cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL ISTINBATH
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 94 Documents
 5   6   7   8   9 
KEPUTUSAN LAJNAH TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LAJNAH BAHSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI KEPUTUSAN IJTIHAD JAMA’I INDONESIA Sirajuddin, Azmi
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ijtihad (Independent Judgment in Legal Questions) is a source of the Islamic law. In the past, the ijtihad was made individually, but in modern time it is probably conducted collectively (Jama’i). The Muhammadiyah’s Committee of the Tarjih (taking a preponderant legal opinion) and the NU’s Committee of the Bahth al-Masa’il (Research on the Relegious Questions) are actually two institutions of the Ijtihad jama’i (Collective independent Judgment in Legal Questions) in Indonesia. Each instution repesenting opinion of Muhammadiyah and NU organizations has in principle the same concept of Islamic law, but they have differences in the methodology of formulating the law. Keyword : Decisions, Ijtihad Jama’i 
ADOPSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA Sainul, Sainul
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis essay reveal about the procedure of adoption (adoption) in accordance with Islamic law and the legal status of adopted children in force in Indonesia. In Law No. 23 of 2002 on Child Protection determined that the removal of the child should not be decided in religion and blood relationship with the adoptive childs biological parents. Setting Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption namely that the procedures for adoption between Indonesian citizen that a child can lift a maximum of 2 (two) times the distance of at least 2 (two) years. For the validity of the appointment of a child in Indonesia, after a request for adoption through the procedures of the rules in the legislation that exists, adoptions subsequently passed through the last step, namely the presence of a court decision issued by the court in the form of a court warrant or known by the judgment declaratory, that statement from judges that the adopted child is legitimate as a foster child of the adoptive parents who apply for adoption. Court decisions also covers the legal status of the adopted child in the family. The concept of appointment of a child in Islamic law does not recognize adoption of children in the sense of being a child of the absolute, being that there are only allowed or susruhan to maintain with the aim of treating the child in terms of love of giving a living, education or services in all the needs that are not treated as biological children ( nasab). In the Islamic concept, the appointment of a child should not be cut off nasab between the child with his biological parents is based on the Quran Surat Al-Ahzab verse 4,5,37, and 40. This was later associated with the legal consequences arising is about marriage and inheritance system. In marriage a priority nasab guardian for girls is his own father. In inheritance, adopted children does not include the heirs and vice versa, which amount is 1/3 (one third) part of the legacy. Keywords: Adoption, children, inheritance, court, marriage AbstrakTulisan ini mengungkap tentang prosedur pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum Islam dan status hukum anak angkat yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun. Untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga. Konsep pengangakatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau susruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya berdasarkan Alquran Surat Al-Ahzab ayat 4,5,37, dan 40. Hal ini kelak berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengenai perkawinan dan system waris. Dalam perkawinan yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris begitu juga sebaliknya, yang besarnya adalah 1/3 ( sepertiga ) bagian dari harta peninggalan. Kata kunci : Adopsi, anak, waris, pengadilan, perkawinan
Hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam (Politics Rights of Women in Islamic Perspective) Suhairi, Suhairi
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam declarates that male and female are equals. Islam gives to women syari’at rights, humanity rights including politics rights. As a reality, those rights have not comforted fully by females. Part of muslim community including the leaders of Islam have still opinions that females do not have authorities in politics public affairs. That is based on verses which are interpreted as gender pseudo. Politics rights in Islamic perspective are right in suggesting an opinion (voice) in General Election and taking of a vote with all shorts of kinds. Either right of nomination tobe a member of delegation institutes or local institutes. Rights of nomination tobe a president (head state)Keywoerds : Politics Rights, Islamic Perspective
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA Sadari, Sadari
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for womens rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to womens rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafii schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ". Keywords : Womens rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world  AbstrakHukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan perceraian, namun nampak bahwa perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara baik di Indonesia maupun di negara dunia Islam. Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi’i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa “Negara  menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.  Kata Kunci : Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam
HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA; PERBANDINGAN DALM FIQH KONVENSIONAL DAN UU KONTEMPORER DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM, PERSPEKTIF HAM DAN CEDAW Sembodo, Sembodo
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Dalam mengarungi behtera rumah tangga siapapun pasti menginginkan terbentuknya kelaurga yang harmonis dan bahagia yang dalam Islam dikenal dengan sakinah, mawadah dan rahmah. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa seorang suami dan isteri selaku manusia biasa yang berbeda jenis, watak, karakter dan keinginan tentunya tidak terlepas dari adanya kesalahan, kesalahpahaman, percekcokan bahkan perselisihan. Problem ini tiak dapat dihindari dalam setiap keluarga. Sedikit banyak setiap keluarga pasti pernah dan sedang merasakannya. Cukup banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dan setiap keluarga faktor yang dihadapai juga berbeda-beda. Di antaranya, seperti latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, faktor biologis salah satu pihak, bahkan faktor politikpun bisa juga menjadi pemicu tidak seimbangnya perjalanan sebuah keluarga, dan lain sebagainya. Kesalahpahaman dan perselisihan yang kecil, mungkin bisa dinetralisir dengan rasa saling mempercayai, saling transparan, saling memahami dan saling perhatian antara suami isteri. Namun tidak sedikit juga karena kesalahpahaman itu membersar akhirnya harus memilih jalan terbaik dengan perceraian.Kata kunci : Hukum, Perceraian, Fiqh Konvensional, UU Kontemporer, HAM, CEDAWAbstract In wading through household behtera anyone would want the formation of a harmonious and happy family that in Islam known as sakinah, mawadah and nurses. But it cannot be denied that a husband and wife as a different kind of man, character, character and desire of course inseparable from any mistakes, misunderstandings, even bickering disagreements. This Problem can not be avoided in every family. More or less every family must have been and are feeling it. Quite a lot of factors that cause the occurrence of harmonisan in the household. And every family of the dihadapai factors also vary. Among other things, such as educational background, family economics, biological factors one of the parties, even politikpun factors can also be a trigger does not share a family trip, and others. Misunderstanding and disagreement is small, it may be neutralized with a sense of mutual trust, mutual transparency, mutual understanding and mutual attention between husband and wife. But not least also due to the misconception that membersar finally had to choose the best way to divorce. Keywords: Law, Divorce, Conventional Fiqh, Contemporary LAW, Human Rights, CEDAW
MADZHAB DALAM SYARI’AT ISLAM M Saleh, M Saleh
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The majority of Islamic community in this world had hold on the fatwa (advice on religious matters) of their Ulama Madzhab on their religious matters. But also they profess to others i.e., Dzahiri and Syi’ite sects. Beside that there was also some scholars of religion who took apart  from that Madzhab at all, they didn’t  follow any other advice on their religious matters teachers, but they hold on they selves opinion. Of course, it caused to uncertainty mind or confused  to Islamic Community, who had along time ago hold on to the fatwa of their Scholar opinion. So, it is better to the writer to study how was the madzhab stand on religious affair.Key Words : advice on religious matters, profess to, scholars of religion, took apart  from, stand on
MODEL IJTIHAD SAINTIFIK DALAM PENENTUAN WAKTU IBADAH Arifin, Zaenul
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakCorak dalam membaca teks idealnya melalui tiga tahapan yaitu qira’ah salafiyyah, qira’ah ta’wiliyyah, dan qira’ah maqashidiyyah. Sementara dalam wilayah al-waqi’ (kenyataan) ada beberapa disiplin ilmu yang digunakan dalam memahami fenomena sosial, politik, dan sains. Dengan demikian ketika melakukan pembacaan teks kemudian dikontekkan pada fenomena sains seharusnya tidak boleh meninggalkan disiplin ilmu yang ada pada wilayah al-waqi’. Jika tidak maka pemahaman atas teks tersebut akan out of date, sehingga tidak aplicable. Oleh karenanya ijtihad harus selalu digelorakan dan pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Dalam kontek menggelorakan ijtihad, ilmu ushul fiqh merupakan perangkat metodologi baku yang telah dibuktikan perannya oleh para pemikir Islam semisal Imam mazhab dalam menggali hukum Islam dari sumber aslinya (al-qur’an dan as-Sunnah). Namun dewasa ini fiqh Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fiqh dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Oleh karenanya, banyak tawaran model ijtihad dengan  metodologi baru dari para pakar Islam kontemporer dalam usaha menggali hukum Islam dari sumber aslinya untuk disesuaikan dengan dinamika kemajuan zaman, salah satunya model ijtihad saintifik dalam penentuan waktu ibadah shalat. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (self image of Islam) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang. Di Indonesia pada dasawarsa terakhir telah muncul perkembangan pemikiran hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi riil kehidupan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa fiqh klasik dengan perangkat metodologinya sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, sehingga perlu sebuah model ijtihad saintifik. Kata kunci : Ijtihad, waktu, shalat, mahkum fih, mahkum alaih AbstractThe style of reading text is ideally through three stages, they are “qiraah salafiyya”, “qiraah tawiliyyah”, and “qiraah maqashidiyyah”. While in the area of “al-waqi” (the fact) there are several disciplines of knowledge that are used in understanding social phenomena, politics, and science. Therefore, when we are reading the text that will be focus on science phenomenon, the context should be interrelated to the existing disciplines of knowledge in the area of “al-waqi”. If we do not apply it, the understanding of the text will be out of date, so it is not aplicable. Therefore the “ijtihad” must be always inflamed and the door of “ijtihad” will never be closed. In the context of inflaming “ijtihad”, the knowledge of “usul fiqh” is known as a set of standard methodology that its role has been proven by Islamic thinkers such as Imam madzhab in digging an Islamic law from its original source (al-Quran and Sunnah). But today, the “fiqh” of Islam is considered barren because the role of theoretical framework of “usul fiqh” is less relevant to answer the contemporary problems. Therefore, there are many models of “ijtihad” with a new methodology from contemporary Islamic experts in an attempt to dig Islamic law from its original source to suit the dynamics of the progress of time, one of the models of “ijtihad” scientific is timing of prayers. This is a big job to be done in order to establish Islamic ideals themselves (self image of Islam) in the midst of modern life that it is constantly changing and evolving. In Indonesia, the last decade has emerged the development of Islamic law which is adapted to the real conditions of life in Indonesia. This is motivated by the realization that the classical “fiqh” with its methodology device are not able to answer  the contemporary issues, so we need a scintific model of “ijtihad”. Keywords: Ijtihad, time, prayer, mahkum fih, mahkum alaih
MAQĀṢID ASY-SYARĪ`AH DALAM BINGKAI PEMIKIRAN ASY-SYĀṬIBĪ Nurjanah, Siti
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAsy-Syāthibī had used utilitarianistic methodology when he explore about maqāṣid asy-syarī`ah by using texs or nash. Asy-Syāthibī has said that all of syara’ law which is covered by text or nash has mashlahah for human. If law didn’t cover mashlahah so that is stopped because it was giving for human always followed by mashlahah for doing it. Asy-Syāthibī has moderate strategy  in law. Maqāshid asy-syarī`ah concept for asy-Syāthibī is looking at mashlahah for human really when five of life unsure have been taken care, there are: religion protection (hifz ad-dīn), spirit protection (hifz an-nafs), intelligential protection (hifz al-`aql), eternal human protection (hifz an-nasl), and wealth protection (hifz al-māl). For really that reason, asy-Syāthibī divided maqāshid asy-syarī`ah for three kind, there are dharūriyyāt, hajjiyāt, and tahsīniyyāt. All three can’t be split and then, hajjiyāt is become completer for dharūriyyāt, and tahsīniyyāt is become completer for hajjiyāt, while dharūriyyāt is become main of hajjiyāt and tahsīniyyāt.Keywords: utilitarianistic methodology, dharūriyyāt,                   hajjiyāt, tahsīniyyāt.
SISTEM PEMIDANAAN DALAM BIDANG PERBANKAN Hermanita, Hermanita
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan pidana atau system pemidanaan perbankan merupakan bagian khusus (subsistem) dari keseluruhan system pemidanaan. Ini bearti system pemidanaan perbankan harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (general rules). Perlu dilakukannya perbaikan/perubahan system pemidanaan dalam perundang-undangan di bidang perbankan, antara lain : Kulifikasi tindak pidana; subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi; jenis sanksi dan perumusan sanksi; jumlah/lamanya pidana; perbandingan bobot (minimal/maksimal) penjara dengan denda harus konsisten. Sementara belum dilakukan perubahan perundang-undangan maka praktek penegakkan hokum seyogianya berupaya mengisi kekurangan/kelemahan yang ada dengan melakukan inovasi dan kontruksi hokum berdasarkan logika hokum, teori dan doktrin-doktrin ilmu hokum, pendapat para ahli. Key words : system pemidanaan, kualifikasi tindak pidana,subjek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana.
STATUS HUKUM DAN HAM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Asnawi, Habib Shulton
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBackground This article departs from concern about the high violation of childrens rights in Indonesia, particularly children in conflict with the law (child in conflict with the law), either as witnesses, victims or perpetrators of crime. In this article, focusing on the study of the question of the juvenile criminal justice system, namely Law. No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA), which still left many problems so that justice and the rights of children difficult to materialize. However, it should be realized that the product legislation is the result of a political compromise so much criticism even guguatan shown in SPPA law shortly after enactment. Although, on the other hand the Act SPPA lot of progress compared to the previous juvenile justice law. Therefore, in this article that will be studied is what are the issues in the Act SPPA and how efforts to optimize the Act SPPA in justice and human rights protection for children in Indonesia against the law. Keywords: Criminal Justice System Child, Violation of Human Rights and Justice AbstrakLatar belakang artikel ini berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya pelanggaran hak-hak anak di Indonesia, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum (child in conflict with the law), baik sebagai saksi, pelaku atau korban tindak pidana. Dalam artikel ini, fokus pada kajian terhadap persoalan mengenai sistem peradilan pidana anak, yakni UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),  yang masih menyisakan berbagai persoalan sehingga keadilan dan hak-hak anak sulit untuk terwujud. Namun harus disadari bahwa, produk undang-undang adalah hasil kompromi politik sehingga banyak kritik bahkan guguatan yang ditunjukkan pada UU SPPA tidak lama setelah diundangkan. Meskipun, disisi lain dalam UU SPPA banyak mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan UU peradilan anak sebelumnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini yang akan dikaji adalah apa sajakah persoalan-persoalan dalam UU SPPA dan bagaimana upaya optimalisasi UU SPPA dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan HAM bagi anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelanggaran HAM dan Keadilan

Page 7 of 10 | Total Record : 94

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2004 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015 Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015 Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014 Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014 Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013 Vol 10, No 1 (2013): Edisi Mei 2013 Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012 Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012 Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011 Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010 Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum More Issue