cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 514   515   516   517   518 
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI KECIL ATAS VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA Yusifa Nur Annisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusifa Nur Annisa, M. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusifannisa@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan urgensi konstruksi pengaturan perlindungan hak-hak petani kecil atas varietas tanaman di Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum terkait aturan perlindungan bagi petani kecil pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan, hal tersebut menyebabkan banyaknya petani kecil terkriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana analisis hak-hak petani kecil atas varietas tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan hukum yang tepat terhadap hak-hak petani kecil atas varietas tanaman yang memberikan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi hak-hak petani kecil atas varietas tanaman berdasarkan ketentuan pasal 9 ITPGRFA, pemberian definisi petani kecil yang sempit serta terdapat beberapa pasal yang membatasi hak-hak petani kecil. Kedua, Konstruksi hukum terhadap hak-hak petani kecil terhadap varietas tanaman di Indonesia, terhadap hak-hak yang belum diatur perlu adanya aturan yang baru dan bersifat suigeneris yang lebih melindungi hak-hak petani kecil pemulia tanaman atas varietas tanaman. Kata Kunci: HAKI, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Petani Kecil Pemulia Tanaman Abstract This research studies the urgency in the construction of the regulation of the protection of the rights of crofters regarding plant varieties in Indonesia. This research topic departed from the incompleteness of the law governing the protection of crofters for plant varieties they produce, making crofters prone to criminalization. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) how the rights of crofters are analyzed regarding plant varieties they produce according to related legislation in Indonesia and (2) what is the appropriate regulation regarding the protection of the rights of crofters for plant varieties that guarantees legal certainty. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Legal materials were analyzed using systematic, grammatical, and comparative interpretations. The research results reveal that the legislation in Indonesia does not fully protect the rights of crofters in Indonesia regarding the plant varieties they produce according to Article 9 of ITPGRFA. The impeding issues lie in the narrow definition of crofters and several articles restricting their rights. In terms of the construction of the rights of the crofters for plant varieties in Indonesia, unregulated rights of crofters regarding plant varieties should be put in a new suigeneris regulation that protects the rights of crofters as plant breeders regarding plant varieties. Keywords: intellectual property rights, the rights of crofters as plant breeders
PENENTUAN STATUS GERAKAN SEPARATISME DI SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DI INDONESIA) Rantika Pramastuti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rantika Pramastuti, Ikaningtyas, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: raentika@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi perihal inkonsistensi antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni tentang penentuan status gerakan separatisme dalam hukum Indonesia yang jauh berbeda dengan penentuan status separatisme dalam hukum internasional. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya pergantian status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari sebelumnya merupakan organisasi separatisme, kemudian berganti lagi menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata. Lalu, melalui Siaran Pers No.72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 OPM resmi ditetapkan menjadi kelompok teroris dimana OPM tidak seharusnya diberikan label sebagai teroris karena unsur-unsur dari gerakan OPM tidak memenuhi terorisme. Berdasarkan hal tersebut di atas, jurnal ini mengangkat rumusan masalah yaitu apakah penentuan OPM sebagai separatis oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban bahwa Penentuan status OPM sebagai separatisme di Indonesia masih belum sesuai dengan hukum internasional karena status yang diberikan kepada OPM sebagai terorisme tidak sesuai dengan visi OPM untuk melakukan gerakan separatisme dan bukan untuk menebar ketakutan seperti kelompok teroris lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa OPM tidak seharusnya diberikan label sebagai teroris karena unsur-unsur dari gerakan OPM tidak memenuhi unsur terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini didasarkan Pasal 18 huruf (c) Perjanjian New York 1962 yang memperbolehkan rakyat Papua memilih apakah rakyat Papua ingin bergabung atau memisahkan diri dari Indonesia saat PEPERA 1969. Kata Kunci: Organisasi Papua Merdeka, Separatisme, Terorisme Abstract This research departed from incongruence between national law and international law, especially regarding the status of separatist movements within the scope of Indonesian law significantly differing from the status of separatist movements according to international law. It is important to note that Free Papua Organization (OPM), previously a separatist organization, has shifted to the Armed Criminal Group. Through press release number 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021, OPM was officially declared as a terrorist group, while this organization should not have been labeled as a terrorist simply because it does not meet the elements of terrorism. Departing from this issue, this research examines whether labeling OPM as a separatist movement by the Indonesian Government is relevant to the provisions of international law. Normative-juridical methods and case, statutory, comparative, and conceptual approaches were used, and primary and secondary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations, revealing that giving the status of OPM as the separatist group in Indonesia is not relevant to international law because this status of terrorism does not meet the vision of OPM to run the separatist movement, and this organization does not intimidate or threaten people like most terrorist movements. This research also discovered that labeling the organization as a terrorist should not have been done because OPM does not meet the elements that allow it to be labeled with terrorism according to Law Number 5 of 2018. This provision is also outlined in Article 18 letter (c) of the New York Agreement 1962, allowing the people of Papua to decide whether they chose to be part of Indonesia or to leave Indonesia to be an independent country during PEPERA 1969. Keywords: Free Papua Organization, separatism, terrorism
TINJAUAN YURIDIS PASAL 12B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI YANG DITUJUKAN UNTUK SUAP Nicko Surya Airlangga
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nicko Surya Airlangga, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nickosurya@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pengaturan tentang gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili kasus pemberian gratifikasi yang menggunakan pelayanan seksual yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approeach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum ke khusus. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini mengangkat masalah: 1. Apa makna “gratifikasi” yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Apakah gratifikasi yang menggunakan layanan seksual dapat dikategorikan “gratifikasi” yang terdapat pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi tidak dapat serta merta untuk dikategorikan ke dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 12B, hal ini berbanding terbalik dengan pengaturan terkait gratifikasi yang terdapat di negara Singapura. Kata Kunci: Gratifikasi, Pelayanan Seksual, Korupsi Abstract This research delves into the regulation regarding gratuity as in Article 12b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication in the judgement of gratuity cases that involve sex service as a bribe arising among civil servants or state administrators. Departing from this issue, this research is focused on the following problems: 1. What is the meaning of ‘gratuity’ as in Article 12b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication? 2. Is the gratuity involving sex service categorized as the gratuity mentioned in Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication? This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials were obtained from library research and the Internet, all analyzed using a deductive technique by concluding ideas from general to specific ones. The research result has revealed that sex service given as gratuity can be categorized under Article 12B of Law concerning Corruption Eradication due to the following grounds (1) gratuity is defined as an act bribing a civil servant or a state official holding a particular position as outlined in Article 12 B of Law concerning Corruption Eradication. Gratuity should not be punishable by this law if it is not proven to be given as a bribe. Providing particular facilities to the people concerned can also be categorized as a gratuity; (2) sex service refers to the service involving sexual connection and reproduction function, dating, making out, and kissing; (3) sex service given as gratuity is categorized in such a way because Article 12B of Law concerning Corruption states the phrase “other facilities”, while sex service given as gratuity cannot be categorized into what is outlined in Article 12B of Law concerning Corruption Eradication. This is contrary to the regulation regarding gratuity in Singapore. Keywords: Gratification, Sexual Services, Corruption
PENERAPAN PENEGAHAN OLEH OTORITAS KEPABEANAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DALAM AKTIVITAS IMPOR (STUDI KASUS DI KPPBC TMP TANJUNG EMAS SEMARANG) Syafina Azzahra Syaukani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syafina Azzahra Syaukani, Yenny Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syafinazhr14@student.ub.ac.id Abstrak Di Indonesia, peredaran barang palsu masih marak terjadi walaupun sudah ada otoritas kepabeanan yang berperan sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan keluar masuknya barang. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada hambatan yang ditemui oleh Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penerapan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 disertai dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penegakan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa hambatan yang ditemui oleh Bea Cukai Tanjung Emas dari penerapan pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 dalam usaha perlindungan merek pada barang impor? (2) Apa upaya Bea Cukai Tanjung Emas dalam menegakkan Pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam aktivitas impor di Bea Cukai Tanjung Emas? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini bukan menjadi prioritas utama di Bea dan Cukai dikarenakan Pihak Bea dan Cukai lebih fokus menangani permasalahan rokok dan narkoba saja. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk menangani kasus tersebut. Kata kunci: hambatan, merek, Bea dan Cukai Abstract It is common to see the distribution of counterfeit goods in Indonesia notwithstanding the presence of customs authority responsible to guard the borders through which goods are circulated. This study specifically observes the issues hampering the Customs and Excise of Tanjung Emas from implementing Article 10 Paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 and the measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce this Article. Departing from this issue, this research investigates (1) the impeding factors interrupting the Customs and Excise of Tanjung Emas in the implementation of Article 10 Paragraph 1 of The Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks on imported goods, (2) measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce Article 10 paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks in importing activities at Customs and Excise of Tanjung Emas. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The data were obtained from library research and interviews. The observation took place in Medium Customs and Excise Control and Services of Tanjung Emas of Semarang. Primary and secondary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the protection of intellectual property rights is not the top priority in customs and Excise since this service is more devoted to dealing with cigarette- and drug-related issues. Thus, the interference of other institutions is required to deal with such a case. Keywords: hindrance, mark, customs and excise
KONSEP PEDOMAN PEMIDANAAN BAGI HAKIM UNTUK PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I Annisa Nuria Fajarisna
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Nuria Fajarisna, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: afajarisna@gmail.com Abstrak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memuat mengenai pedoman pemidanaan sebagai dasar pijakan hakim untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Selain itu, undang-undang ini juga tidak memuat mengenai kualifikasi dan syarat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melainkan diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Pada dasarnya, SEMA hanya mengikat secara internal dan tidak wajib diikuti oleh hakim sehingga mengakibatkan masih banyak pelaku penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang dijatuhi pidana penjara Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar yang digunakan hakim dalam memutus kasus penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sehingga melahirkan perbedaan hukuman yang diterima terdakwa. Selain itu penelitian ini juga ditujukan untuk mengkaji dan merumuskan konsep terkait pedoman pemidanaan serta syarat-syarat rehabilitasi. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui penelitian ini, penulis memperoleh hasil bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2018/PN. Dpk tidak disertai hasil asesmen dari tim hukum TAT dan rekomendasi untuk rehabilitasi sedangkan terdakwa dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr telah memenuhi kelima syarat rehabilitasi yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga menyebabkan adanya perbedaan hukuman yang diterima oleh kedua terdakwa. Kaitannya demi memenuhi kepastian hukum, maka perlu merumuskan pedoman pemidanaan untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sumbernya diambil dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merumuskan syarat-syarat mengenai rehabilitasi. Kata Kunci: Pedoman Pemidanaan, Penyalahguna, Narkotika, KUHP, SEMA Abstract Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not set out the guidelines of sentencing for defendants and the qualifications and requirements of rehabilitation for drug abusers, but it is mentioned in Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Supreme Court is internally binding and it does not require judges to refer to the circular letter, seemingly raising the possibility of drug abuse among narcotic users imposed with imprisonment. This research aims to find out the basis referred to by the judges in deciding a case over type 1 narcotic abuse, thereby leading to dissenting opinions over the case concerned. This research also aims to study and formulate the concept of the guidelines of sentencing and the requirements needed for rehabilitation. A normative-legal method and statutory, case, and conceptual approaches were used. The research results reveal that Decision Number 568/Pid.Sus/2018/PN.Dpk did not come with the assessment performed by TAT legal team and the recommendation for rehabilitation, while the defendants as in Decision Number 141/Pid.sus/2020/PN Jkt. Utr has met all the five requirements regulated in Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, sparking the dissenting opinions for the two defendants. To meet legal certainty, it is essential to formulate the guidelines sourced from Article 54 of Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Law and the requirements of rehabilitation. Keywords: sentencing guidelines, drug abuse, narcotics, Penal Code, Supreme Court Circular Letter
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN STRATEGIS NASIONAL DALAM KAWASAN HUTAN Nabilla Chintani Anandittu Widodo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabilla Chintani Anandittu Widodo, Herlindah, Daru Adianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabilla.chintani@gmail.com Abstrak Sejak lahirnya UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa pasal diantaranya objek kegiatan pengadaan tanah yaitu bendungan. Bendungan termasuk didalam pembangunan diluar kegiatan Kawasan Hutan yaitu melalui pelepasan Kawasan hutan. Sebagaimana yang telah diatur Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan rumusan masalah: Apakah perumusan dalam pasal 94 ayat (3) PP 23 tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan? Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian Pasal 94 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 dengan tujuan kehutanan. Menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh penulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Penulis meneliti pengaturan pengadaan tanah pembangunan bendungan strategis nasional dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan serta kaitannya dengan tujuan Kehutanan. Penulis memperoleh sebuah kesimpulan dalam pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan umum dapat diselenggarakan dikawasan hutan danterdapat ketidaklengkapan pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih lanjut pada mekanisme pelepasan penggunaannya. Pasal 94 ayat (3) huruf (a) tidak mempertimbangkan cakupan luas yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 3 UU 41/1999. Bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan tujuan kehutanan sebagai upaya percepatan pada penyelesaian status Kawasan hutan dengan melakukan reformulasi dan peraturan turunannya. Kata Kunci: Bendungan, Pengadaan Tanah, Kawasan Hutan Abstract Job Creation Law revised several regulations regarding land procurement and forestry, in which the object of land procurement for a dam should be included as part of the development outside forest areas with the mechanism of the release of forest areas as governed in Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forest Management. This research aims to investigate whether the formulation of Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 is relevant to the objectives of forest management. This issue aims to find out the relevance of Article 94 Paragraph (3) letter (a) of Government Regulation of 2021 regarding forestry objectives. This research employed a normative-juridical method, and the research data were taken from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretations to find out more about land procurement for the development of a national strategic dam with the mechanism of releasing forest areas linked to forestry objectives. This research concludes that the land procurement concerned is part of the development intended for public interest to allow for the management of forest areas. However, there has been an incompleteness in Article 94 paragraph (3) letter (a) governing the mechanism of the release of the land performed by users; this article only considers the smaller scope of the objectives of forestry management in Article 3 of Law 41/1999. The government, in this case, should take into account the forestry objectives as a measure taken to accelerate the settlement of the status of forest areas by reformulation of the law concerned, including its successor regulation. Keywords: dam, land procurement, watersheds, forest areas
PELAKSANAAN BENTUK DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM TERJADINYA KESALAHAN SISTEM BANK PADA LAYANAN MOBILE BANKING (STUDI KASUS DI BANK XXX KABUPATEN GRESIK) Michella Viriolan Sorongan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michella Viriolan Sorongan, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: michellavs@student.ub.ac.id Abstrak Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yaitu bank dalam terjadinya kesalahan sistem bank pada layanan mobile banking studi kasus Bank XXX Kabupaten Gresik. Pilihan tema dilatar belakangi adanya tindakan yang dilakukan pihak bank yang tidak dapat memastikan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dimiliki oleh nasabah. Berdasarkan tersebut terdapat rumusan masalah:(1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak Bank XXX Kantor Cabang Gresik terhadap kesalahan sistem pada layanan mobile banking? (2) Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh nasabah pada layanan mobile banking Bank XXX Kantor Cabang Gresik yang mengalami kerugian atas kesalahan sistem pada layanan mobile banking?. Skripsi menggunakan metode yuridis empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif karena penulis mengkaji, mengolah informasi yang didapat dari penelitian secara ilmiah. Hasil penelitian dengan metode diatas, bentuk tanggung jawab dilakukan oleh bank untuk setiap permasalahan mengenai layanan mobile banking pengguna dapat melakukan pengaduan ke Bank. Selain pengaduan terdapat penyelesaian internal dan eksternal yang dilakukan bank. Adanya hambatan tidak dimilikinya kemampuan bagi konsumen untuk membuktikan bahwa timbulnya kerugian atas penggunaan mobile banking. Pihak bank sendiri memiliki catatan pribadi yang sudah tercatat otomatis jika terdapat suatu transaksi pada mobile banking. Upaya yang dapat dilakukan adalah evaluasi para pihak bank yaitu customer service, perlu adanya prinsip strict liability. Melakukan pembaruan sistem, sosialisasi resiko mbanking. Perlunya kesadaran hukum nasabah dan aktif dalam memperjuangkan haknya kepada pihak bank. Kata kunci: Mobile Banking, Bank, Nasabah, Tanggung Jawab Abstract This research aims to delve into the liability of a bank regarding errors in mobile banking systems in the case of Bank XXX the Regency of Gresik. This research topic departed from the case where the bank concerned failed to ensure the liability of providing redress to clients. This research studies (1) the liability of Bank XXX of the branch office in Gresik regarding mobile banking system errors and (2) impeding factors and measures taken to settle the disputes regarding these errors in Bank XXX of the branch office of Gresik following the losses caused by the errors. This research employs socio-legal and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods, where the data were studied and information was obtained. The research reveals that bank clients can express their grievances to the bank following the errors. Moreover, internal and external measures can be taken into account. The bank in this case does not have any capability of proving the losses resulting from mobile banking errors. The bank concerned has its record automatically generated from mobile banking transactions. The bank should evaluate customer service, and a strict liability principle needs to be considered. The system needs to be renewed and an introduction to m-banking risks needs to be given. The awareness of bank clients of actively having access to their rights regarding this bank issue is also necessary. Keywords: mobile banking, bank, bank client, liability
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU USAHA KARAOKE ATAU KAFE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MELEBIHI JAM OPERASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI) Bintang Jaya Sailendra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bintang Jaya Sailendra, Tunggul Anshari Setia Negara, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: galangsailendra@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas terkait penegakan sanksi administrasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur batas jam operasional usaha karaoke atau kafe di Kabupaten Kediri, yaitu pukul 10.00 hingga 24.00 WIB. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal7ayat (2) tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri. Namun, berdasarkan pra- survei, terdapat sejumlah usaha karaoke atau kafe yang beroperasi melebihi jam operasional. Sehingga, terdapat kesenjangan antara das sein dan das sollen. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 dan (2) Apa faktor penghambat dan solusi penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014? Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosio- legal yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah pertama bahwa penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 belum dilakukan secara efektif. Sedangkan, jawaban atas rumusan masalah kedua terbagi menjadi dua faktor penghambat, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah Satpol PP kurang personil, ketidakseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dan ketidakjelasan prosedur bagi pelanggar aturan. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah terdapat beberapa pihak yang tidak kooperatif sehingga menghambat penegakan sanksi administrasi. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014, dan Satuan Polisi Pamong Praja Abstract This research studies the enforcement of administrative sanction according to Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 governing operational hours for karaoke and café businesses in the Regency of Kediri, which has been agreed from 10.00 to 24.00. This administrative measure is conducted by the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri. However, pre-survey results indicated that some karaoke businesses or cafes were operating more than the operational hours as regulated, showing that there is incongruence between das sein and das sollen. Departing from this issue, this research aims to study these two problems: (1) how the administrative sanction is imposed concerning exceeding operational hours that violate Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 and (2) what hampering factors exist and what solutions can be given to help impose the administrative sanction concerning this issue. With socio-legal methods, this research reveals that, first, administrative sanction regarding the violation of Article 7 paragraph (2) of the Regent Regulation mentioned earlier has not been effectively given. Second, there are internal and external factors impeding the enforcement of the sanction. The internal factors involve the lack of staff of the police unit, less optimal measures taken by the Regent of Kediri to act, and unclear procedures that should affect violators. The external factors result from uncooperative parties obstructing the enforcement of the administrative sanction. Keywords: administrative sanction, Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014, Civil Service Police Unit
URGENSI PENGATURAN ADAPTASI SEBAGAI FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU Julien Andrew Parluhutan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Julien Andrew Parluhutan, Moch. Zairul Alam, Diah Pawesti Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: julienandrew28@gmail.com Abstrak Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan adaptasi sebagai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan terhadap adaptasi karya cipta bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait dengan adaptasi karya cipta sebagai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu?. Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) , bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adaptasi terhadap ciptaan sebagai fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas tuna rungu belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Perlu dibuatkan pengaturan yang khusus mengatur tentang adaptasi terhadap ciptaan sebagai fasilitasi akses bagi penyandang disabilitas tuna rungu dengan tujuan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Kata Kunci: adaptasi, ciptaan, penyandang disabilitas tuna rungu Abstract This research aims to investigate the urgency of regulating the adaptation to access to copyright works for people with hearing impairment. Departing from this urgency, this research is focused on the following problems: (1) how is the adaptation to copyright works for people with disabilities regulated based on the positive law in Indonesia and (2) what is the appropriate regulation regarding the adaptation to copyright work as access to creation for hearing-impaired people? This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. Legal materials consist of primary and secondary data. The research discovers that this matter is not governed in positive law in Indonesia. That is, it is necessary to make a regulation governing the adaptation to copyright works as the facility of access to creation for hearing-impaired people to ensure that their rights are met. Keywords: adaptation, creation, people with hearing impairment
ANALISIS YURIDIS KRITERIA MEREK TIGA DIMENSI BERSIFAT FUNGSIONAL YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA) Natalia Desiana Fransisca
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Natalia Desiana Fransisca, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nataliadff@student.ub.ac.id Abstrak Pada ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 20 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dalam pasal 16 ayat (1) huruf g PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sudah mengatur mengenai syarat pendaftaran tanda berbentuk tiga dimensi sebagai merek yakni tidak boleh hanya terdiri dari bentuk yang mengandung sifat fungsional, akan tetapi belum terdapat penjelasan pasal yang menjelaskan terkait penafsiran serta kriteria yang jelas terhadap suatu bentuk seperti apa yang dinyatakan mengandung sifat fungsional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran dan kriteria pada syarat nonfungsional serta perbandingannya dengan aturan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan model pengaturan yang tepat mengenai penafsiran dan kriteria bentuk yang mengandung sifat fungsional berdasarkan studi perbandingan hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa dan perlu dilakukan pertimbangan penambahan terhadap penjelasan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 dengan tujuan tercapainya kepastian hukum terkait pendaftaran merek tiga dimensi. Kata kunci: merek tiga dimensi, sifat fungsional, pendaftaran merek tiga dimensi Abstract The provision in Article 108 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law has changed the provision in Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulating the additional requirements of the registration of trademarks in Article 20 letter g of Law Number 20 of 2016 and in Article 16 paragraph (1) letter g of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 12 of 2021 concerning Trademark Registration govern the requirements of the registration of 3D marks that should cover more than the functional nature of the mark. However, to what extent it should be functional is not elaborated further. This research aims to find out and analyze the interpretations and criteria of non-functional requirements in the registration of three-dimensional marks as compared to those in the US and European Union. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results reveal that Indonesia can consider a more appropriate regulatory model regarding the interpretation of criteria of functional forms by looking at trademark laws in the US and European Union. Moreover, it is essential to add some elucidation to Article 108 of Law Number 11 of 2020 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 12 of 2021 to achieve legal certainty in the registration of three-dimensional marks. Keywords: three-dimensional mark, functional characteristics, three-dimensional mark registration

Page 516 of 563 | Total Record : 5629

 514   515   516   517   518 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue