cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 429   430   431   432   433 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF Imam Kurtuwby Wirabhuana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Kurtuwby Wirabhuana, Rachmi Sulistyarini, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: ikwb.13@gmail.com   ABSTRAK Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap tanah yang dikuasai pihak ketiga berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Permasalahan terjadinya penguasaan hak atas tanah warisan sebagian ataupun seluruhnya oleh pihak ketiga. Atas ketidaklengkapan norma dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menerapkan sistem publikasi negatif bertendensi positif mengakibatkan ahli waris dirugikan dan kesulitan untuk mengakses tanah yang merupakan hak warisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari peneltian dengan metode tersebut, dapat disimpulkan mengenai adanya bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Wujud perlindungan preventif yang diberikan negara pada setiap pemegang hak dapat ditemukan dalam proses formil pendaftaran tanah, dimana ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Apabila tidak terpenuhi satu dari syarat yang ditentukan, maka permohonannya dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang. Wujud perlindungan hukum represif diberikan oleh negara melalui pengadilan setempat sebagai kepanjangan tangan negara.Kata Kunci: perlindungan hukum, ahli waris, kepemilikan tanah, ketidaklengkapan norma ABSTRACTThis research aims to study the issue of the legal protection of an heir regarding land under the full or partial control of the third party following a negative publication system with a positive tendency. The loophole in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 regarding the implementation of this publication system has caused the heir to face a loss and have difficulty accessing the land of his/her inheritance right. With a normative-juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research analysed the legal data by employing descriptive analysis, grammatical and systematic interpretation. The analysis result reveals that repressive and preventive legal protections are available in the formal process of land registration, and this part involves requirements and provisions that applicants have to fulfil. If they fail to fulfil one of the requirements, authorities may reject the application. Repressive legal protection is given through local courts on behalf of the state. Keywords: legal protection, heir, land ownership, legal loophole
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURABAYA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya) Gigian Fista Nurmadiono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gigian Fista Nurmadiono, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: gigianfistanurmadiono@gmail.com ABSTRAK Isu impor pakaian bekas sudah merebak di Negara Indonesia, salah satunya di Kota Surabaya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pedagang yang menjual pakaian bekas di kota Surabaya. Banyaknya kegiatan impor pakaian bekas di kota Surabaya disebabkan adanya pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi salah satu jalur masuk impor pakaian bekas dari berbagai Negara. Larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pasal 4 importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administrasi dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 sendiri menjelaskan bahwasnaya pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan. Dengan peraturan yang telah dibuat seharusnya dapat mengurangi adanya kegiatan impor pakaian bekas. Kurangnya koordinasi antara menteri keuangan dan menteri perdagangan membuat aturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan menteri perdagangan kontradiktif, yang mana menteri keuangan mengeluarkan Peraturan menyteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.10/2017 yang menyatakan bahwa pakaian bekas diperbolehkan untuk di impor dengan syarat membeyaran biaya tariff sebesar 35%. Sementara menteri perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang diimpor kedalam wilayah NKRI, dan pakaian bekas yang masuk ke dalam wilayah NKRI wajib dimusnahkan. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administasi, Larangan Impor Pakaian Bekas, Kota Surabaya ABSTRACTSales of used clothes are getting more common in cities in Indonesia, including Surabaya. Tanjung Perak port is a strategic point for those involved in importing used clothes from other countries. Ban on importing used clothes is outlined in the Regulation of the Minister of trade Number 51 of 2015 Article 4, and whoever violates the provision of this article are punishable by law. Article 2 bans the import of the used clothes from other countries, and the Regulation of the Minister of Trade further governs this issue regarding the types of the imported used items as in Article 47 paragraph (2) of Law Number 7 of 2014 concerning Trades. All the regulations and laws are expected to reduce the violation. However, a lack of coordination between the finance minister and trade minister sparks conflicting regulations. The Regulation of Finance Minister Number 06/PMK.10/2017 states that importing used clothes are subject to 35% tariff, while the Regulation of Trade Minister Number 51/M-DAG/PER/7/2015 governs this issue differently obviously banning the import of used clothes into Indonesia and all imported clothes are to be banished. Keywords: enforcement of administrative sanction, ban on import of used clothes, Surabaya city
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES MALANG DENGAN STRATEGI POLMAS SAMBANG WARGA Anugrah Dwi Ayu Rizkirianitami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anugrah Dwi Ayu Rizkirianitami, I Nyoman Nurjaya, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: anugrahdwiar@gmail.com   ABSTRAK Adanya kemungkinan aktivitas terorisme di wilayah perairan Indonesia membuat Sat Polair Polres Malang yang memiliki yurisdiksi di perairan Malang bagian selatan melakukan upaya pencegahan terorisme di perairan Malang Selatan. Upaya pencegahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya Sat Polair Polres Malang dalam pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah pesisir Malang Selatan? (2) Apa saja kendala Sat Polair Polres Malang dalam dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah pesisir Malang Selatan? Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah bahwa dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah Malang Selatan, Sat Polair Polres Malang melakukan beberapa upaya yakni upaya pre-emtif dan preventif salah satunya adalah upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan menggunakan strategi Polmas Sambang Warga yang dilakukan dengan 2 model yakni model pendayagunaan pranata sosial dan model intensifikasi dari fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat. Dalam menunjang strategi tersebut, Sat Polair Polres Malang juga menjalin kemitraan dengan masyarakat atau komunitas setempat. Kendala yang dihadapi oleh Sat Polair Polres Malang dalam upaya pencegahan tindak pidana di wilayah Malang Selatan ditunjukkan dengan letak geografis yang jauh, minimnya jaringan komunikasi dan jumlah personel, serta sulitnya mengatur waktu untuk melakukan sosialisasi kontra radikalisasi dengan masyarakat setempat.Kata Kunci: pencegahan tindak pidana terorisme, satuan polisi perairan, strategi pemolisian masyarakat ABSTRACTThe potential of terrorism taking place in the water territory of Indonesia has raised concerns among the Water Police of the Sub-Regional Police Department, and these concern have led to running patrol covering the water area under the jurisdiction of Southern Malang. This prevention refers to Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Terrorism, and Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 3 of 2015 concerning Community Policing. Departing from this issue, this reserach investigates (1) what measures are taken by the Water Police of Malang to prevent any potentional criminal terrorism? (2) what factors impede the prevention of terrorism along the coastal area of southern Malang? With an empirical-juridical method and socio-juridical approach, this research has found out that the authorities concerned took measures including pre-emptive and preventive measures that also involved Sambang Warga strategy performed by referring to two models: social structure empowerment and intensification model of the function of Indonesian Natinal Police in people empowerment. To underpin the strategy, the water police works together with the local community. However, far location is one of the problems hampering the implementation. Other hampering factors involve a lack of communication and human resources and obstacles to contra-radicalitzation programs with the locals. Keywords: prevention of criminal terrorism, water police, community policing strategy
REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN OLEH PENYIDIK SELAMA PROSES PENYIDIKAN Dinda Nurrani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Nurrani, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-Mail: dindanurrani06@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat tentang reformulasi pengaturan tindak pidana pemaksaan oleh penyidik selama proses penyidikan. Penulis merumuskan 2 pokok pertanyaan yaitu Apakah makna frasa barang paksaan dalam pasal 422 KUHP tentang tindak pidana pemaksaan oleh penyidik dan Bagaimana reformulasi pengaturan tindak pidana pemaksaan oleh penyidik selama proses penyidikan dimasa yang akan datang. Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis makna frasa barang  paksaan dalam Pasal 422 KUHP tentang tindak pidana pemaksaan oleh penyidik dan untuk menganalisis dan menemukan reformulasi pengaturan tindak pidana pemaksaan oleh penyidik selama proses penyidikan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan konseptual yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.  Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa makna dalam barang paksaan pasal 422 KUHP tidak tegas dalam menangani permasalahan terkait tindak paksaan dan hukuman yang relative ringan sehingga kurang efektif digunakan didalam lapangan sehingga untuk direformulasikan atau adanya upaya pembaharuan terhadap RUUUKUHP yaitu di dalam pasal 668 RUUKUHP yang dimana bahwa menurut penulis dalam KUHP ataupun RUUKUHP masih sama – sama kurang efektif di masyarakat sehingga penulis membuat reformulasi terhadap tindak paksaan dengan membuat pasal baru yang lebih menekankan pada hukumannya serta meningkatkan dalam hukuman denda.Kata Kunci: Barang Paksaan, Reformulasi, Penyidik Selama Proses Penyidikan ABSTRACTThis research studies the reformulation of the regulatory provisions regarding the situation in which a defendant is coerced by an enquirer in an enquiry process. Departing from this issue, this research investigates the term coercion stated in Article 422 of the Indonesian Penal Code concerning coercion as a criminal offence by an enquirer and how regulatory provisions concerning coercion given by an enquirer are reformulated in the time to come. This research aims to find out and analyse the term coercion as stated in Article 422 of the Indonesian Penal Code and to analyse the reformulation of the regulatory provisions in the future. This research employed a normative method, statutory, comparative, and conceptual approach. The research indicates that the term coercion as stated in Article 422 is not responded to assertively and seriously, and this coercion is still subject to lenient consequence. This issue indicates that reformulation of the bill of Penal Code is required especially in Article 668 of the bill. The research suggests that both the Penal Code and its bill are not effective. Thus, reformulation is considered necessary to be implemented, and it should propose a new article that is more focused on sentencing and fines. Keywords: Coercion,Reformulation,Investigator during tha investigation process
Penerapan E-Court Pada Administrasi Perkara Perdata Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Berbiaya Ringan Di Pengadilan Negeri Batam (Studi di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA) Citra Puspawardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Citra Puspawardhani, Luthfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: citrapuspaw@gmail.com  ABSTRAK E-Court merupakan bentuk dari pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka penyelenggaraan negara dibidang yudikatif, untuk mewujudkan pelayanan publik dalam lingkup peradilan khususnya administrasi peradilan, dalam prakteknya Pengadilan Negeri Batam dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan di bidang pelayanan publik perlu diteliti apakah dalam pelaksanaan e-court pada administrasi perkara perdata sudah efektif ataupun maksimal, berdasarkan data statistik tahun 2019, perkara perdata yang masuk ada 2165, namun hanya 570 perkara yang menggunakan e-court, hal ini disebabkan karna faktor kurangnya SDM yang mana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya pelayanan publik di lingkungan peradilan. Oleh karenanya perlu diteliti lebih dalam faktor apa yang menyebabkan kurang maksimalnya penerapan pelayanan E-Court di Pengadilan Negeri Batam. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan E-Court pada administrasi perkara perdata dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan di Pengadilan Negeri Batam, dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan E-Court dalam perspektif Hukum Administrasi Negara? Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: E-Court, administrasi perkara, pelayanan publik ABSTRACTAn e-court represents the principle of fast, simple, and affordable proceedings in the judicative administration aiming to provide public services of the court. The District Court of Batam, in terms of running the court administration and its function to give administrative services, requires observation especially regarding the implementation of an e-court that deals with civil matters to measure its effectiveness. The statistical data reported there were 2165 civil cases received in 2019. Of this figure, only 570 cases were processed through an e-court due to the lack of human resources. This issue certainly affects the public services within the scope of court administration. Thus, departing from this issue, this research investigates: (1) how is the e-court implemented in the court administration that deals with civil cases in terms of the principles of fast, simple, and affordable proceedings at the District Court of Batam? And (2) what factors underpin and impede the implementation of an e-court from the perspective of State Administrative Law and what solution can be given to respond to this issue? This research employed a socio-juridical method to study the primary and secondary data that were further analysed based on a qualitative-descriptive technique. Keywords: e-court, case administration, public services 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 76 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA MENGENAI KUALIFIKASI HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ Aisya Nadifa Mutiara Geiby
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aisya Nadifa Mutiara Geiby, Abdul Rachmad Budiono, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum, Universitas Brawijayae-mail: aisyageiby@yahoo.co.id   ABSTRAK Pada jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai kualifikasi untuk menjadi seorang hakam dalam kasus perceraian karena alasan Syiqaq. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Metode pada pendekatan penelitian ini berupa Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan Konsep (Konseptual Approach). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, dan tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ketika perkawinan (rumah tangga) timbul suatu konflik atau pertengkaran yang dapat membahayakan keutuhan sebuah keluarga (syiqaq), maka angkatlah penengah diantara mereka atau hakamguna mendamaikannya. Pegangkatan hakam, ialah mengutus juru damai yang disebut hakamdari pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk mendamaikan persengketaan atau perselisihan suami istri itu. Hakamsemaksimal mungkin berusaha untuk mendamaikan suami istri itu, apabila tidak berhasil maka hakamboleh membuat suatu kesimpulan bahwa kedua belah pihak sulit untuk didamaikan. Syiqaq diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama. Hakam selaku juru damai dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim, hakam tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan. keberlakuan hakam dalam perkara perceraian karena alasan syiqaq didasarkan pada kualifikasi hakam yang tidak diatur secara jelas dalam Pasal 76 ayat (2), seharusnya hakam memiliki kualifikasi tertentu sehingga hakim dalam mengangkat hakam mempunyai pedoman dan dasar sehingga hakam yang diberikan kewenangan tersebut akan dapat melakukan pertanggungjawaban, batasan serta memberikan kepastian hukum. Kata kunci: perkawinan, perceraian, Al – Syiqaq, Hakam, kualifikasi ABSTRACTThis research studies the qualifications of a hakam in divorce cases on the grounds of Syiqaq. With a statutory and conceptual approach, this research has found out that family life does not always go as expected, and several married couples fail to save their marriage following some conflict in their families. When conflict arises and potentially harms a family (siqaq), a solution or the presence of a mediator (hakam) is required. A hakam or a peacemaker from the relatives of the wife or the husband serves as a mediator to help settle the dispute arising in the family especially between a husband and a wife. A hakam works at his very best although sometimes some marriages cannot be saved. Syiqaq is governed in Article 76 paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Court. The role of hakam is only to give solutions and consideration over marriage to religious court judges, and this authority cannot go beyond separating the married couple because the qualifications of a hakam are not governed in Article 76 paragraph (2). Hakam, however, should have certain qualifications. With these qualifications, the judges can appoint a hakam and authorize him to represent his responsibility so that legal certainty can be achieved. Keywords: marriage, divorce, al-syiqaq, hakam, qualifications
PERDAGANGAN DAN KEPEMILIKAN SATWA LANGKA DALAM WILAYAH SUATU NEGARA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA Dewa Oka Prabawa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewa Oka Prabawa, Adi Kusumaningrum, Agis Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: prabawaoka9@gmail.com  ABSTRAK Tulisan ini berjudul “Perdagangan Dan Kepemilikan Satwa Langka Dalam Wilayah Suatu Negara Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora” bertujuan untuk menganalisa CITES sebagai suatu Konvensi Internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna langka. CITES merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian dalam perdagangan terhadap hewan-hewan terancam punah yang sedang diperdagangkan di wilayah Arab Saudi, Kuwait dan UEA. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Perdagangan yang terjadi ini membuat berkurangnya jumblah populasi yang berada di wilayah tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut CITES 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara atas terjadinya perdagangan dan kepemilikan satwa langka menurut CITES. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini yang telah diperoleh peneliti adalah bentuk perlindungan hukum preventif dari CITES terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 yang berisi klasifikasi dalam Apendiks CITES. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif negara perlu melakukan pemantauan lebih lanjut terhdap kasus perdagangan ilegal hal tersebut diatur didalam pasal 13 CITES. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban negara yang perlu dilakukan ada lima kewajiban menurut doktrin, kebiasaan dan pasal-pasal didalam CITES. Kata kunci: CITES, Perdagangan Ilegal, pemeliharaan hewan langka dan Endangered Species ABSTRACTThis research aims to analyse the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), an international convention governing the trade of certain species of endangered flora and fauna, especially traded endangered animals. This convention allows some trades of endangered animals in Saudi Arabia, Kuwait, and the United Arab Emirates as long as these states all have to satisfy the requirements as set by CITES to get a license to trade the endangered animals. This trade results in a decreasing population in certain areas. Departing from this issue, this research investigates: 1) What legal protection is provided according to CITES? 2) what liability of the country is involved regarding this trade and the ownership of endangered animals according to CITES? With a normative-juridical method, case and statutory approaches, this research has found out that preventive legal protection is given, and it is stipulated in Article 3 to 5 of CITES highlighting the classification in the appendices of CITES. The repressive legal protection requires further supervision over the illegal trade as governed in Article 13 of CITES. The liability of the state, however, involves doctrine, custom, and articles in CITES. Keywords: CITES, illegal trade, keeping endangered animals, endangered species
FORMULASI HUKUM KETENTUAN PENSIUN DINI DALAM HUKUM PERBURUHAN Zikrina Pretty Dzhini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zikrina Pretty Dzhini, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: zikrinad54@gmail.com   ABSTRAK Pensiun merupakan suatu mekanisme pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara demi hukum dimana pekerja mencapai suatu usia tertentu yang telah ditentukan dan menerima beberapa manfaat atau kompensasi atas pekerjaan nya. Seiring berkembangnya waktu muncul satu mekanisme pensiun yang berbeda dari biasanya yaitu pensiun dini, dimana pekerja dapat pensiun ataupun berhenti bekerja sebelum pekerja tersebut menginjak usia pensiun normal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini telah marak di kalangan Pegawai Negeri Sipil ataupun pada Badan Usaha Milik Negara, namun pada akhirnya pun telah marak pula dilaksanakan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja pada sektor swasta ataupun pekerja yang tunduk pada hukum perburuhan. Akan tetapi untuk menunjang pelaksanaan dari pensiun dini setidaknya dibutuhkan sarana pengaturan yang baik agar pelaksaannya tidak menyimpangi hak-hak yang mencakup kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja itu sendiri. Sehingga di masa yang akan datang, Indonesia diharapkan memformulasikan beberapa ketentuan hukum yang sekiranya dapat menjadi acuan ketentuan pensiun dini di Indonesia bagi pekerja yang tunduk pada hukum perburuhan.Kata Kunci: Formulasi Hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun Dini ABSTRACTA retirement involves the termination of a person from its office when he/she has reached a certain age as set forth and he/she deserves to receive some benefits or compensation for his/her services. These days, the term early retirement is commonly heard, and this retirement takes place even before a person reaches a certain age according to the provisions of the legislation. this scheme has become the trend among civil servants, the staff of State-owned enterprises, and employees in private companies or parties abiding by labour law. The implementation of early retirement, however, requires some well-planned regulations to prevent any violation of rights that could spoil the welfare and protection of workers. In the time to come, Indonesia is expected to formulate several legal provisions that could serve as the reference of early retirement in Indonesia for workers abiding by labour law. Keywords: regulatory formulation, workers, termination, early retirement
EFEKTIVITAS PASAL 15 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA MALANG TERHADAP JURU PARKIR LIAR Mura Kan Kutaraya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mura Kan Kutaraya, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: mura.kankutaraya123@gmail.com  ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang terhadap juru parkir liar. Kondisi kepadatan kendaraan bermotor di Kota Malang kini semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan usaha parkir dan menjadikan dirinya juru parkir. Terkadang tidak semua juru parkir telah melalui proses untuk menjadi juru parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Petugas Parkir Resmi dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir, dan untuk mengetahui apa saja kendala serta upaya Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penulis memperoleh jawaban bahwa peraturan dan upaya hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sudah cukup efektif, namun perlunya pengoptimalan kembali guna antisipasi kerugian masyarakat dan negara, khususnya dalam hal pendapatan daerah melalui retribusi daerah. Keterbatasan jumlah personel Dinas Perhubungan Kota Malang menyebabkan pengawasan terhadap juru parkir liar masih minim, sehingga peran masyarakat juga penting dalam pengawasan juru parkir liar di Kota Malang. Peran masyarakat dapat berupa pelaporan melalui aplikasi “sambat online” sehingga juru parkir liar yang melanggar aturan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Malang secara tegas.Kata Kunci: Efektivitas, Juru Parkir Liar, Kota Malang ABSTRACTThis research discusses the effectiveness of Article 15 of Local Regulation Number 4 of 2009 concerning the Management of Parking Lots in Malang regarding the existence of illegal parking attendants. The number of motorized vehicles in Malang is increasing from time to time, but the availability of spaces for parking lots is increasingly limited. This decreasing space triggers the growing number of illegal parking attendants claiming certain areas to be their operating zones. Several parking attendants do not have a legal permit of managing vehicles to park according to the Local Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Lot Management. This research aims to observe the effectiveness of Article 15 of Local Regulation Number 4 of 2009 concerning Parking Lot Management regarding the case of legal parking attendants and name tags for parking attendants and to investigate what factors impede the implementation of the regulation and what measures are taken by Transportation Agency to tackle the problem. With a normative juridical method and socio-juridical approach, this research reveals that the measures taken by Transportation Agency are effective, but improvement is still needed to minimise the potential of loss the people and the state may face. Levies at regional levels need to be supervised. The lack of staff in the Transportation Agency to supervise illegal parking attendants is still an issue in Malang, and this condition indicates that people’s participation is required. People also have access to Sambat Online, an application where they could express their grievances over the existence of illegal parking attendants for further action the agency in Malang city needs to take into account. Keywords: effectiveness, illegal parking attendant, Malang city
PENENTUAN STATUS KELOMPOK TERORISME DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: BOKO HARAM DAN KU KLUX KLAN) Annisaa Ainaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisaa Ainaya, Setyo Widagdo, Yasniar Rahmawati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: annisaainaya@student.ub.ac.id  ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penentuan Status Kelompok terorisme dalam Prespektif Hukum Internasional. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan tidak adanya definisi universal dan prosedur penetapan suatu kelompok teroris yang menyebabkan dua kelompok yang memiliki karakteristik yang sama memiliki status hukum internasional yang berbeda. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum mengenai penetapan kelompok teroris yang berdampak pada status hukum internasional suatu kelompok. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kriteria penetapan status kelompok terorisme Boko Haram dan Ku Klux Klan menurut Hukum Internasional? (2) Bagaimana implikasi yuridis terhadap tidak adanya peraturan terhadap penetapan status kelompok terorisme? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik intepretasi sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan perkerjaan analisis dan konstruksi yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa kedua kelompok yaitu Boko Haram dan Ku Klux Klan memiliki karakteristik yang sama baik menurut definisi Resolusi DK PBB 1566 (2004) ataupun menurut para ahli baik dari segi motivasi, bentuk terorisme, sifat, maupun skala dan organisasinya. Selain itu, tidak adanya peraturan yang jelas terkait penetapan status terorisme berimplikasi terhadap adanya penetapan yang berbeda-beda. Karena setiap negara berhak menetapkan suatu kelompok teroris sedangkan mereka memiliki tolak ukur ataupun prosedur penetapan yang berbeda pula begitu juga dengan organisasi internasional seperti PBB. Kata Kunci: Penetapan Status, Kelompok Terorisme, Boko Haram, Ku Klux Klan, dan Hukum Internasional ABSTRACTThis title departs from the absence of a universal definition and procedure of categorizing terrorists consisting of two groups with similar characteristics but different standing of international law, leading to the vagueness of law regarding the categorization of terrorists affecting the standing of international law of a group. Departing from the above issue, this research investigates (1) what are the criteria of the terrorist groups of Boko Haram and Ku Klux Klan according to International Law? (2) what is the implication of the absence of regulatory provisions on the categorization of terrorist groups? This research employed a normative juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary data were analysed based on a systematic interpretation that involved the classification of legal materials to allow easier analysis and construction that serve as the references for the solution of the legal issue studied. The research analysis indicates that both Boko Haram and Ku Klux Klan share similar characteristics either according to the definition of the United Nations Security Council Resolution 1566 (2004) or according to experts in terms of motivation, types of terrorism, characteristics, or scale and organization. Moreover, the absence of clear regulatory provisions concerning the definition of terrorism status leads to varied definitions. Although states have the right to define terrorist groups, they have a different benchmark of procedure to categorize the groups, so does the UN as an international organization. Keywords: Defining status, Terrorism Group, Boko Haram, Ku Klux Klan, and International Law

Page 431 of 563 | Total Record : 5629

 429   430   431   432   433 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue