cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
elriyasah@uin-suska.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi
ISSN : 20888112     EISSN : 26849674     DOI : -
EL-RIYASAH: Merupakan jurnal penelitian yang menghimpun berbagai tulisan dari para akademisi dan praktisi dari disiplin ilmu di bidang Kepemimpinan dan Administrasi. Jurnal ini sudah terbit dari tahun 2011 dan sudah mendapatkan (Online ISSN 2684-9674 | Print ISSN 2088-8112). Jurnal El-Riyasah hadir di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Pengelola mengundang para ilmuan, profesional, dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset dan kajiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Naskah boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, atau Inggris. Pengiriman naskah melalui proses register terlebih dahulu, kemudian melakukan online submission.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021" : 8 Documents clear
Strategi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Serang: Pendekatan Analisis SWOT – QSPM Ahmad Sururi; Budi Hasanah; Sukendar Sukendar
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.12733

Abstract

Artikel ini mendiskusikan kondisi eksisting pengelolaan Rusunawa dan bagaimana strategi kebijakan pemerintah Kota Serang Indonesia dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Metode penelitian menggunakan metode campuran (mix method research). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap 12 responden yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan MBR penghuni Rusunawa di Kota Serang. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai matriks EFE adalah 3.490 dan matriks IFE sebesar 2,278. Dengan demikian berdasarkan analisis SWOT perhitungan matriks EI diperoleh perbandingan EFE : IFE = 3,490 : 2.278 jatuh pada sel I dan V. Keputusan strategis yang dilakukan adalah melalui EFE dan mempertahankan strategi kebijakan IFE. Sedangkan hasil analisis QSPM menunjukkan total skor kemenarikan (TAS) pada faktor eksternal (2,947) lebih besar dari TAS faktor internal (2,226). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategi kebijakan yang tepat adalah memanfaatkan loyalitas masyarakat umum terhadap program rusunawa dan dukungan masyarakat sekitar objek rusunawa. Kemudian faktor strategis eksternal diperoleh nilai TAS terbesar pada pelaksanaan sistem dan prosedur sering ada hambatan dan lemahnya kerjasama lintas sektoral (0,225).
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Made Devi Wedayanti; Achmad Nurmandi; Hasse Jubba
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.12677

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT.CAS (Cakra Alam Sejati) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). Teori yang digunakan adalah teori kartini yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan membutuhkan sebuah kebijakan dari Pemerintah dan dukungan dari masyarakat Agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak timpang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian belum efektif melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah, Hal ini terlihat masih kurangnya pengawasan dan Sosialiasi Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah tersebut terlihat dari pelaksanaannya yang hanya dilakukan sesuai permintaan masyarakat saja dan masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Tanggung jawab social perusahaan.
Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Rudiadi Rudiadi; Abdiana Ilosa; Saipul Al Sukri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13201

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengedepankan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimasksudkan untuk menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan Penyusunan rencana kerja pemerintahan desa yang setiap tahun ditetapkan bersama antara Pemerintahan Desa dan BPD sebagai perwakian masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam data primer (wawancara, observasi), serta data sekunder yang diperoleh dari dari bahan kepustakaan. Semua data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dilakukan proses analisis berdasarkan standard kinerja menurut Sumoroto yaitu Efisiensi, efektifitas, keadilan, serta daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis terkait masalah diatas, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kinerja pemerintahan Desa Sekeladi dalam membahas dan menyusun rencana kerja pemerintahan desa selama ini belum terlaksana dengan baik, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintahan desa, masih adanya program kerja yang tidak tepat sasaran, kurang tanggapnya pemerintahan desa dalam menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat desa.
Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau) Muhammad April; Muammar alkadafi; Rodi Wahyudi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13254

Abstract

Otonomi desa di Indonesia secara regulasi semakin disempurnakan oleh pemerintah pusat dengan istilah transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun pada realitasnya implementasi otonomi desa baru pada operasionalisasinya masih menghadapi berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika transformasi implementasi otonomi desa di Desa Rimbo Panjang, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan kaedah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Key informan penelitian ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Rimbo Panjang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip desa yang ada di kantor Desa Rimbo Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada spirit kemandirian, hal tersebut ditandai dari data sumber pendapatan APBDes hanya bersumber dari dana transfer, tidak ada dari kontribusi pendapatan asli desa (PADesa). Kepemimpinan desa sebagai baris terdepan, masih bekerja apa adanya (taken for granted), merealisasikan alokasi dana transfer (Dana Desa) yang berasal dari APBN dan (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD. Program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya dengan target dana tersebut habis pada akhir tahun. Kemudian, membuat RKPDes tahun baru dan menunggu kembali alokasi dana transfer tanpa ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BUMDes yang terbentuk di Desa Rimbo Panjang tidak berfungsi sebagai pilar kelembagaan bisnis ekonomi desa yang mampu menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan menggali potensi desa yang ada. Pemerintah Desa Rimbo panjang masih perlu bimbingan dan pengarahan dari pihak pemerintah daerah agar dana desa yang ada bisa mewujudkan desa mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah.
Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for Improved Human Capital Rizki Afri Mulia; Nika Saputra
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13085

Abstract

Human capital plays a very strategic role in supporting the competitiveness of a country or region. This study aims to determine how the development of human capital is seen from the theoretical and practical settings and how the solutions are resolved. With the approach pattern, Systematic Literature Review in the journal already is published since the year 2011 until 2021 it got the result that human capital research is currently focused on two topics and trends: the development of education and health. The method often used in human capital research is a quantitative approach of 62%, a qualitative approach of 36% and a mixed-method approach of 2%. The cause of the low increase in human capital is the lack of government attention in improving education and health. The solution given to answer the problem of low human capital is by improving the quality of education and improving public health facilities to achieve better human capital. To achieve this goal, the government plays an important role in this increase.
MODEL KONSEPTUAL KEPEMIMPINAN, GENDER, DAN DIVERSITAS Poppy Nurmayanti; Evi Suryawati; Yohannes Firzal; Sinta Ramaiyanti; Yusni Maulida
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13151

Abstract

This paper presents a conceptual model on leadership, gender, and diversity toward decision making with using role congruity theory. This paper also explore generally whether and why gender may matter for leadership and evaluate views on a feminine/masculine in effectiveness leadership. Recently, considerations of gender and diversity have predominantly focused on differences and similarities between female and male leaders that results from the difference between stereotypes and leadership stereotype. These difference exist worldwide and globalization of management brings to the need to examine this stereotype phenomenon in cross cultural area.    
DEMOKRASI PINCANG: ANALISIS TERHADAP INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA REFORMASI Hidayatul Fajri; Nila Wahyuni; Boni Saputra; Karjuni Dt. Maani
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13303

Abstract

Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan terbaik dari sistem politik modern. Namun begitu di dalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah demokrasi tersebut bergerak maju. Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia yang berbasis pada data di tingkat provinsi. Pekerjaan kami dalam artikel ini adalah menganalisis kondisi demokrasi di Provinsi Sumatera Barat yang belakangan sering mendapat sorotan publik akibat dianggap memiliki aturan-aturan yang kurang plural. Dengan mengolah data IDI dari tahun 2009 sampai 2019 secara statistik deskriptif, kami berupaya melihat lebih dalam tentang kondisi demokrasi di Sumatera Barat dan  mendapati bahwa penyebab rendahnya indeks demokrasi Sumatera Barat bukan saja diakibatkan oleh adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya yang menjadi sorotan publik namun juga diakibatkan oleh dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif terutama dalam hal menginisiasi kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Dan kami berhipotesis jika eksekutif sering memanfaatkan kondisi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan berbau “agamis” tersebut.
Kebutuhan Masyarakat Miskin Pedesaan Dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar di Provinsi Riau Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Mudik) Mashuri Mashuri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.14090

Abstract

Masyarakat desa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Program pembangunan pedesaan sebaiknya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat miskin. Permasalahan penelitian ini adalah sudahkah program pembangunan pedesaan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti kebutuhan masyarakat miskin pedesaan dalam penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Riau. Kajian ini dijalankan di kecamatan Kuantan Mudik yang terdiri dari 6 desa yaitu Desa Luai, Desa Rantau Sialang, Desa Kasang, Desa Pebaun Hulu, Desa Saik dan Desa Pantai. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kebutuhan masyarakat miskin desa yang terdiri dari 15 item program pembangunan infrastruktur dasar dan melibatkan sebanyak 76 responden yang dipilih secara acak. Data dianalisis dengan menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata paling tinggi dan nilai rata-rata paling rendah dari seluruh item yang diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 item program pembangunan infrastruktur dasar termasuk dalam kategori paling tinggi adalah Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (Hp dan internet) (mean=4,60), Menyediakan air layak minum (mean=4,57) dan Perbaikan jalan yang rusak dan berlubang (mean=4,56). Sedangkan penyediaan sarana transportasi darat (mean=3,89), sarana transportasi sungai (mean=3,69) dan Pembangunan dan Perbaikan Pasar Desa (3,93) adalah yang paling rendah dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8