SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 3 (2023)"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[Tantangan dan Peluang Pewarta Foto Di Era Media Baru ]]>
<![CDATA[Tripa Ramadhan]]>;
<![CDATA[Fitria Ayuningtyas]]>;
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32328
<![CDATA[Developments in technology and the internet have had a major influence on the journalism industry, including journalistic photography by photo journalists. Technological developments are not only in photography technology but also in the medium of publication. The rapid digitalization and development of social media gave rise to the term "everyone can take pictures". This then triggers its own challenges and opportunities for photojournalists. The purpose of this study is to explain the phenomena that occur as well as describe the challenges and opportunities for photojournalists in the new media era. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews, as well as other supporting documents. The result of this research is that challenges come no longer only from fellow professions but more broadly, namely the audience. Photojournalists must be able to adapt to technological developments in order to maintain their existence. The presence of new media also brings benefits for photojournalists to be able to develop themselves as well as their photographic works.Keywords: Photojournalist; Journalistic Photography; New Media; Digitization Abstract Perkembangan teknologi dan internet telah membawa pengaruh besar pada industri jurnalistik, tidak terkecuali fotografi jurnalistik yang dilakukan pewarta foto. Perkembangan teknologi itu bukan hanya pada teknologi fotografinya tapi juga medium publikasinya. Pesatnya digitalisasi dan perkembangan media sosial memunculkan istilah semua orang bisa memotret. Hal ini lantas memicu tantangan dan peluang tersendiri bagi pewarta foto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi juga menggambarkan terkait tantangan dan peluang bagi pewarta foto di era media baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi dan wawancara, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah tantangan datang bukan lagi hanya dari sesama profesi tapi lebih luas yakni khalayak. Pewarta foto harus mampu adaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Media baru hadir juga membawa manfaat bagi pewarta foto untuk bisa mengembangkan diri juga karya fotonya.Keywords: Pewarta Foto; Fotografi Jurnalistik; Media Baru; Digitalisasi]]>
<![CDATA[Kriminalisasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi ]]>
<![CDATA[Fajar Dian Aryani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32575
<![CDATA[Corporate criminalization is an attempt to coerce punishment against a corporation, or a legal entity/company in the economic sense that commits a crime or an allegation that a company/corporation has committed a crime, while in fact, the company (corporation) itself does not feel that it has done anything accursed. The issues explored in this research revolve around the criminalization of corporate crime within the realm of criminal law in Indonesia and the challenges encountered in enforcing the law against corporations as the perpetrators of such crimes. The main aim of this research is to determine and examine the different phases encompassed in the procedure of making corporate crime illegal, as well as to examine the problems faced in law enforcement when dealing with corporations as the culprits. The research methodology employed for this study is normative juridical, which entails conducting a literature review and examining secondary data sources in the field of law. The findings of this research offer a solution that the criminalization of corporate crimes actually runs very slowly compared to the criminalization of other economic crimes. This is also more or less influenced by the ongoing debate over corporate criminal responsibility.Keywords: criminalization, law enforcement, corporate crime AbstrakKriminalisasi korporasi merupakan suatu usaha untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap sebuah perusahaan atau korporasi di bidang ekonomi yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun korporasi tersebut mungkin tidak mengakui kesalahan atas tuduhan tersebut. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi dilakukan dalam konteks hukum pidana di Indonesia serta problematika yang muncul dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman dan menganalisis tahapan proses kriminalisasi tindak pidana korporasi serta masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum terhadap korporasi tersebut. Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan sebagai pendekatan utama adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengkriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi memiliki kecenderungan untuk berlangsung dengan lambat dibandingkan dengan proses kriminalisasi terhadap tindak pidana ekonomi yang lainnya. Kecepatan ini dipengaruhi oleh adanya perdebatan yang belum terselesaikan mengenai tanggung jawab pidana korporasi.Kata Kunci: Kriminalisasi; Penegakan Hukum; Kejahatan Korporasi]]>
<![CDATA[Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Riza Priyadi]]>;
<![CDATA[Surastini Fitriasih]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.31810
<![CDATA[Domestic violence often occurs repeatedly, as a result, the victim experiences violence again. Several studies state that cases of domestic violence can be resolved through restorative justice outside the court, with the aim of maintaining the integrity of the household. However, in several cases it was found that the perpetrators violated peace agreements and returned to violence. This article will discuss the repetition of domestic violence crimes. This study uses a normative juridical method by examining research materials from law no. 23 of 2004, the Criminal Code, theory of criminal law, the concept of restorative justice and recidive theory. From the results of this study it was concluded that agreements to resolve cases of domestic violence through restorative justice were often violated by the perpetrators, so that the violence reoccurred. A peace agreement cannot be used as a basis for ballast in imposing criminal sanctions. Therefore, it is necessary to have provisions to regulate the implementation of restorative justice and provisions regarding the outcome of a peace agreement as a weighting basis if there is a repetition of the crime of domestic violence.Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Repetition of Domestic Violence Crimes Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi secara berulang, akibatnya korban kembali mengalami kekerasan. Beberapa penelian menyebutkan bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui restorative justice di luar pengadilan, dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku melanggar kesepakatan perdamaian dan kembali melakukan kekerasan. Artikel ini akan membahas mengenai pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori hukum pidana, konsep restorative justice dan teori recidive. Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesepakatan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice seringkali dilanggar oleh pelaku, sehingga kekerasan terjadi kembali. Kesepakatan damai tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karenanya perlu ada ketentuan untuk mengatur pelaksanaan restorative justice dan ketentuan mengenai hasil kesepakatan damai sebagai dasar pemberat apabila terjadi pengulangan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Tren Citayam Fashion Week dan Brand Endorsement di Tiktok ]]>
<![CDATA[Irla Yulia]]>;
<![CDATA[Nurkhalila Fajrini]]>;
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32167
<![CDATA[This article aims to reveal how the Citayam Fashion Week or CFW trend interests business actors to offer brand endorsements to influencers on social media, Tiktok. The CFW phenomenon has become a hot topic of conversation among the public, making it popular on social media. This has resulted in more and more youth activity content in the form of videos, especially on TikTok which captures young people competing with fashion in the Sudirman area, Jakarta so that it becomes viral or becomes a FYP (For You Page). The CFW phenomenon has led to the emergence of several famous teenagers who have many followers on TikTok, such as Jeje Slebew, Bonge and others. So, various brands then offered endorsements to the CFW youth. This research was conducted to see how the phenomenon of brand endorsement among CFW youth. This research method uses qualitative research with data collection tools in-depth interviews and field observations. The results of the study indicate that a new phenomenon emerged in CFW activities, namely brand endorsement by business actors for CFW youth. On the other hand, business actors also benefit from endorsing CFW youth because with this activity business actors can implement viral marketing strategies in CFW activities.Keywords: Brand Endorsement; Viral Marketing; ticktock; Citayam Fashion Week Abstract Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Tren Citayam Fashion Week atau CFW minat pelaku usaha untuk menawarkan brand endorsement kapada influencer di sosial media, Tiktok. Fenomena CFW menjadi perbincangan hangat masyarakat sehingga jadi populer di media sosial. Hal ini menyebabkan makin banyak konten aktifitas remaja berupa video terutama di TikTok yang mengabadikan anak muda yang beradu fesyen di area Sudirman, Jakarta sehingga menjadi viral atau jadi FYP (For You Page). Fenomena CFW menyebabkan muncul beberapa remaja terkenal dan memiliki banyak follower di TikTok seperti Jeje Slebew, Bonge dan lainnya. Sehingga, berbagai brand kemudian menawarkan endoresement kepada remaja CFW tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana fenomena brand endorsement di kalangan remaja CFW. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan alat pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya fenomena baru dalam kegiatan CFW yakni brand endorsement yang dilakukan para pelaku usaha terhadap remaja CFW. Di lain pihak, para pelaku usaha juga diuntungkan dengan melakukan endorse terhadap remaja CFW karena dengan adanya kegiatan tersebut para pelaku usaha dapat melaksanakan strategi pemasaran viral marketing dalam kegiatan CFW.Keywords: Brand Endorsement; Viral Marketing; Tiktok; Citayam Fashion Week]]>
<![CDATA[The Urgency of Mediation in the Religious Courts ]]>
<![CDATA[Asep Syarifuddin Hidayat]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33318
<![CDATA[This article addresses the necessity of using mediation in religious courts as a means of conflict resolution because it is proven to be both effective and helpful. In the context of resolving economic disputes according to Sharia law, mediation is an essential component in the process of bringing the opposing parties together to find a solution that is equitable and conducive to peaceful coexistence. This article describes the scope of mediation in religious courts. It discusses the several types of problems that can be handled by mediation, including business, contractual, and inheritance disagreements. In addition, the concepts of mediation that have been embraced by religious courts, such as the values of liberty, volunteering, and confidentiality, are explained below. The research method that was employed was a qualitative research method that used an approach that was based on both the literature and legislative requirements. According to the findings of recent research, the use of mediation in the process of conflict resolution can result in significant time, financial, and resource savings while also contributing to the preservation of amicable relations between the disputants. This article also provides a list of various case studies and empirical evidence that support the benefits of mediation within the setting of religious courts.Keywords: Mediation; Religious courts; Dispute Abstrak:Artikel ini membahas perlunya penggunaan mediasi di pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian konflik karena terbukti efektif dan membantu. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi menurut hukum syariah, mediasi merupakan komponen penting dalam proses mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi yang adil dan kondusif bagi hidup berdampingan secara damai. Artikel ini memberikan gambaran tentang ruang lingkup mediasi di peradilan agama. Ini membahas beberapa jenis masalah yang dapat ditangani oleh mediasi, antara lain masalah bisnis, perselisihan kontrak, dan perselisihan warisan. Selain itu, konsep-konsep mediasi yang dianut oleh peradilan agama seperti nilai-nilai kebebasan, kerelawanan, dan kerahasiaan dijelaskan di bawah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada literatur dan persyaratan peraturan perundang-undangan. Menurut temuan penelitian terbaru, penggunaan mediasi dalam proses penyelesaian konflik dapat menghasilkan penghematan waktu, keuangan, dan sumber daya yang signifikan sementara juga berkontribusi pada pelestarian hubungan damai antara pihak yang berselisih. Artikel ini juga memberikan daftar berbagai studi kasus dan bukti empiris yang mendukung manfaat mediasi dalam lingkungan peradilan agama.Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan Agama; Sengketa]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[RR Dewi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Iman Imanuddin]]>;
<![CDATA[Pendi Ahmad]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33529
<![CDATA[Employment challenges in emerging countries, especially Indonesia, are common. In Indonesia, the corporation unilaterally terminated employees. The global economy has increased COVID-19-related layoffs. Thus, unemployment rose in several nations. Article 1 point 2 of Law Number 13 of 2003 on Manpower defines labor as “everyone who is able to produce goods or services to meet his own needs and the needs of society.” In line with Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Unemployment Barriers for Unilaterally Dismissed Workers, the problem is identified and solved by determining the company's unilateral termination of employment. This study method uses empirical law (statute approach) and a conceptual approach. The research found that Article 151 of the Law on Job Creation explains Termination of Employment (PHK). Article 153 of the Job Creation Law governs PHK termination. The PHK form lists several causes for termination. If not unilateral and harmful, termination of employment (PHK) is legal. The Job Creation Law prevents employers from unilaterally terminating employment (PHK). Law Number 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes forbids, save for specified conditions that force termination.Keywords: Juridical Review; Layoffs; COVID-19; Employment AbstrakTantangan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, merupakan hal yang biasa. Di Indonesia, korporasi memberhentikan karyawan secara sepihak. Ekonomi global telah meningkatkan PHK terkait COVID-19. Dengan demikian, pengangguran meningkat di beberapa negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hambatan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Bagi Tenaga Kerja yang Diberhentikan Secara Sepihak, permasalahan tersebut diidentifikasi dan diselesaikan dengan penetapan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa Pasal 151 UU Cipta Kerja menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal 153 UU Cipta Kerja mengatur pemutusan PHK. Formulir PHK mencantumkan beberapa penyebab penghentian. Jika tidak sepihak dan merugikan, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sah. UU Cipta Kerja mencegah pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melarang, kecuali syarat-syarat tertentu yang memaksa pemutusan hubungan kerja.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; PHK; Covid-19; Ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Direksi Akibat Itikad Tidak Baik Dalam Penyaluran Kredit Fiktif Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ]]>
<![CDATA[Faris Satria Alam]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33325
<![CDATA[The directors who are given the responsibility to carry out the company and are fully responsible for managing the company for the benefit of the company. However, the directors have limited liability to the company in accordance with the principle of limit liability, but the principle of limit liability does not apply if the actions or actions of the directors are proven to have committed negligence and mistakes so that their actions are categorized as unlawful and result in losses to the company. The research method used is normative juridical qualitative research through a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study stated that the elimination of the limited liability of the directors was due to bad faith in distributing fictitious loans to local people's credit banking companies. Meanwhile, the results of the study concluded that the principle of limit liability for directors would be erased if it could prove that the company's losses were not the result of negligence or mistakes.Keywords: Responsibility; Directors; Bad Faith; Fictitious Credit Abstrak:Direksi yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan. Akan tetapi direksi memiliki batasan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip limit liability, namun prinsip limit liability tidak berlaku jika saja perbuatan maupun tindakan direksi terbukti melakukan kelalaian dan kesalahan hingga perbuatanya dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hapusnya tanggung jawab terbatas direksi akibat itikad tidak baik dalam penyaluran kredit fiktif pada perusahaan daerah bank pengkreditan rakyat. Sedangkan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip limit liability direksi akan terhapus jika dapat membuktikan dimana kerugian perusahaan bukan akibat dari kelalaian atau kesalahannya.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Direksi; Itikad Tidak Baik; Kredit Fiktif]]>
<![CDATA[Analisis Desentralisasi Asimetris Pada Pengangkatan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Asmui Asmui]]>;
<![CDATA[Abdil Azizul Furqon]]>;
<![CDATA[A. Salman Maggalatung]]>;
<![CDATA[Mara Sutan Rambe]]>;
<![CDATA[Muh. Ikhsan]]>;
<![CDATA[Ahmad Risyad Fadli]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32559
<![CDATA[One of the impacts arising from the implementation of simultaneous elections and elections is the existence of vacancies in regional heads in several provinces and districts. To fill the vacancy, an Acting PJ was appointed by the Government. Rapture acting regional head as stipulated in the provisions of Article 201 paragraph (9) of the Law 10 of 2016 raises questions about its application in the DKI Jakarta Provincial Government. As regions with a special status different from other regional governments, Jakarta places the Governor with great authority, including appointing and dismissing the Mayor and Regent in Article 29 of 2007, which is indeed placed as an acting administrative task. Because of that great authority, the mechanism for electing the Governor of DKI Jakarta is more specialized, namely meeting the number of votes 50%, and if it is not fulfilled, a second round of elections will be held. This is done so that The governor elected by the people is truly of the will of the majority of the people because later the Governor has great authority. Given the specificity possessed by DKI Jakarta Government, hence the application of Article 201 paragraph (9) of Law Number 10 of 2016 is questionable, especially from its constitutionality.Keywords: Simultaneous Elections; Asymmetric Decentralization; Acting Regional Heads; DKI Jakarta AbstrakSalah satu dampak yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak adalah adanya kekosongan jabatan pada kepala daerah di beberapa provinsi dan kabupaten. Sebagai upaya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat Penjabat (PJ) oleh Pemerintah. Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menimbulkan pertanyaan penerapannya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah yang memiliki status kekhususan yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain, DKI Jakarta menempatkan Gubernur dengan kewenangan yang besar, termasuk mengangkat dan memberhentikan Walikota dan Bupati yang dalam desain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, memang ditempatkan sebagai pelaksana tugas administratif. Karena kewenangan yang besar itu, mekanisme pemilihan Gubernur DKI Jakarta lebih dikhususkan lagi yaitu memenuhi jumlah suara 50%, dan jika tidak terpenuhi akan dilakukan putaran kedua pemilihan. Hal tersebut dilakukan agar Gubernur yang dipilih oleh masyarakat adalah benar-benar dari kehendak mayoritas masyarakat sebab nantinya Gubernur memiliki kewenangan yang besar. Mengingat kekhususan yang dimiliki Pemerintahan DKI Jakarta, maka penerapan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 patut dipertanyakan terutama dari konstitusionalitasnya.Kata Kunci: Pemilu Serentak; Desentralisasi Asimetris; Penjabat Kepala Daerah; DKI Jakarta]]>
<![CDATA[Dakwah Online Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Sudirman Tebba]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.33725
<![CDATA[Dakwah through electronic media is more effective because it has a wider reach than print media and is more interesting because it has pictures and sound. Dakwah is even more developed when social media appears because its reach is wider than electronic media and can appear at any time for 24 hours. The purpose of this qualitative study using the literature study method is to describe how da'wah through social media is increasingly widespread in this digital era. The results obtained include that the guidelines for broadcasting behavior should contain religious, moral values and the unity of applicable laws; and other norms applicable and accepted by the general public and broadcasting institutions. Knowing the target public will be useful for developing a communication strategy that is right on target. Information is anything that helps us in constructing or exchanging views on life. Communication and da'wah are all things that must be analyzed as actions (not messages) that contain a possibility or alternative. And one method of da'wah that is constructive and capable of being a solution to problems in the social order of society is the bilhal da'wah model. Which literally means conveying Islamic teachings through real practices.Keywords: Online Dakwah; Social; Media AbstrakDakwah melalui media elektronik ini lebih efektif, karena jangkauannya lebih luas dari pada media cetak dan lebih menarik karena ada gambar dan suaranya. Dakwah lebih berkembang lagi ketika muncul media sosial, karena jangkauannya lebih luas dari pada media elektronik dan bisa muncul setiap saat selama 24 jam. Tujuan kajian kualitatif dengan metode studi literatur ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dakwah melalui media sosial yang semakin marak di era digital ini. Hasil yang didapatkan antara lain bahwa pedoman perilaku penyiaran hendaknya mengandung nilai-nilai agama, moral dan persatuan perundang-undangan yang berlaku; dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Mengetahui publik sasaran, akan berguna untuk menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran. Informasi adalah setiap hal yang membantu kita dalam menyusun atau menukar pandangan tentang kehidupan. Komunikasi dan dakwah adalah semua hal harus dianalisis sebagai tindakan (bukan pesan) yang mengandung sebuah kemungkinan atau alternatif. Dan salah satu metode dakwah yang konstruktif dan mampu menjadi solusi permasalahan dalam tatanan sosial masyarakat ialah model dakwah bilhal. Yang secara harfiah berarti menyampaikan ajaran Islam melalui amaliah nyata.Kata Kunci: Dakwah Online; Media; Sosial]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan ]]>
<![CDATA[Sandi Riz Akbar]]>;
<![CDATA[Abd Rahman]]>;
<![CDATA[Mirnawati Wahab]]>;
<![CDATA[Andi Darmawansya TL]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32774
<![CDATA[This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. And to know and analyze the factors that affect the effectiveness of case resolution through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police. This study used primary data obtained directly in the field based on interviews conducted by researchers to investigators of the Raja Ampat Resort Police as many as 5 people. The Data were analyzed using qualitative analysis. The results of this study show that the resolution of cases through restorative justice by investigators in handling criminal acts of persecution at the Raja Ampat Resort Police is quite effective. The possibility of factors that influence the effectiveness of case resolution through restorative justice in criminal acts of persecution are internal factors and external factors. The most influential factor in this study is the culture or customs of the community.Keywords: Effectiveness; Criminal; Restorative Justice AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada penyidik Kepolisian Resor Raja Ampat sebanyak 5 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kepolisian Resor Raja Ampat cukup efektif. Kemdudian faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Budaya atau Adat masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas; Tindak Pidana; Restorative Justice]]>
