cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL ISTINBATH
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 94 Documents
 6   7   8   9   10 
MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Santoso, Dri
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitution of Indonesia gives freedom to each individual to effort and to gain estate for living development and its welfare. The freedom doesn’t give positif effect more for Indonesia’s business world, besides it to encourage the effect of monopoly toward business subjects that give on unhealthy competition.Phenomena above it gives effect to attaining the Indonesia’s national aim such as creating large prosperity and welfare for Indonesian people. The born of the constitution number 5 year 1999 about resistant of monopoly and unhealthy business competition is an effort to keep the activity of monopolistics and the kind of it. In this constitution is arranged as well business competetion supervisor commission that leads to supervise the attitude of business in order not to act monopolistic attitude. The treat of punishment can be given to the business actor who do that attitude beside administrative sanction.   Keyword : business copmpetetion, monopoly.The constitution of Indonesia gives freedom to each individual to effort and to gain estate for living development and its welfare. The freedom doesn’t give positif effect more for Indonesia’s business world, besides it to encourage the effect of monopoly toward business subjects that give on unhealthy competition.Phenomena above it gives effect to attaining the Indonesia’s national aim such as creating large prosperity and welfare for Indonesian people. The born of the constitution number 5 year 1999 about resistant of monopoly and unhealthy business competition is an effort to keep the activity of monopolistics and the kind of it. In this constitution is arranged as well business competetion supervisor commission that leads to supervise the attitude of business in order not to act monopolistic attitude. The treat of punishment can be given to the business actor who do that attitude beside administrative sanction.   Keyword : business copmpetetion, monopoly.
DINAMIKA HISAB RUKYAT DI INDONESIA Izzuddin, Ahmad
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractRukyat reckoning in Indonesia synonymous with crucial endless conflict. Determination loaded with the beginning of the month of Ramadan phenomenon of determination dated 1 Shawwal and Dzulhijah. Determination early in the calendar hijriyah Typically, the difference was the case of the methods used. To determine 1 Ramadan could Rukyat and Hisab. Each one has a proposition. So if it is different, but there are strong arguments. Hilal debate current hot issue ahead of the fasting month and 1 Shawwal. Hilal is the earliest appearance in the visible faces of the earth after months of conjunctions / ijtimak. This initial month will appear on the western horizon (maghrib) at sunset. Ijtimak / conjunctions are events that occur when the angular distance (elongation) of an object with another object is equal to zero degrees. In the approach to astronomy, Conjunction is an event when the sun and moon are aligned in the same plane of the ecliptic. At a certain moment, these conjunctions can cause a solar eclipse. Hilal is the criteria for an initial month. As we know, in the Hijri calendar, a day starting from sunset local time, and the determination of the beginning of the month (calendar) depending on the sighting of the new moon / month. Therefore, the Islamic calendar month can be aged 29 days or 30 days. Rukyat visibility of the new moon is observed activity, namely sighting the crescent first appears after the ijtimak. Rukyat can be done with the naked eye, or with optical aids such as telescopes. Rukyat activity carried out on the eve of the first sunset after ijtimak (at this time, the position of the moon is on the western horizon, and the moon sets shortly after sunset). When the moon is visible, then in the evening local time has been entered date 1. In addition to the new moon and rukyat term reckoning still controversy. Hisab often used as an astronomical mathematical calculation method to estimate the position of the sun and moon to the earth. Determination of the position of the sun is important because Muslims to worship prayers using the suns position as the benchmark prayers. While the determination of the position of the moon to know the moon to mark the entry of the new moon period in the Hijri calendar. Keywords: reckoning, rukyat, the problems, the beginning of the month, calendar hijriyah AbstrakHisab rukyat di Indonesia identik dengan konflik krusial yang tidak berujung. Penetapan awal bulan sarat dengan fenomena penetapan tanggal Ramadhan 1 Syawal dan Dzulhijah. Penetapan awal bulan  dalam kalender hijriyah Biasanya, perbedaan itu terjadi dari metode yang dipakai. Untuk menentukan 1 Ramadhan bisa dengan Rukyat dan Hisab. Masing-masing memiliki dalil. Maka jika berbeda tetapi ada dalil yang kuat.Hilal menjadi perdebatan yang ramai dibicarakan saat menjelang Bulan Puasa dan 1 Syawal. Hilal adalah penampakan bulan yang paling awal terlihat menghadap bumi setelah bulan mengalami konjungsi/ijtimak. Bulan awal ini akan tampak di ufuk barat (maghrib) saat matahari terbenam. Ijtimak/konjungsi adalah peristiwa yang terjadi saat jarak sudut (elongasi) suatu benda dengan benda lainnya sama dengan nol derajat. Dalam pendekatan astronomi, konjungsi merupakan peristiwa saat matahari dan bulan berada segaris di bidang ekliptika yang sama. Pada saat tertentu, konjungsi ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Hilal merupakan kriteria suatu awal bulan. Seperti kita ketahui, dalam Kalender Hijriyah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya matahari waktu setempat, dan penentuan awal bulan (kalender) tergantung pada penampakan hilal/bulan. Karena itu, satu bulan kalender Hijriyah dapat berumur 29 hari atau 30 hari. Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak (pada waktu ini, posisi bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang waktu setempat telah memasuki tanggal 1. Selain hilal dan rukyat istilah hisab masih menuai kontroversi. Hisab sering digunakan sebagai metode perhitungan matematik astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Penentuan posisi matahari menjadi penting karena umat Islam untuk ibadah shalatnya menggunakan posisi matahari sebagai patokan waktu sholat. Sedangkan penentuan posisi bulan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam Kalender Hijriyah.  Kata kunci : hisab, rukyat, problematika, awal bulan, kalender hijriyah
KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Metode Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia) Suchmadi, Suchmadi
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Saat ini wakaf di Indonesia mengalami pergeseran sangat cepat ketika dihubungkan dengan konsep-konsep yang berlaku untuk hubungan masyarakat Indonesia dengan pemahaman hukum klasik Fiqih mazhab. Terutama, mayoritas Muslim dan penerapan hukum mengikuti madzhab Syafi’i. Perubahan dalam pemahaman dan pengembangan hukum wakaf di Indonesia adalah suatu keharusan yang tedapat banyak faktor di belakangnya. Karena itu sangat mendesak untuk mengetahui alasan atau legis rasio wakaf hukum reformasi. Oleh karena itu, makalah ini mencoba untuk mengungkap sisi pendek Wakaf reformasi hukum seperti yang diuraikan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan kemudian membahas metode yang digunakan sehingga pelaksanaan reformasi hukum wakaf. Reformasi hukum wakaf di Indonesia dapat dilihat dalam memahami definisi wakaf, jenis wakaf properti, perubahan dan transfer wakaf properti, serta berbagai peraturan administrasi dan organisasi yang mendukung konsep wakaf ini diarahkan untuk manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode reformasi hukum wakaf di Indonesia sebagai terpapar dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menggunakan metode yang berbeda atau legis rasio latar belakang, seperti talfiq dan metode takhayyur, dan siyasah syariyyah. Kata kunci : Legislasi Wakaf, pembaruan, metode, al Khair, Aktiva tetap, Takhsīs alQadā. Abstract Now, waqf in Indonesia experienced very rapid shifting when associated with the concepts that applicable to Indonesian society relation with the understanding of mazhab classical fiqh law. Especially the majority of Muslims and the application of law tend more to use to mazhab Syafii. A change in the understanding and development of waqf law in Indonesia is a necessity which is full of factors behind them. Because it is very urgent to know the reason or the ratio legis of waqf law reform. Therefore, this paper tries to unravel the short side of waqf law reform as outlined in Law No. 41 of 2004 on Waqf, and then discuss about methods are used so that the delivery of legal reform the waqf. Waqf legal reform in Indonesia can be seen in the understanding of the definition of waqf, the type of waqf property, change and transfer of waqf property, as well as various administrative and organizational rules that support the concept of this waqf directed for the benefit and improvement of community welfare. The method of waqf law reform in Indonesia as exposed in Law No. 41 of 2004 on Waqf use different methods or the ratio legis of the background, such as talfiq and takhayyur methods, and siyasa syar’iyyah.Keywords : Waqf Legslation, renewal, method, al-Khair, Fixed Asset, Takhsīs al-Qadā.
MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Santoso, Dri
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The constitution of Indonesia gives freedom to each individual to effort and to gain estate for living development and its welfare. The freedom doesn’t give positif effect more for Indonesia’s business world, besides it to encourage the effect of monopoly toward business subjects that give on unhealthy competition.Phenomena above it gives effect to attaining the Indonesia’s national aim such as creating large prosperity and welfare for Indonesian people. The born of the constitution number 5 year 1999 about resistant of monopoly and unhealthy business competition is an effort to keep the activity of monopolistic and the kind of it. In this constitution is arranged as well business competition supervisor commission that leads to supervise the attitude of business in order not to act monopolistic attitude. The treat of punishment can be given to the business actor who do that attitude beside administrative sanction.   Keyword : business competition, monopoly.
KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Hermawati, Nety
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendakinya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak dibawah umur tertuduh dan ditahan seperti layaknya orang yang berperkara. Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Pelanggar hukum yang dilakukan anak dapat dimaafkan atau dapat dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta’zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak. Kata kunci : Pidana anak, Hukum pidana postif, Pidana Islam AbstractThe Position of a child is as a subject of law which is determined from the form and system toward the child as a group of community and they are classified that they are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the  crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any age until they reach the age of puberty, “qadhi”  will only have the right to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it,  and require them not to do more mistakes in the future. The study about the age limit of children and its criminal liability according to positive and islamic criminal law become very interesting phenomenon to be discussed.  Moreover, there are many phenomena that  an underage child was accused and detained like the litigants. The Limit of the childs age and its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law  done by children can be excused or punished, but it is not on the principal punishment, but ta’zir punishment. While in positive law, limits of the children’s age is 8 years old but they haven’t not reached the age of 18 years old and they have never been married and all deeds of  children that violate the law can be punished but their maximum imprisonment is a half of adult’s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children. Keywords: Criminal children, positive criminal law, Islamic Criminal
IDDAH DAN TANTANGAN MODERNITAS Zulaikha, Siti
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract`Iddah in Islamic law to determine cleanliness of the womb of a wife and an opportunity for couples who divorce to consider in determining positive and negative sides effect of divorce. But in reality not a few Muslims who ignore the `iddah law with a variety of reasons, such as avoiding fornication, need someone who can help the economy, even for reasons not aware of `iddah. Violations during the `iddah, certainly raises new problems in society. In this modern age have uterine conditions can be detected without having to wait up to three months, the question is still relevant og rule of law was `iddah today, then why the husband tends to abandon its obligations? This article shows that the `iddah has many virtues in various aspects, which each have a relationship that can not be separated. Developments in science and modern technology can not change the rule in cases that have been clearly expressed and defined by the Quran and Sunnah. But  wat doubtful and adultery developments in science and just in case  technology can be utilized, because the law between men and women in this case related only to the problem using the sanctity of the womb dukhūl. Although there is the belief that the womb of the woman (wife) clean and in between them (husband and wife) can not reconcile. But women can not be justified for the (former wife) violated the provisions of `iddah. Keywords: `iddah, technology, Islamic law.
KONSEP KENEGARAAN MUHAMMAD HATTA (Tinjauan Filsafat Politik) Jalil, Mat
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presented its title in The civil society concept of Muhammad Hatta. Based on the political philosophy. This is critically discussing the real concept of Muhammad Hatta, which is finding the systematical explanation and the coherence of the civil society concept of Muhammad Hatta as one of though the political philosophy. The main goal is to know the civilian concept of Muhammad Hatta for the political plan of our nation and our country now days. Muhammad Hatta stated that the fairness of a democratic country and guide the society without the discrimination become the basic idea in thinking and the struggle about the country, so the country is a real republic country based on the society using the decentralization and the enhance the district area. Keywords : The Fairness Of a Democratic Country.
MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN) Bashori, Imam Ali
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMediation is an alternative way to resolve disputes. With the approach of a win-win solution, mediation can bring a sense of fairness in resolving disputes without going through trial procedures are familiar with legal terminology that is difficult to understand by the general public. However, not all disputes can be resolved through mediation way. Perma No. 1 of 2008 on mediation procedure in court mediation limit applies only to disputes / civil cases. This paper questions the back of the scope and types of cases that can use alternative settlement by way of mediation. Here will be presented mediation according to the viewpoint of Islam well as analysis for Perma No. 1 Year 2008. Islamic law is an integral part of building laws in Indonesia, so that it opens the possibility of treasures in Islamic law becomes the input for the law in Indonesia, including on mediation. In the mediation of Islam known as Sulh encompass a broader scope than the scope of mediation in Perma No. 1 Year 2008. This paper will parse the opportunity to broaden the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008 is based on the viewpoint of Islamic law, one of which is mediation in criminal cases. The State does not only present as a punisher, but more widely present state as a mediator in criminal matters (public). Keywords: Court, mediation, peace, dispute, Perma No. 1 Year 200 AbstrakMediasi merupakan salah satu alternative cara dalam menyelesaikan sengketa. Dengan pendekatan win-win solution, mediasi bisa menghadirkan rasa keadilan dalam menyelesaikan persengketaan tanpa melalui prosedur persidangan yang akrab dengan istilah-istilah hukum yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Namun tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui jalan mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan membatasi mediasi berlaku hanya pada sengketa/perkara perdata. Tulisan ini menyoal kembali tentang ruang lingkup dan jenis perkara yang bisa menggunakan alternative penyelesaian dengan jalan mediasi. Di sini akan dipaparkan mediasi menurut sudut pandang islam sekaligus menjadi analisis bagi Perma No. 1 Tahun 2008. Hukum Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangunan hukum di Indonesia, sehingga terbuka kemungkinan khazanah dalam hukum islam menjadi masukan bagi hukum di Indonesia termasuk tentang mediasi. Dalam Islam mediasi yang dikenal dengan istilah Sulh mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibanding dengan ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008. Tulisan ini akan mengurai peluang untuk memperluas ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, salah satunya adalah mediasi pada perkara pidana. Negara tidak hanya hadir sebagai penghukum, namun lebih luas Negara hadir sebagai mediator pada perkara pidana (public). Kata kunci: Pengadilan, mediasi, perdamaian, sengketa, Perma No. 1 Tahun 2008
USLUB THOLABI ( TUNTUTAN ) DALAM ALQUR’AN ( SUATU TINJAUAN FRAGMATIS) Akla, Akla
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Qur’an is the media for interaction between God and His creatures. As the interaction media, it uses various kinds of sentence. The sentences are categorized into two forms : tholabi and ghairu tholabi. The tholabi sentences are not always in the form of imperative sentences; there are other forms. In other words, the meaning of a verse is not always linear with its formal form. The pragmatic approach can be used to find the follow up function of the tholabi sentences. Keywords : ushlub, fragmatis
KONSEP KEPALA KELUARGA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM SURAT AN NISA (4) AYAT 34 Kholis, Muhammad Nur
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHusbands role in the family is affected by the role of the wife. Harmonious domestic life is the desire of every couple who fostered by the head of the family both men and women. But in practice conditions many families are affected by the threat of hurricanes and the current inequality of a leadership role. The relationship between husband and wife at a given time can suffer shocks worrying. Tali marriage in Islam is a strong bond that is formed couples in order to reach the fabric of household. In al-Quran Allah characterization of his marriage with the term mitsaqan ghalizhan (rope solid agreement). This article attempts to explain the relationship between the holy book the Koran and the community, both of which are factors that have a dependency memenculkan different interpretations, particularly of the concept of "head of household". In other words, changes in the condition and development is a means to understand the scope of the meaning of al-Quran. Keyword: Quran , Society , head of the family , Sura An- Nisa ( 3 ) : 34 . AbstrakPeran suami dalam keluarga dipengaruhi oleh peran isteri. Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang dibina oleh kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Namun  dalam prakteknya kondisi keluarga banyak dipengaruhi oleh ancaman badai dan arus ketimpangan peran kepemimpinan. Hubungan antara suami istri pada saat tertentu dapat mengalami guncangan yang mencemaskan. Tali pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kokoh yang menjalin pasangan suami istri dalam rangka menggapai jalinan rumah tangga. Dalam al-Qur`an Allah swt menyifati hubungan pernikahan itu dengan istilah mitsaqan ghalizhan (tali perjanjian yang kokoh). Artikel ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara kitab suci al-Qur‘an dan masyarakat, yang keduanya merupakan faktor yang mempunyai ketergantungan yang memenculkan interpretasi berbeda, terutama dari konsep "kepala rumah tangga". Dengan kata lain, perubahan kondisi dan perkembangan merupakan sarana untuk memahami luasnya makna al-Qur`an. Keyword : Al-Qur`an, Masyarakat, kepala keluarga, QS An- Nisa ( 3 ) : 34.

Page 8 of 10 | Total Record : 94

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2004 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015 Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015 Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014 Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014 Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013 Vol 10, No 1 (2013): Edisi Mei 2013 Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012 Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012 Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011 Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010 Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum More Issue