cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 880 Documents
 65   66   67   68   69 
Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) Dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Perbandingan Negara (Unitary State) Nanda Herlambang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34801

Abstract

Tujuan penelitian yaitu memberikan pemahaman tentang eksistensi dan posisi desentralisasi asimetris khususnya kerangka di Negara Indonesia. Munculnya konsep desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah merupakan perwujudan dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia terutama saat runtuhnya rezim order baru. Ide desentralisasi berbarengan dengan ide demokratisasi dan tidak seperti zaman order baru yang lebih sentralistik. Perubahan kedua khususnya Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 berimplikasi luas seiring dengan berkembang pesat pemerintahan daerah yang bersifat heterogen. Artikel ini setidaknya membahas desentralisasi dalam masa order baru, reformasi dan demokrasi transisi serta menguraikan daerah-daerah yang dapat disebut sebagai desentralisasi asimetris. Penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam tulisan ini adalah terletak dalam melihat perbandingan melalui beberapa negara kesatuan (unitary state)
MAQASHID AL-SYARI’AH MENGENAI PENYIMPANGAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN Jaenal Aripin; Muhammad Faozan Fathurohman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35429

Abstract

Artikel ini membahas tentang penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diputus lewat pengadilan yakni putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan. Temuan pada artikel ini adalah penyimpangan seksual dalam rumah tangga menyebabkan perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Namun terdapat pengkhususan kasus ketika penyimpangan seksual berupa homoseksual, maka hal tersebut telah melanggar taklik talak dan menjadi sebab terjadinya perceraian. Pada pandangan fikih dan maqahsid al- syariah majelis hakim telah tepat untuk memutus cerai demi menjaga maqashid al-syari’ah berupa hifz al-din dan hifz al-nafs karena melaggar konsep muasyarah bi al-ma’ruf yang terdapat dalam fikih.
Perlunya Reformasi Kultural di Kepolisian Republik Indonesia Ahmad Fityan Abdussalam; Hamidah Abdurrachman; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31111

Abstract

The purpose of this study is the need for cultural reforms to be carried out in the Indonesian National Police (Polri), efforts to reform police culture in the grand design road map for reform of the police bureaucracy, examines policy efforts to revitalize Polri's human resources and the obstacles associated with the Inspector General FS case. This type of research includes library research. While the approach used is a normative approach. This study uses secondary data obtained from laws and regulations, books and scientific journals. The results of this study indicate that the police reform policy in the cultural aspect associated with bureaucratic reform includes: changes in doctrine and main guidelines, formulation of behavioral guidelines; and empowerment of non-commissioned officers and enlisted police officers in Community Police (Polmas) efforts; Quick wins program and revitalization of Polri's human resources. Polri needs to re-inculcate and re-orient the guidelines and principles established by the police both in the education and care of every member of the Polri and for Polri to take concrete steps by creating special instruments other than a code of ethics that regulates the corps mental conduct so that actions "cover up colleagues' mistakes" and "force solidarity" which in turn has an impact on improving the image of the Polri institution in society.Keywords: Cultural reform, Polri, revitalization. AbstrakTujuan penelitian ini adalah perlunya reformasi kultural yang dijalankan di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), upaya reformasi kultural polri dalam road map grand desain reformasi birokrasi polri, mengkaji upaya kebijakan revitalisasi sumber daya manusia polri berserta kendalanya dikaitkan dengan kasus Irjen FS. Jenis penelitian ini termasuk  penelitian pustaka (library research). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan reformasi Polri dalam aspek kultural yang dihubungkan dengan reformasi birokrasi tersebut diantaranya adalah: perubahan doktrin dan pedoman induk, perumusan pedoman perilaku; dan pemberdayaan bintara dan tamtama Polri dalam upaya Polisi Masyarakat (Polmas); Program quick wins dan revitalisasi SDM Polri. Polri perlu menanamkan kembali dan re-orientasi pedoman dan prinsip yang dibentuk oleh kepolisian baik dalam pendidikan dan perawatan setiap insan anggota Polri dan agar Polri membuat langkah konkrit dengan membuat instrument khusus selain kode etik yang mengatur tata perilaku jiwa korsa agar tindakan “menutupi kesalahan sejawat” dan “solidaritas angkatan” yang selanjutnya berdampak pada membaiknya citra institusi Polri di tengah masyarakat.Kata Kunci: Reformasi kultural, Polri, revitalisasi.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Azzahra Auliadin; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36003

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah in terms of Islamic law. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The results of the research stated that the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah was running as it should. However, because its implementation is under the Ministry of Religion, the curriculum used is guided by the Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Madrasas. The Islamic law review of the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah is related to Siyasah Dusturiyah. In the conception of education at Madrasah Ibtidaiyah, it is education that prioritizes students to have a strong belief in Allah and Islamic Sharia, united in Tauhid, have Karimah morals, have broad knowledge, high skills which are summarized in "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." It is hoped that they will be ready and able to live dynamically in their community and country with full worldly and spiritual prosperity and happiness.Keywords: Islamic Law; Local regulation; Education; Implementation Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, karena dalam penerapannya menginduk dibawah Kementerian Agama, maka kurikulum yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun adalah berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah. Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kuat kepada Allah dan Syariat Islam, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam “Bastotan fil Ilmi wal Jismi.” Diharapkan mereka dapat sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan masyarakat dan negaranya dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.Kata Kunci: Hukum Islam; Peraturan Daerah; Pendidikan; Implementasi
Political Branding Tagar #2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial Ridwan Rachmadi; Heri Budianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i11.17057

Abstract

AbstractThe hashtag #2019GantiPresiden was initiated by Dr. Mardani Ali Sera, a politician from the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) has become a trending topic on social media, the use of hashtags has increasingly colored political dynamics in the country's public sphere. The research aims to obtain an overview of the Political Branding of the #2019GantiPresiden hashtag in increasing the electability of the Partai Keadilan Sejahtera in the realm of social media. This research uses a constructivist paradigm, a qualitative approach and a case study method. The results showed that the Partai Keadilan Sejahtera was able to make good use of social media as a campaign tool and was able to present its best politician to become national figures. One of them was Dr. Mardani Ali Sera who initiated the hashtag #2019GantiPresiden. The hashtag #2019GantiPresiden became a trending topic, the surface was present ahead of the 2019 Presidential election which presented only two candidates for the Presidential and Vice-Presidential candidate pairs. The public's desire for a replacement of the President is accommodated through the hashtag #2019GantiPresiden. The hashtag #2019GantiPresiden is affiliated with one of the Presidential Candidates and Vice-Presidential Candidates carried by the Partai Keadilan Sejahtera. The hashtag #2019GantiPresiden benefits the Partai Keadilan Sejahtera because it is a politician of the Partai Keadilan Sejahtera who initiated it. Political Branding Tagar #2019GantiPresiden contributes to increasing the electability of the Partai Keadilan Sejahtera in the realm of social media so that it has implications for the vote acquisition of the Partai Keadilan Sejahtera in the 2019 legislative elections.Keywords: Political Branding, Tagar, 2019 Change President, Prosperous Justice Party, Social Media Keywords: fPolitical Branding, Tagar, 2019 Change President, Prosperous Justice Party, Social Media  AbstrakTanda pagar #2019GantiPresiden di inisiasi Oleh Dr. Mardani Ali Sera, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi tranding topik di media sosial penggunaan tagar semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang political branding tagar #2019GantiPresiden dalam meningkatkan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera di ranah media sosial. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye dengan baik dan mampu menghadirkan kader-kader terbaiknya menjadi tokoh nasional salah satu diantaranya adalah Dr. Mardani Ali Sera yang menginisiasi tagar #2019GantiPresiden. Tagar #2019GantiPresiden menjadi tranding topik, hadir kepermukaan jelang perhelatan pemilu Presiden 2019 yang menghadirkan hanya dua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Keinginan masyarakat akan pergantian Presiden terakomodir melalui tagar #2019gantiPresdien. Tagar #2019GantiPresdien berafiliasi dengan salah satu kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang di usung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tagar #2019GantiPresiden menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera karena yang menginisiasinya adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Political Branding Tagar #2019GantiPresiden berkontribusi menaikan elektabiltas Partai Keadilan Sejatera di ranah media sosial sehingga berimplikasi pada perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif tahun 2019.  Kata kunci: Political Branding, Tagar, 2019 Ganti Presiden, Partai Keadilan Sejahtera, Media Sosial
Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ibnu Salam Al-Mawarid; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31973

Abstract

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.Keywords: Halal Product Act; BPJPH; MUI AbstrakBagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indoesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.Kata Kunci: Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI
Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media During the Covid-19 Pandemic Suhendar Suhendar; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.31076

Abstract

The rise of social media has facilitated communication between people, but it has also made it simpler to spread false information, which can lead to hate speech. At the height of the COVID-19 pandemic, all public gatherings were canceled, and people stayed home. Due to the ease with which information may be shared and disseminated and the difficulty in determining the authenticity of user claims, online hate speech is commonplace. The author incorporates legal research methods from qualitative and normative perspectives into this paper. As the results show, social media use has skyrocketed during the COVID-19 pandemic due to government restrictions on activities that can be carried out outside the home. Thus, many people like spending time on social media, and some even deliberately post remarks that amount to hate speech.Keywords: Crime; Hate Speech; Social media Abstrak Maraknya media sosial telah memfasilitasi komunikasi antar manusia, tetapi juga mempermudah penyebaran informasi palsu, yang dapat mengarah pada ujaran kebencian. Pada puncak pandemi COVID-19, semua pertemuan publik dibatalkan, dan orang-orang tetap tinggal di rumah. Karena mudahnya informasi dibagikan dan disebarluaskan serta sulitnya menentukan keaslian klaim yang dibuat oleh pengguna, ujaran kebencian online menjadi hal yang lumrah. Penulis memasukkan metode penelitian hukum baik dari perspektif kualitatif maupun normatif ke dalam makalah ini. Hasilnya, penggunaan media sosial meroket di masa pandemi COVID-19 sebagai akibat dari pembatasan pemerintah terhadap aktivitas yang boleh dilakukan di luar rumah. Sehingga, banyak orang yang suka menghabiskan waktu di media sosial, bahkan ada yang sengaja memposting ucapan yang berbau ujaran kebencian.Kata Kunci: Tindak Pidana; Ujaran Kebencian; Media Sosial
Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i Andi Iswandi; Muhammad Mukhlis Hasan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31699

Abstract

This study aims to protect and prevent the author, especially Muslims in general, from falling into the practices prohibited by Islam and to be able to understand the 'iddah regulations for divorced pregnant women to find out when the qobla dukhul occurred, which in this case the author is from the Hanafi school From the perspective of Shafiyi. The reason why the author only gives the views of the Hanafi and Shafi’i schools is that only these two schools believe that women who become pregnant through adultery can marry without waiting for the birth of a child. Her fetus. The research method used in this work is a qualitative method, which belongs to the type of library research (library research). Research analysis shows that Islam is a perfect religion and Allah has ordained everything that is good for the servant. An example in this case is how Islam strictly forbids adultery among its people, this is for the protection of Maqasid Sharia, one of which is to protect future generations. Also, the period of 'iddah for a pregnant woman divorced from Qobla Dukhul is determined according to the Hanafi and Syafi'i schools, so in this case the two schools of thought differ in the meaning of Qobla Dukhul, which may have legal implications. Therefore, the two schools of thought hardly differ in their determination.Keywords: The period of 'Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Shafi'i AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah diri penulis secara khusus dan kaum muslimin secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Islam serta dapat mengetahui ketentuan ‘iddah wanita hamil yang diceraikan apabila terjadi qobla dukhul, yang dalam hal ini penulis ambil dari perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i. Adapun alasan penulis hanya mencukupkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafi’i adalah karena hanya kedua mazhab inilah yang memandang bahwa wanita yang hamil karena sebab zina maka ia boleh dinikahi tanpa harus menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Analisa penelitian menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala hal yang merupakan hal baik bagi seoang hamba menurut Allah telah diatur dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh dalam hal ini adalah bagaimana Islam itu melarang keras ummatnya melakukan zina, hal ini untuk menjaga maqashid syari’ah yang mana salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Begitu pula tentang penentuan masa ‘iddah wanita hamil yang diceraikan qobla dukhul menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, maka dalam hal ini kedua mazhab tersebut berbeda pandangan dalam maksud dari qobla dukhul yang dapat berimplikasi hukum, sehingga dalam penentuannya ada sedikit perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut.Kata kunci: Masa ‘Iddah; Qobla Dukhul; Hanafi; Syafi’i
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam Jihaddul Alfad; Abdur Rahim; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37397

Abstract

Juridically Indonesia has owned a set of law regulations to guarantee children’s rights and decrease the impact of working from children, one of which is law Number 13 Year 2003 about Employment. In Islam, children are a blessing from Allah God Almighty for parents to take care of and nurture well. This paper provides an understanding of the legal protection find out the legal protection towards minor workers according to Law Number 13 Year 2003 and find out the legal protection towards minor workers according to Islamic law. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data amely The Law Number 13 the Year 2003 and the book entitled Al-Qur’an and Social Prosperity. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that the regulation in Article 68 until Article 75 Law Number 13 the Year 2003 gives the guarantee of legal protection to minor workers to gain their rights and obligation facility as workers. Islamic law gives legal protection to minor workers. Islamic law gives protection for underage child workers from a maslahah perspective. Legal protection for working children seen from their interests is included in the maslahah al-dharuriyah category because it concerns the basic needs of humanity in this world and the hereafter, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.Keywords: Legal protection, Worker, Minor, Islamic Law AbstrakSecara yuridis Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Islam, anak adalah sebuah titipan Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan buku yang berjudul Al-Qur’an dan kesejahteraan sosial. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini  menunjukkan melalui peraturan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur untuk mendapatkan fasilitas hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur dalam perspektif maslahah. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori maslahah al-dharuriyah, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pekerja, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam
Manajemen Masjid Namira Lamongan Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah Kalangan Remaja Siti Maesaroh; sobirin sobirin; Ahmad Asrof Fitri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 6 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i12.29147

Abstract

Masjid adalah tempat orang yang berkumpul dan sholat jama‟ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan muslimin. Sebagai tempat beribadah, masjid dapat juga digunakan sebagai tempat kajian dan kegiatan yang berkaitang denga aktivitas keagamaan.Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui manajemen masjid yang digunakan Masjid Namira Lamongan dalam meningkatkan jumlah jama’ah pada kalangan remaja (2) untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat manajemen masjid Namira Lamongan dalam meningkatkan jumlah jama’ah pada kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuanuntuk mengetahui manajemen masjid yang digunakan Masjid Namira Lamongan. Penelitian ini menggunakan teks wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Page 67 of 88 | Total Record : 880

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue