cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 466 Documents
 8   9   10   11   12 
PERAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN (STUDI ANALISIS REPRESENTASI WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH INDONESIA) Zahra, Fatimatuz
PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan tak terelakkan, sebab berbagai problematika mengenai perempuan harus dan bisa diatasi oleh perempuan itu sendiri. Pada pemilu pertamadalam sejarah Indonesia 1955, perempuan bukanhanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemiluitu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggotaparlemen (DPR). Kebijakan kuota 30% perempuan yang diberlakukan mulai tahun 2004 justru banyak sekalianggota legislatif perempuan yang berperan sebagai“ganjal kursi” supaya partai tersebut lolos affirmative account. Artikel ini mengkaji analisis representasi wakilrakyat perempuan dalam persentase vokalitas serta peran aktif wakil rakyat perempuan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa menyangkut perempuan.Kata kunci: Keterwakilan, perempuan, analisis representasi The representation of women in parliament becomes an inevitable requirement, since various problems concerning women should and could be overcome by women themselves. History has proven in the 1955general election, the first election in the history of Indonesia, women not only have the right to vote andchoose, but even there the women who participatedfight party, namely the Indonesian Women Party / PartyWomen People. In the election, 19 women were electedto parliament (DPR). Since 2004, formally enacted Actrequirement for any political party that put forward legislative candidates who will compete in the elections,mandatory composition is 30% female and 70% male.This is precisely, makes the boomerang at a later date,with this requirement actually a lot of women legislatorswho serve as «padding seat» in order to qualify foraffirmative account of the party. And later on, whenthey were elected precisely is not based on an intentionto fight for women in various domains. Starting payattention to these problems, the authors moved to writeabout the analysis of the representation of the femalerepresentatives. Percentage vokalitas and the active roleof women representatives of the nation in solving variousproblems relating to women.Keywords: representation, women in parliament, paddingseat
OTORITAS PEREMPUAN MENOLAK RUJU’ DALAM PENDEKATAN GENDER DAN MASLAHAH
PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan membahas tiga masalah; pertama,mencoba untuk mengetahui kesenjangan keterampilan istri untuk menolak ruju’; kedua, mencari bolehnya rujuk dalam perspektif gender. Ketiga, mencoba untuk membangun paradigma ushul fiqh berbasis gender yang dapat merekonstruksi artikel-artikel pada Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari kajian ini adalah ; pertama, bahwa ada aturan yang digunakan oleh Ulama Indonesia modern dalam memberikan celah untuk menolak rujukdalam artikel  hukum Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam. Kedua, dengan menggunakan pendapat ulama seperti teori Thufi dalam memahami konteks masalah dalam menolak suami. Ketiga, membangun paradigma ushul fiqih Kompilasi Hukum Islam berbasis gender dalam membangun kompilasi hukum Islam yang ramah terhadap perempuan.kata kunci: kompilasi hukum islam, gender, rekonsiliasi.
PENGATURAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Purwanti, Ani
PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan diIndonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk mengoptimalkan pencapaiannya.Hal ini berarti bahwa kita harus terus mencoba mengurangi masalah kesehatan reproduksi perempuan,khususnya agar perempuan di daerah pedesaan dapat menikmati dan menerima pelayanan kesehatan yang maksimal, dan juga dapat mengakses dan mengontrol apa yang menjadi hak mereka. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi, selain peraturan di atas, ada berbagai salinan peraturan atau kebijakan publik sebagai kepedulian pemerintah untuk memajukan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan peraturan hukum reproduksi perempuan masih lemah di Indonesia, walaupun adabeberapa peraturan yang baik. Beberapa faktor yang menyangkut struktur dan budaya hukum disebabkan oleh implementasi reproduksi wanita masih belum berkembang.Kata kunci: Peraturan Pelaksanaan, Kesehatan Reproduksi Perempuan. Reproductive heatlh of women has become one of healthproblems befalling women in Indonesia. Governmentand society ought to take responsibility to optimize itsaccomplishment. It means we have to continue to tryto reduce the problems of women reproduction health,especially women in rural area can enjoy and accept maximize service of health and also can access and controlwhat becomes their rights. Considering the importanceof reproduction health, besides the regulations above,there are various copy regulations  or public policy existas governmental caring from to move forward health ofreproduction. Implementation of the legal regulation ofwomen reproduction is still weak in Indonesia, eventhoughthere are some good regulations. Some factors concerninglegal structure and culture caused of implementation ofwomen reproduction are still under-developed.Keywords: Implementation Regulations, ReproductiveHealth Of Women.
EGALITERIANISME DALAM KELUARGA MENURUT AL-QURAN : STUDI PEMIKIRAN BARLAS BARLAS TERHADAP Q.S. AN-NISA’ AYAT 1 Fauziyah, Fauziyah
PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Barlas Barlas merupakan salah satu tokoh feminis muslim yang kontroversial dalam memahami ayat sikap egaliterkeluarga. Penafsiran Barlas sangat berbeda dengan paramufassir sebelumnya terutama ulama klasik. Denganmetode analisis deduktif induktif dengan tingkatananalisis deskriptif, artikel ini menyimpulkan Barlasmenafsirkan tentang keluarga dalam al-Quran dengansemangat pembebasannya, menunjukkan bahwa keluargadalam Islam tidak bersifat patriarkis, mengingat bahwaperlakuan al-Quran terhadap laki-laki dan perempuandalam kapasitasnya sebagai orang tua atau pasangantidak didasarkan pada asumsi tentang keistimewaan ataukekuasaan laki-laki atau ketidaksetaraan jender bahkanal-Quran menurut Barlas telah memasukkan ibu kedalamwilayah penghormatan simbolis yang diasosiakan denganTuhan, sehingga ibu diangkat posisinya melebihi ayah.Penghormatan simbolis ini terlihat pada surat al-Nisa’ayat 1 dimana Barlas menafsirkan konsep taqwa kepadaTuhan dan kepada ibu. Barlas menegaskan bahwa ayahdalam tradisi patriarki tidak sesuai dengan al-Quran.Barlas dengan semangat pembebasan menafsiri ayatayattersebut dengan menerapkan hermenutik yang berdasarkan ontology ketuhanan.Kata Kunci: Egaliterianisme, Keluarga, Barlas Barlas. Barlas Barlas is a feminist Muslim figure who has controversial understanding about egalitarian attitudes of a family. Barlas interpretation is very different fromthe previous commentators, especially classical scholars.By using inductive deductive method of analysis withdescriptive level of analysis, this article concludes thatthe interpretation of Barlas on the family in the Koranindicates that the family is not patriarchal in Islambecause the Qur’an treatment to men and women intheir capacity as parents or spouses is not based onassumptions about privilege or power of men or genderinequality. In fact, according to Barlas, the Koran hasincluded a mother into symbolic honor region, which isassociated with God, so that the position of a motheris raised exceeds the father’s. This symbolic tribute isshown at Surah An-Nisa ‘verse 1 where Barlas interpretsthe concept of piety to God and to the mother. Barlasconfirms that the father in the patriarchal tradition is not appropriate with the Koran.Keywords: Egaliterianisme, family, Barlas Barlas.
SOSIOLOGI ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK : STUDI KASUS DI PONOROGO, JAWA TIMUR Rokamah, Ridho
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah penyebab terjadinya pekerja anak, dan  implementasi Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiandapat ketahui bahwa alasan anak di bawah umurmenjadi pekerja anak adalah karena ekonomi, mengisiwaktu luang, terpaksa, lari dari rumah, dll. Fenomenaini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukumdalam masyarakat yang tidak bisa berlaku. Sedangkanimplementasi undang-undang ini dilapangan jugamasih belum bisa maksimal karena banyak faktor yangsaling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukumbaik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas, dankesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapuspekerja anak secara integrasi belum terbentuk.kata kunci: Pekerja Anak, UU No.1 Tahun 2000 The number of school dropout children in Ponorogofrom year to year is still high despite decreased. Thisphenomenon led to the opportunitie for children tobecome child laborers. Based on this concern, theresearcher examined the causes of the child laborproblem, and the implementation of Law No. 1 of 2000on Combating Child Labour. The research approachused in this study is a qualitative approach. The resultsof this research is that the main reason of child labor wasan economic factor, leisure time, being forced, or runningaway from home, etc. This phenomenon occurs becauseof the structure of legal norms in the society still can notbe applied. While the implementation of this legislationin the field still can not be maximized because of manyfactors are intertwined, from the existence of laws eithersociological or philosophical, cultural / societal normsthat started to fade, inadequate facilities, non assertiveenforcer and the awareness of the whole society toeliminate child labor in the integration has not beenformed.Keywords: Child Labour, Law No.1. Year  2000
PENDIDIKAN ISLAM BERKEADILAN GENDER : MENYOROTI PEMIKIRAN MUHAMMAD ATIYYAH AL-ABRASHI Maslikhah, Maslikhah
PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Melalui pendidikan, setiap perempuan dapat mengembangkan kemandirian mereka untuk berkontribusi membangun dunia. Pendidikan berkeadilan gender menurut Atiyah al-Abrashi adalah manifestasi dari pengembangan konsep pendidikan yang mampu membangun kemadirian dan demokrasi. Berlandaskan pandangan ini, Atiyyah al-Abrashi berpendapat perempuan harus mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya untuk mengembangkan kemandirian melalui pendidikan. Pendidikan bagi perempuan ini dilegitimasi oleh data sejarah tentang peran perempuan Islam terdidik sepanjang masa. Education becomes the right and obligation of every human being, including women. Through education, women can develop their autonomy in order to build their world. Gender equitable education in the perspective of Athiyah is a manifestation of the development of educational concepts that can build self-reliance and democracy. Based on this, Athiyah views that women should also get the rights and perform its obligation to develop the self-reliance potency based on the historicity of the role of women (Muslim women) of all time. 
PERAN PEREMPUAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: STUDI KASUS PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMULUS, KECAMATAN MEJOBO, KABUPATEN KUDUS, TAHUN 2011 Dewi, Siiti Malaiha
PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan publik merupakan tindakan yang mungkin dilakukan atau mungkin tidak oleh pemerintah.Sayangnya, dalam hal kesetaraan gender, banyak kebijakan publik yang tidak ramah perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam perjuangan untuk kepentingan perempuan di APB Desa Temulus Tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuanyang berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan anggaran, selain itu adabeberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup perempuan. Adadua jenis kendala yang dihadapi oleh para pemangkukepentingan: kendala internal dan eksternal. Kendalainternal meliputi kurangnya pemahaman stakeholder perempuan akan kebutuhan perempuan, dan pemetaan peran yang saling tumpang tindih. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya yang menempatkan laki-laki”lebih” daripada perempuan.Kata Kunci: Perempuan, Kebijakan Publik, Anggaran Responsif Gender Public policy is any selected by the government to do or to not do Unfortunately, many public policies are notgood at this stage female friendly. This study aims to determine the extent to which stakeholders the role ofwomen in the fight for women’s interests in APBDesaTemulus Year 2011.The results of this study indicatethat only some women stakeholders that play a role inchampioning women’s interests at the budget meeting,whilesome others have contributed to improving thequalityof life for women. Some of the constraints facedby stakeholders when mapped into two:internal andexternal constraints. Internal constraints include a lackof understanding of the needs of women of women stakeholders, and it faces conflicting roles. While theexternal constraints such as culture that treats men more valuable than women.Keywords: Women, Public Policy, Gender Friendly Budgetting.
EVALUASI PEMBELAJARAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ismanto, Ismanto
PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sehubungan dengan evaluasi pembelajaran, sampai sekarang masih banyak instrumen hasil belajar, baik digunakan oleh guru untuk ulangan harian atau oleh sekolah-sekolah untuk ulangan umum yang belum memenuhi persyaratan ideal yaitu, non bias dan standar dapat diukur. instrumen hasil pembelajaran yang berisi item bias akan merugikan siswa yang memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang menjawab dengan benar hanya karena kelompok yang berbeda. Dengan kata lain, instrumen yang berisi item bias, tidak memberikan kesempatan yang sama untuk menjawab dengan benar pada orang mengambil tes dengan kemampuan yang sama, hanya karena mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, itu bisa berarti perbedaan dalam budaya, jenis kelamin, agama, dan banyak lagi. menurut Saifuddin Azwar, empat faktor yang diduga sebagai penyebab kesenjangan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan tanggapan untuk menguji pertanyaan, yaitu 1). pertanyaan tes bias, 2). format pilihan ganda, 3). kesempatan untuk menebak, dan 4) kendala waktu. Regarding to the evaluation of learning, until now there are still a lot of learning outcomes instruments, whether used by teachers for daily test or by schools for general test , have not met the requirements of an ideal yet i.e.,non biased and scalable standard. Learning outcomes instrumentcontaining bias items would be detrimental to the students who has the same abilities with studentswho answered correctly simply becauseof different groups. In other words, the instrumentscontaining bias items, do not give the same opportunity to answer correctly on the person taking the test with the same abilities, just because they come from different groups. In this case, it could mean the difference in cultures, gender, religion, and more. According to Saifuddin Azwar, four factors suspected as the causes of the performance gapbetween men and women in relation to responses to test questions, namely 1). Bias test questions , 2). multiple-choice format, 3). opportunity toguess, and 4) time constraints. 
INTEGRASI NILAI HARMONI DALAM PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KELUARGA DAN SEKOLAH Said, Nur
PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inti dari ajaran Islam adalah tauhid dan nilai harmoni (Islam). Tulisan ini fokus pada kajian terkait teori pendidikan harmoni melalui pendidikan Islam di sekolahdan keluarga. artikel ini dimulai dari konsep pendidikan harmoni yang meliputi harmoni dari dalam, harmonisosial, dan harmoni alam. Selanjutnya mengkaji terkait pandangan Islam  terkait harmoni yang meliputi 4 dimensiyaitu (1) harmoni kaitanya hubungan manusia dengan Tuhan; (2) harmoni dengan diri sendiri; (3) harmonidengan masyarakat; dan (4) harmoni dengan lingkungan.Dengan memperkenalkan teori pendidikan harmoni baikIslam maupun non-Islam, diharapkan dapat memberikan sumbangan pada design kurikulum pembelajaran melalui pendidikan Islam dan menjadi salah satu materi pelajarandi sekolah Indonesia dan pendidikan keluarga.kata kunci: Integrasi, Pendidikan Harmoni, Sekolah,Keluarga.
AKTUALISASI DIRI PEREMPUAN DI TENGAH KEPENTINGAN DOMESTIK DAN PUBLIK Muflihah, Muflihah
PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam suatu bagan kemitraan simbiosis mutualistik. Penciptaan keduanya secara niscaya bertumpu kepada qudrah dan iradah Tuhan. Perempuan diberi hak dan kewajiban sebagaimana laki-laki. Perempuan mampu memerankan kewajiban kodratinya dan memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, ikut berperan sebagai mitra laki-laki dalam mengemban tugas sebagai khalifatullah di bumi, aktif di ranah publik, baik melalui kegiatan sosial, intelektual, dan politik. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi pembeda yang membedakan antara superior dan inferior, meski naturalisasi sebagai seorang perempuan yang menstruasi,hamil, dan menyusui tetap dijalankan.kata kunci: qudrah, iradah, kesetaraan, mitra, publik,domestik, kesepahaman Men and women are created in a frame mutualisticsymbiotic partnership. Creation of the two is necessarilyrelying on Qudrah and will of The Lord. Women were given the rights and obligations as men. Women wereable to portray her nature obligations and have the desireto actualize herself, had a role as a male counterpart inthe task as representative of Allah on earth, active in thepublic sphere, whether through social, intellectual, andpolitical. Biological differences between men and womenis not a differentiator that distinguishes between superior and inferior, although natural character as a womanwho is menstruating, pregnant, and lactating are keeprunning.Keywords: Qudrah, will of god, equality, partners, public,domestic, understanding

Page 10 of 47 | Total Record : 466

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2024): PALASTREN Vol 16, No 2 (2023): PALASTREN Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN Vol 11, No 2 (2018): PALASTREN Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN Vol 10, No 2 (2017): PALASTREN Vol 10, No 1 (2017): PALASTREN Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Palastren (Januari - Juni) More Issue