cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 466 Documents
EGALITERIANISME DALAM KELUARGA MENURUT AL-QURAN : STUDI PEMIKIRAN BARLAS BARLAS TERHADAP Q.S. AN-NISA’ AYAT 1 Fauziyah Fauziyah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i2.991

Abstract

Barlas Barlas merupakan salah satu tokoh feminis muslim yang kontroversial dalam memahami ayat sikap egaliterkeluarga. Penafsiran Barlas sangat berbeda dengan paramufassir sebelumnya terutama ulama klasik. Denganmetode analisis deduktif induktif dengan tingkatananalisis deskriptif, artikel ini menyimpulkan Barlasmenafsirkan tentang keluarga dalam al-Quran dengansemangat pembebasannya, menunjukkan bahwa keluargadalam Islam tidak bersifat patriarkis, mengingat bahwaperlakuan al-Quran terhadap laki-laki dan perempuandalam kapasitasnya sebagai orang tua atau pasangantidak didasarkan pada asumsi tentang keistimewaan ataukekuasaan laki-laki atau ketidaksetaraan jender bahkanal-Quran menurut Barlas telah memasukkan ibu kedalamwilayah penghormatan simbolis yang diasosiakan denganTuhan, sehingga ibu diangkat posisinya melebihi ayah.Penghormatan simbolis ini terlihat pada surat al-Nisa’ayat 1 dimana Barlas menafsirkan konsep taqwa kepadaTuhan dan kepada ibu. Barlas menegaskan bahwa ayahdalam tradisi patriarki tidak sesuai dengan al-Quran.Barlas dengan semangat pembebasan menafsiri ayatayattersebut dengan menerapkan hermenutik yang berdasarkan ontology ketuhanan.Kata Kunci: Egaliterianisme, Keluarga, Barlas Barlas. Barlas Barlas is a feminist Muslim figure who has controversial understanding about egalitarian attitudes of a family. Barlas interpretation is very different fromthe previous commentators, especially classical scholars.By using inductive deductive method of analysis withdescriptive level of analysis, this article concludes thatthe interpretation of Barlas on the family in the Koranindicates that the family is not patriarchal in Islambecause the Qur’an treatment to men and women intheir capacity as parents or spouses is not based onassumptions about privilege or power of men or genderinequality. In fact, according to Barlas, the Koran hasincluded a mother into symbolic honor region, which isassociated with God, so that the position of a motheris raised exceeds the father’s. This symbolic tribute isshown at Surah An-Nisa ‘verse 1 where Barlas interpretsthe concept of piety to God and to the mother. Barlasconfirms that the father in the patriarchal tradition is not appropriate with the Koran.Keywords: Egaliterianisme, family, Barlas Barlas.
Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro) Mesraini Mesraini; Indra Rahmatullah; Abdul Alim Mahmud
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i1.6807

Abstract

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya seperi hak kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum telah mengatur dalam melindungi hak-hak anak. Perlindungan dasar terhadap hak-hak anak seharusnya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun termasuk karena berbagai faktor nonhukum yang dapat mereduksi hak anak tersebut. Namun demikian, dalam perkara penetapan dispensasi kawin di bawah umur No.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn pertimbangan hakimnya masih didominasi oleh faktor-faktor nonhukum seperti kondisi pekerjaan, kondisi psikologis dan kondisi ekonomi orang tuanya daripada mempertimbangkan hak-hak dasar anak. Ironisnya adalah pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan melalui sistem pembuktian yang ilmiah sehingga lebih mendekati pada kesimpulan asumtif. Selain itu, analisis perspektif fikih dan filsafat hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan konteks perkara yang ditanganinya sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terpenuhi. Untuk menjawab masalah ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sebagai kesimpulan, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut seharusnya dapat mengedepankan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi berdasarkan dengan analisis fikih dan filsafat hukum yang tepat daripada faktor-faktor nonhukum yang diprioritaskan.
SOSIOLOGI ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK : STUDI KASUS DI PONOROGO, JAWA TIMUR Ridho Rokamah
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.998

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah penyebab terjadinya pekerja anak, dan  implementasi Undang-undang No.1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitiandapat ketahui bahwa alasan anak di bawah umurmenjadi pekerja anak adalah karena ekonomi, mengisiwaktu luang, terpaksa, lari dari rumah, dll. Fenomenaini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukumdalam masyarakat yang tidak bisa berlaku. Sedangkanimplementasi undang-undang ini dilapangan jugamasih belum bisa maksimal karena banyak faktor yangsaling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukumbaik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas, dankesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapuspekerja anak secara integrasi belum terbentuk.kata kunci: Pekerja Anak, UU No.1 Tahun 2000 The number of school dropout children in Ponorogofrom year to year is still high despite decreased. Thisphenomenon led to the opportunitie for children tobecome child laborers. Based on this concern, theresearcher examined the causes of the child laborproblem, and the implementation of Law No. 1 of 2000on Combating Child Labour. The research approachused in this study is a qualitative approach. The resultsof this research is that the main reason of child labor wasan economic factor, leisure time, being forced, or runningaway from home, etc. This phenomenon occurs becauseof the structure of legal norms in the society still can notbe applied. While the implementation of this legislationin the field still can not be maximized because of manyfactors are intertwined, from the existence of laws eithersociological or philosophical, cultural / societal normsthat started to fade, inadequate facilities, non assertiveenforcer and the awareness of the whole society toeliminate child labor in the integration has not beenformed.Keywords: Child Labour, Law No.1. Year  2000
KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tinggal Purwanto
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i1.5052

Abstract

Tafsir Al-Qur’an Tematik is a product of mufassir creative dialectic with the text of the Qur'an which contains interrelated elements among various interests as produced by involving the Government. This engagement raises the question of the supposedly dialectical interpretation, while raising questions about the product of tafsir, especially regarding the interpretation of gender equality which indicates a power-knowledge relations built for a particular interest. This study aims to explain how power-knowledge relations operate in the book, especially in constructing gender equality. With that purpose, the theory of gender equality and the theory of power-knowledge relations is used to achieve the intended purpose. The this study finds that power-knowledge relations flow in the Tafsir Al-Qur’an Tematik. Power relations operate in a dialectical and productive manner through initiation, election, accommodation, contestation, controversy, negotiation and compromise of the exegeteers in compiling the tafsir. The mufassir not only try to explain the book of the Qur'an alone, but also attempt to construct the life of the people to be in line with the Government agenda. The mufassir does attempt to construct an equal relationship between men and women, but the construction is not wholly objective and neutral as it still leaves a more discriminatory effect prioritizing men in the public domain and women in the domestic sphere. These power-knowledge relations operate systematically by controlling power relations with truth so as to give rise to more equitable constructions directed to regulate the lives of people on behalf of increased productivity. By its mechanism, power-knowledge normalizes the lives of people with a construction of gender equality that is essentially loaded with power politics. Keywords: tafsir, gender equality, and power relations.Tafsir Al-Qur’an Tematik is a product of mufassir creative dialectic with the text of the Qur'an which contains interrelated elements among various interests as produced by involving the Government. This engagement raises the question of the supposedly dialectical interpretation, while raising questions about the product of tafsir, especially regarding the interpretation of gender equality which indicates a power-knowledge relations built for a particular interest. This study aims to explain how power-knowledge relations operate in the book, especially in constructing gender equality. With that purpose, the theory of gender equality and the theory of power-knowledge relations is used to achieve the intended purpose. The this study finds that power-knowledge relations flow in the Tafsir Al-Qur’an Tematik. Power relations operate in a dialectical and productive manner through initiation, election, accommodation, contestation, controversy, negotiation and compromise of the exegeteers in compiling the tafsir. The mufassir not only try to explain the book of the Qur'an alone, but also attempt to construct the life of the people to be in line with the Government agenda. The mufassir does attempt to construct an equal relationship between men and women, but the construction is not wholly objective and neutral as it still leaves a more discriminatory effect prioritizing men in the public domain and women in the domestic sphere. These power-knowledge relations operate systematically by controlling power relations with truth so as to give rise to more equitable constructions directed to regulate the lives of people on behalf of increased productivity. By its mechanism, power-knowledge normalizes the lives of people with a construction of gender equality that is essentially loaded with power politics. 
The Role of Village Apparatus to Prevent Early Marriage in Indonesia Agoes Dariyo; Raja Oloan Tumanggor
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i1.11449

Abstract

ABSTRACTVillage officials (village heads, hamlet heads, village secretaries, village staff) have a strategic role to prevent early marriage in Indonesia. This study uses a qualitative approach with data collection techniques, namely structured interviews based on a question guide. The research subjects involved 9 people consisting of 4 village heads, 4 hamlet heads and 1 village staff. Data analysis techniques using thematic approach (thematic approach) and by using the concept of Urrie Broffenbrenner's ecological systems theory. The results of the study can be concluded that they as village officials can take practical steps, namely; (1) socializing law number 1 of 1974 concerning the minimum age for marriage is 19 years, (2) preventing (forbidding, hindering or hindering) marriage before reaching the age of 19 years, (3) encouraging citizens to participate in compulsory 12 years of education, (4) serving the provision of certificates for residents who take care of marriage dispensation letters, (5) providing special policies for residents to get married immediately, because they were pregnant before marriage. Furthermore, after doing these things, it was also found that (1) the village community has the awareness to marry at least 19 years old, (2) the community has the awareness to improve education, and, (3) the community has the awareness to avoid promiscuity. All the results of this study can be seen in this paper. Key words: village apparatus, preventing early marriage.  ABSTRAKAparatur desa (kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, staf desa) memiliki peran strategis untuk  mencegah perkawinan usia dini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara terstruktur yang didasarkan pada panduan pertanyaan. Subyek penelitian melibatkan 9 orang yang terdiri dari 4 kepala desa, 4 kepala dusun dan 1 staf desa.  Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan tematik (thematic approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mereka sebagai aparatur desa dapat melakukan langkah-langkah praktis  yaitu; (1) melakukan sosialisasi undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai usia minimal menikah adalah 19 tahun, (2) mencegah (melarang, menghambat atau menghalangi) pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, (3) mendorong warga untuk ikut wajib belajar 12 tahun, (4) melayani penyediaan surat keterangan bagi warga yang mengurus surat dispensasi nikah, (5) memberikan kebijakan khusus bagi warga untuk segera menikah, karena mereka sudah hamil sebelum menikah.  Selanjutnya, setelah melakukan hal-hal tersebut, maka ditemukan pula bahwa  (1) masyarakat desa memiliki kesadaran untuk menikah minimal usia 19 tahun, (2) masyarakat memiliki kesadaran untuk meningkatkan pendidikan, dan, (3) masyarakat memiliki kesadaran untuk menghindari pergaulan bebas.   Semua hasil penelitian ini dapat dilihat dalam tulisan ini. Kata-kata kunci: aparatur desa,  mencegah perkawinan usia dini.  
FEMINIST STANDPOINT THEORY : an Analysis of Muslims Women Interaction in SHAFINA Ummida Jogokariyan Dwi Kartika Kusuma; Fuad Mafatichul Asror
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i1.12244

Abstract

This article aims to analyze how the interaction of Muslim women in SHAFINA Ummida. This study uses Standpoint Feminist Theory by Nancy CM Hartsock and Julia T. Wood In a descriptive qualitative research. This research concludes that The SHAFINA contributes to enhace knowledge for Muslim women at Jogokariyan village.  Muslim womens learn about  Islamic values life during adolescence and married life. Ummida Jogokariyan Mosque gives Muslim women wider participation and enhaces the role of Muslim women in the Jogokariyan environment.. 
Women and Resilience on Pandemic Covid-19 Disaster: Feminist Participatory Action (FPA) elina lestariyanti; Ahmad Fauzan Hidayatullah; Haryani Saptaningtyas; Isa Aulia Rohman
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i1.11161

Abstract

Women are the group that receives double impacts than men in disaster situations, including the Covid-19 pandemic. On the other hand, women have bigger potentials to participate in the implementation of the Covid-19 pandemic disaster management. This article explores women's resilience initiatives in the face of the Covid-19 pandemic disaster situation. This study used a descriptive narrative method to explain the initiative of the women community assisted by LRC-KJHAM in Central Java, Indonesia. The results showed that the women's community through the feminist participatory action (FPA) took the initiative and adaptive activities during the Covid-19 pandemic, including through education consist online discussions, counseling and campaigns and promote economic empowerment such as online markets, MSMEs, health protocol equipment, women's planting movements). In this article,  Feminists Participatory Action means the collection of some actions which is based on the data collected by vulnerable women and following by distributing some actions as part of their social assistance, such as through the provision of temporary shelters for women victims of domestic violence during the pandemic.
Resistance of Women Survivors of Sexual Violence in Social Media Faridatur Riskiyah; Dhia Al-Uyun
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i2.16231

Abstract

This research focuses on the forms of resistance developed by women survivors of Technology-Facilitated Sexual Violence (TFSV) or Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) on social media. This research aims to describe and analyze those forms of resistance. This paper uses the resistance theory of James Scott to identify forms of victim resistance and uses SWOT analysis to evaluate the results that have been carried out. The samples of this research are social media users, specifically on Instagram and Twitter, and public figures who were experiencing sexual violence on those media. This qualitative research has been conducted with a gender perspective and primary data as a data collection. The results showed that the forms of women's resistance were public education through social media, prosecuting and threatening perpetrators, and self-acceptance. Based on SWOT analysis, these resistance forms have enabled victims to expose cases of sexual violence in cyberspace using social media and open dialogue with social media, and increase public awareness. This research seeks to show a tangible form of women's resistance to sexual violence on social media. Although it cannot eliminate patriarchal culture in society's view of sexual violence, these forms of women's resistance can affect people effectively so that gradually people can recognize forms of sexual violence in cyberspace and no longer blame the victim.Keywords : TFSV, resistance, women studies, public figure
Work-Life Balance of Regional Midwife During the Covid-19 Pandemic Time Evi Muafiah; Neng Eri Sofiana
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i2.13518

Abstract

Perempuan pekerja pada masa kini mulai banyak, begitu pula pada profesi dalam bidang seperti seorang bidan yang di Indonesia hanya menilai seorang perempuan saja.Seorang bidan yang bekerja di puskesmas dan membuka praktik sendiri di rumah sangat rentan terhadap virus. Wabah COVID-19 yang telah hidup bersama masyarakat selama hampir tiga tahun ini menjadi ancaman nyata bagi setiap orang, khususnya tenaga kesehatan. Apa saja bidan tersebut juga merupakan bidan wilayah yang memiliki tanggung jawab kesehatan satu wilayah desa atau kelurahan. Selain beban, sebagai seorang perempuan yang selalu dilekatkan dengan pekerjaan domestik menjadikkannya beban ganda. Tulisan ini akan melihat bagaimana seorang bidan wilayah menyeimbangkan dan menganalisis terhadap WLB (Work-Life Balance).Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya, seorang bidan wilayah dapat mencapai keseimbangan kehidupan-kerja atau WLB (Work-Life Balance) sehingga mampu memenuhi faktor-faktor WLB seperti adanya keseimbangan waktu, keterlibatan, dan kepuasan. Dalam tulisan, bidan wilayah yang menjadi objek kajian mampu mencapai WLB sebab mampu mengatasi faktor-faktor tersebut.
Therapeutic Communication in Trauma Recovery for Students Surviving of Sexual Violence Citra Orwela
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i2.13951

Abstract

Sexual violence is one of the unresolved issues up to now. Several efforts have been made by the government such as providing LPA protection and safe houses in several areas in order to minimize the case of sexual violence. However, this issue has still been found in the community, in the area of City and District of Kediri. The research used a multi case study approach by conducting interviews and observing sexual violence survivors and associates from NGOs KIBAR and WCC Kilisuci. The researcher was actively participated and involved in mentoring activities. It was found that there were 3 stages of therapeutic communication; The first stage is the pre-counseling process in the form of collecting data from survivor reports, survivors' friends or survivors' families. The second stage, the counseling process is carried out by taking a persuasive approach to build the level of trust of the survivors and their families towards the assocaites volunteers. The third stage, post mentoring process for recovery communication after all case counseling processes are completed.