Articles
645 Documents
<![CDATA[URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Masnun, Muh Ali]]>;
<![CDATA[Astanti, Dilla Nurfiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas. Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. ]]>
<![CDATA[DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SISTEM PENEGAKAN HUKUM: PERGESERAN KONSEP PERLINDUNGAN ORANGUTAN ]]>
<![CDATA[Aru Persada, I’ib Sutera]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28097
<![CDATA[Pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga ruang gerak manusia terbatas. Lingkungan dalam hal ini biotik non-human/non-sosial/bukan manusia dan abiotik memiliki potensi lestari lebih besar. Sistem penegakan hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat saat ini diatur sangat buruk.Hal itu menyebabkan terjadinya pergeseran konsep dari ekosentrisme menjadi biosentrisme terhadap perlindungan orangutan di Kalimantan Barat. Unsur kebaruan/novelty dari penelitian ini adalah adanya pembahasan seputar sistem penegakan hukum terhadapperlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat yang ditinjau dari konsep tentang etika lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitan normatif atau doktrinal. Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 3 pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui urgensi dari pergeseran konsep dan menjelaskan sistem penegakan hukum lingkungan secara real dan secara ideal terhadap perlindungan orangutan.Hasil penelitian ini adalah perbaikan sistem penegakan hukum perlindungan Orangutansesuai pergeseran konsep lingkunganmenjadi penting karena adanya berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar, kemudian akibat perburuhan liar untuk perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan orangutan. ]]>
<![CDATA[CHILD PROTECTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Kharismunandar, Jhuanda Fratama]]>;
<![CDATA[Appludnopsanji, Appludnopsanji]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Syukri]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28098
<![CDATA[Children are an almighty gift and are a treasure and the next generation of the nation for the better progress of the country in the future. The existence of a child's status has become the main conversation and is protected by law. Many cases of child abuse and dealing with the law as victims and perpetrators traumatize children and damage their future. So that it needs to be done efforts to protect children to protect the rights and interests and needs of children. The rise of COVID-19that spreads in the environment has many negative impacts, not only is it dangerous for humans but the presence of COVID-19influences performance so that the law enforcement audience is hampered. In this case, it would be appropriate if the settlement of the child case during the COVID-19pandemic was to use diversion efforts that did not relinquish the goal of achieving restorative justice. The research method of this article uses doctrinal and is assisted with a conceptual, analytical, legislative, and case approach and supplemented with primary, secondary, and tertiary legal materials to complete the data needs of this study. Settling child cases amid a COVID pandemic 19 makes it very impossible to use the juvenile justice system using litigation, considering that not only parents who are prone to age but children are also prone to health infected with COVID 19. So the implementation of the juvenile criminal justice system using litigation can endanger the psychic children and their parents. ]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI) ]]>
<![CDATA[Aliyatul Millah, Izza]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28099
<![CDATA[Kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Persoalan kejahatan yang meningkat di masa pandemic COVID-19, salah satunya adalah tidak diketahuinya akar permasalahan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Fokus pengkajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan selama masa pandemi COVID-19, serta penanggulangannya, yang dilakukan dengan menggunakan perspektif kriminologi dan viktimologi, serta melihat fungsi Polri. “Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi dalam perspektif kriminologi adalah fakor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan di wilayah lain (termasuk peran media)”. Adapun dalam “perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi”. Penanggulangan kejahatan selama pandemi yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif yakni “penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif”. Namun, dalam pelaksanaan fungsi POLRI dalam penanggulangan Kejahatan masih terdapat beberapa hambatan sehingga diperlukan optimalisasi fungsi POLRI dengan menggunakan perspektif Kriminologi dan Viktimologi. ]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan dengan UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. ]]>
<![CDATA[EQUALITY AND NON DISCRIMINATION PRINCIPLES IN PROVIDING RIGHTS WITH DISABILITIES ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28101
<![CDATA[With the increasingly escalating discrimination against groups of people with disabilities, humanity will then be made aware of the importance of recognizing that they are the same human beings as others, equal in rights and free in making choices. Therefore there are special rights for groups of people with disabilities. Special rights are not privileges, but they are granted so that persons with disabilities are able to maintain their unique identity, characteristics and traditions. Special rights such as non-discriminatory treatment are equally important to achieve the same treatment. Therefore the principle of equality, and non-discrimination (non-discrimination) becomes very important in human rights.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sugiadnyana, Putu Radyati]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28102
<![CDATA[Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmengkajimengenaipenyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura dalam perspektif hukum internasional serta dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Puteh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Studi normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Materi yang dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara Damai yaitu seperti Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik dan Jalur Damai lainnya, apabila tidakjuga menemukan penyelesaian maka dapat menempuh Jalur Hukum melalui International Court of Justice / Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional berdampak terhadap kedua belah pihak yakni terhadap batas territorial dan hubungan diplomatik. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Nasip, Nasip]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28103
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan,dandatasekunderdaribuku,jurnal,danperaturanPerundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis,danfaktoryuridisdenganmenerapkanpersyaratanyangketatseperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. ]]>
<![CDATA[PENGARUH NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANGKAL PANTAI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM ]]>
<![CDATA[Rainnisa Karlina, Widya]]>;
<![CDATA[Silvino Viana, Abilio]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28203
<![CDATA[Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu dampak perubahan iklim yang terus menjadi perbincangan masyarakat internasional yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi negara pantai, negara kepulauan, dan negara lain yang memiliki kepentingan terkait laut. Hal ini dikarenakan wilayah daratan menjadi semakin sempit bahkan berpotensi akan tenggelam. Masalah lebih lanjut dan yang paling signifikan yaitu jika pada pulau tersebut telah ditempatkan titik-titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran garis pangkal pantai (coasted baseline).Peristiwa ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnyanya garis pangkal pantai sehingga memengaruhi pengaturan negara pantai terkait posisi batas-batas maritimnya. Terutama mengenai perubahan fisik yang terjadi pada garis pantai, seperti penentuan laut teritorial dan zona-zona laut lain yang mengikutinya. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pegaturan garis pangkal pantai (coasted baseline) suatu negara jika adanya pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran garis pantai akibat adanya kenaikan permukaan laut. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau doctrinal research. Menurut pendapat Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Prof Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, yang dimaksud penelitian hukum doctrinaladalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan dan mungkin memrediksi pembangunan hukum di masa depan.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Khonsa Rahayu, Alya Maya]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325
<![CDATA[This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement. ]]>
