cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 515   516   517   518   519 
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA TERKAIT PELINDUNGAN KESEHATAN KERJA PEKERJA KAFE HEWAN PIARAAN DARI ZOONOSIS (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) Muhammad Dzikrullah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Dzikrullah, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dzikrullah@student.ub.ac.id Abstrak Seluruh pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesehatan Kerja melindungi pekerja dari terjadinya Penyakit Akibat Kerja yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pekerja kafe pada umumnya menerapkan Kesehatan Kerja demi terhindarnya Penyakit Akibat Kerja dari pelanggan dan/atau pekerja lainnya. Pada kafe hewan piaraan, pekerja harus melindungi kesehatannya dari Zoonosis. Penulis kemudian merumuskan: (1) Bagaimana pedoman pelindungan kesehatan kerja di lingkungan kerja kafe hewan piaraan di Kota Malang demi mencegah terjadinya zoonosis? (2) Bagaimana upaya pelindungan kesehatan kerja bagi para pekerja kafe hewan piaraan di Kota Malang demi mencegah terjadinya zoonosis? Penulisan ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi di kafe hewan piaraan di Kota Malang serta ahli Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner. Data sekunder dari dokumen-dokumen dan studi pustaka peraturan perundang-undangan. Penulis mengemukakan hasil, bahwa: (1) Pedoman Kesehatan Kerja kafe hewan hewan piaraan di Kota Malang dalam bentuk perintah lisan oleh Pengurus dan/atau Pengusaha, dan mengadakan pelatihan setiap minggu/dua minggu sekali. Demi optimalisasi peningkatan derajat kesehatan pekerja, kafe hewan piaraan wajib membuat pedoman dengan Rencana K3, melaksanakan evaluasi kinerja K3, dan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan jika terjadi Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. (2) Upaya pelindungan Kesehatan Kerja wajib berdasarkan Standar Kerja dalam pencegahan Penyakit Akibat Kerja. Penerapan Kesehatan Kerja kafe-kafe hewan piaraan di Malang berfokus kepada peningkatan derajat kesehatan hewan piaraan. Upaya pelindungan Kesehatan Kerja perlu memprioritaskan kesehatan para pekerja, terutama pekerja berisiko tinggi. Upaya Kesehatan Kerja wajib didasarkan oleh pedoman tertulis agar mencegah hambatan-hambatan di kelanjutan. Kata Kunci: Kesehatan Kerja, Kafe Hewan Piaraan, Zoonosis Abstract All workers are entitled to the right to a safe and healthy working environment. Occupational health protects workers from diseases caused at work, which is governed in Government Regulation Number 88 of 2019. Pet café is where pets are around. Workers at this café generally implement the occupational health principle to get protected from diseases transmitted by customers and/or other workers. In a pet café, workers are required to protect themselves from zoonoses. Departing from this issue, this research aims to delve into (1) how are the guidelines for the protection of workers at pet café implemented in Malang city to protect them from zoonoses? (2) what measures are to be taken to assure occupational health for workers working at pet café in Malang city to protect them from zoonoses? This research was conducted based on socio-legal methods and socio-juridical approaches. The primary data were obtained from interviews with an expert in veterinary health science and observation at a pet café in Malang city. The secondary data were obtained from relevant documents such as studies and legislation. The research results discover that (1) the guidelines for the protection of occupational health for those working at a pet café in Malang city were not made in writing but the instructions are given in utterances by the person in charge and/or business people. Training is conducted every week/once in two weeks. To optimize the improvement of health levels among workers, pet cafes must set guidelines for the planning of occupational health for workers, evaluate the performance of this program, and record and report the matter in case of accident or diseases happening and transmitted at work, (2) the measures to protect the health of the workers must be taken pursuant to job standards in terms of prevention of diseases caused at work. The implementation of occupational health in pet cafes in Malang is more focused on the improvement of the health levels of pets. The measures taken must focus on the health of workers, especially those as high-risk employees, and be according to the written guidelines ensuring that further issues will not take place. Keywords: occupational health, pet café, zoonoses
PENGATURAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG BERKEADILAN Talitha Nisa Ashari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talitha Nisa Ashari, Nurini Aprilianda, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: talithanisa@student.ub.ac.id Abstrak Di Indonesia, permasalahan mengenai Restitusi tidak semua korban tindak pidana yang tidak memperoleh restitusi dari pelaku dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dalam bentuk kompensasi. Pasal 17 ayat (1) Perma Restitusi dan Kompensasi hanya korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme saja yang berhak mendapatkan kompensasi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu berupa pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta penafsiran sistematis dan penafsiran teologi untuk menganalisis permasalahan kelemahan pengaturan restitusi bagi anak korban dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini dan pengaturan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana yang memenuhi prinsip keadilan dimasa mendatang. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kelemahan dari pengaturan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana adalah adanya kemungkinan pelaku tindak pidana tindak dapat membayarkan ganti kerugian terhadap korban dalam bentuk restitusi sejumlah nominal yang telah ditetapkan di pengadilan. Pengaturan pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana yang berkeadilan adalah dengan mengatur bahwa setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap anak korban tindak pidana berhak untuk memperoleh hak yang sama dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi jika pelaku tidak dapat membayar restisusi. Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban Tindak Pidana, Berkeadilan Abstract Not all victims receive restitution in the form of redress from criminal offenders for the loss that the victims have to take. Article 17 paragraph (1) of Supreme Court Regulation regarding Restitution and Redress implies that only the victims of serious human rights violations and terrorism are entitled to such redress. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches along with systematic and theological interpretations to analyze the issues regarding the weaknesses of the regulation concerning restitution for young victims as in the current law in Indonesia. The regulation regarding restitution outlined in the Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Administration of Restitution for Young Victims of Criminal Offenses implies that there is a probability that offenders cannot pay the restitution to the victims within the amount agreed upon in court. The arrangement for providing just compensation to child victims of criminal acts is to stipulate that every child victim of a criminal act has the right to obtain compensation for losses suffered for a crime committed by the perpetrator. In this case, all the young victims should be entitled to redress due to the loss caused because all those young victims have equal rights to redress in the form of either restitution or redress for the loss concerned. Keywords: restitution, a young victim of a criminal offense, justice
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN ATAS DAUR ULANG NOMOR TELEPON OLEH PROVIDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nabillah Thasya Ramadhanty Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabillah Thasya Ramadhanty Putri, Moch Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabillahthasya@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan yang diangkat penulis adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menjual kembali nomor telepon yang sudah tidak aktif kepada pelanggan baru sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan lama yang nomor teleponnya telah di daur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga Februari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal dan sistematikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon masih belum memiliki peraturan yang komprehensif karena banyak aplikasi bergantung pada persetujuan pengguna untuk pemrosesan data pribadi tertentu yang berkaitan dengan masalah izin untuk menerapkan kebijakan untuk mengidentifikasi operasi pemrosesan dan memetakan aliran data sehingga kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi-informasi elektronik yang sudah tidak relevan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kata kunci: Data Pribadi, Nomor Telepon, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Jasa telekomunikasi, Daur Ulang, UU ITE Abstract This research aims to find out the legal protection of personal data over recycled phone numbers by telecommunication service providers and took place from September 2022 to February 2023. This research employs a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were obtained from library research and e-books, related articles, and scientific journals from the Internet. The materials were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. This title departed from the lack of legal protection for telecommunication users over recycled phone numbers. This matter certainly leaves negative impacts on society, considering that phone numbers have been used as a verification tool by electronic system providers. The research results discovered that the legal protection of user personal data over phone number recycling does not have any comprehensive regulation, resulting in the condition where the obligation of electronic system providers to delete all electronic information that is no longer relevant cannot be performed accordingly. Keywords: personal data, phone number, electronic system provider, telecommunication service provider, recycling, Electronic Information, and Transactions
URGENSI PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 320/PID.SUS/2020/PN.PBR) Katrin Michele Natalie Silalahi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Katrin Michele Natalie Silalahi, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: katrinsilalahi@student.ub.ac.id Abstrak Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan bahwa salah satu diantara kejahatan yang sangat tertutup serta terorganisir ialah tindak pidana narkotika. BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merasa sangat sulit untuk membongkar kejahatan narkotika serta mengungkap siapa bandar besar yang berperan di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, dalam perihal pengungkapan kejahatan terorganisir itu terdapat pola pikir yang searah dari para aparat hukum untuk menemukan inovasi dalam menemukan solusi untuk mengungkap kejahatan yang sangat tertutup, dengan demikian dikenal istilah justice collaborator yang berarti saksi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang berkolaborasi bersama aparat penegak hukum. Dalam penulisan ini ditemukan suatu permasalahan yakni masih terdapat kontradiksi antara putusan hakim dalam kasus perkara Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni regulasi yang mengatur perihal justice collaborator di Indonesia pada saat ini masih belum bisa menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap justice collaborator, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus perkara Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr yang belum sepenuhnya memenuhi hak-hak terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator. Maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan hukum pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna memberi perlindungan hukum terhadap justice collaborator. Kata Kunci: Narkotika, Justice Collaborator, Perlindungan Hukum Abstract Narcotics crime is often organized and closed. Indonesian National Narcotics Agency (henceforth referred to as BNN) along with enquirers from the Indonesian National Police (henceforth referred to as POLRI) seems to face a hurdle in revealing narcotics crime and the biggest drug dealers behind drug transactions. There has been an idea about finding the solution to reveal this highly closed crime, and justice collaborator is the manifestation of this idea. A justice collaborator is a criminal offender willing to become a witness to collaborate with law enforcers. This research delves into the contravention of Decision Number 320/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr to Law concerning Protection of Witnesses and Victims. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, this research reveals that the regulation governing justice collaborators in Indonesia cannot guarantee legal certainty for justice collaborators. The Decision concerned does not fulfil all the rights of the defendant as a justice collaborator. Thus, an amendment to Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is required to ensure that legal protection is properly given to justice collaborators. Keywords: Narcotics, Justice Collaborator, Legal Protection
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UNTUK KONSUMEN RESTORAN YANG TIDAK MENDAPATKAN BARANG SESUAI DENGAN GAMBAR ATAU NAMA PADA BUKU MENU (STUDI KASUS PADA RESTORAN SK DI MALL OLYMPIC GARDEN, MALANG) Fernando Josye
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fernando Josye, Hanif N. Widhiyanti, Zora Febriena Dwithia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Fernandojosye@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Pelaku Usaha Restoran SK terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (F) tentang “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa”. Kemudian akan membahas hambatan yang dialami pihak Pelaku Usaha Restoran SK dalam melaksanakan implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf (F). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan manajemen operasional Restoran SK. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, pelaku usaha Restoran SK terbukti sengaja melakukan pelanggaran pada pasal Pasal 8 ayat (1) huruf (F). Adapun hambatan yang dialami oleh pelaku usaha Restoran SK berupa penggunaan daging asli lobster yang tidak akan masuk pada lidah konsumen masayarakat Jawa dan penjualan dengan harga murah. Hambatan juga terjadi pada proses implementasi peraturan UUPK itu sendiri yang terdiri atas 5 faktor yaitu, kekurangan ilmu, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor penyelesaian sengketa yang rumit. Adapun langkah/upaya yang dilakukan oleh konsumen yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kata kunci: Pelaku usaha, Konsumen, UUPK Abstract This research aims to analyze the liability held by an owner of Restaurant SK over the violation of Article 8 paragraph (1) letter (F) implying that business owners are not allowed to produce and/or trade items and/or services not relevant to what has been promised or stated on labels, information, advertisements, promotions of goods and/or services. This research also discusses the impeding factors faced by the restaurant owner regarding the implementation of Article 8 paragraph (1) letter (F). This research employed empirical juridical methods and socio-juridical approaches. Research data were garnered from interviews and operational management of the restaurant concerned. The research result reveals that the restaurant owner intentionally violated Article 8 paragraph (1) letter (F). The issue faced by the restaurant was the lobster and its taste that was not to the liking of most Javanese diners, and low-price selling. Other impeding factors were also obvious in the implementation of the Consumer Protection Law, consisting of five factors: lack of knowledge, law enforcers, the members of the public, culture, and complicated dispute resolution. The legal remedy may take outside the court as a non-litigation process. Keywords: business people, consumer, consumer protection law
RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Ahmad Yunus
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Yunus, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ahmadyunus@student.ub.ac.id Abstrak penulis mengangkat isu mengenai hakim yang berperan pasif dalam pemberian ganti kerugian dalam hukum yang berlaku saat ini. Hakim bersifat menunggu karena pemberian ganti kerugian harus melalui LPSK terlebih dahulu lalu dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum barulah bisa diputus oleh hakim. Ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP karena hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa. Penulis menilai mekanisme dalam RUU KUHAP lebih efektif. Akan tetapi, untuk mengatasi kekaburan hukum dalam RUU KUHAP, penulis menawarkan konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian. Konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian yang penulis tawarkan dapat dilihat dari pergeseran peran aktif antara korban dengan hakim dan penuntut umum. Dalam mekanisme pembaharuan dari penulis. Korban, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Selanjutnya LPSK memberikan peniliaian terhadap besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban. Lalu hakim dapat memutus untuk menerima atau menolak permohonan restitusi. Pasal 133 Ayat 1 RUU KUHAP yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa adalah bersifat antisipatif. Ini dimaknai bahwa apabila hakim melihat kerugian yang diderita korban dan ganti kerugian tidak dicantumkan dalam tuntutan maka hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian kepada terdakwa. Konsep pembaharuan penulis ini menggabungkan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP dan UU PSK. Salah satunya adalah diakui kerugian materiil maupun immateriil. Konsep pembaharuan ini juga bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum terkait pengaturan ganti kerugian berupa restitusi yaitu dalam RUU KUHAP. Kata kunci: Restitusi, Korban, Hukum Acara Pidana Abstract This research aims to study the issue regarding the judge not being actively involved in giving restitution according to the current law. In this case, the judge tended to keep waiting because the provision of the restitution must involve the Witness and Victim Protection Center (henceforth referred to as LPSK), followed by the registration in a general prosecution before the judge had the authority to declare the court decision. On the contrary, the regulation outlined in the draft Criminal Code Procedure states otherwise, where a judge can directly declare the verdict against the defendant. This research sees that the mechanism of the Draft Criminal Code Procedure is more effective. However, to tackle the vagueness of the norm of the draft, this research also offers the concept of revision of the regulation concerning restitution. The concept of this revision can be seen from the shifting active role of the victim, judge, and general prosecutors. In the mechanism of revision suggested by the author, the victim, family, and representatives could request restitution to general prosecutors to be registered to the charge. Furthermore, the LPSK could deliver an assessment regarding the amount of restitution that should be given to the victim concerned. From this point, the judge could decide whether to accept or deny the restitution proposed. Article 133 paragraph 1 of Draft Criminal Procedural Law states that the decision directly made by the judge regarding the restitution for the defendant is anticipative. That is, if the judge assures that the victim is affected by the loss while the loss is not registered in the charge, the judge can directly deliver the verdict over the restitution against the defendant. The concept of the revision proposed in this research combines the regulatory provision in the Draft Criminal Code Procedure and Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, where it should recognize material and non-material losses. This concept also aims to carry out a unification of law regarding the regulation of restitution in the Draft Criminal Code Procedure. Keywords: Restitution, Victim, Criminal Law
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENJAMINAN UANG ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI UPAYA MITIGASI KRISIS PERBANKAN Mochammad Ramadhan Saputra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Ramadhan Saputra, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ramadhan.affairs@gmail.com Abstrak Demi memitigasi krisis perbankan, uang elektronik sebagai produk perbankan bersifat digital membutuhkan suntikan penjaminan dari LPS yang memiliki urgensi untuk diatur. Urgensi tersebut adalah manifestasi dari adanya isu hukum berupa ketidaklengkapan norma pada Pasal 10 UU 24/2004. Isu hukum yang telah disebutkan membawa rumusan masalah berupa: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?, dan (2) Bagaimana konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mitigasi krisis perbankan?. Pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang ditelusuri oleh penulis melalui studi kepustakaan dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa, mulai dari UU BI, UU ITE, dan PBI Uang Elektronik tidak ditemukan satu ketentuan pun yang mendalilkan mengenai penjaminan uang elektronik. Sehingga, urgensi pengaturannya ditinjau dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Dan hasil penelitian kedua menemukan bahwa, konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan a quo bertumpu pada 2 (dua) hal, yakni konstruksi pasal tentang perubahan definisi uang elektronik dan konstruksi pasal tentang penambahan kewenangan LPS terkait penjaminan tersebut. Berkenaan dengan pendekatan yang dapat diterapkan, fokus penelitian ini adalah penggunaan pendekatan langsung dalam melakukan penjaminan uang elektronik di perbankan. Sebagai upaya mitigasi krisis perbankan, penjaminan uang elektronik dapat mengurangi efek dari adanya bank runs akibat kegelisahan masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan sistem keuangan melalui hubungan kelembagaan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. Kata Kunci: Penjaminan Uang Elektronik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Krisis Perbankan Abstract To carry out a mitigation in banking crises, electronic money as a banking and digital product requires support from Indonesia Deposit Insurance, and this matter needs immediate regulatory provisions. This urgency indicates that there is the incompleteness of norm in Article 10 of Law 24/2004. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance and (2) the construction of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance that holds legal certainty as a mitigation measure to tackle banking crises. This research employed a normative-legal method and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were investigated using library research and analyzed with grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the Law of Bank Indonesia, Electronic Information and Transactions Law, and Regulation of Bank Indonesia do not regulate matters that control electronic money insurance. Thus, the urgency of this regulation is seen from philosophical, historical, sociological, economic, and juridical perspectives. Moreover, the construction of the regulation that holds legal certainty regarding the insurance concerned lies on two matters, namely the construction of the article concerning the changing definition of electronic money and the construction of an article concerning the added authority of Indonesia Deposit Insurance regarding the insurance per se. In terms of the approach applied, this research focuses on a direct approach to the insurance of electronic money in banking. As mitigation in response to the banking crises, the insurance of electronic money should be able to reduce the ‘bank runs’ effect because of panicking customers amidst the instability of the financial system between Indonesia Deposit Insurance and Bank Indonesia. Keywords: Electronic Money Insurance, Indonesia Deposit Insurance, and Banking Crises
REFORMULASI PENGATURAN EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE (ELA) OLEH BANK SENTRAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA Adam Adi Prawira
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adam Adi Prawira, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adamprawira12@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mengkaji urgensi pengaturan penyaluran Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia, serta (2) menganalisis, mengkaji, dan menemukan pengaturan dan konsep Emergency Liquidity Assistance (ELA) yang ideal dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia. Pilihan rumusan masalah tersebut dilatarbelakangi oleh isu hukum berupa ketidaklengkapan norma terkait pengaturan fasilitas pembiayaan Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang ditelusuri penulis melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran preskriptif. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa, urgensi pengaturan Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis. Dan hasil penelitian kedua menemukan bahwa, pengaturan konsep Emergency Liquidity Assistance (ELA) di Indonesia sudah terakomodasi di dalam fasilitas PLJP. Namun, terdapat ketidaklengkapan norma berupa belum diaturnya aspek confidentiality data dari bank peminjam serta prosedur pengawasan kepada Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dalam penyaluran PLJP. Penulis merekomendasikan untuk dilakukan ekstensifikasi pengaturan terhadap kedua aspek tersebut di dalam UU PPSK dan PBI PLJP. Negara Amerika Serikat digunakan sebagai model best practices dalam rekomendasi reformulasi pengaturan kedua aspek tersebut. Kata kunci: bank sentral, bantuan likuiditas darurat, sektor perbankan Abstract This research aims to (1) analyze and study the urgency of the regulation concerning Emergency Liquidity Assistance (henceforth referred to as ELA) by the central bank to prevent and cope with liquidity issues in the banking sector in Indonesia, and (2) analyze, study, and investigate the ideal regulation and concept of ELA to help prevent and handle liquidity matters in the banking sector in Indonesia. This research topic departs from the incompleteness of the norm regarding the regulation of the lending facility of ELA by the central bank. This research employed a normative and legal method and statutory, historical, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analyzed based on library research and grammatical, systematic, and prescriptive interpretations. The research results reveal that this matter can be seen from philosophical, sociological, historical, and juridical perspectives. Moreover, the concept of ELA in Indonesia has been facilitated by PLJP, but the norm has still been incomplete, where the aspect of confidentiality data from the bank and the procedures involved in the monitoring over Bank Indonesia as the authority in providing PLJP are not regulated yet. This research suggests that extensification of the regulation regarding these two aspects in Law concerning PPSK and the Regulation of Bank Indonesia concerning PLJP be performed. To compare, the US refers to the best practices model for the recommendation of the reformulation of the regulation of the two aspects concerned. Keywords: central bank, emergency liquidity assistance, banking sector
FORMULASI DAN BENTUK HUKUM “SEVERE PENALTIES” ARTICLE 3 BIS PARAGRAPH (C) THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, CHICAGO 1944 Muhammad Hisyam Rizky Firdaus
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Hisyam Rizky Firdaus, Adi Kusumaningrum, Agis Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT Haryono 169, Malang 65145 e-mail: hisyam_rizkyfirdaus@yahoo.com   Abstrak Jurnal ini mengangkat formulasi dan bentuk hukum dari frasa “Severe Penalties” Pasal 3 bis Paragraf (c) Konvensi Chicago 1944. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan berhubungan dengan ketidakjelasan pemaknaan formulasi dan bentuk hukum dari frasa “Severe Penalties” Pasal 3 Bis Paragraf (c) Konvensi Chicago 1944. Pertama, Bagaimana formulasi dan bentuk hukum “Severe Penalties” Pasal 3 bis Paragraf (c) Chicago Convention 1944. Kedua, apakah formulasi dan bentuk hukum “Severe Penalties” di beberapa negara peratifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 3 bis paragraf (c) Chicago Convention 1944. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif metode pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan perbandingan (comparative approach). Jenis dan sumber bahan hukum terbagi menjadi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum normatif dapat menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, formal, ekstensif, restriktif, dan lain-lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis menemukan bahwa menafsirkan frasa “severe penalties” membutuhkan 3 metode. Yaitu, Penafsiran Tekstual (textual school), interpretasi kehendak para pihak (Intention of the parties school) atau travaux preparatoires (preparatory works), dan menurut Maksud dan Tujuan dari Perjanjian (teleological school). Tujuan dari pemberian frasa “severe penalties” itu sendiri ialah menghukum pelanggar wilayah udara mereka dengan hukuman berat dan tidak membahayakan penumpang yang ada didalamnya. Kata kunci: severe penalties, Pasal 3 bis, Konvensi Chicago 1944     Abstract This research studies the formulation and the legal form of the phrase “severe penalties” in Article 3 bis, Paragraph (c) of the Chicago Convention 1994, and it is specifically focused on two issues regarding the murky definition of the formulation and the legal form of this phrase within the following research problems concerning, first, the formulation and the legal form of the phrase “severe penalties” of Article 3 bis, Paragraph (c) of Chicago Convention 1944 and, second, whether the formulation and legal form of the phrase “severe penalties” in several states ratifying the convention are relevant to the intention and objective of Article 3 bis, Paragraph (c) of Chicago Convention 1944. This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research and analyzed using grammatical, systematic, formal, extensive, and restrictive interpretations, among others. The research results reveal that interpreting this phrase requires three methods: textual school intention of the parties school, or travaux preparatoires (preparatory works) and teleological school. The intention of the phrase “severe penalties” is to punish violators (pilots of airliners holding no flight permits to fly over a territory of a state) under severe penalties without harming the passengers on board. Keywords: severe penalties, Article 3 bis, Chicago Convention of 1944
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP PENJUALAN ROKOK MELALUI MARKETPLACE SECARA DARING Chellendia Chassandi Chairani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chellendia Chassandi Chairani, Haru Permadi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: chechacha_@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan yakni (1) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring dan (2) Untuk mengetahui dan merumuskan bentuk produk hukum yang tepat untuk mengatur mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sosiologis atau teleologis, komparatif, dan ekstensif. Selanjutnya hasil penelitian ini rokok memiliki kandungan zat berbahaya seperti: (a) Nikotin, (b) Tar, (c) Timah Hitam (Pb), dan (d) Gas Karbon Monoksida (CO2) yang dapat mengganggu kesehatan. Hingga saat ini Indonesia tidak ada pengaturan mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring sehingga anak di bawah umur dapat membeli rokok melalui marketplace secara bebas. Oleh sebab itu peraturan pemerintah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lemah dan belum dapat dikatakan melindungi anak di bawah umur dari pengkonsumsian rokok. Maka dari itu bentuk produk hukum yang tepat untuk mengatasi kekosongan hukum mekanisme verifikasi identitas bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring yakni Peraturan Pemerintah dan pelaksanaannya perlu melakukan ratifikasi FCTC terlebih dahulu baru merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kata Kunci: anak dibawah umur, rokok, marketplace Abstract This research aims to (1) investigate and analyze the urgency of regulating the mechanism of identity verification for minors over the distribution of cigarettes on online marketplace and (2) to investigate and formulate the type of a relevant legislative product to regulate the mechanism of identity verification for underage persons regarding online distribution of cigarettes on online marketplace. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were analyzed using grammatical, sociological, teleological, comparative, and extensive interpretations. The research also finds that cigarettes contain (a) Nicotine, (b) tar, (c) lead (Pb), and (d) Carbon Monoxide (CO2) harmful to health. To date, Indonesia has not regulated the mechanism of identity verification for underage persons regarding the matter. This seems to allow underage persons to buy cigarettes in the marketplace without control. Thus, the government regulation concerned is deemed weak and is not binding, failing to properly protect minors from smoking. In this case, the government must perform ratification of FCTC before it revises the Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Tobacco Control as an Addictive Substance for Health. Keywords: underage person, cigarette, marketplace

Page 517 of 563 | Total Record : 5629

 515   516   517   518   519 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue