cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 466 Documents
 41   42   43   44   45 
PERAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN (STUDI ANALISIS REPRESENTASI WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH INDONESIA) Fatimatuz Zahra
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i2.1015

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan tak terelakkan, sebab berbagai problematika mengenai perempuan harus dan bisa diatasi oleh perempuan itu sendiri. Pada pemilu pertamadalam sejarah Indonesia 1955, perempuan bukanhanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemiluitu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggotaparlemen (DPR). Kebijakan kuota 30% perempuan yang diberlakukan mulai tahun 2004 justru banyak sekalianggota legislatif perempuan yang berperan sebagai“ganjal kursi” supaya partai tersebut lolos affirmative account. Artikel ini mengkaji analisis representasi wakilrakyat perempuan dalam persentase vokalitas serta peran aktif wakil rakyat perempuan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa menyangkut perempuan.Kata kunci: Keterwakilan, perempuan, analisis representasi The representation of women in parliament becomes an inevitable requirement, since various problems concerning women should and could be overcome by women themselves. History has proven in the 1955general election, the first election in the history of Indonesia, women not only have the right to vote andchoose, but even there the women who participatedfight party, namely the Indonesian Women Party / PartyWomen People. In the election, 19 women were electedto parliament (DPR). Since 2004, formally enacted Actrequirement for any political party that put forward legislative candidates who will compete in the elections,mandatory composition is 30% female and 70% male.This is precisely, makes the boomerang at a later date,with this requirement actually a lot of women legislatorswho serve as «padding seat» in order to qualify foraffirmative account of the party. And later on, whenthey were elected precisely is not based on an intentionto fight for women in various domains. Starting payattention to these problems, the authors moved to writeabout the analysis of the representation of the femalerepresentatives. Percentage vokalitas and the active roleof women representatives of the nation in solving variousproblems relating to women.Keywords: representation, women in parliament, paddingseat
Fenomena Pernikahan Sikum dan Di Bawah Umur Di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukoilo, Kabupaten Pati Siti Malaiha Dewi
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v9i2.2442

Abstract

Tulisan ini diawali ketertarikan penulis terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di dusun Ploso Kerep salah satu wilayah Desa Prawoto yang berbeda dari daerah lain, antara lain soal motif dan dampak. Jika di tempat lain umumnya disebabkan factor ekonomi, di sana tidak. Jika di tempat lain pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian, dan terganggunya fungsi reproduksi perempuan, di sana pun tidak terjadi hal yang demikian. Motif pernikahan dini di sana adalah: 1) Kebanggaan orang tua jika anaknya menikah di usia belia; 2) Kemauan sendiri anak untuk menikah sebab menganggap kebahagiaan hidup adalah dengan berkeluarga; 3) Pemahaman terhadap satu prinsip “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”, maka menikah dini lebih utama bagi mereka sebagai pencegah terjadinya zina; dan 4) Telah hamil duluan. Pernikahan di bawah umur dilaksanakan dengan dua model, yaitu: 1) system sikum atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA; 2) Pernikahan di bawah umur tercatat di KUA melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. 
KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional Nurul Saadah Andriani
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v9i1.2056

Abstract

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang  mempunyai hambatan personal terkait dengan kondisi tubuh, mental dan intelektual. Berbagai hambatan ini diperparah dengan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan dan mendapatkan penghidupan secara wajar serta layak sebagai manusia yang bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pendekatan yang paling tepat dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta konsep kebijakan yang responsive kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan serta anak dengan disabilitas. Melalui pendekatan kwalitatif hasil dari penelitian ini adalah; 1. tawaran penerapan konsep inklusi untuk menjawab persoalan kekerasan, peminggiran dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Inklusi mempunyai syarat lingkungan sosial positif, aksesibilitas dan keterjangkauan lingkungan fisik berupa bangunan gedung dan infrastruktur. Inklusi sosial yang tidak terlepas sejarah dan pengalaman berbasis pada kepercayaan, nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. 2. Kebijakan public yang responsive atas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan jaminan hukum dilaksanakannya program dan layanan public yang berpihak. Kebijakan responsive yang inklusif yang mampu menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman dan mampu berperan sosial, memberikan kontribusi secara positif dalam pembangunan. Persons with disabilities are all people who have barriers to personal related to the condition of the body, mental and intellectual. This situation is getting worse when it meets non-conducive situation in social and physical environment which obstruct them to grow, participate and contribute to the social, live and earn a living is reasonable, worthy of a dignified human being. This study aims to formulate the concept of the most appropriate approach in the respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities as well as the concept of responsive policy to persons with disabilities, especially women and children with disabilities. Through a qualitative approach the results of this study are; 1. Offering the concept of inclusion to address the issue of violence, marginalization and discrimination against persons with disabilities.Inclusion has positive social environmental requirements, accessibility and affordability of the physical environment and infrastructure building. Social inclusion could not be excluded of history and experience based on the beliefs, values and diverse Indonesian culture. 2. The public policy that is responsive to the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities is a legal guarantee to the implementation of programs and public service. Responsive and inclusive policies are able to put persons with disabilities as part of social diversity and able to contribute positively in the development.
Usaha Kreatif Perempuan dalam Turbulensi Pandemi: Riset Longitudinal Wirausaha Industri Kreatif Perempuan 2018-2020 Aulia Rahmawati
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i1.8970

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana bisnis kreatif perempuan sebelum dan selama pandemi dengan membandingkan fase 2018 dan fase 2020. Duapuluh wirausaha kreatif perempuan telah diwawancarai ditahun 2018 dan kembali diwawancarai ditahun 2020 untuk melihat bagaimanakah kelangsungan bisnis kreatif tersebut. Hampir separuh dari partisipan telah menghentikan bisnis kreatifnya dengan alasan ‘burnout’ atau kelelahan dengan tugas-tugas domestik yang semakin berat saat pandemi, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Partisipan lain yang masih bertahan menyatakan bahwa omsetnya menurun drastis dengan perkecualian tiga partisipan yang didukung penuh oleh partner rumah tangganya. Riset ini membuktikan dua hal, pertama, ketimpangan dalam pembagian tugas-tugas domestik masih menjadi penghalang terbesar terhadap akses perempuan dalam dunia usaha dan karir profesional. Kedua, masih minimnya usaha-usaha pemerintah maupun insentif yang responsif terhadap gender membuktikan bahwa industri kreatif masih menjadi industri yang masih jauh dari kata sempurna dalam hal pengarusutamaan gender. Beberapa laporan menunjukkan setidaknya membutuhkan waktu enam tahun atau lebih untuk kembali meraih kemajuan-kemajuan pengarusutamaan gender yang telah direnggut selama pandemi. 
ISLAM DAN PENYANDANG DISABILITAS : TELAAH HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA Akhmad Sholeh
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i2.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya terhadap pendidikan. Melalui metode kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sensitif terhadap disabilitas.Kata Kunci:Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan.The research aimed to describe the Islamic view against persons with disabilities and their accessibility to education. Through qualitative method, this research will find the Islamic view against persons with disabilities and accessibility to education. The research finding that the Islamic view that education is right and obligation to all men, without exception, including persons with disabilities. 3 Persons with disabilities are part of the human who have rights and obligations equal basis learning and studying. But in reality the opportunity and facilities for persons with disabilities received less attention. Likewise, the policies issued that less sensitive to disability.Keywords:Disability, Accessibility, Education.
ATOMIZED SOCIETY: The Role OF Women And Social Media IN Cultivating Multipolar Outcome of Globalization Ach Fatayillah Mursyidi
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6600

Abstract

Globalization has been so far understood as a mere global phenomenon that benefits all group of people while its negative effects are commonly ignored. This paper examines multipolar outcome of globalization in which women and social media are mostly taking a part. I am focusing only on women’s role as the dominant users of internet without, of course, overlooking intentionally men’s role. To build my argument, I started this paper by arguing that the idea of ‘imagined community’ by Benedict Anderson and ‘conversed community’ by Merlyna Lim are no longer sufficient to portray the impact on social condition nowadays. Rather than using those terms, I proposed another term which is more appropriate to apply; it is atomized society. In this regard, the role of both women and social media are very significant in paving a way of atomized society. Finally, through an informal interview I conducted with some members of LISMA (Lingkar Studi Mahasiswi Muslim Peduli Negeri), a faith-based women community in Yogyakarta, it exemplifies how women are evidently vulnerable to such global effect with the help of social media.
OTORITAS PEREMPUAN MENOLAK RUJU’ DALAM PENDEKATAN GENDER DAN MASLAHAH M. Khoirul Hadi Al-As'ary
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i1.936

Abstract

Penelitian ini akan membahas tiga masalah; pertama,mencoba untuk mengetahui kesenjangan keterampilan istri untuk menolak ruju’; kedua, mencari bolehnya rujuk dalam perspektif gender. Ketiga, mencoba untuk membangun paradigma ushul fiqh berbasis gender yang dapat merekonstruksi artikel-artikel pada Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari kajian ini adalah ; pertama, bahwa ada aturan yang digunakan oleh Ulama Indonesia modern dalam memberikan celah untuk menolak rujukdalam artikel  hukum Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam. Kedua, dengan menggunakan pendapat ulama seperti teori Thufi dalam memahami konteks masalah dalam menolak suami. Ketiga, membangun paradigma ushul fiqih Kompilasi Hukum Islam berbasis gender dalam membangun kompilasi hukum Islam yang ramah terhadap perempuan.kata kunci: kompilasi hukum islam, gender, rekonsiliasi.
Gender Equality on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Perspective Ahmad Zainal Abidin; Dewi Ratnawati; Taufiqurrohim Taufiqurrahim; Thoriqul Aziz
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i2.7160

Abstract

Factors related to the discrimination of women's rights include religious perspectives that are contaminated by cultural patriarchy, race, social strata, gender identity, sexual orientation, age, and health. Liberation of women's rights can be realized by Islamic organizations which are free from the negative influence of patriarchal culture. These organizations are Nahdatul Ulama 'and Muhammadiyah. The focus of the discussion includes the gender perspective of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah. it also want to trace the gender equality perspective of Nahdatul Ulama' and Muhammadiyah. The method used by the writer is in the form of library research. Sources of data are taken from relevant theme raised by the author. The results of research are giving freedom for women to realize their rights and potential both in the public sector and domestic sector. 
PENGATURAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Ani Purwanti
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i1.980

Abstract

Kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan diIndonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk mengoptimalkan pencapaiannya.Hal ini berarti bahwa kita harus terus mencoba mengurangi masalah kesehatan reproduksi perempuan,khususnya agar perempuan di daerah pedesaan dapat menikmati dan menerima pelayanan kesehatan yang maksimal, dan juga dapat mengakses dan mengontrol apa yang menjadi hak mereka. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi, selain peraturan di atas, ada berbagai salinan peraturan atau kebijakan publik sebagai kepedulian pemerintah untuk memajukan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan peraturan hukum reproduksi perempuan masih lemah di Indonesia, walaupun adabeberapa peraturan yang baik. Beberapa faktor yang menyangkut struktur dan budaya hukum disebabkan oleh implementasi reproduksi wanita masih belum berkembang.Kata kunci: Peraturan Pelaksanaan, Kesehatan Reproduksi Perempuan. Reproductive heatlh of women has become one of healthproblems befalling women in Indonesia. Governmentand society ought to take responsibility to optimize itsaccomplishment. It means we have to continue to tryto reduce the problems of women reproduction health,especially women in rural area can enjoy and accept maximize service of health and also can access and controlwhat becomes their rights. Considering the importanceof reproduction health, besides the regulations above,there are various copy regulations  or public policy existas governmental caring from to move forward health ofreproduction. Implementation of the legal regulation ofwomen reproduction is still weak in Indonesia, eventhoughthere are some good regulations. Some factors concerninglegal structure and culture caused of implementation ofwomen reproduction are still under-developed.Keywords: Implementation Regulations, ReproductiveHealth Of Women.
THE DISCOURSE OF SEX AND MARRIAGE IN THE NOVEL THE CURSE OF BEAUTY BY INDAH HANACO Fiqih Aisyatul Farokhah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i1.3865

Abstract

Sex since the beginning of the day is now no better in civilization. Not only that, human life cannot be avoided by sex and sexuality. Even so, high-quality sex and sexuality itself have different interpretations in every hour of culture. Some say that sex is taboo and not worthy of discussion in the general public, some who view sex as a fundamental part of humans. This can be seen through how the State has intervened in matters of the body, especially sexuality. Likewise with women who work as SPG who have never been separated from sex and sexuality. Their sex lives are always in the spotlight for the public, moreover, they are not like other women who crave life in a marriage institution as their life's purpose in curbing their sexuality. This article attempts to show; What is the meaning of the sexuality discourse depicted in the beautiful novel of The Curse of Beauty by Hanaco? How beautiful is Hanaco interpreting the concept of sexuality through a sexuality discourse built on the novel The Curse of Beauty? And what are the thoughts of the author on the sexuality discourse formed as sexual control through the marriage discourse of women who work as Sales Promotion Girl (SPG) represented in the novel The Curse of Beauty? The research is focused on analyzing the representation of the sexuality of SPG in the novel “The Curse of Beauty”. The design of the research is descriptive qualitative. Data are taken from all descriptive concerning SPG body appearance to understand the narrative meaning of the body. It applies Foucault’s discourse theory.

Page 43 of 47 | Total Record : 466

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2024): PALASTREN Vol 16, No 2 (2023): PALASTREN Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN Vol 11, No 2 (2018): PALASTREN Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN Vol 10, No 2 (2017): PALASTREN Vol 10, No 1 (2017): PALASTREN Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Palastren (Januari - Juni) More Issue