cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dyah Lupita Sari
Contact Email
Dyah.lupita@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
Jsdk.hiupnvyk@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
ISSN : 20857853     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan(JSDK) is a scientific journal published twice a year (June and December). JSDK is to publish research articles within the field of diplomacy, security, and strategic studies, including peace and conflict resolution, foreign policy, regional studies, and international political economy.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 7   8   9   10   11 
DIPLOMASI DIGITAL DAN KEDAULATAN SIBER DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL: ANALISIS KOMPARATIF KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DAN NEGARA DI AMERIKA UTARA (KANADA DAN MEKSIKO) Khairun Nisa
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i1.6046

Abstract

ABSTRAKDiplomasi digital adalah pergeseran konseptual praktik diplomasi menekankan pada komunikasi masyarakat global menggunakan media sosial. Manfaat perkembangan Teknologi dan Informasi telah mengembangkan pergeseran teknologi ini bagi negara-negara untuk mengembangkan diplomasinya dengan memanfaatkan algoritma media sosial hingga penulisan program komputer. Tulisan ini akan fokus pada Diplomasi Bilateral antara Indonesia dan Kanada serta Indonesia dan Meksiko untuk memahami lebih lanjut hubungan dua arah negara tersebut. Dengan mempersonifikasikan beberapa postingan tentang kegiatan yang dilakukan diplomat, kedutaan, dan pemerintah, mengembangkan pola agar publik merasa diikutsertakan dalam beberapa percakapan penting dengan menggunakan fitur retweet, reply, dan beberapa fitur lainnya. DIbandingkan diplomasi secara tradisional, diplomasi digital telah mengubah komunikasi antara pemerintah ke semua level aktor, membangun hubungan yang lebih mudah diakses, transparan dan inklusif. Misalnya, salah satu pemimpin negara dapat memposting tweet harian untuk memberi tahu pengikutnya dengan siapa dia bertemu hari itu dan apa yang akan mereka diskusikan. Tujuan lebih lanjut dari makalah ini adalah untuk memahami pola hubungan bilateral negara-negara dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menggarisbawahi pendekatan kualitatif.Oleh karena itu, makalah ini juga menganalisis melalui dokumen kebijakan dan pengambilan data dari sebuah alat di open source intelligent (OSINT) untuk membuat analisis komparatif antara Indonesia dan juga beberapa negara bagian Amerika Utara yaitu Kanada dan Meksiko untuk mengumpulkan data dan informasi kedaulatan siber dari masing-masing negara bagian. Temuan lebih lanjut dari jurnal ini adalah hasil dari kedaulatan siber masing-masing negara, dan memahami negara-negara yang disebutkan bagaimana mereka memberikan perhatian khusus tentang bagaimana memastikan kedaulatan siber dengan cara yang berbeda, seperti defensif atau pasif. Akumulasi keamanan siber didasarkan pada tiga komponen dasar yaitu inti, aplikasi dan infrastruktur.Kata Kunci : Diplomasi Digital, Teknologi dan Informasi, Kedaulatan Siber, Inti, Infrastruktur, Aplikasi.ABSTRACTDigital diplomacy is a shifting conceptual of  diplomatic practice that places and emphasis on conversing with foreign populations using social media. The advantage of development of Information and Technology has developed this technological shift for states in order to develop their diplomacy by utilising social media algorithms to the writing of computer programs. This writing will focus on Bilateral Diplomacy between Indonesia – Canada and Indonesia – Mexico to understand the further two ways relations between two countries. By personifying some posts about the activities diplomat, embassy, and government are carrying out, developing a pattern for public to feel included in some of important conversation by the using the retweet, replying and some other features. Digital diplomacy, has changing the communication between government to all level of actors, constructing relations that are more accessible, transparent and inclusive than the traditional ones. For instance, one of state leader can posts daily tweets to let his followers know who he is meeting with that day and what they will be discussing. The further aim of this paper is to understand the pattern of bilateral relationship of states by using quantitative method to underline the qualitative approach.Thus, this paper also analysing through policy document and data grabbing from a tool in open source intelligent (OSINT) in order to create comparative analysis between Indonesia and also some Northern America states which is Canada and Mexico to gather the data and information of each state’s Cyber Sovereignty.  The further finding of this paper is the outcome of each state cyber sovereignty, and understand the mentioning countries how they pay special attention on how to ensure the cyber sovereignty in different ways, such as defensive or passive. The accumulation of cyber security is based on three basic component which is core, application and infrastructure. Key Words     : Digital Diplomacy, Technology and  Information, Core, Infrastructure, Application.
PENGUATAN PERAN POLITIK PEREMPUAN DI NEGARA DUNIA KETIGA : STUDI KASUS DI BANGLADESH Herti Agusma Thaharah; Lucitania Rizky
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i1.6376

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penguatan peran polik perempuan di Bangladesh. Penulis menggunakan teori feminisme liberal sebagai landasan pemikiran untuk menganalisa proses keberhasilan peran politik perempuan di Bangladesh. Feminisme liberal merupakan teori yang menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak yang sama seperti hak yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Menekankan adanya kebebasan dalam proses pengambilan keputusan serta terbebas dari sistem diskriminatif seperti patriarki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan sumber daring (internet). Penelitian ini menemukan bahwa, keberhasilan Bangladesh dalam melakukan penguatan politik perempuan, dilatarbelakangi oleh kehadiran dua aktor penting pengusung berbagai gerakan pemberdayaan perempuan. Kedua aktor tersebut adalah, Liga Awami dan Organisasi Mahila Parishad. Berhasil membawa Bangladesh sebagai satu-satunya Negara Dunia Ketiga dari wilayah Asia Selatan yang masuk dalam 100 besar isu gender gap global dari 165 negara. Memiliki prestasi terbaik dari negara Dunia Ketiga lainnya dalam pemberdayaan politik perempuan selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di kursi politik, juga berhasil menjadikan Bangladesh sebagai negara percontohan bagi Negara Dunia Ketiga dalam menyelesaikan masalah isu gender gap, khususnya dalam partisipasi perempuan di bidang politik.Keywords: Bangladesh, Feminisme liberal, Gender, Negara Dunia Ketiga, Politik perempuan.
Confidence-Building Measures in the Potential Conflict Management of the Arctic Region M Dwiki Mahendra
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i1.5050

Abstract

As the climate crisis occurs, the Arctic Region faces new opportunities and challenges due to the opening of water areas that were originally covered by a layer of ice. The opening of access to exploration and exploitation upon resources in the area encourages territorial disputes and puts the whole Arctic Region in potential danger of an open conflict. This had led the Arctic Region in need of disputes management efforts alongside the management of its conflict potential, this is due to the fact that this issue is involving actors with massive influence that could affect not only the Arctic Region but also the rest of the world. This article explains how territorial disputes and potential conflicts in the Arctic Region have been managed by actors in the region through a series of policies as part of the Confidence-Building Measures (CBMs). This study uses qualitative analysis through literature study to understand how the CBMs mechanism is implemented in the Arctic Region to assist the bilateral dispute resolution process.
Strategi Pelibatan Diaspora Indonesia dalam Diplomasi Publik Tonny Dian Effendi
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i1.5306

Abstract

Artikel ini membahas tentang hubungan antara diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam keterkaitannya dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Diaspora Indonesia memiliki tiga potensi penting yaitu jumlah, keahlian dan ekonomi, dan jaringan yang dapat digunakan untuk membantu diplomasi publik Indonesia. Namun, perbedaan definisi antara pemerintah dan kelompok diaspora, masalah representasi pekerja migran dalam kelompok diaspora dan lemahnya aspek kelembagaan membuat optimalisasi keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik belum maksimal. Fokus artikel ini adalah pada strategi diplomasi publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui diaspora Indonesia di luar negeri. Artikel ini menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik. Pertama, memperluas hubungan antara diplomasi dan pekerja migran dari hubungan yang bersifat perlindungan menjadi hubungan yang bersifat pemberdayaan. Kedua, hubungan antara Kemenlu dan diaspora Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan pengembangan dan optimalisasi kelembagaan dengan membentuk lembaga khusus untuk menangani urusan diaspora. Ketiga, menyusun pedoman keterlibatan diaspora dalam diplomasi publik.
PENINGKATAN KERJA SAMA MULTILATERAL DAN BILATERAL MELALUI DIPLOMASI KESEHATAN MENGENAI PENANGGULANGAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA Erna Kurniawati; Ludiro Madu
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6820

Abstract

Seperti negara-negara lain, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi kesehatan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan menganalisis peningkatan kerjasama internasional Indonesia dalam mengatasi pandemi melalui diplomasi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari sumber perpustakaan, seperti informasi dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi internasional, serta sumber dari berbagai jurnal dan media massa. Langkah selanjutnya adalah menafsirkan data-data tersebut sesuai dengan fokus kajian tulisan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama multilateral melalui fasilitas COVAX dan kerja sama bilateral untuk mendapatkan jaminan akses vaksin telah menjadi dua strategi penting. Kedua kerjasama itu bukannya saling meniadakan, namun justru saling melengkapi. Kedua diplomasi itu telah menghindarkan Indonesia dari kecenderungan menjalankan nasionalisme vaksin semata. Sebaliknya, pemerintah Indonesia telah menempatkan nasionalisme vaksin itu secara seimbang dan saling melengkapi dengan multilateralisme vaksin. Kedua strategi diplomasi itu dapat menjadi platform baru bagi diplomasi kesehatan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam jangka panjang, identifikasi pemetaan ini dapat berkontribusi untuk pembuatan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan diplomasi kesehatan secara umum dan meningkatkan peran Indonesia dalam Kesehatan Global.
RADIKALISME SEBAGAI TANTANGAN DEMOKRATISASI DI BANGLADESH Sukma Oktaviani; Gonda Yumitro
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.5775

Abstract

Tulisan ini mengkaji keterkaitan antara dinamika demokratisasi dan perkembangan radikalisme di Bangladesh. Cita-cita Bangladesh adalah menjadi negara Islam yang stabil. Namun, dalam menata tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik melalui demokrasi, Bangladesh juga dihadapkan pada tantangan kebangkitan islam yang dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti ISIS, AQIS dan lainnya. Tulisan ini menggunakan konsep demokrasi dan radikalisme untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam demokratisasi Bangladesh. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah dan melalui berita internet. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa kebebasan yang diperoleh dari demokrasi membuat sebagian masyarakat Bangladesh terpengaruh oleh nilai, ideologi atau paham radikal. Oleh karena itu, sebagai negara demokrasi, Bangladesh memiliki tantangan dalam menghadapi radikalisme.
FIRST LADY AS DIPLOMATIC AGENT: ANALYZING MICHELLE OBAMA’S CONTRIBUTION IN “LET GIRLS LEARN!” INITIATIVE Chandra Wirabuana Werdaya; Riski Muhamad Baskoro
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6481

Abstract

ABSTRAKDalam era modern, diplomasi publik telah menjadi salah satu metode politik yang sering digunakan dalam membangun relasi antar negara, dan dikarenakan perubahan dalam peran wanita di abad ke-20, Ibu Negara dari Amerika Serikat atau juga bisa disebut sebagai FLOTUS juga telah menjadi salah satu aset diplomatik negara. Selama ia menjabat, Michelle Obama telah vokal mengenai advokasi kesetaraan gender di bidang pendidikan dan tempat kerja. Dalam kasus ini, sebagai Ibu Negara, ia ditugaskan untuk mengangkat isu tersebut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat global. Dan untuk melakukan itu, dia menggunakan taktik retoris dan komunikasi interpersonal untuk membujuk masyarakat dan mengungkapkan tujuan untuk negara-negara lain untuk bergabung dengan inisiatif ini. Dengan menggunakan metode riset kualitatif dan teori “Public Diplomacy and Soft Power” oleh Joseph S. Nye, Jr dan teori komunikasi interpersonal “Goal-Plan-Action” oleh James Price Dilliard, jurnal artikel ini menemukan bagaimana Michelle Obama meningkatkan kesadaran masyarakat domestic dan global, serta membujuk para pemimpin dunia, pejabat negara, dan diplomat untuk berpartisipasi dalam inisiatif “Let Girls Learn!” dengan menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal sebagai usahanya dalam mempromosikan inisiatif tersebut.   Kata kunci: Diplomasi publik, Ibu Negara, Michelle Obama, Peluang Pendidikan yang setara, Komunikasi interpersonalABSTRACTIn the modern era, public diplomacy has become one of the most used political methods in building relationships between countries, and due to the changing role of women in the 20th century. The First Lady of the United States or can be called as FLOTUS has also become one of the state’s diplomatic assets. During her tenure, Michelle Obama has been vocal about advocating gender equality in the field of education and working place. In this case, as the FLOTUS, she was assigned to address the gender inequality issue by raising the awareness of the global audiences. And to do that, she was employing a rhetorical tactic of personal diplomacy in order to persuade the audience and express the means for other states to join the initiative. By using qualitative research method and utilizing the “Public Diplomacy and Soft Power” theory by Joseph S. Nye, Jr and interpersonal communication “Goal-Plan-Action” theory by James Price Dilliard, this journal article discover how Michelle Obama raise the domestic and global audience, as well as persuading the world leaders, government officials, and diplomats to participate in the “Let Girls Learn!” initiative by utilizing interpersonal communication approach in her effort of promoting the initiative.      Keywords: Public diplomacy, First Lady, Michelle Obama, Equal education opportunity, Interpersonal Communication.   
JAPANESE GOVERNMENT REASONS BEHIND THE REMOVAL OF SOUTH KOREA FROM PREFERENTIAL WHITELIST: A MERCANTILISM PERSPECTIVE Rafidhia Putri Hendarjat; Arie Kusuma Paksi
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6699

Abstract

After a series of mutual whitelist exemption between the East Asian countries, Japan and South Korea since the second half of 2019, the happening of trade dispute cannot be avoided. This study aims to find the reasons behind the Japanese government decision to remove South Korea from Japan’s preferential whitelist. Through qualitative method, this study uses the mercantilism perspective of International Political Economy (IPE) combined with historical perspective of Japan and South Korea since their first encounter during the timeline of World War until the present day, especially through economic context as the theoretical framework. Therefore, this study asserts that Japan, as a country which claimed that it applied trade liberalization, also have the mercantilism ideas projection on their foreign policy by intervening the economic activities of the state, in which economy – as a form of soft power – is a crucial factor to make Japan as a strong state and crucial actor in international political stage, as the rivalry in global technology market with South Korea and strategic alliance with the United States needs to be prioritized by the Japanese government in order to protect its national interest as a state with a strong economy power after the massive economic growth of its fellow East Asian country, South Korea, and the high interdependency with South Korea especially in the 2000s era. The hypothesis can be proven through the weakening of South Korea technology and electronic integrated circuit export after their removal from Japan’s preferential whitelist and the growing favoritism by the United States, which made the Japanese government successfully achieve their national interest.
Strategi Pemerintah Singapura dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan yang Meningkat Selama Periode Circuit Breaker Al Dina Maulidya
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v14i2.6674

Abstract

The COVID-19 pandemic has forced many countries to impose restrictions on social activities, this causes people to experience economic difficulties and increases their mental burden. As a result, violence becomes an outlet for feelings of frustration and is carried out against women. A report by the United Nations Development Program (UNDP), mentions a number of countries experiencing an increase in cases of violence against women. The only country from Southeast Asia mentioned in the report is Singapore. During the COVID-19 pandemic, the Singapore Government implemented a Circuit Breaker policy to prevent the spread of the virus. This policy has locked the perpetrators of violence with their victims, so that the right strategy is needed to be able to handle the spike in cases of violence during the Circuit Breaker period. To solve this problem, assistance from the local government will be needed. Therefore, the purpose of this study is to describe the strategy of the Singapore Government in dealing with violence against women which increased during the Circuit Breaker period. This paper uses descriptive qualitative research methods, with literature study as a method of data collection. The concept used is the concept of violence against women and the concept of victim service. The results of the study show that there are three strategies used by the Singapore government, namely: 1) improving public services to deal with violence against women during the COVID-19 pandemic; 2) optimizing the role of the police and law enforcement officers, and 3) providing support for mental health recovery for victims of violence.
Implementasi Multi-Track Diplomacy dalam EU-South Africa Strategic Partnership Tahun 2016-2020 Juniantoro, Rei Antonio; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 15, No 1 (2023): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v15i1.8185

Abstract

EU-South Africa Strategic Partnership merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berperan sebagai master plan relasi kerjasama multilateral antara Afrika Selatan dan Uni Eropa yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan transformasi sosio-ekonomi di Afrika Selatan dalam masa post-apartheid. Afrika Selatan menjalani proses perkembangan dalam berbagai sektor, diantaranya pemerintahan, ekonomi, dan kemanusiaan sekaligus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan tatanan dunia baru. Kemunculan isu-isu baru yang berkembang diluar aspek keamanan dan politik semakin meningkatkan relevansi aktor NGO dan organisasi internasional, termasuk kajian perspektif baru seperti multi-track diplomacy yang berkaitan dengan proses diplomasi yang semakin bervariasi dalam hubungan internasional yang dapat dikategorikan dalam tracks atau jalur yang baru diluar aspek politik dengan keterbatasan peran pemerintah. Dalam proses strategic partnership, Uni Eropa yang berperan sebagai role model menegaskan pentingnya joint effort antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk mewujudkan transformasi sosio-ekonomi bagi Afrika Selatan, sebuah perubahan politik, ekonomi, dan kemanusiaan secara nasional yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri dan peran negara tersebut sebagai aktor dalam komunitas internasional. Kata kunci: Uni Eropa, Afrika Selatan, multi-track diplomacy, strategic partnership.

Page 9 of 14 | Total Record : 133

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 17 No 1 (2025): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 16, No 2 (2024): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 16 No 2 (2024): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 16 No 1 (2024): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 15, No 1 (2023): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 13, No 1 (2021): Jurnal Studi Diplomasi dan keamanan Vol 12, No 2 (2020): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 12, No 1 (2020): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 11, No 2 (2019): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 11, No 1 (2019): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan Vol 8, No 1 (2016): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 7, No 2 (2015): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan Vol 5, No 1 (2013): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 2, No 1 (2010): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan More Issue