Articles
KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PAD DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
Saputra, Boni;
Fernando, Riki
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Desember 2017
Publisher : Program Studi Akuntansi FPEB UPI
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17509/jrak.v5i3.9215
Abstract. This research aims to analyze the contribution of the sources of Pendapatan Asli Daerah in supporting the regional financial independence. The research conducted at the Office of Regional Finance and Asset Agency (BKAD) at Sleman Regency. This research uses quantitative descriptive method. Data collection techniques through observation, and documentation studies. The data used on this research was secondary data that is the realization report of APBD period 2012-2016. The results show that the trend of PAD growth experienced an average growth of 25%. Where from sources of PAD that contribute greatly to total PAD comes from local taxes with an average contribution of 59.11%. The financial performance of Sleman Regency is low based on financial ratios. Where the ratio of degrees of decentralization is in the medium the category of 26.34%. The dependency ratio is very high with an average value of 67.78%. The ratio of independence is low or shows the pattern of consultative relationship with an average of 38.86%. As for the ratio of the effectiveness of local revenue is classified as very effective and the ratio of efficiency of local revenue in the category inefficient. Keywords: center contribution of pad; growing of pad; regional financial independence; regional financial performance.  Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Penelitian berlangsung di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD periode 2012-2016. Hasil penelitian mununjukkan, bahwa tren pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25%. Dimana dari sumber-sumber PAD yang sangat berkontribusi terhadap total PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,11%. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan. Dimana rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang yaitu 26,34%. Rasio ketergantungan sangat tinggi dengan nilai rata-rata 67,78%. Rasio kemandirian tergolong rendah atau menunjukan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86%. Sementara untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dengan kategori tidak efisien. Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah; kinerja keuangan daerah; kontribusi sumber-sumber PAD; pertumbuhan PAD.
MEWUJUDKAN INTEGRASI DATA MELALUI IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL
Eprilianto, Deby Febriyan;
Sari, Yuyun Eka Kartika;
Saputra, Boni
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.311 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p30-37
Inovasi saat ini lebih cenderung dilakukan oleh sektor swasta dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Keberhasilan sektor swasta dengan berbagai inovasinya memberikan suntikan motivasi bagi sektor publik dalam melakukan pengembangan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi yang terjadi di Indonesia, inovasi masih identik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam aktivitas proses administrasi publik. Oleh karena itu terdapat berbagai bentuk inovasi dalam sektor publik berbasis TIK yang telah dilakukan diberbagai sektor antara lain e-education, e-health, e-tourism, e-budgeting, e-procurement, dan lain sebagainya. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan TIK, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan dan implementasi inovasi aplikasi SIMPUS untuk mewujudkan integrasi data kesehatan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta dengan unit analisis Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi aplikasi SIMPUS yaitu inovasi proses administrasi berbasis teknologi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2012 untuk diterapkan di seluruh Puskesmas. Setidanya terdapat 18 Puskesmas Utama dan 12 Puskesmas Pembantu, sehingga keseluruhan jumlah puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 30 puskesmas yang menerapkan aplikasi SIMPUS. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi SIMPUS di Kota Yogyakarta antara lain : a) bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta. Stakeholder yang paling berperan dalam implementasi SIMPUS yaitu Dinas Kesehatan dan puskesmas. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi SIMPUS yaitu terwujudnya integrasi data kesehatan. Dimana Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memanfaatkan data kesehatan yang ada di SIMPUS kapanpun dan dimanapun dengan mudah pada setiap puskesmas.
DEMOKRASI PINCANG: ANALISIS TERHADAP INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA REFORMASI
Hidayatul Fajri;
Nila Wahyuni;
Boni Saputra;
Karjuni Dt. Maani
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/jel.v12i1.13303
Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan terbaik dari sistem politik modern. Namun begitu di dalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah demokrasi tersebut bergerak maju. Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia yang berbasis pada data di tingkat provinsi. Pekerjaan kami dalam artikel ini adalah menganalisis kondisi demokrasi di Provinsi Sumatera Barat yang belakangan sering mendapat sorotan publik akibat dianggap memiliki aturan-aturan yang kurang plural. Dengan mengolah data IDI dari tahun 2009 sampai 2019 secara statistik deskriptif, kami berupaya melihat lebih dalam tentang kondisi demokrasi di Sumatera Barat dan mendapati bahwa penyebab rendahnya indeks demokrasi Sumatera Barat bukan saja diakibatkan oleh adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya yang menjadi sorotan publik namun juga diakibatkan oleh dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif terutama dalam hal menginisiasi kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Dan kami berhipotesis jika eksekutif sering memanfaatkan kondisi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan berbau “agamis” tersebut.
Peningkatan Literasi Lingkungan Hidup Lewat Agen Lingkungan “Zaman Now”
Hidayatul Fajri;
Boni Saputra;
Nila Wahyuni
MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Nomor 4 Tahun 2021
Publisher : STKIP Andi Matappa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31100/matappa.v4i4.1542
Mitra kami pada kegiatan ini adalah Nagari Lingkuag Aua Bandarejo yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari nagari mitra adalah menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat rusaknya kondisi lingkungan hidup di nagari mitra, rendahnya pengetahuan dan kesadaran lingkungan hidup masyarakat nagari, tidak adanya kesepakatan bersama (konsensus) dari masyarakat nagari tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, dan tidak adanya agen lingkungan hidup yang mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup nagari. Solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat serta anak-anak dan remaja tentang lingkungan hidup (environmental literacy). Serta menjadikan anak-anak dan remaja sebagai agen lingkungan di tengah masyarakat nagari. sebab mereka merupakan kelompok yang relatif mudah untuk belajar dan menerima pengetahuan dan kebiasaan yang baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2020. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain; Pemerintah Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarejo, Badan Musyawarah (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta juga melibatkan unsur-unsur penting di dalam masyarakat seperti: Tokoh-tokoh Agama, Tokoh-tokoh Adat, Tokoh-tokoh Pemuda, Bundo Kanduang memwakili perempuan, unsur kependidikan (Guru), unsur kesehatan (Dokter/bidan), dan perwakilan dari anak-anak.
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu
Deni Triyanto;
Heru Purnawan;
Boni Saputra
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 7 No 1 (2021): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/restorica.v7i1.1922
Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik pada bidang kesehatan dapat terwujud apabila pelayanan di Puskesmas Betungan dilaksanakan secara transparan, responsif, efektif dan efisien waktu. (Dwiyanto, 2015) Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah petugas pelayanan, bidan, perawat dan komunitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu sudah cukup maksimal, terlihat prinsip transparansi, responsivitas, prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan di Betungan. Puskesmas telah dilaksanakan cukup optimal seperti ketersediaan papan informasi pelayanan, ketersediaan standar pelayanan minimalis, dan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, yang menjadi permasalahan adalah masyarakat pengguna jasa belum mampu mengakses informasi secara luas (berbasis elektronik), belum tersedianya layanan pengaduan online, tidak tersedianya kotak saran dan layanan yang dirasa masyarakat belum mendapatkan pelayanan prima.
MODEL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMUASKAN PELANGGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL BERBASIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Dasman Lanin;
Syamsir Syamsir;
Boni Saputra
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 2 No 4 (2020): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v2i4.259
Simultaneously, service quality as measured by customer satisfaction (internal and external) has not been the focus of service improvement in Indonesia, the new Menpan and Bureaucratic Reform measure the Community Satisfaction Index (IKM) for external customers. In this study, equity theory is assumed to be a bridge between internal and external customer satisfaction. This study analyzes the level of differences in internal and external customer satisfaction on service transactions and analyzes the effect of internal customer satisfaction on service transactions and the effect of service transactions on external customer satisfaction. Service transactions use indicators of delivery, timeliness, information, professionalism, staff attitudes, and organizational politics. The final objective of this research is to create a quality local government service model through the Total Quality Management (TQM) approach. This research was conducted at RSUD Padang Panjang using an asocial quantitative approach. Data collection used a Likert scale questionnaire which had previously been tested for validation and reliability both in content and in empirical test items. A valid and reliable questionnaire was then used to collect data samples taken using stratified proportional random sampling technique, using the Slovin formula (error 2%) obtained a sample of 201 internal respondents and 956 external respondents. Data were analyzed by regression and t-test that had previously been tested classical assumptions. The results showed that there is a significant effect of internal customer satisfaction on service transactions and the effect of service transactions on external customer satisfaction. While the t-test results emphasize the level of significant differences in information and indicators of organizational politics.
Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari
Boni Saputra;
Hidayatul fajri;
Pratiwi Nurhabibi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v4i4.4507
Abstract Nagari-Owned Enterprises (BUM-Nag) or in most regions in other provinces known as Desa-Owned Enterprises (BUM-Des) is a manifestation of the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, where the village government, in this case, Nagari is prosecuted accordingly Mandiri to be able to explore the wealth and potentials that exist in the Nagarinya area to be used as assets and sources of Nagari's financial income and is required to be able to carry out Nagari's financial management independently. BUM-Nag is an alternative business entity that needs to be developed to encourage the Nagari economy, with the hope of creating new economic resources for Nagari to utilize and to prosper the Nagari people's economy. This service activity aims to contribute thoughts and counseling about strengthening the BUM-Nag institution as a form of effort in improving the nagari economy. Service activities were carried out in Nagari Tabek Patah and Nagari Situmbuk, Salimpaung Subdistrict, Tanah Datar District. This activity uses the participatory rural appraisal (PRA) method, assistance, and counseling by looking at the potential possessed by Nagari as a creative business unit of the community and the potential that must be optimized. The result to be achieved from this empowerment activity is to increase the knowledge and capability or capacity of Nagari's apparatus on institutional strengthening and management of BUM-Nag as a form of effort in improving Nagari's economy
Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak
Hidayatul Fajri;
Artha Dini Akmal;
Boni Saputra;
Karjuni Dt. Maani;
Iip Permana;
Nila Wahyuni;
Rizki Syafril
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v4i4.4550
Nagari Situmbuk and Nagari Tabek Patah, our activity partners, do not yet have regulations governing the protection of public spaces that are suitable for children. Whereas Law No. 23/2002 requires every city/regency and village to have a child-friendly environment, also Law_No._35 of 2014 concerning_child_protection demands the same thing. The urgency was also emphasized by the issuance of the_Regulation_of_the_Minister_of Women_Empowerment and Child_Protection of the Republic of Indonesia No 13 of 2010 Technical Guidelines for Eligible Districts / Cities in Children / Villages and Regional Regulation of Tanah Datar District No. 6 of 2018 concerning Implementation of Child Protection. Therefore, the existence of the Nagari Rule on Child-Friendly Nagari as important as participatory and collaborative policy formulation capabilities is held at the nagari level. It was marked by the involvement of stakeholders aiming that the policy would get full commitment from all parties. This activity is carried out using a participatory and collaborative training approach method. The results of devotion show that the involvement of stakeholders is still low in the formulation of policies in both of our partner villages. This is caused by 1) their lack of knowledge about children's rights and 2) communication, interaction, and exchange of information among stakeholders that is low so that it fails to form a policy network..
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari Bukit Gadang Mandiri dalam Pengelolaan Sumber Kekayaan Nagari
Jumiati Jumiati;
Boni Saputra;
Lince Magriasti;
Dwi Finna Syolendra
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v6i2.9414
This community service partner is the State-Owned Enterprise (BUMNag) Bukit Gadang Mandiri Nagari Sikabau, Dharmasraya Regency. This service activity was carried out to contribute ideas and counseling about the institutional strengthening of BUMNag Bukit Gadang Mandiri in the Management of Wealth Resources of Nagari Sikabau, Dharmasraya Regency. BUMNag is a pillar of economic activity in Nagari which functions as a social institution and commercial institution to be able to encourage the economy of Nagari, with the hope of prospering the economy of the Nagari community. The methods and approaches used include education, socialization, training, and mentoring "participatory rural appraisal". This training stage begins with a survey and the establishment of goals and objectives to be achieved. This service program has a significant impact in increasing the knowledge, skills, and skills of partners in understanding institutional capacity building and being able to formulate and find new business units that can be used as BUMNag based on the characteristics and wealth of the Nagari.
Pendampingan Penerapan Model Pelayanan yang Memuaskan Pegawai dan Masyarakat Berbasis Total Quality Management
Dasman Lanin;
Boni Saputra;
Lince Magriasti;
Afifah Asriati;
Beta Santria Sholehah;
Muhammad Nasrullah
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v6i3.9409
The purpose of service is to assist in improving the understanding and skills of Nagari employees in implementing a service model that satisfies the community and Nagari employees, then innovating and developing excellent problem solver skills. The Nagari government is required to be independent in this regard. The village where this service is located is Suayan, Akabiluru District, Fifty Cities Regency, this village has not been able to manage good or excellent services. This Nagari still does not have a service recording machine that is connected online. While Nagari is the government closest to the people. This service activity is ultimately able to provide skills in utilizing service recording machines, as well as being skilled at detecting the weaknesses of nine indicators that are not yet prime (Menpan RB). This service activity is carried out using participatory and mentoring methods. The results achieved are (1) there has been a shift in orientation from a bureaucratic orientation to a public orientation among employees. The ability to understand the TQM-based service model has increased, (2) the skills of Nagari employees have increased, in carrying out services for the satisfaction of the Nagari community. Henceforth, it must be accompanied by a service machine that is connected to a computer (e-government). as well as intensive discussions to become skilled Problem Solvers towards truly excellent service.