cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 4 (2020)" : 16 Documents clear
Maintaining Relationship Through Magibung Local Wisdom I Ketut Sudarsana; I Nyoman Ananda; Ni Nengah Selasih; I Made Suta; Ni Gusti Ayu Agung Nerawati
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.15273

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to find the role of magibung in maintaining community relationships. The implementation of magibung in the belief system is one form of local wisdom in the middle of the Hindu community, especially in Bali. Magibung which is supported by the community through religious ceremonies is one way to strengthen relationships in the Hindu community. It does not only has an impact on the successful implementation of religious ceremonies but also unity and foster "meyama braya" attitude meyama braya.Keywords : Tradition, Local Wisdom, and relationship in Hindu community AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan peranan kearifan lokal magibung dalam menjaga persaudaraan masyarakat. Pelaksanaan tradisi magibung pada sistem kepercayaan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di tengah masyarakat Hindu khususnya di Bali. Tradisi magibung yang didukung oleh masyarakat melalui kegiatan upacara keagamaan merupakan salah satu jalan untuk mempererat persaudaraan masyarakat Hindu. Hal ini tidak hanya berdampak pada suksesnya pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga persatuan dan menumbuhkan sikap meyama braya.Kata Kunci : Tradisi, Kearifan Lokal, dan Persaudaraan Umat Hindu 
Kualifikasi Calon Legislatif dalam Sistem Proporsional Terbuka Menurut Pandangan Fiqih Siyasah Mukhtori Mukhtori; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16594

Abstract

Abstract.Elections in Indonesia are considered the most democratic because they can elect legislative candidates directly. The candidate is clearly displayed in the photo. Because it can be seen directly by voters, legislative candidates need qualifications. These qualifications do not only rely on clever speech, handsome or beautiful, rich, popular, or have a large following. Qualifications of legislative candidates according to the view of fiqh siyasah include credibility and balance of the nature of shiddiq, amanah, tablig, fathonah, extensive knowledge which are knotted in basthothan fil ilmi wa al jismi, and have opinions the strong and wisdom wisdom. This open proportional system according to the view of fiqh siyasa was once carried out during the time of the Prophet Muhammad and al-Khulafaur Rasyidin in the election of ahlul halli wa al aqdi.Keywords: system, proportional, qualifications, siyasah Abstrak.Pemilihan Umum di Indonesia dinilai paling demokratis karena dapat memilih calon anggota legislatif secara langsung. Calon tersebut terpampang dalam foto secara jelas. Karena dapat dilihat langsung oleh pemilih, maka calon legislatif memerlukan kualifikasi. Kualifikasi tersebut jangan hanya mengandalkan pandai berpidato, tampan atau cantik, kaya, populer, maupun memiliki pengikut yang banyak. Kualifikasi calon legislatif menurut pandangan fiqih siyasah diantaranya mempunyai  kredibilitas  dan  keseimbangan  sifat  shiddiq, amanah, tablig, fathonah, berpengetahuan yang luas yang tersimpul di dalam basthothan fil ilmi wa al jismi, serta mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah kebijaksanaan. Sistem proporsional terbuka ini menurut  pandangan fiqih siyasah pernah dijalankan pada masa Nabi Muhammad saw. dan al-Khulafaur Rasyidin dalam pemilihan ahlul halli wa al aqdi.Kata kunci: sistem, proporsional, kualifikasi, siyasah
Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019 Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.15411

Abstract

AbstractThe Covid-19 outbreak that occurred in China has become a new pandemic because it has spread to various countries, including Indonesia. Therefore, the government continues to make efforts to break the chain of the Covid-19 outbreak. By focusing on the role of the family in preventing the spread of Covid-19. This article will present a different discussion and will provide an explanation of the roles and functions of the family. This study uses qualitative methods with reference to the literature study approach. The data obtained in this study are based on searching data through documents. The results show that by carrying out their roles and functions optimally and well, families can prevent their members from spreading the Covid-19 outbreak. Therefore, the role of the family is very important and can be at the forefront of breaking the chain of the spread of the epidemic.Keywords: Covid-19, Family, Role, Function AbstrakWabah Covid-19 yang terjadi di Cina telah menjadi pandemi baru karena telah menyebar keberbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Karenanya, pemerintah terus berupaya guna memutus mata rantai dari wabah Covid-19. Dengan memfokuskan pembahasan pada peran keluarga dalam mencegah persebaran Covid-19, artikel ini akan menampilkan diskusi yang berbeda dan akan memberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada pendekatan studi pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didasarkan pada pencarian data melalui dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dan baik, maka keluarga dapat mencegah para anggotanya dari persebaran wabah Covid-19. Oleh karenanya, peran keluarga menjadi sangat penting dan dapat menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai dari persebaran wabah tersebut.Kata Kunci: Covid-19, Keluarga, Peran, Fungsi 
Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19 Azwar Iskandar; Khaerul Aqbar
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i10.15840

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the policy of zakah gathering of Umar bin Khattab and to relevance it with the condition or crisis period of Covid-19 pandemic in Indonesia. This research uses qualitative method of descriptive approach with content analysis techniques and library research. The results showed several things. Firstly, among the policy forms of Umar ibn Khattab in zakah gathering are: (1) Umar bin Khattab allowed to take the badal (substitute) from zakah as an element of ease (taisir) for the Muzaki; (2) Umar bin Khattab is very flexible in taking zakat from Muslims, especially in certain conditions and situations. Secondly, the various policies of Umar ibn Khattab have strong relevance to the current Covid-19 pandemic crisis, so that it can be a reference to establishing a zakah policy in Indonesia.Keywords: zakah, policy, collect, Umar, Covid-19 AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penarikan zakat Umar bin Khattab dan merelevansikannya dengan kondisi atau masa krisis pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, di antara bentuk kebijakan Umar bin Khattab dalam penghimpunan atau penarikan zakat adalah: (1) Umar bin Khattab membolehkan mengambil badal (pengganti) dari zakat sebagai unsur kemudahan (taisir) bagi para muzaki; (2) Umar bin Khattab sangat fleksibel dalam mengambil zakat dari kaum muslimin, khususnya pada kondisi dan situasi tertentu. Kedua, berbagai kebijakan Umar bin Khattab tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi krisis pandemi Covid-19 saat ini, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menetapkan kebijakan perzakatan di Indonesia.Kata Kunci: zakat, kebijakan, penarikan, Umar, Covid-19
Budaya Populer dan Estetika Baru melalui Pesona Make Up dan Kostum dalam Film Asterix at the Olympic Games Sandi Tramiaji Junior; Autar Abdillah; Trisakti Trisakti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.15640

Abstract

AbstractThis study wants to discuss the new aesthetic or queer aesthetic in the charm of makeup and costumes used in the film Asterix At The Olympic Games by director Frederick Forestier produced in 2008. The perspective taken in this study is charm through makeup and costumes, and its relevance to popular culture and people's interest in fantasy films. This study uses a qualitative method, with film studies as an approach in the analysis of cinematographic studies. Film studies in this study focus on social practice performances about the body, identity, representation, and elements contained in the charm of makeup and costumes in the film Asterix At The Olympic Games. The results showed that Asterix at The Olympic Games became a fantasy film genre that gave the complexity of the show as entertainment. In Asterix at The Olympic Games, there is a parody with an imitation of the situation and culture of Greece, which is conveyed through makeup, costumes, and performances. Alfred Gell, in his study of technology of enchantment, concerned the 'technical complexity' aspects of a work to attract the attention of the audience through the management of makeup and costumes. Furthermore, the concept of theatrical mimicry and parody as a 'technical complexity' is shown as a display of aesthetic queer for the sake of performance that can attract attention because of its shape as a popular culture product that is different for the audience.Keywords: new aesthetics; the enchantment of makeup and costumes; Asterix at the Olympic Games AbstrakPenelitian ini ingin membahas tentang estetika baru atau queer aesthetic dalam pesona make up dan kostum yang digunakan dalam film Asterix At The Olympic Games karya sutradara Frederick Forestier yang diproduksi tahun 2008. Sudut pandang yang diambil dalam penelitian ini adalah pesona melalui make up dan kostum, dan relevansinya terhadap budaya populer dan minat masyarakat terhadap film fantasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan film studies sebagai pendekatan dalam analisis kajian sinematografinya. Film studies dalam penelitian ini berfokus pada pertunjukan praktik sosial mengenai ketubuhan, identitas, representasi, dan unsur-unsur yang terkandung dalam pesona make up dan kostum dalam film Asterix At The Olympic Games. Hasil penelitian menunjukkan Asterix at The Olympic Games menjadi genre film fantasi yang memberikan kompleksitas pertunjukan sebagai hiburan. Di dalam Asterix at The Olympic Games terdapat parodi dengan imitasi terhadap situasi dan budaya Yunani yang disampaikan melalui make up, kostum, dan pertunjukannya. Alfred Gell dalam telaahnya mengenai technology of enchantment mementingkan aspek ‘kerumitan teknik’ dalam suatu karya untuk menarik perhatian penonton melalui pengelolaan make up dan kostum. Lebih lanjut, konsep theatrical mimicry dan parodi sebagai suatu ‘kerumitan teknik’ ditunjukkan sebagai suatu display atas queer aesthetic untuk kepentingan pertunjukan yang mampu menarik perhatian karena bentuknya sebagai produk budaya populer yang berbeda bagi penonton.Kata kunci: estetika baru; pesona make up dan kostum; Asterix At The Olympic Games
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah” Syafrida, Syafrida
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i4.15167

Abstract

AbstractBackground to the problem "Alternative Dispute Resolution" (APS) is a dispute resolution agency or dissent which is resolved through an agreement procedure by the parties carried out outside the court by means of consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. The settlement is based on good faith by ignoring litigation settlement through the District Court which takes a long time and is expensive, bound to formal procedures that must be implemented. This certainly contradicts the principle of civil procedural law "examination is as simple as possible, short time and low cost." The method used to write this article is Library Research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relating to Alternative Dispute Resolution (APS). The research is normative juridical. The conclusion is that dispute resolution through alternative dispute resolution carried out in a manner that is carried out outside the court is based on good faith to reach an agreement, mutually beneficial is to realize the principle of hearing a simple "short time and low cost." While the superiority of resolution through Alternative Dispute Resolution (APS) is an examination based on the agreement of the parties, good faith, mutual benefit between the two parties, no one loses and wins, prevents hostility between the parties and closed examination.Keywords: Alternative Dispute Resolution, Examination "simple, short time and low cost"  AbstrakLatar belakang masalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Hal ini tentu bertentangan asas hukum acara perdata “pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.” Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara “sederhana waktu singkat dan biaya murah.” Sedang keunggulan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pemeriksaan didasarkan kesepakatan para pihak, itikad baik, saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang kalah dan menang, mencegah permusuhan diantara para pihak dan pemeriksaan tertutup.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemeriksaan “sederhana, waktu singkat dan biaya murah”
Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19 Nurhidayat Nurhidayat
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553

Abstract

AbstractIn January 2020, the world was rocked by a corona virus outbreak, the virus first appeared in Wuhan City in China. The impact is not only China that feels other countries including Indonesia feel the shake. The impact caused by the corona virus is multidimensional social, economic, political, educational, and health. For the corona virus zakat institution, it has an impact on the collection of zakat. The purpose of this paper is to identify and analyze new strategies in collecting zakat in Indonesia. The approach used in this paper is descriptive qualitative. The main data source of this paper is information in various media about the fundraising strategy of zakat institutions which we limit Baznas, Dompet Dhuafa, Lazismu and Lazisnu. The conclusion of this paper is that zakat institutions in Indonesia (Baznas and LAZ) currently still integrate the collection manually and digitally. Both of these strategies are still a mainstay, it is adjusted to the muzaki segmentation.Keywords: Strategy, Fundraising, Zakat, Post-Pandemic AbstrakBulan Januari 2020, dunia diguncang wabah virus corona, virus tersebut pertama kali muncul di Kota Wuhan China. Dampaknya tidak hanya negara China yang merasakan negara-negara lainpun termasuk Indonesia merasakan guncang tersebut. Dampak yang ditimbulkan virus corona bersifat multidimensional sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Bagi institusi zakat virus corona ini berdampak terhadap penghimpunan zakat. Oleh sebab itu pasca pandemi institusi zakat harus melakukan inovasi dalam penghimpunan zakat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi baru dalam penghimpunan zakat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data utama tulisan ini adalah informasi di berbagai media mengenai strategi fundraising zakat institusi zakat yang kami batasi Baznas, Dompet Dhuafa, Lazismu dan Lazisnu. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa institusi zakat di Indonesia (Baznas maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strtategi ini masih menjadi andalan, hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki.      Kata Kunci: Strategi, Fundraising, Zakat, Pasca Pandemi
Covid-19: Prayers Performance of Medical Team Without Ablution and Tayammum Based On Four Madhab Fiqh Hudzaifah Achmad Qotadah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.15620

Abstract

AbstractOne of the main pillars of Islam is salat, wherein obliging salat, Allah SWT raised Prophet Muhammad SAW directly to the heavens through Isra Mi’raj. Five daily prayers are obligatory duties that must be performed by every Muslim as proof of devotion, obedience, and submission to His command with its requirements and pillars. The essence of salat cannot only be seen in practice but also on its process, such as wudu. Wudu is a procedure to purify the body with water. Wudu is one of the requirements for a valid salat, which is an obligation for every Muslim. Islam is filled with blessings and ease (rukhsah), given by Allah SWT to His Muslim servants. If one cannot perform wudu with water, then Allah SWT gave rukhsah, which is tayammum. A problem occurs if a Muslim unable to perform both wudu and tayammum, Which the COVID-19 healthcare worker is experiencing recently. This article is intended to research the rules in performing salat without wudhu or tayammum for COVID-19 healthcare workers based on four madhhab fiqh. In this research, the researcher uses a full qualitative method and documentation related to the topic of this research, which then will be analyzed descriptively.Keywords: Salat, Wudhu, Tayammum, COVID-19, Madhab. AbstrakSepertimana diketahui bahawa salah satu daripada pokok ajaran agama ialah shalat dimana dalam mewajikan ibadah shalat, Allah SWT langsung mengangkat Nabi Muhammas SAW ke langit melalui peristiwa Isra Mi’raj. Shalat fardhu yang lima waktu merupakan ibadah maktubah yang wajib diamalkan oleh setiap hamba-Nya yang muslim sebagai bukti daripada sebuah ketaatan, kepatuhan serta ketundukan pada perintah-Nya SWT dengan syarat dan rukun yang melekat di dalamnya. Esensi ibadah shalat bukan hanya sekedar terihat dari sisi pelaksanaan shalatnya akan tetapi dilihat dari sisi mulai prosesnya ibadah shalat itu sendiri seperti berwudhu. Wudhu merupakan salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air dimana wudhu menjadi salah satu syarat sahnya ibadah shalat yang mesti dilakukan oleh setiap umat muslim. Agama Islam penuh dengan keberkahan serta kemudahan (rukhsah) yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang muslim dimana apabila berhalangan berwudhu dengan air maka Allah SWT memberikan rukhsah berupa bertayammum. Namun, bagaimana jika seorang muslim berhalangan dalam melakukan keduanya baik wudhu mahupun tayammum seperti halnya yang dirasakan baru-baru ini oleh para petugas medis COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum melaksanakan ibadah shalat tanpa berwudhu mahupun bertayammum bagi para petugas medis COVID-19 berdasarkan kepada pandangan-pandangan madhah fiqih. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif penuh serta data dokumentasi yang terkait dengan topik kajian penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif.Kata-kata kunci: Shalat, Wudhu, Tayammum, COVID-19, Madhab.
Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Budiyanto Budiyanto; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16593

Abstract

AbstractHuman life is sacred, so it must be maintained to continue his life. Taking the right of life of a person without error, then the law has killed all people including abortio). The abortion process is not only a process that has a high risk in terms of physical health and safety of a woman, but also has a very great impact on a woman's mental state. Human survival is very important as a nation's generation and it starts from the womb in the womb, whose rights should be fully respected and protected. The article purpose is to find out the review of Islamic Law on the phenomenon of child neglect and also review Law No. 39 of 1999 concerning human rights to the rights of life of children in the womb. The method use in this study is qualitative research with the library and empirical approach. Performing an abortion in the view of Islamic law is unlawful in principle, although there are exceptions that can to save the life of the mother due to medical emergencies is permissible under Islamic law and Law No. 39 of 1999 concerning human rights to the right of life of the fetus as stipulated since in the womb has the right to live, maintain life and improve the standard of living and from birth is entitled to a name and citizenship statusKeywords: Abortion, Human Rights, Child Protection. AbstrakKehidupan manusia itu suci, sehingga harus dipelihara kelangsungan hidupnya. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan hukumnya sama dengan telah membunuh seluruh manusia, termasuk menggugurkan kandungan (aborsi). Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Kelangsungan hidup manusia sangatlah penting sebagai generasi bangsa dan itu dimulakan dari semenjak dalam kandungan, yang semestinya hak tersebut dihormati  dan dijaga dengan sepenuhnya. Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan empiris. Tulisan ini memaparkan  tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena penelantaran anak dan  tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup anak di dalam kandungan. Hasil penelitian menyatakan bahwa melakukan tindakan aborsi dalam pandangan hukum Islam haram, namun ada pengecualian yaitu untuk menyelamatkan jiwa sang ibu karena kedaruratan medis,  dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin menyatakan bahwa sejak dalam kandungan janin berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Kata Kunci: Aborsi, HAM, Perlindungan Anak.
Конституционные Права Работников На Правовую Защиту И Определенность (Constitutional Rights of Workers in Obtaining Protection and Legal Certainty) Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; RR Dewi Anggraeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16590

Abstract

Abstract:There are so many conflicts between companies and workers, and these conflicts often end up in court. At certain moments workers are declared winners and the company is obliged to pay the right to obligations as a provider of labor. Workers hope to receive all rights and be protected by law which can overshadow and protect the existence of workers, both individually and as a group. This research uses descriptive qualitative research methodology and refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the main legal foundation and other laws and regulations.Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights, Workers' Rights Аннотация:Существует много конфликтов между компаниями и работниками, и эти конфликты часто заканчиваются в суде. Бывают случаи, когда работники объявляются победителями, и компания обязана оплачивать права по обязательствам как работодатель. Рабочие надеются получить все свои права и быть защищены законом как индивидуально, так и в составе группы. В этом исследовании используется описательно-качественная методология исследования и упоминается Конституция Индонезии 1945 года в качестве основного правового закона и другие законодательные акты, представленные ниже.Ключевые слова: Правовая защита, Конституционные права, Права работников

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue