cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
KIAT SUKSES MENJADI ENTREPRENEUR BAGI ORANG BIASA (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.925 KB)

Abstract

Semua orang dapat menjadi entrepreneur, tanpa kecuali. Berdasarkan pengalaman saya, untuk menjadi entrepreneur yang sukses dapat menggunakan pedoman SMART IN ENTREPRENEUR. S merupakan singkatan dari Sikap metal positif sebagai landasan untuk menjadi entrepreneur. M adalah Menciptakan mimpi dan berusaha mengejarnya. A adalah Ambil langkah sekarang juga, meskipun tidak punya uang. R kepanjangan dari Rahasia melambungkan bisnis dan T simbol dari Terimalah kegagalan yang merupakan bagian dari pelajaran untuk meraih kesuksesan. IN adalah Insya Allah, hanya Allah-lah yang mengijinkan kita sukses menjadi entrepreneur.   Menurut Profesor Edwood Chapman, sikap mental adalah cara mengkomunikasikan atau mengekspresikan suasana hati atau watak kepada orang lain. Jika ekpresi kita kepada orang lain positif, maka kita disebut sebagai orang yang bersikap mental positif. Sebaliknya jika ekpresi kita kepada orang lain negatif, maka kita disebut sebagai orang yang bersikap mental negatif. Sikap mental positif merupakan salah satu dari jiwa entrepreneur yang menonjol.  Mimpi adalah bayangan peristiwa atau apa saja yang tampak dalam tidur. Bermimpi adalah melihat sesuatu dalam tidur atau menghayal sesuatu yang tak mungkin tercapai. Tetapi sekarang dapat kita definisikan bermimpi adalah menghayal sesuatu yang masih mungkin tercapai meskipun belum ada gambaran bagaimana cara mencapainya atau sangat sulit mencapainya. Dalam bahasa manajemen mimpi adalah visi, yaitu sesuatu yang dinginkan entrepreneur yang besifat ideal. Rahasia untuk melambungkan bisnis dapat menggunakan berbagai macam strategi, mulai dari strategi generic dari Michael E. Porter, strategi positioning dari Jack Trout , strategic intent dari Gary Hamel dan Prahalat, strategi samudra biru dari Kim dan Renee serta strategi bisnis dari Nabi Muhammad s.a.w. Kegagalan merupakan label yang seringkali kita hubungkan dengan suatu tindakan yang tidak berhasil dan begitu diterapkan, label ini membuat kita dikatakan orang yang tidak mampu. Hal ini menurunkan semangat kita untuk menjadi orang yang sukses. Pada saat kita masih kecil, kegagalan tidak mempunyai makna, karena kita tidak mempunyai konsep ?kegagalan?. Jika kita memiliki konsep kegagalan, maka kita tidak akan dapat berbicara, tidak akan dapat menulis dan tidak akan dapat berjalan. Karena untuk berbicara, menulis dan berjalan harus melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Demikian juga dalam dunia bisnis juga dapat meniru kegagalan kita di masa kecil dan kita dapat belajar dari kegagalan tersebut. Insya Allah, hanya Allah-lah yang mengijinkan kita sukses menjadi entrepreneur.   Sukses merupakan sebuah proses yang terus bergulir. Meskipun demikian, Allah juga tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau kelompok atau individu, kecuali kaum atau kelompok atau individu itu yang mengubahnya. Kita berusaha yang terbaik, sabar dan mengikuti jalan yang benar yang dilandasi iman kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi entrepreneur yang berhasil, baik di dunia mapun di akhirat. Amien???..
MANAJEMEN BARU KEUANGAN PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BERNAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.229 KB)

Abstract

Otonomisasi keuangan pada perguruan tinggi negeri (PTN) sedang menjadi topik pembicaraan yang cukup aktual di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan. Masalah ini menjadi semakin meningkat aktualitasnya manakala mulai tahun ini secara bersama-sama hampir seluruh PTN di negeri ini menaikkan "pungutan"nya dari mahasiswa (baru) sampai batas yang sangat berarti. Seperti kita ketahui bersama pada tahun akademik 1991/1992 ini hampir seluruh PTN di negeri ini menaikkan tarifnya. Memang, kenaikan tarif PTN tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan beaya pendidikan pada PTS umum-nya, akan tetapi menjadi sangat berarti kalau dibanding-kan dengan beaya pendidikan pada PTN di tahun-tahun yang sebelumya. Dan yang perlu diperhatikan, nampaknya PTN mulai bersaing dengan PTS dalam soal "pungut-memungut" dana pendidikan dari masyarakat. Dari kenyataan tersebut maka isu otonomisasi keu-angan pada PTN menjadi berkembang dengan suburnya; dalam era mendatang, konon, PTN akan mengembangan manajemen keuangannya secara lebih "bebas" sebagai manifestasi a-tas otonomi yang dimilikinya.
MENYUKSESKAN SLTP KETERAMPILAN (2) Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.556 KB)

Abstract

       Salah satu permasalahan pada penyelenggaraan SLTP Keterampilan adalah menyangkut fondasi hukum ("basic le-gality").  Dari sisi legalitas maka penyelenggaraan SLTP Keterampilan kurang mempunyai  fondasi hukum yang kokoh, meskipun bukan berarti tidak memiliki fondasi hukum sama sekali. Keadaan ini lebih disebabkan adanya berbagai in-terpretasi operasional yang antagonistik dan ambibalen-tif dari berbagai ketentuan yang ada, terutama ketentuan di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU Nomer 2/1989 dan PP Nomer 28/1990.          Dengan mengacu pada Pasal 13 UU Nomer 2/1989 yang menyatakan  bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan penge tahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hi-dup dalam masyarakat serta menyiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (ayat 1), maka kemungkinan penyelenggaraan SLTP Keteram-pilan yang memberikan  bekal pengalaman dan keterampilan dasar kepada siswanya memang terbuka. Dengan bahasa lain ketentuan ini memberi dukungan kuat atas diselenggarakan nya SLTP Keterampilan yang memberikan bekal keterampilan bagi lulusannya.  Meskipun demikian  pada sisi yang lain ternyata ada beberapa pasal dan ayat yang kurang memberi dukungan secara optimal.          Pasal 1 PP Nomer 28/1990 menyebutkan bahwa pendi-dikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun,diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat (ayat 1).
“PRESIDENTIAL LECTURE” Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.687 KB)

Abstract

Ketika Pak Harto masih berkuasa di negeri ini, selaku presiden beliau sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang penting dan/atau pakar ekonomi dari manca negara. Kegiatan seperti ini juga sering dilakukan oleh Pak Habibie, Gus Dur, dan Mbak Mega dalam kapasitasnya sebagai presi-den RI. Namun, kegiatan ?presidential lecture? dengan mengundang dosen tamu (guest lecturer) dari manca negara barangkali jarang atau bahkan belum pernah dilakukan.          Tetapi tidak untuk SBY! Di samping kegiatan seperti tersebut di atas, SBY mengundang Muhammad Yunus dari Bangladesh untuk memberikan ?kuliah? kepada presiden yang didampingi oleh wakil presiden dan bebe-rapa menterinya. Dan ?kuliah? pun berjalan lancar dengan judul, ?Kita Dapat Memuseumkan Kemiskinan?, ?We Can Put Poverty Into Museums?.          Kiranya banyak orang tahu, bahwa Muhammad Yunus adalah seorang profesor ekonomi yang sangat dihormati. Ia tidak saja seorang pemikir akan tetapi juga seorang praktisi ekonomi yang berhasil mengentaskan orang-orang miskin dari keterpurukan. Seperti diketahui oleh masyarakat dunia, pendiri Grameen Bank ini pada tanggal 13 Oktober 2006 lalu diumumkan sebagai pemenang Nobel 2006 bidang ekonomi.
PENETUAN POSISI BERDASARKAN MANFAAT Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan posisi menurut manfaat adalah memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu.  Manfaat mencakup manfat simbolis, manfaat fungsional dan manfaat berdasarkan pengalaman. Penentuan posisi yang sukses membutuhkan strategi komunikasi yang mampu menarik perhatian pada salah satu kebutuhan pelanggan, baik simbolis, fungsional maupun eksperimental. Penentuan posisi berdasarkan manfaat simbolis adalah penentuan posisi dengan menggunakan daya tarik bagi keinginan seseorang untuk memiliki obyek yang dimiliki orang sukses. Manfaat simbolis masih berlaku di Indonesia, mobil Mercy, BMW dan  Volvo banyak ditemui di Indonesia, bahkan Jaguar dan Ferrari mulai ditemukan di kota metropolitan. Sebaliknya jika ke Kuala Lumpur, Malaysia  yang kita temukan hanyalah mobil Proton atau Perodua, sangat sedikit kita temuai mobil seperti  Mercy, BMW dan  Volvo. ?Konsumen yang membeli mobil mahal itu untuk menampakkan kesuksesannya dalam berkarir. Dengan membeli mobil mahal,kesuksesan yang mereka peroleh dapat dilihat oleh orang lain? kata salah seorang pelanggan Mercy. Meskipun sesungguhnya hanyalah kesuksesan semu, tetapi di Indonesia manfaat sibol ini masih banyak yang mengejarnya. BMW menggunakan slogan ?The Ultimate Driving Machine?. Penentuan posisi berdasarkan manfaat fungsional merupakan penentuan posisi berdasarkan manfaat fungsional produk tersebut. Minyak goreng Bimoli menggunakan manfaat fungsional dengan menggunakan ?minyak goreng dengan kualitas terbaik dengan kandungan omega 9?. Khasiat omega 9 dikatakan dapat mengurangi resiko terserang jantung koroner dan relatif tahan panas. Demikian pula ProXL menggunakan penentuan posisi berdasarkan fungsional dengan slogan ?Tak Hanya Bicara?.             Penentuan posisi berdasarkan manfaat ekperimental penentuan posisi berdasarkan pengalaman pelanggan dalam memakai produk tersebut baik penampilannya maupun kenyamanannya. Bedak muka Viva menggunakan penentuan posisi berdasarkan eksperimental. Dengan slogan ?cocok untuk kulit daerah tropis?. Kebanyakan menggunakan Viva kerena Ibu dan Kakaknya menggunakannya. Kelompok remaja terbangun bukan hanya saja tetapi karena kecocokan dengan kulit mereka atau kenyamanan menggunakannya. Viva merupakan merek lokal yang mampu bertahan lebih dari 45 tahun dari gempuran merek global yang semakin bervariasi dengan persaingan yang tajam. Viva tetap menjadi Top Brand Indonesia untuk kategori bedak muka.
MEMBAHAS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.341 KB)

Abstract

       Baru-baru ini muncul polemik kecil tentang sistem akreditasi perguruan tinggi; PTS dan PTN. Pendapat yang pertama mengusulkan agar sistem akreditasi yang diaplikasikan pada PTS di Indonesia segera diakhiri karena dalam "perjalanannya" banyak dijumpai hal-hal yang subyektif.       Sebagai dampak negatif dari sistem akreditasi PTS adalah dapat dijualbelikannya status oleh "orang-orang" yang tidak bertanggung jawab;  dalam artian bahwa dengan uang maka status akreditasi PTS dapat diatur. Keadaan semacam ini dapat mengakibatkan kendornya semangat "kejuangan"  para pengelola PTS yang secara sungguh-sungguh ingin membenahi lembaganya.       Pada sisi yang lainnya ada pendapat yang bertolak belakang, yaitu mempertahankan sistem akreditasi yang selama ini diaplikasikan oleh Depdikbud terhadap PTS dengan  segala risiko-nya.       Masih ada pendapat lain lagi:  sistem akreditasi yang hanya diaplikasikan untuk PTS dirasa kurang "adil", oleh sebab itu sistem akreditasi harus diberlakukan sama baik bagi PTS maupun bagi PTN.
MENGENANG PERJUANGAN KI HADJAR DEWANTARA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.563 KB)

Abstract

       Dengan tanpa maksud untuk mengkultus-individukan seseorang maka ada baiknya setiap kita memperingati hari atau moment nasional senantiasa  mengenang kembali tokoh yang berjasa dengan gerak perjuangannya.  Dalam memperi-ngati Hari Pendidikan Nasional  ini kita perlu mengenang kembali  Ki Hadjar Dewantara dengan gerak perjuangannya,  terutama sekali perjuangannya di jalur pendidikan.              Sesungguhnya pendidikan bukan satu-satunya jalur yang menjadi media perjuangnya, karena sebelumnya Ki Ha-djar juga berjuang melalui jalur politik. Meski demikian di jalur pendidikan inilah perjuangan Ki Hadjar akhirnya banyak terfokuskan.Beliau memilih jalur pendidikan untuk mendewasakan bangsanya.  Melalui jalur ini pula akhirnya  lahir berbagai gagasan, pemikiran dan konsep-konsep yang mendorong  bangsa kita menaruh perhatian lebih tajam da-lam upaya pencerdasan bangsa.          Ki Hadjar lahir di Yogyakarta tanggal  2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Nama Ki Hadjar De-wantara mulai dipakai pada 3 Februari 1928 ketika beliau tepat genap berusia panca windu (empat puluh tahun) me-nurut perhitungan Tahun Caka;  sebelumnya beliau dikenal dengan sebutan Soewardi Soerjaningrat.  Sekitar enam bu-lan setelah kewafatannya, tepatnya 16 November 1959, ke-luarlah Surat Keputusan Presiden RI Nomer 316/1959 yang memutuskan hari lahir Ki Hadjar sebagai  Hari Pendidikan Nasional sebagaimana yang senantiasa kita peringati pada setiap tahunnya sampai sekarang ini.
HONORIS UNTUK SULTAN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.411 KB)

Abstract

Baru-baru ini Sultan Hamengku Boewono X mendapatkan anugerah berupa gelar kehormatan doctor honoris causa (Dr. Hc.) dari Hankuk University di Seoul, Republik Korea. Ditemani Ratu Hemas dan beberapa kerabat, diantaranya anggota dewan pendidikan provinsi DIY, Sultan berkenan menerimanya sendiri di perguruan tinggi tersebut.          Penerimaan gelar kehormatan selalu didampingi orang-orang terdekat. Ketika SBY dianugerahi gelar kehormatan oleh Keio University di Tokyo Jepang; dalam penerimaannya di samping didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga beberapa rektor PTN seperti Djoko Santoso (ITB), Usman Chatib Warsa (UI), Sofian Effendi (UGM), dsb. Demikian juga ketika Jusuf Kalla dianugerahi gelar kehormatan oleh Soka University di Tokyo Jepang, dalam penerimaannya didampingi oleh Ibu Mufidah Kalla dan beberapa aktivis pendidikan seperti Bambang Sudibyo, Tursandi Alwi, dan sebagainya.          Penganugerahan gelar kehormatan kepada Sultan didasarkan pada pengabdian dan prestasinya di bidang politik. Sultan dinilai berhasil me-mimpin dan membangun negara Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
KERUGIAN GURU DAN KEBERANIAN MENUNTUT MELALUI PTUN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.812 KB)

Abstract

       Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan untuk menuntut oknum-oknum atau siapa saja yang terlibat di dalam kasus pemotongan gaji guru, pemotongan dana pemeliharaan sekolah, dsb, melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedikit membuat kita lega. Di samping itu pernyataan Pak Menteri bahwa masalah-masalah yang berlarut-larut di lingkungan Depdikbud seyogyanya segera dilimpahkan ke PTUN juga sedikit membawa lega.          Mengapa pernyataan tersebut membuat sedikit lega? Oleh karena di lapangan memang masih sangat sering terjadi berbagai kasus yang merugikan aparat Depdikbud, terutama para guru. Kita ambil contoh,meskipun di mana-mana sangat sering kita dengar keluhan mengenai kasus potong-memotong gaji guru, khususnya guru SD,  dan di mana-mana pula banyak pejabat yang menyatakan bahwa kasus tersebut kurang dapat dibenarkan, akan tetapi perihal potong-memotong tersebut masih saja sering berlangsung.           Bukan itu saja, masalah-masalah yang berlarut-la-rut di lingkungan Depdikbud, misalnya tentang kekeliruan atau kelambatan dalam proses kenaikan jabatan dosen dan/ atau guru, rasanya juga belum terhindarkan.
UJIAN NASIONAL YANG BERKEADILAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.803 KB)

Abstract

       Ada hal baru yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, sekarang ini; yaitu mengumumkan momentum Ujian Nasional (Unas) jauh hari sebelum pelaksanaannya dilakukan. Berbeda dengan yang sudah-sudah momentum Unas diumumkan dalam waktu relatif mepet dengan pelaksana-annya sehingga sulit bagi masyarakat untuk memberi respon atau bahkan masukan demi penyempurnaannya.          Seperti diketahui bersama, Depdiknas yang diwakili Kepala Balitbang Mansyur Ramli dan Kepala Puspendik Bahrul Hayat bersama Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro baru-baru ini menginformasikan bahwa penyelenggara Unas 2006 tidak lagi Depdiknas tetapi BSNP. Sebagai catatan baru pertama kalinya dalam sejarah BSNP akan menyelenggarakan Unas. Kedua, tingkat kelulusan secara kompre-hensif adalah di atas 4,50; sedangkan tingkat kelulusan secara parsial untuk bidang studi yang diunaskan adalah di atas 4,25. Ketiga, pengawas ujian tidak lagi semata-mata guru dan tenaga kependidikan lain tetapi nantinya akan dilibatkan tim independen. Dan masih banyak kebijakan lainnya yang diinformasikan.          Untuk melaksanakan Unas tahun 2005/2006 sudah ditunjuk Ketua Pelaksana dari kalangan BSNP, yaitu Djemari Mardapi yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ditunjuknya Pak Djemari sebagai ketua tentu bukan karena berasal dari lembaga yang sama dengan Direktur Jenderal Mandikdasmen, yaitu Suyanto, tetapi kiranya lebih dipertimbang-kan yang bersangkutan memiliki latar belakang akademis yang mendukung.

Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue