslu juga harus melibatkan semua pihak termasuk Satpol PP, Polresta, dan perwakilan dari partai politik, keterbatasan sarana dan fasilitas sehingga pelaksanaan penertiban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, jumlah yang APK mencapai belasan ribu, APK berupa bendera banyak dipasang pada tempat yang cukup sulit dijangkau serta faktor masyarakat dan budaya taat hukum menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan hukum. Kata Kunci: Pelanggaran Penyebaran dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilu di Kabupaten Jombang Tahun 2019 dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018) ABSTRACTThis research aims 1) to find out the law enforcement over violations and setting-up of campaigning props not complying with the regulatory provisions set by General Election Commission Number 23 of 2018 concerning Distribution of Campaigning Props as in Article 31 paragraph (2) and 2) to find out and analyze the impeding factors faced by law enforcers regarding the distribution and setting-up of the props contravening the regulation of the General Election Commission Number 23 of 2018 concerning Distribution of Campaigning Props as in Article 31 paragraph (2). This research employed empirical-juridical methods and a socio-juridical approach, and the legal materials were analyzed by descriptive-qualitative methods. A warning is released in writing by Election Supervisory Body (Bawaslu) in the city/Election Supervisory Committee at the district level. The warning requires all the props not complying with the regulatory provisions to be dismantled within twenty-four hours following the issuance of the warning. That is, the warning should reach the candidates concerned, suggesting them to dismantling all the props. In case of the absence of responses from the parties in charge, the supervisory body will dismantle the props. The hindrances faced by the law enforcers regarding these violations involve limited authorities of the supervisory body to execute the dismantling, where the General Election Supervisory Body has to involve the participation of Civil Service Police Unit (SATPOL PP), Sub-Regional Police (Polresta), and representatives of political parties concerned. Another problem deals with the limited infrastructure and facilities, and this problem has also interrupted optimal execution. On the contrary, the campaigning props installed have reached thousands, especially political flags installed at some corners that are not easy to reach. When all these are the case, people’s awareness of the law is highly essential to help tackle all these issues. Keywords: Violation of Spread and Installation of Campaign Props, Elections in Jombang Regency in 2019 and Article 31 Paragraph (2) of the Election Commission Regulation (KPU) Number 23 of 2018)
ANALISIS YURIDIS KONSEP CRYPTOCURRENCY SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEABSAHANNYA SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA Muhammad Eka Miftahu Surur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Eka Miftahu Surur, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: Muhammadeka11@gmail.com   ABSTRAK Penggunaan Cryptocurrency atau bitcoin apabila ditinjau dari segi hukum berlum terdapat peraturan secara jelas terkait pelayanan jasa keuangan. Pada dasarnya pelayanan jasa keuangan, produk jasa yang ditawarkan pasti diawasi oleh lembaga negara dan tingkat keamanannya dijaga dan diawasi, sehingga tingkat risiko bagi user menjadi rendah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana keabsahan pengguna cryptocurrency syariah dalam sistem pembayaran di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan penggunaan Cryptocurrency Syariah dalam sistem pembayaran di Indonesia telah melanggar Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga adanya larangan jual beli dan transaksi bitcoin (altcoin) berdasarkan pers Bank Indonesia. Bitcoin (altcoin) tidak memiliki nilai intrinsik sebagai mata uang ataupun komoditas lain semisal emas, karena harganya hanya dipengaruhi dengan supply dan demand sehingga belum memberikan jaminan keamanan dalam melakukan transaksi. Adanya ketidakpastian atas nilai pada bitcoin (altcoin) menjadikan Islam menyebutnya adanya al-gharar (uncertainly) yang harus dihindarkan dalam melakukan trasaksi tersebut. Penggunana sebagai proses transaksi secara umum masyarakat belum menganggap uang digital sebagai harta atau asset, hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah melarangnya. Kata Kunci: Cryptocurrency, Sistem Pembayaran di Indonesia dan Syariah ABSTRACT The use of Crytocrruncy or bitcoin has not had its room in regulations regarding financial services. Principally, financial services and the security should be under the supervision of state agency, and the security is ensured under the supervision. These measures are intended to reduce risk for users. This research is aimed to find out and study the validity of sharia cryptocurrency users in payment system in Indonesia by employing normative juridical method. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data. In the research with a normative scope, the data management involved activities aimed to systemize written legal materials. The research result has found out that the use of sharia cryptocurrency in payment system in Indonesia infringes Law Number 7 of 2011 concerning Currency, and violation has led further to ban on bitcoin (altcoin) transaction according to Bank Indonesia press. Bitcoin (altcoin) does not possess an intrinsic value as currency or as another commodity like gold since its value only relies on supply and demand. That is, this gives no guarantee of security in transaction. Due to this uncertainty of values in bitcoin (altcoin), Islam sees it as al-gharar (uncertainly) that must not exist in transaction. The members of public as users do not take digital currency as an asset, which may be due to the ban from the government. Keywords: Cryptocurrency, payment system in Indonesia, sharia
BATASAN PENGATURAN FRASA “PELAYANAN YANG BENAR, JUJUR, DAN TIDAK DISKRIMINASI” TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM (KAJIAN YURIDIS PASAL 4 HURUF G UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Olivia Martha Dwi Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Olivia Martha Dwi Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Ranintya GanindhaFakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: oliviamartha.270398@gmail.com   ABSTRAK Penelitian dalam penulisan hukum ini secara objektif bertujuan untuk mendeskripsikan batasan pengaturan frasa “Pelayanan yang Benar, Jujur, dan Tidak Diskriminasi” dalam pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dalam pelayanan air bersih. Pendistribusian air bersih kepada masyarakat ini juga merupakan kewajiban dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan hak dari para masyarakat di masing-masing daerah. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana peneliti menemukan prinsip-prinsip hukum dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) guna memecahkan masalah yang sedang terjadi atau yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberi batasan pengaturan yang jelas pada Frasa “Pelayanan yang Benar, Jujur, dan Tidak Diskriminasi” terhadap Pelayanan Air Bersih oleh PDAM Kota Malang yang dikaji berdasarkan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: Batasan, Perlindungan Konsumen, PDAM, Konsumen ABSTRACT This research objectively aims to describe the scope of the definition of the phrase “proper, honest, and non-discriminative service” as mentioned in Article 4 Letter g of law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in clean water services. The distribution of clean water to the member of society is the responsibility of regional water utility service providers (henceforth PDAM), and access to clean water is the right of the people in every regional area. This research employed normative-juridical methods, statutory and conceptual approaches. The data involved were further analyzed based on grammatical and systematic interpretation. With these approaches, laws were compared, and this comparison is intended to set a comprehensive scope of the definition of the phrase mentioned regarding clean water distribution run by PDAM in Malang city according to Article 4 letter g of law concerning Consumer Protection. Keywords: scope, consumer protection, PDAM, consumer
STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH DESA Andika Pradana Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andika Pradana Putra, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang e-mail: andika181198@gmail.com   ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kekaburan norma yang mengatur mengenai status hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakibatkan status hukum dari BUMDes menjadi tidak jelas yakni apakah BUMDes dapat dikatakan sebagai badan usaha berbadan hukum atau bukan merupakan badan usaha berbadan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang status hukum BUMDes yang didirikan oleh Pemerintah Desa dan untuk mengetahui implikasi yuridis dari kekaburan norma terhadap status hukum BUMDes yang didirikan oleh pemerintah Desa. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui status hukum dari BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum dan juga mengetahui beberapa implikasi yuridis yang diakibatkan oleh tidak jelasnya status hukum dari BUMDes.Kata Kunci: Status Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ABSTRACTThis study discusses the vagueness of norm governing the legal status of Village-owned Enterprises (henceforth BUMDes) regarding what is implied in Article 87 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Village, leading to the murky legal status of the BUMDes in terms of whether the BUMDes could be considered as a legal entity. This research aims to describe and analyze the legal status of BUMDes established by the village government and to find out the juridical implication of unclear norms regarding the status of BUMDes. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and analytical approaches. The results of the research are to reveal if the BUMDes are a legal entity and to find out the juridical implication caused by the questionable status of the BUMDes. Key Terms: Legal Status, Village-Owned Business Enterprises (BUMDes)
FORMULASI PARLIEMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LOKAL DI ACEH Muhammad Haryono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Haryono, Tunggul Anshari S.N., Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail mharyono3101@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat formulasi parliamentary threshold dalam pemilihan umum lokal di Aceh. Pilihan judul yang di ambil berdasarkan adanya kekosongan hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam Undang Undang tersebut belum mengatur tentang parliementary threshold namun masih menggunakan kebijakan electoral threshold. Penerapan parliamentary threshold sejalan dengan amanat konstitusi dalam putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012. Melihat Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengurus dan mejalankan urusan pemerintahan nya sendiri, maka perlu adanya regulasi baru yang mengatur tentang penerapan parliamentary threshold di pemilihan umum local aceh.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Parliementary Threshold, Formulasi ABSTRACTThis study raised a parliamentary threshold formulation in local elections in Aceh. The choice of the title was taken based on the absence of a law in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government. The law does not regulate parliementary threshold but still uses the electoral threshold policy. The implementation of the parliamentary threshold is in line with the mandate of the constitution in the Constitutional Court decision Number 52 / PUU-X / 2012. Seeing that Aceh is a special region that is given special authority to manage and carry out its own government affairs, it is necessary to have a new regulation governing the application of the parliamentary threshold in the Aceh local elections. Keywords: General Election, Parliementary Threshold, Formulation
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA WEBSITE ATAS KEGIATAN WEB CRAWLING BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Esta Maristago Haqeem
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Esta Maristago Haqeem, Moch. Zairul Alam, Diah PawestriFakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: estahaqeem42@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum\ pemegang hak cipta website atas kegiatan web crawling berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dari adanya praktik web crawling yaitu kegiatan mengindeks suatu data dari berbagai macam website yang ada di internet kemudian ditampilkan kembali kedalam website yang lain. Hal tersebut berpotensi turunnya ranking website dalam tampilan Search Engine Optimization (SEO). Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu penggunaan web crawling sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan pelanggaran hak cipta karena dianggap sebuah kegiatan penggandaan atau memperbanyak sesuai dengan pasal 9 ayat 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karena bedasarkan pasal 40 ayat 1 huruf n Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta basis data merupakan ciptaan yang dilindungi. perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara preventif yaitu bertujuan untuk mencegah pelanggaran terjadi dan secara represif yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).Kata Kunci: Website, Web Crawling, Hak Cipta ABSTRACTThis study aims to find out how the legal protection of website copyright holders for web crawling activities under law no. 28 of 2014 on copyright. Dari the practice of web crawling is the activity of indexing a data fromvarious websites on the Internet and then displayed back into other websites. This has the potentialto decrease the ranking of websites in the look of Search Engine Optimization (SEO). The result of this research is the use of web crawling as described earlier is a violation of copyright because it is considered a doubling or multiplying activity in accordance with article 9 paragraph 3 of Law No. 28 of 2014 on Copyright. Because the basis of article 40 paragraph 1 letter n of Law number 28 of 2014 concerning Copyright database is a protected creation. legal protection of copyright infringement can be done preventively, namely to prevent violations occurring and repressively that can be pursued through litigation and non-litigation channels. The research method used is the type of normative juridical research, usingthe Statutory Approach (Statute Approach) and (conceptual approach).Keywords: Website, Web Crawling, Copyright
EFEKTIFITAS PASAL 16 AYAT (2) HURUF C DAN D PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI AKUN DRIVER GO-JEK (Studi Kasus pada Go-Jek Kota Malang) Muhammad Nurul Asror
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Nurul Asror, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: azorspomsbob@gmail.com   ABSTRAK Akibat dari terlalu banyaknya peminat, terjadi kebiasaan di masyarakat berupa kegiatan jual beli akun driver Go-Jek. Jual beli akun driver ojek online itu disebabkan perusahaan ojek online membatasi pendaftaran driver baru. Tentunya hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum terhadap konsumen. Sehingga penulis memiliki rumusan masalah, yaitu mempertanyakan mengenai efektifitas penerapan Pasal 16 ayat (2) huruf c dan d Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 oleh GOJEK Kota Malang terhadap transaksi jual-beli akun oleh driver. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan kepastian hukum dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dan d tidak efektif. Terdapat juga hambatan dari pelaksanaan tersebut, bahwa perilaku konsumen yang lebih memprioritaskan rasa kasihan dan sifat manusiawi terhadap driver Go-Jek. Kemudian, juga terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan Go-Jek dalam meminimalisir kasus jual-beli akun tersebut, yaitu memberi layanan bantuan kepada konsumen dan pemberian sanksi terhadap driver yang melakukan jual-beli akun tersebut. Kata Kunci: Jual beli, Akun Driver Go-Jek, Konsumen. ABSTRACTThis research departs from the rising trend of selling drivers’ Go-Jek accounts to others due to the policy limiting the number of drivers registered in Go-Jek company. This trend certainly violates the provision of the related law guaranteeing legal certainty for consumers. From this issue, this research is more focused on investigating the effectiveness of the implementation of Article 16 paragraph (2) letter c and d of Regulation of Ministry of Transportation Number 12 of 2019 by Go-Jek in Malang over the sale and purchase of drivers’ accounts. With an empirical juridical method, this research has found out that the provision of the legal certainty of Article 16 paragraph (2) letter c and d is ineffective. Several impeding factors were also found to obstruct the implementation; consumers often consider humanity, suggesting they support this trend. Sanctions can be imposed as one of the measures the Go-Jek company could take to minimize this tendency. Keywords: Transaction, Driver’s accounts, Consumers.
EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI JARINGAN RITEL NASIONAL (Studi di UPT PPD Malang Selatan) Yulia Anggita Girsang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yulia Anggita Girsang, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: yuliagirsang98@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam penulisan ini, penulis membahas tentang Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Jaringan Ritel Nasional (SAMSAT 4.0) dimana pelayanan pembayaran PKB berbasis digital yang terintegrasi dengan satu layanan melalui Smart Phone. Sekarang bayar pajak bisa lebih mudah, bukti bayar pajak berupa elektronik, pengesahan melalui QR Code yang tidak dapat dipalsukan, dan bukti bayar pajak dapat disimpan di handphone atau dicetak mandiri. Efektivitas yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana efektivitas pembayaran PKB melalui Jaringan Ritel Nasional, apa hambatan yang dialami oleh UPT PPD Malang Selatan terkait efektivitas pembayaran PKB, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mangatasi kendala tersebut. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, dimana penelitian ini akan dikaji dengan mengidentifikasikan hukum dan melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa terkait efektivitas pembayaran PKB tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait pembayaran PKB di era SAMSAT 4.0 sekarang, pembayaran PKB melalui jaringan ritel nasional ini juga belum diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kendala terkait pengesahan STNK dan E-TBPKB yang belum didukung dengan adanya regulasi/peraturan yang bersifat nasional sehingga  beberapa otoritas Kepolisian diluar Provinsi Jawa Timur banyak yang belum memahami terkait hal tersebut, dan inovasi pelayanan di era SAMSAT 4.0 ini juga masih belum dapat meniadakan tunggakan pajak wajib pajak yang tidak/terlambat melakukan pembayaran PKB.Kata Kunci: SamsatOnline, Samsat 4.0, Pembayaran PKB, Jaringan Ritel Nasional, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah ABSTRACT This research discusses the effectiveness of vehicle tax payment (henceforth PKB) on the National Retail Network (SAMSAT 4.0), providing integrated and digital-based payment systems on a smartphone. Paying tax is far easier these days and the receipt is given in an electronic form and it can be printed out or stay in the smartphone, and QR-code-based approval makes falsification impossible. This research investigates the effectiveness of the PKB payment on the national retail network and the impeding factors faced by UPT PPD of Southern Malang regarding the effectiveness of the payment of PKB, and the measures taken to tackle the issues. This research employed socio-juridical methods, identifying the law and the social phenomena growing in society. The research reveals that the method of the PKB payment has not been effectively implemented since most members of society have little knowledge of how to perform payment in the era of SAMSAT 4.0. Moreover, the payment system on the national retail network has not been implemented evenly throughout Indonesia, triggering further problems in the validation of the STNK and E-TBPKB since it is not supported by the regulations at a national level, making police authorities outside the province of East Java understand little about all the procedures. Moreover, the innovation of the service in the era of SAMSAT 4.0 still cannot clear tax arrears. Keywords: Samsat online, Samsat 4.0, PKB payment, national retail network, technical implementing unit of regional revenue management 

Page 433 of 563 | Total Record : 5629

 431   432   433   434   435 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue