cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 543   544   545   546   547 
RATIO DECIDENDI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA Srihana Agungta Ketaren
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Srihana Agungta Ketaren, Faizin Sulistio, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: srihanaagungta@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bsk terhadap penjatuhan pidana bersyarat, serta penyebab perbedaan penjatuhan sanksi pidana bersyarat dimana pada penulisan ini Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bsk akan menjadi tolak ukur dalam analisis terhadap Putusan Nomor 63/Pid B/2014/PN Lbh, Putusan Nomor 106/Pid B/2014/PN Mrs, dan Putusan Nomor 126/Pid B/2011/PN Lbt. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat melalui pendekatan analitis, pendekatan kasus, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang digunakan oleh penulis. Dalam kasus penganiayaan hewan yang marak terjadi di masyarakat, terdapat pula kasus-kasus yang telah diproses dalam pengadilan dimana menghasilkan putusan-putusan yang berbeda. Terhadap putusan-putusan ini dengan kasus yang terbilang serupa dan dakwaan yang serupa pemberian sanksi terhadap terdakwa memiliki perbedaan yaitu dalam hal penjatuhan pidana bersyarat yang dimana terdapat terdapat kasus serupa yang dijatuhkan pidana bersyarat adapula yang tidak dijatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena itu, memunculkan urgensi mengenai pedoman pemberian pidana bersyarat dalam kasus-kasus yang serupa. Kata Kunci: ratio decidendi, pidana bersyarat, penganiayaan hewan Abstract This research aims to investigate the ratio decidendi of Decision Number 22/Pid.B/2019/PN Bsk over Probation and the different sanctions between Decision Number 22/Pid.B/2019/PN Bsk as the standard set in this research and Decision Number 63/pid B/2014/PN Lbh, Decision Number 106/PidB/2014/PN Mrs, and Decision Number 126/Pid B/2011/PN Lbt as the materials to analyze. This research employed normative juridical methods involving analytical, case, and statutory approaches. some cases of animal abuse have been brought to courts, resulting in different court decisions. Specifically, several cases were given probation, while some other similar cases were not. This difference has sparked the urgency of the guidelines of probations in similar cases. Keywords: ratio decidendi, probation, animal abuse
EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI DI PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA) Muhammad Farhan Arfpia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Farhan Arfpia, Abdul Rachmad Budiono, Zora Febriena Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: farhanarfpia@student.ub.ac.id Abstrak Seiring dengan berkembangnya lingkungan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk memakmurkan Pekerja/Buruh yang berada di dalam lingkungan perusahaan salah satu kebijakannya adalah memberikan Kompensasi kepada Pekerja/Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila Para Pekerja/Buruh tersebut sudah habis Kontrak kerjanya, Namun pada kenyataannya masih ada beberapa perusahaan salah satunya PT. Kompas Media Nusantara yang belum memberikan Kompensasi terhadap Pekerja PKWT Profesional dengan alasan masih banyak pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang yang bersangkutan dengan PKWT dan pemberian Kompensasi yang belum memberikan Pengaturan yang jelas. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Pemberian Kompensasi Kepada Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi di PT. Kompas Media Nusantara)”, karena pada kenyataannya masih banyak kondisi dimana Pekerja/Buruh tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima yaitu Kompensasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitan ini membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kurang efektifnya pengaturan mengenai pemberian Kompensasi kepada Pekerja/Buruh PKWT. Kata Kunci: kompensasi, perjanjian kerja waktu tertentu, efektivitas Abstract As labor is growing in Indonesia, there have been some policies intended to ensure the wellbeing of laborers/workers working in companies. Providing compensation is one of the policies provided for workers/laborers working under the Temporary Work Agreement (henceforth referred to as PKWT) and this compensation will be received when the contract ends. PT. Kompas Media Nusantara is a company that has not provided any compensation for some of its workers under PKWT. Workers not receiving their compensation when their work contract ends are common to find. For this reason, the author raises the title "Effectiveness of Article 15 Paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021 Concerning Temporary Work Agreement, Outsourcing, Working and Break Time, and Layoffs in the Provision of Compensation for Workers Under Temporary Work Agreement (A Study in PT. Kompas Media Nusantara)”, because in reality there are still many conditions where workers/laborers do not get the rights they should receive, namely compensation. With an empirical-juridical method and a socio-juridical method, this research investigates what factors have caused the lack of effectiveness of the regulation concerning the provision of compensation for workers/laborers working under PKWT. Keywords: compensation, temporary work agreement, effectiveness
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT DUMPING LIMBAH TANPA IZIN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 231/PID.B/LH/2021/PN JBG DAN PUTUSAN NOMOR 273/PID.B/LH/2020/PN SDA) Iftah Ifaroh Fauziyah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iftah Ifaroh Fauziyah, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ftahift@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian berupa jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode tersebut adalah terdapat adanya unsur disparitas dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) UU PPLH, maka telah tepat. Sanksi terhadap korpoasi yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal dalam kedua putusan tersebut sudah ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan secara jelas. Hal tersebut berarti tujuan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah tercapai dalam Putusan No. 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG, sedangkan dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA belum terpenuhi. Tujuan keadilan dan kemanfaatan juga belum terpenuhi mengingat sanksi tersebut tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tercemar serta jaminan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Saran dari penulis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lingkungan hidup harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang telah disesuaikan dengan keterangan ahli. Serta disparitas dalam suatu putusan hakim harus sedapat mungkin diminimalisir. Hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa. Vonis yang ditetapkan harus berdasar dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terpenuhi. Kata Kunci: disparitas, korporasi, dumping Abstract This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches to study the disparity between Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. In terms of liability as mentioned in Article 116 Paragraph (1) of Environmental Protection and Management (henceforth referred to as UU PPLH), both decisions are deemed appropriate. Sanctions imposed on a company dumping waste without a license are outlined in the two court decisions above. That is, the objective of legal certainty introduced by Gustav Radbruch has been achieved in the former decision, but it is not in the latter. The objectives of justice and benefit have not been fulfilled since the sanctions concerned are not relevant to the impacts raised by the polluted environment and human rights mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research suggests that the judges should consider the sentencing according to the information given by experts. Moreover, the disparity of decisions must also be minimized. Judges are required to thoroughly deliver verdicts for defendants. The verdicts delivered should be based on and not exceed the provisions in the legislation to ensure that the objectives of legal certainty, justice, and benefit are achieved. Keywords: disparity, corporate, dumping
FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASI HUKUM GAGALNYA DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG) Nuraini Zalma Mutia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nuraini Zalma Mutia, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zmutia123@student.ub.ac.id Abstrak Perlindungan anak sangat penting di Indonesia, terutama untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya dengan konsekuensi berat. Polresta Malang Kota telah menangani berbagai kasus yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan penyerangan. Terlepas dari upaya untuk menggunakan pengalihan sebagai cara untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan, banyak pengalihan terbukti tidak berhasil. Penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota bertujuan untuk mengungkap alasan di balik kegagalan tersebut dan memahami perspektif pihak-pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, dan penegak hukum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas prosedur pengalihan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kegagalan pengalihan di Polresta Malang Kota. Salah satu faktor utama adalah keengganan korban untuk berpartisipasi dalam pengalihan karena keinginan mereka untuk tindakan hukuman terhadap pelaku. Selain itu, tuntutan korban untuk restitusi yang berlebihan, seringkali di luar kemampuan pelaku, juga menghambat keberhasilan perjanjian diversi. Selain itu, ketidaksiapan emosional korban untuk memaafkan pelaku mengakibatkan penolakan terhadap pengalihan. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggar dengan riwayat perilaku berbahaya terhadap masyarakat dianggap tidak cocok untuk dialihkan. Selain itu, kasus-kasus dengan potensi hukuman lebih dari tujuh tahun tidak memenuhi syarat untuk diversi. Penelitian ini menyoroti bahwa pengalihan yang gagal terutama dipengaruhi oleh penolakan korban untuk berpartisipasi atau tuntutan di luar kapasitas pelaku. Sementara pengalihan tetap menjadi alat penting dalam melindungi tersangka anak, itu mungkin tidak sesuai untuk pelanggaran serius atau kasus dengan implikasi masyarakat. Meskipun demikian, penegak hukum terus mengeksplorasi diversi sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan restoratif bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: diversi, perlindungan anak, faktor gagal, implikasi hukum Abstract Child protection is paramount in Indonesia, especially to prevent children from doing anything dangerous with serious consequences. The Sub-Regional Police in Malang City has dealt with varied cases of children, including violence, sexual harassment, and assaults. Apart from the diversion intended to protect the rights of the children and their future, most diversion has failed. This research aims to reveal the causal factors of this failure and understand the perspectives of victims, offenders, and law enforcers. This research primarily aims to improve the effectiveness of the diversion, while several factors have contributed to the failure of the diversion concerned. The main factor is the reluctance of the victims to participate in the diversion to allow for a legal measure, followed by the request from the victims for restitution exceeding the capacity of the victims and hampering the agreement of the diversion, and unwillingness to forgive offenders, which leads to disagreement of the diversion. Some insist that the cases involving acts that harm people do not deserve diversion. This research learns that the failure of diversion stems from the refusal of the victims to allow for diversion or the request that exceeds the capacity of the offenders. While the diversion per se is an important instrument to protect the children as suspects, it may be seen as inappropriate for serious offenses or cases with implications affecting the members of the public. However, law enforcers keep exploring diversion as an instrument to promote restorative justice for children involved in criminal offenses, highlighting the essence of communication and understanding among the parties involved. Keywords: diversion, child protection, causal factors to failure, legal implication
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA MEDAN (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN) Anita Christine Sihotang
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anita Christine Sihotang, Lutfi Effendi, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shtgkitin@gmail.com Abstrak Meskipun pemerintah kota medan telah berupaya untuk menertibkan penyelenggaraan papan reklame, namun pada kenyataannya penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan terkait penyelenggaraan reklame. Pemerintah daerah telah menerbitkan sanksi berupa pembongkaran paksa atas reklame yang tidak memiliki ijin dan juga memberikan sanksi dibidang perpajakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin juga diberlakukan. Di Kota Medan masih terdapat banyak okunum-oknum yang melanggar peraturan tapi papan reklame tetap dibiarkan berdiri begitu saja oleh Pemerintah Kota Medan atau Instansi yang menanganinya. Sehingga penulis melakukan penelitian untuk menganalisa mengenai implementasi dari ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Medan dengan jenis pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Selain itu, Pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengawasan perizinan reklame Dinas Perizinan Daerah dengan melakukan pemantauan di lapangan dan menyesuaikan dengan data yang ada. Jika terjadi penyimpangan, maka berdasarkan aturan pajak reklame Tim Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame. Kata Kunci: reklame, implementasi, perizinan Abstract There have been some violations of the regulation governing advertising notwithstanding the measures taken by the local government of Medan City to tackle this issue. Specifically, the local government regulates sanctions involving the forcible dismantlement of unlicensed advertisements. The sanctions are also imposed in the scope of taxation on a similar matter. In Medan City, there are irresponsible parties violating advertising rules, where some expired advertisements are not dismantled by the local government or the parties in charge. Departing from this issue, this research aims to analyze the implementation of the provision of the administration of advertising in Medan City according to empirical-juridical methods. The research results show that the supervision has been well implemented because follow-up is given and inappropriate conduct could be fixed. Furthermore, the local government of Medan City has maximized the supervision of the permits allowing advertising issued by the Regional Licensing Agency by conducting direct supervision and adjusting existing data. If a violation takes place, according to the advertisement taxation rules, the team responsible for supervising taxes and levies is authorized to close down/dismantle advertisements. Keywords: advertisement, implementation, licensing
ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN PENGATURAN KARAKTER INDIVIDU (INDIVIDUAL CHARACTER) SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Eunike Priskila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eunike Priskila, Hanif Nur Widhiyanti, Cyndiarnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: epriskila2@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengangkat permasalahan multitafsir pada kebaruan sebagai syarat perlindungan desain industri yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sehingga banyak desain yang meskipun memenuhi kriteria kebaruan, masih tetap rentan terhadap peniruan karena memiliki karakteristik yang mirip dengan desain yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penambahan pengaturan karakter individu sebagai syarat perlindungan desain industri telah diusulkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis indikator dalam menentukan adanya karakter individu dalam suatu desain industri, serta untuk menganalisis urgensi penambahan pengaturan karakter individu sebagai syarat perlindungan desain industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dan akan dianalisis dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas ditemukan ada dua indikator untuk menentukan karakter individu pada desain industri, yaitu kesan keseluruhan yang berbeda dari desain sebelumnya, dan tingkat kebebasan desainer berdasarkan perbandingan hukum dengan Uni Eropa. Penambahan karakter individu ke dalam syarat perlindungan desain industri dapat menjadi penting karena Undang-Undang Desain Industri yang berlaku sekarang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait perlindungan desain industri. Penambahan karakter individu dapat menyesuaikan kebutuhan perkembangan desain industri ke depan dan mengatasi masalah hukum terkait pendaftaran, penegakan serta perlindungan hak desain industri. Kata Kunci: syarat perlindungan desain industri, karakter individu, multitafsir kebaruan Abstract This research studies multi-interpretations and novelty as aspects needed as requirements of industrial design protection as governed in Article 2 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs. Some designs meet the aspect of novelty but remain prone to being copied due to similar characteristics resembling an existing design. Therefore, this research recommends adding a new regulation concerning individual characteristics as the requirement of industrial design protection. This research aims to investigate and analyze the indicators of individual characteristics in an industrial design and analyze the urgency of adding a new character regarding an individual character as the requirement of the protection of industrial design to Law Number 31 of 2001 concerning Industrial Design. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed grammatically, systematically, and comparatively. The research results reveal that there are two indicators to find an individual character in industrial design, involving an aspect that is completely different from a previous design and the freedom held by a designer according to the comparison between the laws in Indonesia and the European Union. Adding a new character is considered essential if substantive scrutiny applies to all requests for registration of industrial designs unless there are objections or disputes because the current Industrial Design Law fails to duly accommodate the needs of society and fails to give legal certainty regarding industrial design protection. Adding an individual character can adapt to the needs and current development of industrial designs in the future and overcome the legal issues of registration, implementation, and protection of industrial design rights. Keywords: requirement of industrial design protection, individual character, novelty multi-interpretations
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) Andrew Daniel Parsaoran
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrew Daniel Parsaoran, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: andrewdanielll@student.ub.ac.id Abstrak Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali suatu perkara pidana tidak bisa terselesaikan karena tidak ada atau kurangnya saksi, maka seringkali perkara pidana tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolah keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanknya. Ada kecenderungan saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya Justice Collaborator dengan pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita – dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa. Kata Kunci: justice collaborator, pertimbangan hakim, tindak pidana korupsi Abstract Some cases are left unfinished in court simply because the number of witnesses needed does not suffice. Article 183 of Criminal Code Procedure implies that judges cannot deliver a verdict against a defendant unless there are at least two valid pieces of evidence proving that a crime has taken place and the defendant is the party that must be held liable for the offense committed. However, some believe that the involvement of witnesses weighs more value than the presentation of other pieces of evidence. From the stage of investigation to presenting evidence before judges, the standing of witnesses is considered vital since their presence serves as a determining factor in the success of revealing a case. This is also because what witnesses testify can serve as evidence in a case, as their testimonies are the primary pieces of evidence among five valid pieces of evidence as mentioned in Article 184 of Criminal Code Procedure. Obvious relevance is established between the presence of a justice collaborator and the disclosure of a criminal case. However, the individuals concerned are often harmed by unreliable conditions or because of disappearing confidence due to harassment, intimidation, humiliation, and torture. Keywords: justice collaborator, judicial consideration, corruption as a crime
IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TERHADAP KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PERUBAHAN STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN Dedi Syah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dedi Syah, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dedi_syah34@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi surat edaran Menteri Dalam Negeri terhadap kewenangan Penjabat Kepala Daerah khususnya pada kewenangan dalam perubahan status hukum kepegawaian. Isu ini diangkat karena terdapat kekaburan hukum akibat surat edaran tersebut memberikan kewenangan baru kepada Penjabat kepala daerah dan mendistorsi peraturan yang mengatur. Surat edaran tersebut menimbulkan standar ganda terhadap kewenangan penjabat kepala daerah yang berakibat adanya ketidakjelasan wewenang penjabat kepala daerah dalam melakukan tugasnya sebagai alat kelengkapan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan Hukum Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Perubahan Status Hukum Kepegawaian yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ ? Dan Bagaimana implikasi yuridis surat edaran menteri dalam negeri nomor 821/5492/SJ terhadap kewenangan penjabat kepala daerah dalam perubahan status hukum kepegawaian ? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdaoat pergeseran norma terkait kewenangan penjabat kepala daerah dalam mengubah status hukum kepegawaian. Kemudian kewenangan yang bersumber dari surat edaran tersebut, ditinjau berdasarkan konsep teori kewenangan, surat edaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam konsep kewenangan tersebut, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Adapun implikasi dari surat edaran tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena kewenangan yang tidak sah, dan dapat menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Daerah menjadi tidak sah karena berasal dari pejabat yang tidak berwenang. Kata Kunci: penjabat kepala daerah, surat edaran, kewenangan, implikasi hukum Abstract This research studies the implication of a Circular Letter issued by the Minister of Home Affairs regarding the authority of a regional head as an official, especially the authority in the shift of a legal standing in employment. This issue departed from a circular letter that gives new authority to the official, distorting the regulation concerned. This Circular Letter has resulted in double standards of the authority held by the official, and this problem has raised the unclear authority of the regional head to execute his tasks as the instruments of the government. Departing from the above overview, this research aims to investigate the following problems: 1. The validity of law in the authority held by the Regional Head in the shift of the legal standing of employment according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ; 2. The juridical implication of ministerial circular letter Number 821/5492/SJ regarding the authority held by a regional head in the shift of the legal standing of employment. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were obtained from library research and sources from the Internet. The research results have found a shift in the norms regarding the authority held by the regional head in terms of changing the legal standing of employment. The authority from this circular letter was then reviewed from the perspective of the theory of authority, revealing that this circular letter fails to meet the elements set out in the concept of the authority concerned, which leaves the authority invalid. This invalid authority may lead to arbitrariness, and the decree issued by the regional head may be invalid, considering that this decree is issued by an unauthorized official. Keywords: regional head as an official, circular letter, authority, implication of law
PENGGUNAAN TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1566K/PID.SUS/2014) Albab Qorthobi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Albab Qorthobi, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: albabqorthobi@student.ub.ac.id Abstrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP adalah salah satu warisan dari kolonial belanda yang masih digunakan sampai sekarang terkhususnya dalam peradilan pidana di Indonesia, walaupun telah diperbarui, namun masih merasa ada kekurangan dalam Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini mengisyaratkan bahwa selama ini pembaharuan KUHAP hanyalah tambal sulam. Esensi lahirnya KUHAP adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan merupakan era baru dari dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang masih hangat diperbincangkan adalah penggunaan keterangan saksi Testimonium De Auditu sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana Indonesia. Pengertian Testimonium De Auditu sendiri adalah saksi yang mendengar dari ucapan orang lain, tidak mendengar atau melihat sendiri fakta tersebut tetapi hanya mendengar dari orang-orang yang mengucapkannya. Eksistensi Testimonium De Auditu di Indonesia secara perlahan mulai diakui adanya putusan hakim yang menggunakan testimonium de auditu untuk dijadikan suatu alat bukti dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana dengan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tujuannya di dalam putusan hakim tersebut adalah memberikan hasil keadilan yang hendak dicapai bagi korban dan terdakwa. Kata Kunci: keadilan, putusan, testimonium de auditu Abstract Law Number 8 of 1981 or Criminal Code Procedure is the legacy from the Dutch colonial that is in use to date within the scope of the criminal judicial system in Indonesia. Notwithstanding the reform, there seems to be incompleteness in the Criminal Code Procedure. It indicates that the reform seems to be for the sake of formality. The essence of this Criminal Code Procedure is to protect human rights and marks a new era in the judicial system in Indonesia. Testimonium De Auditu, in this context, is presented as proof at court in Indonesia, while the Testimonium De Auditu is defined as a witness that heard words spoken by another person but he/she did not directly witness or see the fact. The Supreme Court Decision carries dissenting opinions in judging the defendant, recalling that Testimonium De Auditu was used. The existence of Testimonium De Auditu in Indonesia has been gradually accepted as proof to reveal a criminal case according to the requirements outlined in Supreme Court Decision Number 65/PUU-V000/2010. This decision aims to assure justice for both the victim and the defendant. However, in the decision studied, the judge considered using testimonium de auditu as proof of indication to support the decision despite the dissenting opinions in the decision concerned. Keywords: justice, proof, testimonium de auditu
URGENSI PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL DAN GOVERNANCE (ESG) OLEH EMITEN DALAM SISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN Dewi Gita Cahyanti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Gita Cahyanti, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dewgitac@gmail.com Abstrak Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pentingnya pembuatan peraturan perundang-undangan secara tertulis dalam hal menerapkan kebijakan-kebijakan terkait standar ESG. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh karena saat ini terdapat beberapa ragam kriteria dalam pemenuhan ESG. Masing-masing standar disusun oleh lembaga, perusahaan atau organisasi yang berbeda dengan fokus penyajian informasi yang berbeda juga, walaupun masih dalam lingkup ESG. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai kewajiban penerapan prinsip Enviromental, Social dan Governance (ESG) oleh Emiten dalam sistem investasi berkelanjutan? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan Enviromental, Social dan Governance (ESG) mengenai kewajiban penerapan prinsip oleh emiten dalam sistem investasi berkelanjutan? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ESG merupakan salah satu pengaturan yang sepatutnya sangat penting diterapkan namun masih terdapat kekosongan pengaturan terkait ESG di Indonesia. Dengan dibuatnya suatu pengaturan dalam bentuk pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal atau POJK terkait dengan prinsip Environmental, Social dan Governance bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan finansial dalam jangka panjang. Kata Kunci: urgensi, pengaturan ESG, emiten, investasi berkelanjutan Abstract This research studies the essence of making legislation in a written form to implement related policies concerning ESG standards. This research topic departed from varying criteria for fulfilling the ESG. Each standard is constructed by institutions, companies, or organizations different from another different information presentation although it is still within the scope of ESG. Departing from the above issues, this research studies (1) the urgency of the regulation concerning the responsibility to implement environmental, social, and governance principles by issuers under the sustainable investment system (2) the conceptualization of environmental, social, and governance regulation regarding the responsibility to implement the principle by issuers under the sustainable investment system. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research concludes that ESG is deemed important to implement amidst the legal loophole of ESG in Indonesia. The related regulation in the Article added to Capital Market Law or the Regulation of Financial Services Authority regarding environmental, social, and governance principles is expected to support financial growth in the long term. Keywords: urgency, ESG regulation, issuer, sustainable investment

Page 545 of 563 | Total Record : 5629

 543   544   545   546   547 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue